JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut mayoritas kader partainya mendorong Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2019. Partai Amanat Nasional (PAN) belum membahas soal Pilpres.
“Kalau PAN nanti, Belanda masih jauh,” ujar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017).
PAN sendiri menghormati keputusan Gerindra. Seperti diketahui, pada Pilpres 2014 lalu, PAN dan Gerindra sempat berkoalisi untuk mengusung Prabowo menjadi calon presiden.
“Kita hormati penuh haknya Gerindra untuk mendukung Pak Prabowo. Kita ucapkan selamat,” jelas Zulkifli, yang juga menjabat Ketua MPR.
Apakah keputusan Gerindra terlalu dini? Zulkifli menjawab itu hak tiap partai politik.
“Itu hak masing-masing. Tapi kalau kami belum (bahas Pilpres), nanti pada saatnya momentum yang tepat,” tutupnya.
Sebelumnya, Fadli menyebut mayoritas kader partainya mendorong Prabowo untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2019. Gerindra siap berjuang habis-habisan.
“Saya kira Partai Gerindra perlu mencalonkan kembali, mayoritas ingin mencalonkan Pak Prabowo di 2019,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/1). (DON)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
PT Pos Indonesia menggelar workshop anti korupsi di Gedung Pos Jalan Banda, Rabu (11/1/2017). Hadir dalam workshop tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Ganjar mengenakan batik cokelat dan Risma batik cokelat. Keduanya menjadi pembicara dalam acara ini.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono mengatakan PT Pos Indonesia memandang perlu adanya komitmen bersama dan membangun kesadaran untuk menolak segala jenis gratifikasi di seluruh lapisan pegawai.
“Workshop ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi 9 Desember lalu. Tema yang diangkat pada workshop ini adalah bersih hati, tegak integritas kerja profesional untuk menjadikan Pos Indonesia Juara,” ujar Gilarsi.
Lebih lanjut Gilarsi mengatakan, penyelenggaraan workshop ini merupakan salah satu wujud dari komitmen PT Pos untuk berperan aktif dalam menolak dan mencegah praktik korupsi di lingkungan PT Pos itu sendiri.
“Pengendalian gratifikasi akan membentuk citra positif dan kredibilitas perusahaan, terciptanya lingkungan yang kondusif dalam pencegahan korupsi dan tidak adanya praktik pemberian uang pelicin, suap dan penerapan dalam memberikan layanan,” tambahnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kasus suap AKBP Raden Brotoseno memasuki babak baru. Penyidik Bareskrim Polri hari ini melimpahkan berkas dan tersangka Brotoseno beserta tiga tersangka lainnya ke Kejaksaan Agung.
“Betul, keempatnya tahap dua di Kejagung,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Kombes Erwanto Kurniadi saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Rabu (11/1/2017) sekitar pukul 09.44 WIB
Selain Brotoseno, 3 tersangka lainnya yaitu Kompol D, pengacara inisial H, dan perantara inisial L. Erwanto menyebut pelimpahan tahap dua itu tengah dilakukan saat ini.
AKBP Brotoseno ditetapkan sebagai tersangka bersama Kompol berinisial D karena menerima duit Rp 1,9 miliar untuk memperlambat penanganan perkara dugaan korupsi cetak sawah di Kalimantan periode 2012-2014.
Selain AKBP Brotoseno dan Kompol D, pengacara berinisial H dan perantara yang menyerahkan duit berinisial L juga menjadi tersangka. Pengacara H disebut menjanjikan uang Rp 3 miliar untuk memuluskan keinginan memperlambat proses penyidikan kasus cetak sawah.
Belakangan, Polri juga menyita duit Rp 1 miliar terkait kasus suap hasil operasi tangkap tangan Tim Saber Pungli Polri ini. Total duit yang disita sebagai barang bukti Rp 2,9 miliar.
Brotoseno, Kompol D, H, dan L dijerat dengan Pasal 5 juncto Pasal 12 a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tahun 2017 diawali para wakil rakyat dengan membahas tambahan jatah kursi di DPR maupun MPR. Substansi pembahasan revisi UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD Dan DPD atau disebut UU MD3 pun semakin luas.
Wacana revisi UU MD3 menjadi makin nyata sejak PDIP meminta tambahan kursi pimpinan DPR dan MPR saat Setya Novanto menjadi Ketua DPR lagi. PDIP sebagai fraksi dengan jumlah anggota terbanyak di DPR merasa seharusnya mendapat kursi pimpinan DPR.
Untuk menambah kursi pimpinan DPR, UU MD3 harus lebih dahulu direvisi. PDIP membentuk tim lobi hingga mengadu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Saat masa reses, Badan Legislasi (Baleg) pun rapat untuk membahas poin-poin yang akan direvisi dari UU MD3.
