JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah Republik Indonesia (RI) memprotes keras insiden berkibarnya bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne, Australia. Pelaku teridentifikasi sebagai warga setempat.
“Pemerintah mengecam keras tindakan kriminal yang dilakukan simpatisan kelompok separatis di KJRI Melbourne,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Arrmanatha Nasir, ketika dimintai konfirmasi khatulistiwaonline, Sabtu (7/1/2017).
Pelaku melakukan tindakannya itu sekitar pukul 12.52 siang waktu setempat pada Jumat kemarin, ketika sebagian besar staf KJRI sedang melakukan ibadah salat Jumat. Sebelum memanjat pagar tembok KJRI setinggi lebih dari 2,5 meter, pelaku menerobos halaman gedung apartemen tetangga KJRI.
“Pemerintah RI telah menyampaikan protes ke Pemerintah Australia dan meminta agar pelaku segera ditangkap dan dihukum secara tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata pria yang karib disapa Tata itu.
Insiden ini tentu menjadi perhatian pemerintah apalagi beberapa hari terakhir hubungan pemerintah Indonesia dengan Australia tengah memanas. Tata pun menyebutkan bahwa merupakan tanggung jawab pemerintah Australia untuk melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler yang ada di Australia sesuai dengan Konvensi Wina pada 1961 dan 1963.
“Pemerintah RI mengingatkan bahwa menjadi tanggung jawab Pemerintah Australia untuk melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler yang ada di Australia sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 mengenai hubungan diplomatik dan konsuler. Untuk itu, Pemerintah RI meminta kepada Pemerintah Australia untuk memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik dan konsuler Indonesia,” Tata menegaskan. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polisi masih mengejar pelaku pengeroyokan Widodo, kader PDIP. Polisi sudah mengidentifikasi terduga pelaku pengeroyokan.
“Kami mash berupaya mengejar pelaku,” ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Roycke Harry Langie kepada khatulistiwaonline, Sabtu (7/1/2017).
Widodo yang menjadi pengurus ranting PDIP diduga dikeroyok 7-10 orang sekitar pukul 21.00 WIB, Jumat (6/1). Akibatnya Widodo mengalami luka di bagian mata dan kepala dan sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Royal Taruma, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat.
Di tempat terpisah, politikus PDIP Effendi Simbolon menyesalkan aksi pemukulan kepada salah satu pengurus ranting partainya.
“Kami sangat menyesalkan, kami minta polisi menyelidiki motif pemukulan itu. Apapun (motif) itu kan harus ditindak karena ini pidana,” tegas Effendi terpisah. (ADI)
FLORIDA,khatulistiwaonline.com
Pria bersenjata yang melepaskan tembakan di bandara Fort Lauderdale-Hollywood, Florida, Amerika Serikat (AS) diduga merupakan veteran yang ikut Perang Irak. Penembakan di hub wisata utama di Florida itu menewaskan 5 orang dan melukai 8 orang serta menyebabkan wisatawan panik dan menyelamatkan diri.
Dilansir AFP, Sabtu (7/1/2017) tersangka yang memiliki sebuah tanda pengenal militer saat ini berada di tahanan dan diinterogasi oleh FBI atas penembakan yang melumpuhkan bandara internasional itu.
Insiden ini terjadi di wilayah pengambilan bagasi dari Terminal 2. Para penumpang yang sedang mengumpulkan barang-barang ditembaki oleh pria bersenjata yang diidentifikasi sebagai Esteban Santiago.
“Saya mendengar tembakan pertama. Seperti yang saya lakukan, orang di sebelah saya langsung tiarap. Itu sangat nyata. Penembak memegang pistol. Dia menembak ke kerumunan. Semua orang berdiri di sana menunggu bagasi,” kata seorang saksi John Schlicher kepada Fox News.
Video yang beredar menunjukkan penumpang berhamburan untuk berlindung. Belum diketahui motif serangan itu.
Mengutip dari pihak penegak hukum, CNN melaporkan bahwa tersangka telah diperiksa terkait pistol di dalam kopernya. Namun sesaat setelah itu, pelaku langsung mengambil senjatanya dan menembaki orang-orang. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan wilayah Jabodetabek sedang memasuki puncak musim hujan. Meskipun hujan sempat tidak turun menjelang tahun baru hingga memasuki beberapa hari di pekan pertama Januari 2017, hal itu disebabkan siklon tropis di wilayah utara Australia.
