JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Agus Rohmat menghadirkan saksi ahli ITE dari Kemenkominfo dalam sidang lanjutan praperadilan Buni Yani di PN Jakarta Selatan. Saksi ahli ini diharapkan mampu menjelaskan apakah ada unsur kesengajaan dalam postingan Buni Yani.
“Begitu seseorang memasukkan informasi itu, dia sadar bahwa ini kemungkinan ada dampaknya atau bahkan bisa ada tujuannya, dengan sadar ditujukan untuk hal tertentu,” papar Teguh Arifiyadi dalam persidangan, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jumat (16/12/2016).
Teguh yang merupakan Kasubdit Penyidikan dan Penindakan Direktorat Keamanan Informasi di Kemenkominfo ini, menjelaskan unsur-unsur penyebaran dalam suatu konten publik.
“Kita lihat terlebih dahulu apakah dalam konten itu memenuhi unsur pornografi, berita bohong, SARA, penghinaan atau kebencian. Di Facebook sendiri ada fitur yang bisa memfilter seseroang pada saat akan menggunggah sebuah informasi, apakah untuk pertemanan saja, publik atau hanya untuk diri sendiri,” papar Teguh.
Selain Teguh, rencananya Polda Metro Jaya akan menghadirkan dua saksi ahli lain dan dua saksi fakta. Adapun dalam persidangan kali ini, Buni Yani tampak tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Aldwin Rahadian.
Buni Yani mengajukan praperadilan atas status tersangka pada dirinya. Penyidik Polda menjerat Buni dengan Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).(NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyerahkan secara simbolis peralatan pengendalian kebakaran lahan dan hutan untuk 7 provinsi. Siti meminta agar peralatan itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.
“KLHK telah merevitalisasi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sarana dan prasarana yang baru ini hendaknya dapat dipelihara dan dimanfaatkan sesuai peruntukkannya secara optimal,” kata Siti dalam acara apel puncak Manggala Agni di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (16/12/2016).
Dalam acara apel itu, turut hadir pula Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, Dirjen KLHK Nurmasripatin, dan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Raffles B Panjaitan. Menteri Siti sempat menyinggung tentang kebakaran hutan yang melanda Indonesia pada tahun 2015 yang sangat parah.
“Kejadian karhutla (kebakaran hutan dan lahan-red) tahun 2015 yang telah terjadi sepatutnya dijadikan pembelajaran agar kita lebih meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi semua potensi munculnya masalah karhutla ini di masa-masa selanjutnya,” ucapnya.
“Pada saat itu, selama lebih dari 4 bulan di beberapa provinsi di Sumatera dan Kalimantan tertutup kabut asap. Kondisi ini nyata-nyata telah mengganggu berbagai aspek kehidupan utama di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, transportasi. Di samping itu kabut asap juga telah mengusik hubungan regional dengan negara tetangga,” imbuh Siti.
Siti menyebut ribuan peralatan tersebut sebagian dihibahkan kepada masyarakat dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di 7 provinsi yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Berikut data peralatan tersebut:
1. Peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 6.287 unit yang terdiri dari:
– mobil operasional lapangan 62 unit
– mobil pengangkut peralatan 80 unit
– mobil tangki air 7 unit
– sepeda motor 1.330 unit
– pompa pemadam 205 unit
– selang pemadam 1.365 unit
– jet shooter 2.320 unit
– dan alat pendukung seperti laptop, printer, serta peralatan kantor lainnya.
2. Selain itu, pengadaan bahan aditif sebanyak 66.250 liter dan wearpack sebanyak 1.000 stel. (RIF)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Akses kendaraan bermotor menuju jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Jabar, bakal ditutup selama delapan jam pada Sabtu 31 Desember 2016 atau bertepatan perayaan menyambut tahun baru 2017. Pemberlakuan rekayasa dan penutupan jalan di Puncak ini rutin dilakukan polisi saat momen pergantian tahun.
Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Tomex Kurniawan menyebutkan larangan melintas Puncak berlaku mulai pukul 17.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB pada Minggu 1 Januari 2017.
“Jadi saat jam lima sore itu kendaraan sudah tidak boleh lagi naik ke Puncak. Jalur dibuka lagi setelah pagi atau jam satu untuk kendaraan menuju arah Jakarta,” ujar Tomex di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jumat (16/12/2016).
Ruas jalan yang ditutup ini sepanjang 22 kilometer. Alternatif arus lalu lintas menuju Sukabumi bisa melewati jalur Bogor dan Ciawi. Sedangkan masyarakat yang hendak pergi ke Cianjur via Puncak bakal dialihkan melintasi jalur Jonggol dan Sukabumi, begitupun serupa untuk arah sebaliknya.