Dalam pembahasan di Baleg, pembahasan revisi UU MD3 makin luas. Selain penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR yang merupakan aspirasi PDIP, ada pula permintaan dari PKS yang ingin mendapatkan kembali kursi pimpinan MKD. Wacana itu dicetuskan PKS lantaran kadernya yang duduk di kursi pimpinan MKD didrop dan diganti oleh Gerindra.
Tak hanya itu, kini datang pula permintaan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sudah punya 1 kursi di pimpinan MPR, DPD meminta tambahan jatah karena merasa sebagai fraksi dengan jumlah anggota terbanyak di MPR.
“Karena kan kedaulatan rakyat, pimpinan di DPD itu ini kan namanya juga usul. Kalau memang ada penambahan, tidak masalah dari satu jadi dua (di MPR). Harapannya asas keterwakilan,” kata Ketua DPD Muhammad Saleh.
Saleh juga meminta poin-poin utusan Mahkamah Konstitusi (MK) masuk dalam revisi UU MD3. DPD lalu mengirim surat ke DPR agar dilibatkan dalam pembahasan revisi UU MD3 dan surat itu sudah dibacakan di rapat paripurna.
Fokus revisi UU MD3 yang awalnya hanya untuk menambah jumlah pimpinan DPR dan MPR kini makin meluas. Di saat yang sama, pembahasannya justru diundur.
Seharusnya, revisi UU MD3 disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa (10/1/2017) kemarin. Namun, pengesahan itu ditunda dan pimpinan DPR hanya membacakan surat dari Badan Legislatif.
“Belum (disahkan jadi inisiatif DPR hari ini). Mungkin rapat paripurna berikutnya,” kata Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas. (DON)
MANILA,khatulistiwaonline.com
Sekelompok pria bersenjata yang dicurigai sebagai perompak menyerang kapal nelayan di perairan Filipina bagian selatan. Sedikitnya delapan nelayan tewas dalam serangan ini.
Serangan ini terjadi saat militer Filipina diberi batas waktu 6 bulan untuk mengakhiri ancaman militan di wilayah selatan negara itu. Puluhan pelaut dan turis telah diculik oleh militan setempat dalam berbagai serangan terhadap kapal tongkang dan kapal pesiar di Laut Sulu dan Celebes atau Sulawesi.
Disampaikan juru bicara Patroli Laut Filipina, Komandan Armand Balilo, seperti dilansir Reuters, Selasa (10/1/2017), serangan terjadi saat kapal nelayan Filipina dengan 15 anak buah kapal (ABK) ini, berlayar di perairan Pulau Laud Siromon, dekat Semenanjung Zamboanga pada Senin (9/1) malam.
Tiba-tiba, muncul lima pria bersenjata dengan menumpang kapal cepat atau speed boat dan langsung menyerang kapal nelayan itu. “Para pelaku melepas tembakan ke arah para nelayan,” terang Balilo.
Sedikitnya 8 ABK tewas tertembak, sedangkan 5 ABK lainnya melompat ke laut lalu berenang ke pulau terdekat. Dua ABK lainnya yang tetap berada di kapal, tidak mengalami luka-luka.
“Kami menganggap ini serangan perompakan. Jika pelaku merupakan militan, mereka pasti menculik korban untuk tebusan,” imbuh Balilo. Balilo menambahkan, para pelaku melarikan diri di tengah kegelapan malam dan dua kapal patroli laut telah dikerahkan untuk mencari mereka.
Pada Desember 2016 lalu, sebuah kapal kontainer menggagalkan serangan kelompok militan Abu Sayyaf yang berusaha masuk ke dalam kapal dan menculik anak buah kapal. Abu Sayyaf yang menyatakan sumpah setia pada kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ini, dikenal akan aktivitas penculikan, pemerasan dan pemenggalan. Kelompok ini menyandera puluhan orang termasuk warga negara Indonesia (WNI), warga Belanda, Jerman, Jepang, Malaysia dan Vietnam.
Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, menyatakan militer diperintahkan mengakhiri ancaman Abu Sayyaf dalam waktu 6 bulan. Belakangan ini, lebih banyak tentara Filipina dikerahkan ke wilayah selatan negara tersebut, yang menjadi markas Abu Sayyaf. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polisi masih memburu F, terduga pelaku pengeroyokan kader PDI Perjuangan, Widodo. Satu orang pengeroyok berinisial I yang menyerahkan diri dan ditahan.
“Yang satu ini masih kita kejar. Mudah-mudahan hari ini (tertangkap). Kita mohon doanya,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Roycke Harry Langie kepada wartawan di Mapolres Jakarta Barat, Jl. S. Parman, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (10/1/2017).
