JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Januari 2017 menjadi bulan terakhir Marsekal Agus Supriatna menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU). Pengamat militer Al Araf berpesan agar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Presiden Joko Widodo memilih perwira tinggi yang kompeten dan teruji integritasnya dalam menentukan pengganti Agus.
“Yang paling penting dalam pergantian kepala staf, mereka punya kompetensi dan integritas yang baik,” kata pria yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Imparsial ini di kantor Center for Strategic and International Studies (CSIS), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017).
Pesan selanjutnya, KSAU yang baru diharapkan mampu menciptakan iklim transparansi dan dan akuntabilitas di tubuh TNI. “Lalu penghormatan terhadap hukum dan HAM,” ujar Al Araf.
Terakhir, Al Araf berharap siapapun yang terpilih menjadi pemimpin tertinggi TNI AU, bisa melanjutkan komitmen Agus untuk memodernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista). Ia menilai kondisi alutsista TNI AU dari rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, cukup memprihatinkan.
“Maka penting memasukkan modernisasi alutsista TNI AU untuk pembelian barang-barang baru. Nggak boleh bekas. Oleh karenanya KSAU yang baru harus melanjutkan kebijakan KSAU yang lama, kan KSAU yang lama berkomitmen pembelian alutsista AU harus baru,” ungkap Al Araf.
Seperti diketahui, Marsekal Agus Supriatna akan memasuki masa pensiunnya pada akhir bulan nanti. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah memberikan tiga nama marsekal bintang tiga kepada presiden untuk dipilih menjadi KSAU yang baru.
Adapun para perwira tinggi bintang tiga TNI AU yang diajukan adalah Marsdya Hadi Tjahjanto, yang kini menjabat Irjen Kementerian Pertahanan, Wakil KSAU Marsdya Hadiyan Sumintaatmadja, dan Marsdya Bagus Puruhito, yang kini mengemban tugas sebagai Wagub Lemhanas.
“Saya tidak memberikan (siapa yang paling) potensi (dipilih), itu hak prerogatif presiden. Saya hanya mengajukan, silakan beliau yang memilih,” tutur Jenderal Gatot, Rabu (11/1).
Presiden Jokowi sendiri belum mengumumkan siapa yang akan dipilihnya menjadi KSAU. Belum ada tanda-tanda kapan pelantikan pengganti Agus dilakukan. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) memblokir ratusan situs yang berisi konten negatif. Menkominfo Rudiantara mengatakan pemblokiran itu didasari masalah konten bukan karena alasan lainnya.
“Saya sampaikan Kominfo itu tidak melihat itu punya siapa, siapa yang mengelolanya, fokusnya adalah konten,” kata Rudiantara di Usmar Ismail Hall, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2017).
Rudiantara mengatakan ada sedikitnya 780 ribu situs yang sudah diblokir oleh Kominfo. Pemblokiran itu juga dilakukan untuk memfilter informasi-informasi yang disampaikan kepada publik.
“Saya bisa sampaikan kalau ini (situs diblokir) punya siapa, yang terkait agama a b c, tapi saya tidak ingin memperkeruh,” ujar Rudiantara.
“Total ada sekitar 780 ribu situs yang diblokir itu termasuk situs pornografi, judi online dan sebagainya,” sambungnya.
Seperti diketahui, berita penyebaran berita bohong atau berita hoax semakin marak melalui media sosial. Menkominfo sebelumnya mengatakan akan merapikan sebanyak 40 ribu lebih situs yang bertebaran di dunia maya. (DON)
PEKANBARU,khatulistiwaonline.com
Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Riau kembali terbakar diduga dilakukan para pembuka lahan. TNI AU mengerahkan pesawat dan helikopter untuk melakukan pemantauan.
“Dari hasil pemantauan kita di udara, kawasan TNTN kembali terbakar. Tapi kita menilai kawasan tersebut sengaja dibakar,” kata Kadis Ops, Kol Firman Dwi Cahyono kepada khatulistiwaonline, Kamis (12/1/2017).
Firman mengatakan, pihak TNI AU Pekanbaru sudah melakukan pengawasan udara dengan pesawat tempur dan helikopter. Dari pantauan udara, terlihat sejumlah titik api.
