Washington DC,khatulistiwaonline.com
KBRI Washington DC menampilkan ragam budaya Sumatera Utara (Sumut) di kantor Departemen Luar Negeri (Deplu) AS. Tak mudah mendapatkan tempat untuk pentas di Deplu AS.
“Tidak mudah memang untuk mendapatkan tempat bagi suatu penampilan seni budaya di Departemen Luar Negeri AS karena banyak hal, termasuk masalah security yang ketat dan tamu dari kalangan atas. Hal ini tentu merupakan suatu kesempatan yang sangat jarang yang tidak akan dilewatkan demikian saja,” demikian rilis KBRI Washington DC yang disampaikan Koordinator Penerangan Sosial Budaya KBRI Washington DC, Siuaji Raja pada Kamis (8/12/2016).
Maka budaya kekayaan Sumut itu dari Batak, Karo, Toba, Mandailing sukses tampil pada Senin (5/12/2016) lalu di di George Marshall Auditorium, Department of State (Deplu), Washington DC. Pementasan dilaksanakan oleh ibu-ibu yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan (DWP) KBRI Washington DC, bekerjasama dengan Saroha yaitu kelompok seni budaya masyarakat diaspora Indonesia setempat yang spesialisasinya mengangkat kekayaan Sumut.
Sekitar 100 orang hadirin tampak antusias menyantap finger food tradisional Indonesia, di samping melihat display berbagai tenunan kain ulos dari Sumut, dan memperhatikan brosur pariwisata Indonesia. Acara disajikan dalam format tayangan video-video klip pendek yang menjelaskan tentang Sumatera Utara, dan diteruskan dengan tarian dan nyanyian dari DWP dan Saroha dengan iringan alat musik tradisional Sumatera Utara yang dibawa dan dimainkan oleh Saroha.
Penampilan mereka mendapatkan sambutan dari penonton karena penampilan yang kompak, serasi dan menawan. Di sela-sela acara, ditampilkan sesi kuis dengan memanfaatkan gift items yang diperoleh KBRI dari Kementerian Pariwisata RI. KBRI Washington DC sepanjang tahun ini telah membagikan gift items pada berbagai kesempatan acara promosi Indonesia sehingga semuanya itu menjadi kenangan manis di kalangan warga AS tentang Indonesia.
Tak lupa, KBRI Washington DC sampaikan juga kepada publik AS pada kesempatan ini dan di sejumlah kesempatan lain tentang akan mulai terbangnya Garuda Indonesia dalam waktu yang tidak berapa lama lagi ke AS sehingga mereka perlu warming up siap-siap berwisata ke Indonesia.
Secara umum publik AS memang tidak banyak kenal negara-negara lain, apalagi nun jauh. Dalam rangka itu, setiap promosi dilakukan untuk mengangkat berbagai kelebihan Indonesia bagi membangkitkan awareness publik AS dan meningkatkan people to people contact sehingga lebih banyak warga Amerika yang kenal Indonesia dan pelan tapi pasti mengetahui Indonesia menuju manfaat ekonomi dan bisnis.
Terlaksananya kegiatan ini diawali oleh permohonan pihak The Associates of the American Foreign Service Worldwide (AAFSW), sebuah organisasi nonprofit yang anggotanya terdiri dari Foreign Service Spouses, pekerja dan mereka yang sudah purnatugas dari Department of State. AAFSW juga berfungsi menyelenggarakan special tours and events di gedung-gedung kedutaan besar, museum dan venue khusus lainnya bagi selected/targeted audience. (RIF)
NUSA DUA, khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi untuk menemui State Counselor Myanmar Aung San Suu Kyi terkait situasi terkini di Rakhine State. Wilayah itu dihuni oleh etnis Rohingya.
Jokowi juga telah meminta para menteri Kabinet Kerja untuk menyiapkan bantuan bagi etnis Rohingya di Rakhine State. Jokowi menyebut bantuan yang dibutuhkan saat ini yaitu makanan dan selimut.
“Saya juga telah memerintahkan para menteri untuk menyiapkan bantuan secepat-cepatnya untuk bisa dikirim ke Myanmar dalam bentuk makanan dan selimut. Karena ini yang dibutuhkan saat kita berkomunikasi dengan pihak mereka,” kata Jokowi usai bertemu dengan Ketua Advisory Committee Kofi Annan di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Kamis (8/12/2016).