Selama ini Puncak menjadi destinasi favorit bagi para wisatawan lokal.Penutupan jalur Puncak bertujuan mengantisipasi melonjaknya volume kendaraan saat menjelang tahun baru.
“Kapasitas kendaraan menuju Puncak memang cukup besar. Maka itu perlu cara bertindak yaitu penutupan jalan pada jam-jam tertentu,” ucap Tomex.
Masyarakat yang ingin merayakan detik-detik pergantian tahun di kawasan Puncak agar berangkat sebelum waktu penutupan jalan. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengajak berjanji untuk menenggelamkan dua kapal besar di laut sekitar Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Hal itu ditujukan untuk menjadi rumah ikan dan mempermudah masyarakat memancing ikan.
“Nanti saya kasih dua kapal besar yang kita tangkap untuk ditenggelamkan di sini. Biar ada rumponnya, ada rumah ikan dan makin mudah nelayan mancing,” kata Susi di Negeri Mamala, Leihitu, Maluku, Jumat (16/12/2016).
Selain berjanji menenggelamkan kapal di laut sekitar, Susi juga menjanjikan bantuan jaring dan pancing. Hal tersebut diutarakannya sebagai respon atas permintaan masyarakat yang hadir.
“Jaring biasa dan pancing nanti saya kirim langsung. Kalau purse sein nya saya hitung dulu dampaknya. Kalau mata jaringnya itu terlalu kecil nanti ikan kecilnya habis dan akhirnya ikan besar tidak ada datang karena makanannya habis. Kalau sudah dikasih nanti pengelolaannya bentuk koperasi, hasilnya dibagi ke masyarakat,” jelas Susi.
Susi yang baru saja mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Diponegoro ini juga mengajak masyarakat menjaga laut. Hal itu dapat dilakukan dengan tidak membuat sampah ke laut.
“Laut dijaga, sampah jangan dibuang ke laut. Plastik-plastik kresek itu jangan adalah di sini. Sampah plastik di Indonesia ini sudah terlalu banyak di buang juga ke laut. Jangan juga buang ke saluran air, nanti ngalirnya ke laut ya sama saja lautnya kotor,” tambah Susi.
Ia juga berharap Pemda Maluku dapat menyediakan alat pembakaran sampah di lokasi tersebut. Hal itu agar masyarakat tidak lagi buang sampah di laut.
“Nanti kumpulkan sampah, buang ke tempat yang jauh lalu dibakar sampai habis. Kalau bisa pemerintah juga sediakan alat pembakaran sampah itu,” ujar Susi.(ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut Fahmi Darmawansyah berada di luar negeri. Tersangka pemberi suap itu rupanya telah berada di luar negeri sebelum KPK melancarkan operasi tangkap tangan (OTT).
“Untuk 1 tersangka yang belum ditangkap pada OTT sebelumnya, informasi yang kami terima, FD (Fahmi Darmawansyah) masih di luar negeri. Berangkat sebelum OTT dilakukan,” kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (16/12/2016).
Fahmi telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap oleh KPK. Dia disangka memberi suap kepada Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi sebesar kurang lebih Rp 2 miliar untuk memenangkan proyek di Bakamla.
Febri mengimbau agar Fahmi segera kembali ke Indonesia dan menyerahkan diri. Dia menyebut KPK belum berniat untuk koordinasi dengan Interpol dan menjemput Fahmi.
“Kami belum sampai pada kesimpulan itu (koordinasi dengan Interpol). Saat ini segera kembali ke Indonesia dan menyerahkan diri merupakan pilihan terbaik bagi FD,” ujar Febri tanpa menjelaskan detail di negara mana Fahmi berada.
Dalam kasus itu, KPK menetapkan 4 orang tersangka yaitu Eko Susilo Hadi, Fahmi Darmawansyah dan 2 pegawai PT Melati Technofo Indonesia yaitu Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta. Eko menerima suap Rp 2 miliar dalam pecahan uang USD dan SGD yang disebut KPK sebagai pemberian pertama dari commitment fee yang dijanjikan sebesar 7,5 persen dari nilai proyek. Saat dicek di lpse.bakamla.id, nilai proyek satelit monitoring sebesar Rp 402 miliar.
Namun sebelumnya Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut bahwa nilai proyek itu telah dipangkas dalam APBN-P 2016 menjadi sekitar Rp 200 miliar. KPK pun masih mempelajari tentang besaran commitment fee yang dijanjikan kepada Eko apakah dari nilai proyek awal atau nilai proyek setelah dipotong. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polri melakukan inovasi dalam kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat. Kapolri Jenderal Tito Karnavian meluncurkan tiga aplikasi online sekaligus: e-tilang, SIM Online dan e-Samsat.