“Kita memang belum menerjunkan pasukan ke lokasi. Tapi paling tidak, dengan mengerahkan pesawat tempur dan heli di atas TNTN, agar memberi penekanan terhadap pelaku pembakar lahan,” kata Firman yang pernah menjadi Komandan Skadron F16 Lanud Roesmin Nurjadin itu.
Menurut Firman, jika dilihat dari pantauan udara, sangat jelas sekali di lokasi TNTN ada gubuk. Dugaan kuat, gubuk tersebut dihuni para perambah hutan.
“Kawasan yang telah dirambah sengaja dibakar. Karena kawasan yang dibakar itu bersebelahan dengan perkebunan sawit. Satu sisi kebun sawitnya tidak terbakar,” kata Firman yang pernah menjadi copilot pesawat F16 yang diboyong dari Amerika ke Indonesia.
Firman menyebutkan, hasil pantauan udara di TNTN akan menjadi pembahasan di rapat koordinasi.
“Hasil pantuan udara yang kita lakukan nantinya akan menjadi bahan dalam rapat koordinasi terkait Karhutla. Saat ini memang Satgas Karhutla belum dibentuk,” kata Firman.
Hari ini tim Lanud Roesmin Nurjadin akan kembali menerbangkan pesawat tempur dan helinya di kawasan TNTN. “Kita terus memberikan penekanan agar pelaku pembakaran segera keluar dari kawasan itu,” kata Firman. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kementerian kesehatan (Kemenkes) bekerjasama dengan sejumlah kementerian mencanangkan gerakan nusantara sehat. Gerakan itu ditujukan untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat Indonesia di seluruh daerah.
Menkes Nila Moeloek mengatakan gerakan ini merupakan wujud nyata dari penerapan nawacita Presiden RI Joko Widodo. Sejumlah tenaga medis muda yang telah mendaftar dikirim ke pelosok daerah untuk menularkan gerakan Indonesia sehat.
“Memang betul kita telah membuat satu gerakan yang disebut gerakan masyarakat hidup sehat. Dikoordinasikan pada waktu itu oleh Bappenas dan itu adalah lintas kementerian dan lembaga terkait,” kata Nila dalam Public Expose Nusantara Sehat di Usmar Ismail Hall, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (12/1/2017).
“Di situ ada, inpres jadi kita tidak bisa berdiri sendiri harus saling terkait,” sambungnya.
Lewat gerakan itu Kemenkes melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo, Kemendes dan Kementerian PUPR. Bentuk kerja sama yang dilakukan terkait hal-hal yang memperlancar kegiatan Nusantara Sehat.
“(Kerjasama dengan Menkominfo) kita memerlukan jaringan internet. Kita perlu pendataan, dengan jaringan internet kan kita bisa melakukan pendataan. Menunjukkan kita perlu melakukan intervensi apa pada daerah tersebut,” ungkap Nila.
Menurut Nila ada ada sebanyak 9.742 puskesmas yang sudah tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Dengan gerakan nusantara sehat ini, dia mengharapkan mampu mengubah gaya hidup masyarakat terutama yang berada di pinggir menjadi lebih sehat.
“Ada nusantara sehat yang kita kirim ke daerah terpencil, dan bermasalah kesehatan. Mereka mempunyai hubungan dengan tokoh agama, tokoh ada, dan sebagainya. Untuk memperbaiki. Jadi kalau ada yang mau buang sampah sembarangan, begitu ada nusantara sehat tidak lagi (buang sampah sembarangan),” tutur Nila.(ADI)
NEW YORK,khatulistiwaonline.com
Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyerang badan-badan intelijen AS. Sembilan hari sebelum dilantik menjadi presiden, Trump menyebut intelijen AS bertindak seperti kelompok Nazi di Jerman terkait video menyudutkan dirinya di Rusia.
Pernyataan itu menanggapi laporan media yang didasarkan pada bocoran komunitas intelijen soal Rusia memiliki rekaman video Trump menonton ‘aksi seks merendahkan’ pekerja seks komersial (PSK) di sebuah hotel mewah Moskow. Bocoran itu juga menyebut Rusia banyak membantu dan mendukung Trump selama 5 tahun terakhir.