Selain bantuan logistik, Jokowi juga mengatakan pemerintah Indonesia tengah menyiapkan bantuan berupa infrastruktur untuk warga di Rakhine State.
“Itu memang yang dibutuhkan secepatnya, makanan dan selimut. Tapi tentu saja akan ada bantuan kedua yang bisa dibangun, sekolah misalnya,” kata Jokowi.
Sementara itu, di tempat yang sama, Menlu Retno Marsudi mengatakan ada beberapa hal yang telah dia bahas dengan Aung San Suu Kyi. Salah satunya soal pemberian kapasitas di bidang good governance democracy.
“Dan juga di bidang HAM. Ini program sudah kita lakukan, tapi akan diteruskan karena ini merupakan hal penting oleh pemerintah Myanmar,” kata Retno.
“Kita juga akan bekerja sama tentang interfaith dialogue, karena menyangkut konfik horizontal antar masyarakat. Dan kita sepakat kerja sama di bidang interfaith dialogue tidak tertutup kemungkinan pelatihan terkait community. Karena kita punya pengalaman yang cukup bagus,” jelas Retno.(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
WN Singapura, Ng Yaoqiang Mathew dihukum mati karena mengedarkan paket sabu lebih dari 42 kg. Pria yang dipanggil Mat itu menyarukan paket sabu tersebut di dalam sachet kopi dan kue.
Pria pemilik paspor Singapura Nomor E.3774968 L itu dibekuk aparat kepolisian pada akhir 2015 silam. Dari apartemen Mat, ditemukan koper yang ternyata di dalamnya terdapat paket sabu. Bila tidak jeli, polisi bisa terkecoh karena sabu itu disarukan dalam sembilan bungkus kopi merek kenamaan.
Selain disarukan dalam bentuk bungkus kopi, juga dimasukan dalam kotak kondom dan plastik gula merek kenamaan. Ada juga yang disimpan dalam kotak kue. Secara kasat mata tidak bisa dikira bila dalam bungkus itu terdapat paket mematikan.
Mat akhirnya diproses secara hukum dan dibawa ke meja hijau. Empat jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jakarta yaitu Wahyu Oktaviandi, Sandhy, Hadziqotul A dan Nurhayati menuntut Mat untuk dijatuhi hukuman mati.
Gayung pun bersambut. Pada 13 September 2016, PN Jakpus menjatuhkan hukuman mati kepada Mat. Majelis yang diketuai Sumpeno menilai Mat terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika.
Atas putusan itu, Mat mengajukan banding. Apa kata Pengadilan Tinggi Jakarta?
“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 September 2016 nomor 573/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut,” kata majelis banding sebagaimana dilansir website Mahkamah Agung (MA), Kamis (7/12/2016).
Duduk sebagai ketua majelis yaitu Sutarto dengan anggota Sri Anggarwati dan Syamsul Bahri Borut. Vonis itu dibacakan pada 23 November 2016.
Kasus ini mengingatkan saat Singapura menghukum mati WN Malaysia, Devendran Supramaniam (31) karena memiliki 83 gram heroin. Hukuman mati dilakukan dengan cara digantung di kompleks penjara Changi pada Jumat (18/11).
Bila mengedarkan 83 gram di Singapura saja dihukum gantung, bagaimana Mat yang mengedarkan 42 kg sabu di Indonesia? (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
PT PLN (Persero) pagi ini menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) perjanjian jual-beli listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan 7 pemerintah daerah dan kota percepatan yang termasuk dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2016. Ketujuh kota tersebut adalah DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Makassar.
Perjanjian diteken langsung oleh Dirut PLN Sofyan Basir dan Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, serta perwakilan dari pemkot-pemkot lainnya di Kantor Pusat PLN pukul 10.30 WIB.
Total kapasitas pembelian listrik dari sampah di 7 kota itu mencapai 100 MW, dari Jakarta 4×10 MW dan kota-kota lainnya masing-masing 10 MW.