“Daerah Jabodetabek pada bulan Januari ini memasuki masa puncak musim hujan hingga awal Februari. Jadi sekarang sedang menaik istilahnya. Meski pada awal-awal sempat tidak turun hujan kebetulan karena ada gangguan siklon tropis di utara Australia,” kata kata Deputi Bidang Klimatologi BMKG Mulyono Rahadi Prabowo saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Jumat (6/1/2017) malam.
Siklon tropis itu menurutnya juga turut menjadi penyebab banjir yang menerjang Bima, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu. Ia menyebut siklon tropis di utara Australia itu menjadikan pertumbuhan awan di kawasan Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya menjadi intens hingga menimbulkan hujan lebat.
“Munculnya siklon tropis di sebelah utara Australia itu menyebabkan aliran udara di wilayah Lampung dan Jawa bagian barat ini menjadi cukup kencang. Tapi dampaknya di Nusa Tenggara Timur, di sana terjadi pertumbuhan awan yang cukup intens. Sehingga daerah-daerah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, termasuk Bali, Lombok terjadi kumpulan awan yang cukup kuat dan terjadi hujan cukup lebat. Sehingga kemarin di Bima itu sempat terjadi hujan lebat hingga banjir itu di antaranya karena dampak siklon tropis yang muncul di sebelah utara Australia, kemudian ekor siklon tropisnya itu memberikan dampak di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat,” jelasnya.
Untuk wilayah Sumatera juga diprediksi akan segera memasuki puncak musim hujan. Hal ini menurutnya tak lepas dari aliran udara yang melewati Samudera Hindia dan membawa banyak uap air untuk membentuk awan yang nantinya berubah menjadi hujan.
“Kemungkinan saja dalam waktu mendatang ini. Kalau kita melihat dari barat membawa uap air cukup banyak karena asalnya dari Samudera Hindia,” ujar Mulyono.
“Pada beberapa waktu mendatang bisa saja Sumatera bagian barat juga akan terjadi pertumbuhan awan yang cukup intens. Akan dapat terjadi pertumbuhan awan di pantai barat Sumatera yang bisa menimbulkan hujan baik skala lokal dan regional,” imbuhnya. (MAD)
SEOUL,khatulistiwaonline.com
Otoritas Korea Selatan (Korsel) mempercepat pembentukan ‘unit pemenggalan’ yang misi utamanya melumpuhkan Korea Utara (Korut) dengan menghabisi para pejabat tingginya. Unit ini disiagakan membunuh pemimpin Korut, Kim Jong Un, jika perang terjadi.
Seperti dilansir media Australia, news.com.au, Jumat (6/1/2017), unit pemenggalan ini bertugas menghabisi Kim Jong Un dan pejabat tinggi Korut lainnya, saat perang dengan menggunakan rudal dan taktik a la perang lainnya.
“Militer berupaya membentuk unit operasi khusus yang mampu menyusup, menyelesaikan misi yang diberikan dan kembali dalam keadaan utuh,” sebut Kepala Staf Militer Korsel, Jang Jung Kyu, dalam pernyataannya tahun lalu seperti dilaporkan media Australia lainnya, The Australian.
Dilaporkan media Amerika Serikat (AS), CNN, bahwa program yang secara resmi bernama ‘Pembalasan dan Penghukuman Besar-besaran Korea’ ini awalnya dijadwalkan dimulai tahun 2019.
Namun seperti dilaporkan New York Times, otoritas Korsel mempercepat pembentukan unit itu, menjadi dua tahun lebih awal. Percepatan ini dilakukan setelah berbagai ancaman yang terus dilontarkan Kim Jong Un kepada Korsel, terutama dengan bom nuklir.
Kementerian Pertahanan Korsel mengkonfirmasi unit itu akan diluncurkan akhir tahun ini. “Kami berencana membentuk brigade khusus dengan tujuan memusnahkan atau melumpuhkan struktur komando Korea Utara saat perang,” sebut Menteri Pertahanan Korsel, Han Min-koo kepada kantor berita Yonhap.
Di bawah program ini, seperti dilansir media The Independent, jika konflik atau perang terjadi antara Korsel dan Korut, maka rudal jelajah akan diluncurkan untuk menghancurkan area yang menjadi lokasi berkumpulnya Kim Jong Un dengan pejabat-pejabat seniornya.