“Saya rasa itu sangat memalukan, memalukan bahwa badan-badan intelijen mengizinkan informasi apapun yang terungkap tidak benar dan palsu. Saya pikir ini sebuah aib, dan saya katakan … ini suatu hal yang akan dilakukan dan telah dilakukan Nazi Jerman,” ucap Trump dalam konferensi pers di New York, seperti dilansir Reuters, Kamis (12/1/2017).
Dalam konferensi pers pertamanya dalam beberapa bulan terakhir ini, Trump yang akan dilantik pada 20 Januari mendatang, menyebut klaim soal dokumen yang menyudutkan dirinya itu sebagai ‘berita palsu’ dan ‘hal tidak valid’.
Dituturkan dua pejabat AS yang enggan disebut namanya, dokumen menyudutkan Trump itu terdiri atas memo dua halaman yang juga dilampirkan dalam laporan dugaan intervensi Rusia pada pilpres AS yang diberikan pada Trump dan Presiden Barack Obama, pekan lalu. Salah satu pejabat AS itu menyebut dokumen itu belum bisa dibuktikan kebenarannya.
Lebih lanjut, tanpa memberi bukti konkret, Trump menyebut laporan media soal memo itu dibocorkan oleh salah satu badan intelijen AS. “Siapa yang tahu? Tapi mungkin badan intelijen itu akan memiliki noda besar dalam rekam jejak mereka, jika pada faktanya, mereka melakukannya (membocorkan memo intelijen),” tuding Trump.
Pada Selasa (10/1), media ternama AS, CNN, melaporkan soal keberadaan memo intelijen itu. Sedangkan media internet Buzzfeed langsung merilis dokumen 35 halaman, yang disebut dikumpulkan oleh Christopher Steele, seorang mantan agen intelijen Inggris.
Dokumen yang dirilis Buzzfeed itu, menyoroti perilaku cabul Trump saat berada di Moskow, serta dugaan keterkaitan Trump dengan pengusaha dan sosok-sosok penting di Rusia. Dalam pernyataan terbaru, CNN menyebut laporan memo intelijen yang ditulisnya berbeda dengan dokumen tak terverifikasi yang dirilis Buzzfeed.
Secara terpisah, seorang pejabat AS menyebut para penyidik sejauh ini belum bisa mengkonfirmasi kebenaran material soal keterlibatan finansial dan personal Trump dengan pengusaha serta pihak-pihak di Rusia. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Di tengah bergulirnya revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), muncul wacana untuk menambah jumlah pimpinan DPR dan MPR tak hanya menjadi 6 melainkan jadi 7. Gayung bersambut dari beberapa fraksi, salah satunya NasDem.
“Supaya tidak genap apakah tambah satu atau dua. Kita enggak masalah ini cuma masa peralihan selanjutnya representasi,” ujar Ketua DPP NasDem Johnny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).
Adanya tambahan pimpinan DPR diakui Johnny memang menambah anggaran. Namun jika hal itu bermanfaat untuk menambah efektivitas kinerja DPR, hal itu patut dipertimbangkan.
“Yang jadi ketakutan kan semakin nambah jumlah pimpinan, biaya membengkak, kalau di balik inefisiensi dengan perbaikan manajemen DPR RI kenapa tidak,” ucapnya.
Saat ini, ada 5 orang pimpinan DPR. Mereka adalah Setya Novanto (Golkar), Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah (PKS).
Rencana penambahan kursi pimpinan DPR awalnya datang dari PDIP yang merasa berhak sebagai pemilik suara terbanyak saat Pileg 2014. Belakangan, muncul usulan agar kursi pimpinan jadi 7.
Urutan perolehan suara saat Pileg 2014 adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, PPP, NasDem, dan Hanura. NasDem menyebut PKB sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak ke-5 juga berpeluang jadi pimpinan DPR.