Listrik dari PLTSa akan dibeli dengan harga US$ 18,77 sen/kWh atau setara dengan Rp 2.496/kWh dengan menggunakan skema BOOT atau Buy, Own, Operate, Transfer. Sementara pengembangan PLTSa menggunakan thermal process. Proses ini meliputi gasifikasi, incinerator, dan pyrolysis.
“Sesuai dengan Perpres 18/2016, dirasa perlu untuk dilakukan percepatan pembangunan PLTSa dengan memanfaatkan sampah menjadi sumber energi listrik, sekaligus juga meningkatkan kualitas lingkungan di kota-kota besar tersebut. Di samping itu, melalui penandatanganan ini PLN juga menjalankan Permen ESDM Nomor 44 Tahun 2015 untuk membeli tenaga listrik dari PLTSa,” kata Sofyan dalam sambutannya di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (6/12/2016).
Sampah kerap menjadi permasalahan di berbagai kota, seperti di Jakarta sampah yang diproduksi mencapai 7.000 ton per hari dan terus meningkat, di Bandung sekitar 480 ton sampah tidak terangkat dan terdistribusikan setiap harinya, begitu juga di kota-kota besar lain.
“Ini membuat pemanfaatan sampah menjadi PLTSa sangat bermanfaat, ini juga bukti kepedulian pemerintah serta PLN terhadap lingkungan,” ucap Sofyan.
Penandatanganan perjanjian ini, lanjut Sofyan, menunjukkan komitmen PLN untuk terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dalam upaya meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 98% pada tahun 2019 dan mengejar target porsi EBT 23% pada 2025. (ADI)
Washington, khatulistiwaonline.com
Sejak pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama di Ruang Oval Gedung Putih, presiden terpilih Donald Trump berulang kali memuji hubungannya dengan Obama. Trump bahkan mengklaim dirinya dan Obama memiliki ‘chemistry’ yang baik.
Menanggapi pujian Trump, Obama dan juga timnya tetap diam. Obama bahkan pernah membahas hal itu, meski beberapa waktu terakhir dia melakukan pidato di hadapan publik AS.
“Saya menjalani pertemuan yang luar biasa dengannya (Obama-red) di Gedung Putih dan sejumlah percakapan (via telepon) yang hebat,” ucap Trump dalam wawancara dengan majalah TIME, seperti dilansir AFP, Kamis (8/12/2016).
Wawancara itu dilakukan setelah majalah TIME menobatkan Trump sebagai ‘Person of the Year’ tahun 2016. Dalam sampulnya yang menampilkan foto Trump, majalah TIME memberi judul: “Donald Trump: President of the Divided States of America.”
“Saya akan memberitahu Anda, saya sungguh menyukai dia, saya pikir dia juga menyukai saya. Saya pikir dia juga terkejut,” tutur Trump.
“Ada chemistry yang baik. Tapi yang dibahas (di luar), kami berbeda dalam banyak hal,” imbuh presiden terpilih AS berusia 70 tahun ini, yang semasa kampanye lebih banyak mengkritik Obama.
Secara terpisah, juru bicara Gedung Putih Josh Earnest memilih berhati-hati untuk menjawab saat ditanya soal hubungan antara Obama dengan Trump. “Presiden senang dirinya bisa memainkan peranan untuk memastikan transisi berjalan mulus dan efektif dan itu menjadi hal-hal yang dia sebut sebagai — prioritas sangat tinggi, khususnya dalam beberapa minggu terakhir dirinya menjabat,” ucap Earnest kepada wartawan.
“Jadi dia tentu senang bisa memberikan nasihat dan bantuan yang mungkin berguna bagi pemerintahan yang akan datang,” tambahnya.
Obama dan Trump telah beberapa kali berbicara via telepon, sejak keduanya bertemu di Gedung Putih pada 10 November lalu. Namun Earnest enggan membahas lebih lanjut soal seberapa sering dan apa saja yang dibahas kedua pemimpin. (NOV)
Islamabad, khatulistiwaonline.com
Pesawat Pakistan International Airlines (PIA) menabrak gunung dan dilaporkan tak ada satu pun penumpang yang selamat. Pesawat yang menabrak gunung di Pakistan utara itu diketahui membawa tiga orang warga negara asing (WNA).