Dalam pidato Tahun Baru, Kim Jong Un mengklaim Korut sedang dalam tahap akhir mengembangkan rudal balistik antar benua, yang mampu menjangkau wilayah AS. The Independent melaporkan, Korut juga memiliki unit pembunuh sendiri untuk menghabisi pejabat pemerintahan dan militer Korsel. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Hasil pemeriksaan urine Bupati Katingan, Kalteng, Ahmad Yantenglie dinyatakan negatif narkoba. Ahmad dites urine terkait pemeriksaan atas kasus perzinaan yang dilaporkan suami FY.
“Masih negatif,” kata Kabid Humas Polda Kalteng AKBP Pambudi Rahayu saat dihubungi khatulistiwaonline, Jumat (6/1/2017).
Terbongkarnya skandal perselingkuhan Ahmad Yantenglie dengan FY ini berawal dari kecurigaan polisi yang juga suami FY. Suami FY yang baru pulang tugas dari Sampit pada Kamis (5/1) sekitar pukul 00.00 WIB tidak menemui FY di rumah.
“Lantas suaminya (anggota Polri) sempat mencari ke tempat kerja istrinya. Namun di sana tidak diketemukan,” kata Kapolres Katingan AKBP Tato Pamungkas kepada detikcom kemarin.
Selanjutnya, suami FY berpikir untuk mencari ke tempat kos istrinya. Sebab, beberapa hari sebelumnya, FY sempat berbicara akan mencari rumah kos.
“Di rumah kos itulah, suaminya menggerebek,” kata Tato.
Penggerebekan dilakukan sekitar pukul 02.00 WIB. Karena mendapati istrinya berselingkuh, pagi itu anggota Polri tersebut langsung menghubungi Polsek setempat.
Setelah diperiksa di Polda Kalteng, Bupati Katingan dan selingkuhannya FY ditetapkan sebagai tersangka perzinaan dengan pidana Pasal 284 KUHP. Namun Ahmad tidak ditahan melainkan hanya dikenakan wajib lapor dua kali seminggu. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto merencanakan membentuk Badan Siber Nasional (Basinas) untuk memberantas kejahatan dunia maya. Kebijakan tersebut dinggap tidak tepat untuk memberantas isu liar di dunia maya.
Menurut Pengamat Multimedia Heru Sutadi, pemerintah harus memisahkan peran Basinas dengan pemberantasan isu hoax. Sebaiknya Basinas cukup fokus terhadap revolusi digital untuk perlindungan ekonomi digital terutama transaksi keuangan.
“Saya pikir harus dipisahkan antara isu hoax dan peran BCN (Badan Cyber Nasional). Terlalu kecil jika masalah hoax menjadi tugas BCN. BCN harus mendapat tugas mensukseskan revolusi ekonomi digital seperti perlindungan terhadap e-Commerce, e-Government serta inklusi keuangan digital,” kata Heru saat berbicang kepada khatulistiwaonline, Kamis (5/1/2017) malam.
“Janganlah BCN disuruh untuk mematai-matai apa yang menjadi percakapan di dunia maya atau bahkan memasuki informasi pengguna internet,” lanjutnya.
Heru mengatakan sebaiknya pemerintah mengefektifkan peran elemen Kementerian dan lembaga untuk menangkal kejahatan dunia maya. Sehingga menurutnya, pemerintah bisa memegang kendali opini masyarakat terkait pemberitaan di internet.
“Untuk memenangkan mempengaruhi opini adalah dengan mengaktifkan semua Kementerian dan Lembaga serta Government Public Relation untuk segera merespons jika ada isu yang menarik perhatian publik secara cepat,” ujar Heru.
Heru pun memberi contoh soal jembatan Cisomang yang melengkung menjadi berita hoax yang viral di media sosial. Menurutnya sebaiknya elemen pemerintah harus merespon dengan foto jembatan yang asli.
Selain itu juga pemerintah perlu mengedukasi masyarakat agar melek media. Literasi media di masyarakat sangat diperlukan, juga termasuk dari peran masyarakat itu sendiri.
“Jangan dengan BCN lah. Tugas BCN harus lebih besar. Peran serta masyarakat untuk tidak memproduksi dan menyebarkan hoax,” tutur Heru yang juga Direktur Eksekutif ICT Institute tersebut.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengungkapkan Indonesia adalah negara yang gampang terserang kejahatan siber. Untuk itu Basinas dianggap perlu secepatnya dibentuk.