“Kalau melihat jumlah suara PKB punya hak. Kita lihat sidang paripurna batal karena jumlahnya gak kuorum, karena penugasan pimpinan yang tidak terwakili. Demikian pula bamus atau pengganti pimpinan jumlahnya terbatas,” beber Johnny.
Dia menyoroti tugas pimpinan DPR sebagai pengagenda kebijakan. Oleh karena itu menurut Johnny penting untuk ada representasi dari tiap partai.
“Visi misi pimpinan DPR adalah juru bicara, tapi praktiknya bisa mengangedakan kebijakan. Harusnya representasi partai di pimpinan. Yang jadi soal fraksinya kebanyakan,” pungkas dia. (ADI)
PALU,khatulistiwaonline.com
Terjadi polemik politik anggaran di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Seorang anggota DPRD menyoroti anggaran rumah kontrakan untuk Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said, atau lebih dikenal dengan Pasha ‘Ungu’. Benarkah ada anggaran semacam itu?
Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Palu, Ridwan H Basatu, di Palu, Rabu (11/1/2017), meminta Pemerintah Kota Palu tidak membayar kontrakan pribadi Sigit Purnomo di kompleks hunian elite Citra Land di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore.
Anggota Dewan Kota dari Partai Hanura itu menegaskan kontrakan pribadi Pasha tidak boleh dibebankan atau dibayar lewat APBD Kota Palu.
“Itu dapat menjadi masalah dalam penggunaan anggaran daerah. Kontrakan tersebut tidak ada kaitannya dengan pemerintah daerah atau keuangan daerah, sehingga tidak boleh sewenang-wenang menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi,” Ridwan.
Politisi ini menyampaikan pula saat rapat asistensi anggaran di DPRD, awalnya Bagian Rumah Tangga dan Umum di Sekretariat Pemkot Palu enggan mengakui bahwa APBD digunakan untuk membayar kontrakan hunian elite Pasha. Namun, menurut penelusurannya, kontrakan rumah Wakil Wali Kota direncanakan dibiayai APBD.
Namun hal ini ditampik Kepala Bagian Perlengkapan Umum Pemkot Palu, Layla Husain. “Kami pastikan Perlum tidak menganggarkan itu. Kecuali untuk perlengkapan rumah,” jawab Layla.
Pasha membantah bila dikatakan uang kontrakan rumahnya dibayarkan dengan APBD. Pasha mengontrak rumah di kawasan elite Citra Land, Palu, selama enam bulan terakhir.
Kepada wartawan di Balai Kota Palu, Rabu (11/01), Pasha mengatakan rumah jabatan wakil wali kota yang sedianya ditempati masih dalam proses rehabilitasi. Rumah yang dimaksud adalah bekas Kantor Dinas Pertanian, yang terletak di Jalan Balai Kota Utara, Palu.
Dia mengaku tidak sepeser pun menggunakan uang daerah dikeluarkan untuk menyewa kontrakan itu. Setiap bulan dia membayar Rp 60 juta selama enam bulan terakhir.
“Kalau memang sewa kontrakan rumah saya dianggarkan di APBD 2017, coba silakan dicek saja. Kalau ini tidak ada, berarti ngarang. Itu pernyataan yang tidak berkualitas,” sebut dia.
Mantan vokalis kelompok musik Ungu ini mengaku Pemkot Palu hanya pernah membiayai keperluan dalam rumah. Seperti pengadaan televisi, lemari, serta kelengkapan rumah lainnya yang memang menjadi hak seorang kepala daerah.(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komandan Daerah Militer (Dandim) 06/03 Lebak Letkol Czi Ubaidillah dicopot karena melanggar prosedur saat melatih bela negara ormas FPI Banten. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo angkat bicara.
“Kemarin dicopot, sesuai dengan keterangan Pangdam karena kesalahan prosedur,” ungkap Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/1/2017).
Panglima TNI memastikan program bela negara boleh diikuti oleh siapapun warga negara Indonesia. Namun harus sesui dengan standard operating procedure (SOP).
“Memang bela negara hak semua warga negara, tapi prosedur harus benar, tidak nanti Koramil ajukan sendiri tanpa laporan,” kata Gatot.