Dalam sebuah pernyataan tengah malam, PIA mengatakan pesawat itu membawa 47 orang termasuk lima anggota awak dan 42 penumpang. Sebelumnya, maskapai ini mengatakan ada 48 orang di pesawat.
Seperti dilansir Reuters, Kamis (8/12/2016), perusahaan penerbangan itu mengatakan dua warga Austria dan satu warga negara China, ikut dalam penerbangan. Manifest penerbangan menunjukkan tiga orang di dalamnya dengan nama asing.
Juru bicara menteri luar negeri Austria kemudian menegaskan dua orang Austria telah tewas dalam kecelakaan itu. Seorang pedagang lokal di lokasi kecelakaan mengatakan api masih menyala hampir dua jam setelah kecelakaan.
“Mereka memindahkan bagian tubuh,” kata Nasim Gohar kepada Stasiun Geo TV seperti dikutip Reuters.
Pihak Militer sendiri mengatakan telah mengirim pasukan dan helikopter. Saat jatuh, pesawat ini dalam perjalanan dari Chitral ke Ibu Kota Pakistan, Islamabad, Rabu (7/12).
“PIA melakukan segala kemungkinan untuk membantu keluarga penumpang dan awak,” kata perusahaan penerbangan itu dalam sebuah pernyataan.
Seorang mantan penyanyi pop Pakistan, Jamshed, diduga menjadi salah satu penumpang pesawat. Pernah menjadi salah satu anggota band rock Pakistan yang sukses pada tahun 1990-an, Jamshed kini diketahui menjadi seorang ulama dan aktif berdakwah tentang Islam.
Dalam tweet terakhirnya, Jamshed memposting gambar dari gunung yang tertutup salju. Dia menggambarkan soal lokasi tempat pesawat berasal, Chitral. “Heaven on Earth,” tulis Jamshed dalam postingan di akun Twitternya.
Kecelakaan pesawat yang tidak biasa di Pakistan beserta standar keselamatannya sering menuai kritik di Pakistan. Dalam beberapa tahun terakhir, media telah melaporkan kejadian pesawat keluar landasan pacu dan mesin terbakar.
Pada tahun 2010, sebuah pesawat penumpang jatuh saat hujan deras dekat Islamabad dan menewaskan 152 orang di dalamnya. Dua tahun kemudian, sebuah pesawat yang dioperasikan oleh sebuah perusahaan swasta Pakistan juga jatuh di dekat Islamabad. Sebanyak 127 orang yang ikut dalam penerbangan itu seluruhnya tewas.
PIA juga telah menderita bencana besar di masa lalu. Pada tahun 1979 dan 1992, PIA jet jatuh di Jeddah, Arab Saudi, dan di Kathmandu. Masing-masing menewaskan 156 dan 167 orang. Pada tahun 2006, sebuah pesawat PIA jatuh di dekat pusat kota Multan, menewaskan 45 orang. (RIF)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Perkara pelanggaran hukum bangunan rumah toko ( Ruko ) tiga lapis Jalan Lebak Bulus Raya/ Adiaksa Raya No. 33 Kavling 14 Blok Z Rt. 004/ 01 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan, terus bergulir. “Sebenarnya, terkait kasus ini pihak Kejaksaan Negeri telah melakukan proses hukum pemeriksaan secara dua kali dalam kurun waktu delapan bulan terakhir ini,” ujar Koordinator Jakarta Corruption Watch (JCW), Manat Gultom kepada Khatulistiwa, Selasa (6/12) .
Awal April lalu dan 18 Oktober 2016 silam, pihak Kejari Jaksel telah memanggil pemilik dengan Kepala Seksi ( Kasie ) Dinas Penataan Kota ( DPK ) Kecamatan Cilandak, Widodo Soeprayitno.
Kebenaran proses hukum terkait pelanggaran IMB dengan KDB, RTBl dengan dugaan gratifikasi, kata Manat, sesuai keterangan jaksa pemeriksa disertai pesan singkat atau sms Widodo. Seperti, sms Kasie DPK Cilandak pada tanggal 18 Oktober menyatakan, dianya sedang diproses hukum Kejari terkait dan berkait pelaporan JCW terhadap Ruko 3 lapis di Lebak Bulus Raya/ Adiaksa Raya.