“Kalau tak dilawan, ini akan merusak berbagai sistem, di mana sistem hi-tech sudah banyak digunakan di kehidupan kita. E-commerce menggunakan, kemudian person to person juga,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan Bogor, Jl Ir H Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1).
“Kita kemudian akan bentuk Badan Siber Nasional (Basinas), kita akan memperkuat Lemsaneg sebagai embrio,” sambungnya. (MAD)
Washington DC, khatulistiwaonline.com
Hamza bin laden, putra mendiang pemimpin Al-Qaeda, Osama bin Laden dimasukkan dalam daftar pengawasan teror oleh otoritas Amerika Serikat (AS). Hal ini dilakukan setelah Hamza melontarkan ancaman teror untuk AS.
Seperti dilansir CNN, Jumat (6/1/2017), otoritas AS memasukkan nama Hamza ke dalam daftar teroris global atau Specially Designated Global Terrorist (SDGT). Dengan ini, otoritas AS bisa menerapkan sanksi terhadap Hamza.
“Sanksi terhadap warga negara asing yang bertekad melakukan atau memberikan risiko serius untuk melakukan, bertindak terorisme yang mengancam keamanan warga AS, maupun keamanan nasional, kebijakan nasional atau perekonomian Amerika Serikat,” demikian seperti disampaikan dalam keterangan Departemen Luar Negeri AS.
Disebutkan Departemen Luar Negeri AS, bahwa pada Agustus 2015 lalu, Hamza secara resmi diumumkan oleh pemimpin senior Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri sebagai anggota jaringan kelompok teror itu.
Pada tahun yang sama, Hamza menyerukan serangan teror terhadap negara-negara Barat. Seruan itu disampaikan lewat rekaman audio yang dirilis oleh Al-Zawahiri.
“Serangan individu terhadap kepentingan AS, Prancis dan Israel di Washington DC, Paris (Prancis) dan Tel Aviv (Israel),” demikian seruan Hamza saat itu.
Kemudian pada Juli 2016, jaringan Al-Qaeda merilis rekaman audio lainnya dari Hamza yang isinya mengancam aksi balasan untuk AS atas kematian ayahnya. Dia juga memperingatkan bahwa setiap warga AS bisa menjadi target serangan teror, baik di wilayah AS maupun di luar negeri.
Departemen Luar Negeri AS menyebut Hamza secara aktif terlibat terorisme. “Sebagai dampak dari penunjukan ini, seluruh properti yang masuk yurisdiksi AS yang menjadi kepentingan Hamza bin Laden akan diblokir dan setiap warga AS dilarang melakukan transaksi apapun dengannya,” tegas Departemen Luar Negeri AS. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Suasana di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Polda Metro Jaya pagi ini ramai. Kenaikan biaya pengurusan SIM dan STNK resmi diberlakukan hari ini.
Pantauan khatulistiwaonline, antrean di Samsat Polda tampak normal pada pukul 08.30 WIB-09.00 WIB, Jumat (6/1/2017). Sejumlah orang mengantre di loket pendaftaran, pembayaran dan pengambilan.
Salah satu pengantre, Agus Setia, mengaku tak mempermasalahkan kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP), mulai biaya pengujian SIM, STNK hingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Katanya kenaikan tarif ini juga untuk meningkatkan kualistas pelayanannya, saya sih nggak khawatir. Kita lihat saja nanti gimana, siapa tahu pelayanan jadi lebih baik kan bagus,” ujar Agus yang sedang mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Pandangan yang sama diungkapkan Amalia. Meski belum mengetahui soal kenaikan itu, Amalia menyebut kenaikan tersebut wajar. Tapi sosialisasi kepada masyarakat harus dioptimalkan.
“Harusnya bertahap biar masyarakat nggak kaget gitu, tapi ya kita lihat saja nanti siapa tahu layanan bisa lebih baik lagi,” sambungnya.
Pemerintah mengesahkan kenaikan tarif PNBP di lingkungan Polri per 6 Januari 2017. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Polri pengganti PP No 50 Tahun 2010.
Polri menyebut kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk penerbitan SIM hingga STNK sudah dirumuskan bersama dengan Badan Anggaran (Banggar DPR). Kenaikan ini berawal dari adanya temuan BPK soal biaya yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi kekinian.
Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan, pemasukan negara tersebut nantinya digunakan untuk meningkatkan sarana prasarana pelayanan seperti di Samsat berupa STNK online, SIM online untuk mempermudah masyarakat yang akan diterapkan secara bertahap. (DON)