“Karena ada silabusnya, laporan kesehatan, dan ada apa yang harus dicapai. Tidak sembarangan seperti itu,” lanjutnya.
Untuk pihak yang menginginkan mendapat pelatihan bela negara dari TNI, termasuk ormas, pimpinan dari satuan yang melaksanakan pelatihan harus melapor kepada atasannya. Hal inilah yang dilanggar oleh Letkol Ubaidillah.
“Prosedurnya adalah dia harus melaporkan kepada pimpinan. Koramil kepada Dandim, Dandim kepada Danrem. Itu tidak dilalui. (Kejadian di Kodim Lebak) semaunya aja,” terang Gatot.
Sebenarnya pelatihan bela negara terhadap FPI bukan baru kali ini dilakukan. Gatot menyebut TNI pernah melatih FPI bela negara di Madura pada 2014 lalu.
“Itu kejadian Maret 2014. Kejadian sudah berlalu dan prosedur yang dilakukan benar. Sebenarnya langkah ini sudah ada aturannya,” ucap jenderal bintang empat itu.
Sebelumnya foto-foto latihan bela negara sempat diunggah akun Instagram DPP FPI melalui akun dpp_fpi. Tampak di foto-foto tersebut anggota laskar FPI sedang berlatih ketahanan dan ketangkasan.
Pangdam III/Siliwangi Mayjen M Herindra lalu mencopot Letkol Czi Ubaidillah dari posisi Dandim Lebak. Ia dianggap melanggar SOP di lingkup internal TNI.
“Saya sudah melihat itu dan sudah memeriksa, ternyata pelaksanaan bela negara tersebut tidak melalui SOP yang seharusnya dilakukan, sehingga saya menggambil langkah Dandim saya copot,” jelas Herindra, Senin (9/1).
“Dia tidak izin dengan saya, maka saya mengarakan pelanggaran serius,” imbuh mantan Danjen Kopassus tersebut. (ADI)
TAIPEI,khatulistiwaonline.com
Sejumlah kapal perang China yang dipimpin satu kapal induk bergerak memasuki perairan Selat Taiwan. Militer Taiwan pun mengerahkan jet tempur dan kapal perang miliknya untuk menghalau kapal-kapal China itu.
Dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Rabu (11/1/2017), kapal induk Liaoning milik China, yang baru kembali dari latihan militer di Laut China Selatan, tidak memasuki wilayah perairan Taiwan, namun masuk ke dalam zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) di barat daya Taiwan.
Sebagai respons, Taiwan mengerahkan sejumlah jet tempur dan kapal perang untuk memantau dan mengendalikan pergerakan kapal-kapal China itu melalui perairan sempit yang memisahkan Taiwan dan China.
“Kami memantau sepenuhnya pergerakan kapal-kapal itu,” tutur juru bicara Kementerian Dalam Negeri Taiwan, Chen Chung-chi.
Pesawat dan kapal militer Taiwan dikerahkan untuk mengikuti kapal induk dan kapal perang China itu, yang berlayar di sisi barat Selat Taiwan.
Dalam pernyataannya, China menyebut kapal induk Liaoning baru saja dalam masa latihan untuk menguji senjata dan perlengkapan di Laut China Selatan yang menjadi sengketa. China menegaskan, pergerakan kapal induk itu sesuai hukum internasional.
Latihan laut kapal-kapal China yang digelar baru-baru ini, membuat bingung negara-negara tetangganya terutama Taiwan.
Dalam sengketa Laut China Selatan, otoritas China mengklaim sebagian besar perairan yang kaya energi itu. Negara-negara lain seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga mengklaim perairan Laut China Selatan sebagai bagian wilayahnya.
Beberapa waktu terakhir, China meningkatkan tekanan terhadap Presiden Taiwan Tsai Ing-wen setelah bulan lalu, terungkap percakapan telepon Presiden Tsai dengan presiden terpilih AS Donald Trump. China mencurigai Tsai ingin mendorong kemerdekaan resmi untuk Taiwan, sebuah hal yang tidak akan direstui China. Dalam pernyataannya, Presiden Tsai mengaku dirinya ingin menjaga perdamaian dengan China.(RIF)