“Karena sudah dua kali proses hukum tetapi tidak dilakukan pembongkaran hingga rata dengan tanah, akhirnya kami melayangkan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia,”terang Manat.
Pengaduan pertama di awal April lalu, Kasie DPK Cilandak menindak ruko dengan pembongkaran sebahagian kecil kerangka bangunan dengan penyertaan penyegelan bangunan. Tetapi, pembongkaran yang tergolong bongkar cantik justru berbanding lurus terhadap tindakan penataan kota yang tidak melakukan penyegelan secara mati. Buktinya, pembangunan tetap terus berlanjut dan lestari. Dimata JCW, dengan pengabaian pihak Kepala Suku Dinas Penataan Kota Kota Adminstrasi Jakarta Selatan, Syukria dengan Widodo Soeprayitno ( WS ) selaku otoritas hukum wilayah untuk membiarkan pelestarian penyelenggaraan pembangunan ruko adalah menunjukkan dalam perkara penatausahaan penanganan perkara pelanggaran hukum bangunan seperti UU No. 28 Tahun 2002 yang berserasikan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang IMB dan Zonasi RDTR, menunjukkan dugaan kuat terjadi peristiwa korupsi dengan korupsi yang bersifat terselubung maupun korupsi dengan korupsi yang bersifat ganda.
Kepala Kejaksaan Negeri ( Kajari ) Jakarta Selatan, Sarjono Turin, kata Koordinator JCW itu, seharusnya dan semestinya belajar kepada Kajari Purwokerto atas keberhasilanya mengungkap suap atau gratifikasi terhadap pendirian/ pembangunan toko modern yang melanggar UUBG 28 Tahun 2002 dengan Perda Provinsi Jawa Tengah. Kepala Satpol PP Pemkab Purwokerta dengan pemilik atau pimpinan toko modern berhasil dijadikan selaku tersangka suap atau gratifikasi. Modus operandi pelanggaran perijinan adalah awal perbuatan korupsi dengan memberi atau janji hadiah kepada pejabat pemangku hukum,
Hal demikianlah yang sebenarnya dan sejatinya melingkupi kasus hukum bangunaan ruko lebak bulus itu. Tetapi, dikarenakan Kajari Jaksel tidak berkeinginan kuat untuk membangun sistem integritas hukum korupsi, dan tak prinsip untuk mendirikan penguatan pengawasan internal pemerintahan, sehingga penatausahaan penanganan perkara pelanggaran ijin dan dugaan gratifikiasi menjadi indikasi dalam sifat-sifat/ cara- cara, dan ciri-cri mempraktekkan kolusi, korupsi dan nepotisme ( KKN ).
“ORI selaku lembaga pengawasan publik diharapkan mengusut praktik maladministrasi hukum dalam dalam upaya menerapkan secara penuh undang- undang,” tegas Manat. (TIM)
TANGERANG, khatulistiwaonline.com
Pekerjaan sebanyak 26 proyek sumur dalam bawah tanah yang dianggarkan dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2016 Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dengan cara penunjukan langsung menyisakan masalah.
Pasalnya, sebagian dari sumur dalam bawah tanah tersebut dikerjakan oleh rekanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang sebelum pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada 17 Oktober 2016 atau sebelum ada kontrak.
Kepastian bahwa sumur dalam bawah tanah dikerjakan sebelum ada kontrak dengan pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Bidang Pembangunan Air Minum Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang terungkap saat sosialisasi yang dilaksanakan Rabu (16/11) lalu. Selain itu, berdasarkan foto yang didapat Khatulistiwa pada 3 November 2016, di mana sumur dalam bawah tanah yang dibangun di RT 04/RW 01, Kelurahan Gebang Raya sudah hampir mencapai 60 persen. Dengan kata lain, proyek sumur dalam bawah tanah tersebut telah dikerjakan sekitar 12 hari atau lebih sebelum sosialisasi dilaksanakan.
Sosialisasi sumur dalam bawah tanah dengan pagu anggaran sebesar Rp 200 juta per proyek yang berlangsung di lantai dua Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang dengan nara sumber Ir. H. Pardomuan Nainggolan, pimpinan proyek (Pimpro), Yosa selaku Kasi Bintek dan Teguh dari Distamben Provinsi Banten itu dihadiri sejumlah warga. Saat sosialisasi tersebut, Pardomuan Nainggolan meminta sebelum pekerjaan sumur dalam dilakukan, warga harus membentuk lembaga pengawas dan memastikan bahwa lahan tempat proyek sumur dalam tidak bermasalah.