Polisi dipastikan Roycke sudah mengetahui keberadaan terduga pelaku. F diharapkan segera menyerahkan diri.
“Ya kita imbau untuk supaya segera menyerahkan diri, saudara F ini dan terus akan kita kejar. Kami bisa menangkapnya,” ujar Roycke.
Dari keterangan Widodo, ada lebih dua orang pelaku pengeroyokan. Namun dua orang yang berinisial I dan F yang dikenali Widodo.
“Dari keterangan saksi korban, itu dua yang dikenali. Kemudian karena pada saat itu dia dipukuli, dia juga sudah tidak melihat. Tapi rangkaian orang yang ada di situ kurang lebih 7-10” kata Roycke.
Hingga saat ini polisi sudah memeriksa 7 orang saksi dan I yang menyerahkan diri pada hari Minggu (8/1).
Pengeroyokan terhadap Widodo terjadi sekitar pukul 21.00 WIB, Jumat (6/1). Ada dua tetangga Widodo yang diduga menjadi pelaku pengeroyokan.
Pengeroyokan berawal dari adu mulut pada siang hari terkait dengan rencana blusukan Djarot ke Jl Jelambar Utama, Grogol Petamburan, Jakbar. Malam harinya, Widodo dihampiri oleh pelaku.
“Pemicunya, pelaku ini berteriak haram terhadap salah satu calon. Korban menyampaikan, ‘Yang haram itu apa’,” sebut Roycke, Sabtu (7/1).
Pengeroyokan Widodo ini menjadi perhatian Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati memberikan penghargaan kepada Widodo dan Nurdayat saat HUT ke-44 PDIP di JCC, Senayan, Jakarta.
“Anak buah saya ada yang sudah digaplok sama orang. Ada 2, kasihan. Anak ranting. Kalau sudah sembuh, anaknya akan saya beri hadiah kehormatan,” kata Mega saat menyampaikan pidato politik di Assembly Hall JCC. (MAD)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com – Mulai tahun ini kewenangan pengelolaan SMA/SMK berada di bawah pemerintah provinsi. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta kepada seluruh guru SMA/SMK yang ada di Jawa Barat agar tidak merokok di depan murid atau di lingkungan sekolahnya.
Pria yang akrab disapa Aher itu menegaskan bahwa guru seharusnya menjadi contoh baik kepada siswanya. Hal itu ditegaskan Aher saat memberikan sambutan dalam Rakor Pengelolaan SMA/SMK se-Jawa Barat, di Bale Asri Pusdai Jawa Barat Kota Bandung, Selasa (10/1/2017).
“Saya berharap tidak ada guru yang merokok. Bagaimana kita menghadirkan generasi yang hebat, kalau kita malah memberikan contoh buruk. Kalau tidak bisa, tolong jangan merokok di lingkungan sekolah,” kata Aher.
Aher menilai, sebagai pendidik guru seharusnya memberi teladan yang baik. Maka jika memberi contoh buruk seperti merokok, maka rentan ditiru oleh siswanya. “Sebab kalau masih merokok, sama dengan mengkhianati profesi. Kita mengkhianati profesi pendidik,” ucapnya.
Menurut Aher, sosok guru harus menjadi teladan bagi siswa, sehingga dituntut untuk bisa memberi contoh yang baik. “Perilaku harus baik untuk ditiru dan bisa langsung dipraktikkan sekaligus oleh anak didiknya,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Aher juga mengajak seluruh kepala sekolah SMA/SMK di Jawa Barat agar berpikir ke depan untuk menghadirkan sumber daya manusia (SDM) unggul.
“Mari kita singkirkan tantangan yang kita hadapi. Kita hadirkan tindakan yang positif buang persepsi negatif,” tandasnya. (DON)
Yogyakarta,khatulistiwaonline.com –
Seorang warga negara Bolivia, DP (38) diturunkan dari pesawat saat sedang bersiap akan terbang karena diduga mabuk. Sebelumnya DP berbicara kacau hingga membuat penumpang ketakutan.
“Setelah (DP) boarding dan berada di dalam pesawat, dia bertanya-tanya ke penumpang lain sampai (membuat penumpang) ketakutan,” ujar Kapentak Lanud Adisutjipto Mayor Sus Giyanto, Selasa (10/1/2017).
Penumpang tersebut kemudian melaporkan ulah DP ke kru pesawat Air Asia. Akhirnya petugas keamanan maskapai mengamankan DP dan menurunkannya dari pesawat.
Pesawat tersebut sedang bersiap terbang dengan tujuan Singapura.