Peluncuran dilakukan di Satpas Daan Mogot, Kedaung, Jakarta Barat, Jumat (16/12/2016). Selain Tito, turut hadir dalam acara ini Menpan RB Asman Abnur, Ketua KPK Agus Rahardjo, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Kakorlantas Irjen Agung Budi Maryoto.
Dalam sambutannya, Tito mengatakan dengan adanya tiga program ini maka diharapkan budaya koruptif yang masih ada di kepolisian bisa diberantas. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap polisi bisa didapatkan.
“e-Tilang ini sesuai dengan instruksi Presiden untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Tito dalam sambutannya, Jumat (16/12/2016).
Tito kemudian menceritakan awal mula gagasan untuk menerapkan e-tilang ini. Polri dihadapkan pada persoalan sistem hukum pidana di Indonesia yang menempatkan tilang dalam rangkaian sistem pidana.
“Di kita, tilang ini dikriminalisasi. Kalau ada tilang maka masuk ke dalam sistem hukum pidana. Masuk ke pengadilan, dituntut jaksa dan kemudian oleh hakim divonis denda. Di beberapa negara, itu tidak dikriminalkan seperti di Singapura. Begitu ada pelanggaran langsung, dia membayar denda,” ujar Tito.
Tito mengatakan Polri dihadapkan pada dua pilihan untuk menyederhanakan prosedur tilang guna memudahkan masyarakat. Pertama, mengubah undang-undang lalu lintas. Kedua, melakukan terobosan hukum.
“Akhirnya kami ambil opsi yang kedua. Terobosan hukum. Jangan mengubah UU. Setelah berkonsultasi dan minta petunjuk dengan MA dan Kejagung. Jadi tetap dikriminalisasi tapi cukup bayar. Jadi disederhanakan. Ini terobosan baru saya kira,” kata Tito.
Meski begitu, Polri juga tetap memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin tetap mengikuti persidangan lengkap dari awal sampai akhir. “Tetap diperbolehkan,” kata Tito. (DON)
DAMASKUS,khatulistiwaonline.com
Proses evakuasi warga dari Aleppo timur, Suriah telah dimulai. Namun sekitar 50 ribu orang, kebanyakan warga sipil, masih terperangkap di wilayah itu.
“Ada 50.000 ribu orang, termasuk 40.000 warga sipil yang kurang beruntung yang masih tinggal di bagian kota tersebut. Sisanya adalah para petempur, yang berjumlah antara 1.500 dan 5.000 beserta keluarga mereka,” ujar utusan damai PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura kepada para wartawan di Paris, Prancis dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault.
Pemerintah Turki sebelumnya menyatakan, sekitar 80 ribu hingga 100 ribu warga sipil kemungkinan masih terperangkap di wilayah Aleppo timur.
“Prioritas kami adalah agar para kolega PBB kami hadir bersama masyarakat (yang telah dievakuasi) dan agar para petempur dihormati sesuai ketentuan dalam kesepakatan ini,” imbuh De Mistura seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (16/12/2016).
Adapun Menteri Ayrault dalam konferensi pers tersebut, menyerukan gencatan senjata untuk seluruh Suriah dan kembali ke negosiasi.
Berdasarkan ketentuan dalam kesepakatan evakuasi yang dinegosiasikan oleh pemerintah Rusia yang mendukung rezim Suriah dan pemerintah Turki yang mendukung pemberontak Suriah, warga yang kini tengah dievakuasi dari Aleppo timur akan dibawa ke provinsi Idlib, yang merupakan benteng pertahanan oposisi.
Sebelumnya pada Kamis (15/12) waktu setempat, sekitar 3 ribu orang dievakuasi dari Aleppo timur, setelah serangan besar-besaran oleh tentara rezim Suriah selama sebulan terakhir, dengan didukung pesawat-pesawat perang Rusia. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua KPK Agus Rahardjo sangat menyesalkan terjadi tindakan suap menyuap yang diduga dilakukan Deputi Bidang Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi. Agus merasa sangat prihatin.
“Saya ingin menyampaikan juga kita lagi-lagi prihatin dengan kejadian seperti ini. Apalagi kalau kita melihat kronologisnya nanti ini anggaran APBNP 2016, Anda semua mungkin tahu APBN direvisi dikurangi karena memang negara sedang mengalami mengumpulkan penerimaan,” ujar Agus dalam konferensi pers di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Kamis (15/2/2016).
Agus mengatakan seharusnya semua pihak melakukan efisiensi anggaran karena negara sedang ‘prihatin’. Di saat kondisi sedang seperti itu, Agus menyesalkan ada pihak yang sengaja mengkorupsi.
“ABBNP mestinya betul-betul menjadi prioritas. Tapi malah kejadian ABPNP kemudian ada korupsi di dalamnya. Jadi kita prihatin betul dengan kejadian ini,” ujar Agus.