Dalam tanya jawab yang juga dihadiri wartawan Khatulistiwa tersebut, salah seorang peserta menanyakan terkait adanya sumur dalam yang sudah dikerjakan sebelum sosialisasi, tapi Pardomuan Nainggolan tidak bisa menjawabnya selain mengarahkan pertanyaan tersebut kepada Yosa yang juga tidak bisa menjawabnya. “Seharusnya, sosialisasi dulu baru dikerjakan, justru yang terjadi proyek sudah dikerjakan baru sosialisasi dilakukan,” celutuk salah seorang peserta.
Pada kesempatan itu juga terungkap, sebagian dari pembangunan sumur dalam bawah tanah untuk kepentingan warga itu tidak tepat sasaran karena dibangun di lokasi sekolah dan tempat ibadah.
Sebelumnya, Ir. Dida, Kepala Bidang (Kabid) Pembangunan Air Minum dan Air Tanah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang saat dikonfirmasi terkait adanya proyek sumur dalam bawah tanah yang dikerjakan rekanan sebelum pengesahan DPA ataua sebelum ada kontrak, dengan tegas membantahnya. “Tidak ada yang dikerjakan sebelum ada kontrak,” kata Dida.
Terkait dugaan penyimpangan dalam pekerjaan proyek sumur dalam bawah tanah ini, berbagai pihak mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang melakukan penyelidikan. “Kajari harus segera memanggil Walikota Tangerang dan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air,” ujar sejumlah warga. (NGO)
TANGERANG. khatulistiwaonline.com
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten diminta mengusut sejumlah proyek yang mangkrak dan terlantar di wilayah Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi dihimpun Khatulistiwa, proyek yang mangkrak adalah pembangunan gedung SDN Buaran Mangga IV di Kampung Sugri, Desa Surya Bahari, Kecamatan Pakuhaji. Sedangkan bangunan yang terlantar di antaranya Pasar Holtikultura di Kedawung Barat, Kecamatan Sepatan Timur dan docking kapal nelayan di Desa Surya Bahari, Kecamatan Pakuhaji.
Sejumlah warga mengaku, pembangunan gedung SDN Buaran Mangga IV di Kampung Sugri terkesan dipaksakan, dan sejak awal sejumlah orang tua siswa telah menyatakan keberatan jika anaknya di sekolah di lokasi yang baru karena letaknya cukup jauh dari tempat tinggal mereka. “Selama ini, siswa SDN Buaran Mangga IV yang belajar pada sore hari menumpang di SDN Buaran Mangga II yang letaknya di Kampung Buaran Mangga. Dengan alasan bahwa belajar pada sore hari kurang efektif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang membangun gedung untuk SDN Buaran Mangga IV di Kampung Sugri,” ujar salah seorang warga.
Terkait mangkraknya gedung SDN Buaran Mangga IV tersebut, Khatulistiwa telah melayangkan surat konfirmasi/klarifikasi kepada Bupati Tangerang, Zaki Iskandar, namun orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Tangerang itu tidak memberikan jawaban. Mustofa salah seorang staf Bupati saat dikonfirmasi mengenai surat tersebut mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan masalah ini kepada Dinas Pendidikan setempat. Tapi, hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. (DON)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Jakarta Corruption Watch ( JCW ) salah satu LSM bidang antikorupsi tengah menelisik dugaan korupsi pengadaan 10 unit Bus Rapid Transit (BRT) di Pemerintahan Kota Tangerang tahun 2015.
Koordinator JCW Manat Gultom, kepada Khatulistiwa, Selasa (6/12) mengungkapkan tidak beroperasinya 10 unit BRT tersebut sesuai jadwal yang ditentukan menunjukkan penyelengaraan negara di Pemkot Tangerang tergolong tak menjalankan fungsi pemerintahan secara penuh sesuai undang-undang.