“Yang bersangkutan di-cancel, tidak bisa on board. Kemudian (diamankan sementara) di ruang tunggu Terminal B untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Giyanto. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Penyidik KPK memanggil Anas Urbaningrum terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. Anas akan diperiksa sebagai saksi.
“Saksi atas nama Anas Urbaningrum diperiksa untuk tersangka S (Sugiharto),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah ketika dimintai konfirmasi, Selasa (10/1/2017).
Selain itu, penyidik KPK akan memeriksa M Nazaruddin sebagai saksi dalam perkara yang sama. Namun, baik Nazaruddin maupun Anas belum terlihat hadir.
Sebelumnya, Setya Novanto, yang juga dipanggil sebagai saksi terkait dengan kasus itu, telah hadir. Dia mengaku penyidik KPK ingin mengonfirmasi tentang hal-hal yang kurang dari pemeriksaan sebelumnya.
Nama Novanto dan Anas memang muncul dari ‘nyanyian’ Nazaruddin. Dia menyatakan ada dugaan permainan dalam pengadaan e-KTP. Sejumlah nama dia sebut, dari tingkat eksekutif hingga legislatif.
Novanto disebut menerima fee proyek tersebut saat proyek e-KTP berlangsung pada 2011-2014. Saat itu, Novanto menjabat Bendahara Umum Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar di DPR.
Namun Novanto, yang pernah dipanggil penyidik KPK pada Selasa, 13 Desember 2016, membantah menerima aliran uang terkait dengan kasus itu. “Itu tidak benar. Ya, itu nggak benar,” kata Novanto saat itu.
Dalam kasus tersebut, KPK baru menetapkan dua tersangka, yaitu eks Dirjen Dukcapil Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Sugiharto. Saat proyek e-KTP berlangsung, Irman menjabat kuasa pengguna anggaran, sedangkan Sugiharto sebagai pejabat pembuat komitmen. (DON)
Washington DC, KHTAULISTIWAONLINE.COM –
Jared Kushner, menantu presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump, akan menjadi penasihat senior Gedung Putih. Untuk jabatannya ini, Kushner tidak akan mendapat gaji.
Disampaikan pejabat tim transisi Trump, seperti dilansir Reuters, Selasa (10/1/2017), Kushner yang merupakan suami putri Trump, Ivanka, akan bertugas menjadi penasihat senior Gedung Putih untuk urusan perdagangan dan Timur Tengah.
Penunjukan Kushner ini menjadi kasus yang sangat langka bagi anggota keluarga presiden AS memegang jabatan dalam pemerintahan. Penunjukan ini juga berpotensi melanggar Konstitusi AS dan Undang-undang Anti-nepotisme tahun 1967.
Namun disebutkan pejabat tim transisi Trump itu, Kushner (35) bersedia menempati jabatan itu setelah menerima penjelasan hukum bahwa hal itu tidak akan melanggar Undang-undang Anti-nepotisme AS. Disebutkan bahwa posisi Kushner berbeda dengan jabatan dalam kabinet yang membutuhkan penetapan Senat AS.
Pejabat tim transisi Trump ini juga menyatakan, Kushner tidak akan mendapat gaji selama menjadi penasihat senior Gedung Putih, yang berkantor di West Wing atau Sayap Kanan kantor presiden AS tersebut.
“Aset yang hebat sekali dan penasihat yang terpercaya selama kampanye dan masa transisi,” sebut Trump soal menantunya, dalam pernyataan mengumumkan penunjukan ini pada Senin (9/1) waktu setempat.
Demi mematuhi hukum etika federal dan setelah berkonsultasi dengan Kantor Etika Pemerintah, Kushner akan mengambil beberapa langkah untuk melepaskan aset-asetnya. Dia akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pemimpin Eksekutif atau CEO Kushner Companies dan juga sebagai penerbit surat kabar New York Observer.
Dia juga akan melepaskan saham-saham miliknya di New York Observer, Thrive Capital, gedung perkantoran 666 Fifth Avenue di Manhattan dan berbagai investasi di luar negeri. Tak hanya itu, Kushner juga akan menghentikan partisipasi dari hal-hal yang berpotensi mempengaruhi kepentingan finansial yang tersisa.
Saham-saham miliknya termasuk saham real estate di kawasan New York, saham Ivanka Trump pada hotel baru Trump di Washington dan bisnis fashion Ivanka Trump Brand. Agar lebih jelas, Kushner juga akan merilis informasi finansialnya kepada publik.
Berbeda dengan suaminya, Ivanka tidak akan memegang jabatan resmi di Gedung Putih. Pejabat transisi Trump menuturkan pada CNN, Ivanka akan mengurus keluarganya setelah dirinya bersama suami dan anak-anaknya memutuskan pindah ke Washington DC agar lebih dekat dengan Trump. (RIF)