Dalam konferensi pers ini, Agus menyatakan KPK menetapkan Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi sebagai tersangka penerima suap. Eko Susilo menerima uang Rp 2 miliar diduga terkait pengadaan satelit monitoring di Bakamla.
“Setelah melakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam pasca penangkapan dan gelar perkara, KPK meningkatan status penanganan perkara ke penyidikan sejalan dengan penetapan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah HST, MAO, FD Direktur PT MTI dan ESH,” kata Agus.
Operasi tangkap tangan ini dilakukan pada Rabu (14/12) di dua lokasi terpisah. Mulanya petugas KPK menangkap HST dan MAO di parkiran kantor Bakamla Jl Soetomo, Jakpus sekitar pukul 12.30 WIB. Penangkapan dilakukan setelah HST dan MAO menyerahkan uang kepada Eko Susilo Hadi. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua DPD DKI PAN Eko Patrio dipanggil Bareskrim Mabes Polri untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait pernyataannya di media. Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Yandri Susanto membenarkan hal tersebut.
“Ada salah satu anggota Fraksi PAN, yaitu saudara Eko Patrio dipanggil Bareskrim Mabes Polri utk dimintai keterangan mengenai pernyataan beliau di salah satu media online,” kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2016).
Yandri menegaskan kadernya tidak merasa mengeluarkan pernyataan tersebut. Bahkan Eko, kata Yandri, tidak merasa diwawancarai.
“Yang perlu kami sampaikan bahwa saudara Eko tidak pernah memberi pernyataan seperti itu, tidak pernah merasa diwawancarai,” tegas Yandri.
Dia menyebut polisi gegabah untuk melakukan pemanggilan kepada anggota DPR. Yandri pun meminta Eko tidak memenuhi panggilan tersebut.
“Oleh karena itu, menurut kami Mabes Polri terlalu gegabah, terlalu terburu-buru untuk memanggil seorang anggota DPR. Oleh karena itu kami meminta saudara Eko Patrio untuk tidak memenuhi panggilan tersebut,” tegas dia.
Yandri beralasan seorang anggota dewan hanya dapat dipanggil pihak luar dengan seizin presiden. Menurut dia tidak gampang seorang anggota dewan dipanggil kecuali untuk kasus terorisme dan korupsi.
“Karena dari sisi prosedural, seorang anggota DPR dapat dipanggil para pihak di luar DPR harus seizin presiden kecuali terorisme dan korupsi. Mas Eko tidak termasuk dua pengecualian itu,” katanya.(DON)
Banyuwangi,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melakukan peninjauan di Bandara Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. JK menginginkan Bandara Blimbingsari berkonsep modern dan santai.
JK tiba di Bandara Blimbingsari sekitar pukul 12.00 WIB, Kamis (15/12/2016). Kedatangan JK disambut Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Begitu tiba, JK meninjau Balai Pendidian Penerbangan Banyuwangi. Di sekolah itu, dirinya meninjau pesawat latih dan flight simulator. Pada kesempatan itu, JK sempat menanyakan kurangnya serapan tenaga kerja bagi para pilot.
“Kenapa menurut berita ada sekitar 200 dan 300 pilot belum dapat pekerjaan?” tanya JK.
Atas pertanyaan JK itu, Kepala sekolah Kapten M Maulidin menjawab bahwa penyerapan lapangan kerja bagi pilot akan terbuka ke depannya.
“Ini akan terserap seiring dengan terbukanya rute penerbangan, termasuk rute internasional,” jawabnya.
Setelah melakukan kunjungan ke sekolah pilot, JK kemudian langsung menuju ke terminal penumpang Bandara Blimbingsari yang sedang di bangun. JK mengelilingi bangunan yang akan diperuntulkan senagai terminal keberangkatan penumpang. JK mengagumi arsitektur bangunan yang dianggapnya cukup dingin.
“Di sini udaranya dan anginnya enak,” ucapnya.
Menurutnya, Bandara Blimbingsari harus dibangun dengab konsep modern tetapi ramah bagi penumpang. “Prinsip airport kan orang datang yang akan boarding ingin santai. dan juga harus modern,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Anas menjelaskan kepada JK bahwa konsep pembangunan terminal Bandara Blimbingsari agar penumpang dan pengantar bisa merasa nyaman.
“Jadi agar pengantar bisa lebih dekat dan masuk ke dalam yang berdekatan dengan terminal keberangkatan ,” kata Bupati Anas kepada JK.
Terminal keberangkatan yang ditinjau JK berkonsep dua lantai. Pembangunan Bandara Blimbingsari menghabiskan dana sekitar Rp 100 miliar yang berasal dari APBD. Direncanakan, Bandara Blimbingsari akan menampung 250 ribu orang dan akan selesai pada Maret 2017. (ADI)