Walikota Tangerang berlandaskan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Pemda ) berkolaborasikan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan UU No. 1 Tahun 2004 Diperbendaharaan Negara serta oleh PPRI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berikut Permendagri tentang Penyusunan APBD, kata Manat, pada hakikatnya adalah selaku kepala pemerintahan atau chief operational officer( COO ) dan selaku Chief operational financial ( CFO ) atau kekuasaaan atas pengelolaan keuangan daerah.
Akan tetapi kata Manat, otoritas perundang- undangan yang melekat pada tugas dan tanggungjawab kewenangan Walikota Tangerang tersebut justru ditampakkan oleh sikapnya mengkangkangi tatanan undang- undang itu. “Artinya, Walikota selaku pembuat kebijakan dan keputusan publik untuk mencegah kemacetan akut di kota Tangerang tak dijalankan. Padahal, 10 unit BRT tersebut diharapkan terintegrasi dengan APTB TransJabodetabek,” terangnya.
Dimata JCW, jelas Manat, tidak beroperasinya selama hampir 10 bulan 10 unit BRT menunjukkan pengadaan bus dari sebahagian pengumpulan pajak masyarakat adalah klasifikasi mangkrak. Dan mangkrak peruntukan barang jasa adalah tergolong dari bahagian sifat- sifat/ cara- cara, dan ciri- ciri silih korupsi dalam bentuk korupsi dengan korupsi yang bersifat terselubung maupun korupsi dengan korupsi yang bersifat ganda.
Publik seharusnya melaporkan perkara ini ke aparat hukum. Dimungkinkan ada peristiwa korupsi rahasia melibatkan elemen keuntungan timbal balik, “ tegas Manat.
Hakikatnya, Walikota semestinya mencopot Kepala Dinas Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) dari Pengguna Anggaran ( PA ) dalam hal ini Walikota yang pendelegasian anggaran satuan kerja kepada Engkos Zarkasih. Selain mencopot Kadis Perhubungan Engkos Zarkasih, Walikota menurut upaya penerapan secara penuh undang- undang, yakni melaporkan dugaan korupsi atas pengadaan 10 unit BRT . Hal ini sesuai perintah UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ) dengan UU No. 23 Tahun 20014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebab, ‘domain’ kolektif kolegial dua undang- undang tersebut secara jelas disebutkan, Walikota duduk dan berperan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) serta struktural yang berhak menghukum ( ‘ankum ). Prinsip best practices terhadap undang- undang itu harus diterapkan Walikota Tangerang jikalau tidak mau tertuduh secara psikologi politik dalam unsur ganda atau terafiliasi terhadap permainan pengabaian atau kelalaian maupun maladministrasi pengadaan dengan peruntukan 10 unit BRT.
Dan JCW mengancam mengadukan perkara ini ke KPK, berkesesuaian terhadap suburnya korupsi di Pemprov. Banten.Sebagaimana diberitakan, pengadaan BRT dan halte sudah dilakukan sejak tahun 2015 lalu dan selama berbulan-bulan belum beroperasi hanya terparkir di halaman Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang. Namun, sejak beberapa hari terakhir berdasarkan pengamatan Khatulistiwa, BRT yang seharusnya melayani trayek Terminal Poris Plawad-Jatiuwung itu terlihat beroperasi. Sejumlah pemilik dan pengemudi angkutan kota (angkot) yang selama ini melayani trayek Terminal Poris Plawad-Jatiuwung tak pelak mempertanyakan pengoperasian BRT itu. “Berdasarkan informasi, pengoperasian BRT terunda karena lelang operatornya gagal. Kita perlu tahu apakah lelang operator sudah dilakukan atau belum. Kalau belum, berarti BRT itu beroperasi secara ilegal.
Agar tidak menimbulkan hal tak diinginkan, Pemkot Tangerang harus menjelaskan secara transparan terkait pengoperasian BRT itu ,” ujar salah seorang pengusaha angkot.Dikatakan, dalam kondisi seperti sekarang ini pengoperasian BRT untuk melayani penumpang dengan trayek Poris Plawad-Jatiuwung tidak begitu mendesak, karena dengan jumlah angkot yang ada masih mampu mengangkut penumpang. “Pengadaan BRT dan halte terkesan dipaksakan dan hanya menghambur-hamburkan uang yang jumlahnya sangat besar,” kata pengemudi angkot lainnya. (Tim)