Texas,khatulistiwaonline.com –
Dana sebesar nyaris US$ 1 juta terkumpul secara online untuk membangun kembali sebuah masjid di Texas, Amerika Serikat yang hancur akibat kebakaran. Otoritas setempat menyebut kebakaran ini sebagai peristiwa mencurigakan.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (31/1/2017), masjid Victoria Islamic Center yang terletak di lokasi berjarak 200 kilometer dari kota Houston, Texas ini hangus dilalap api pada Sabtu (28/1) pagi waktu setempat. Tidak ada laporan korban luka akibat kebakaran itu.
Penyebab kebakaran belum diketahui pasti. Namun juru bicara kota Victoria, OC Garza, menyebut kebakaran itu diselidiki sebagai peristiwa mencurigakan.
Terlepas dari penyelidikan yang terus berjalan, publik setempat sepakat untuk menggalang dana demi membangun kembali masjid itu. Penggalangan dana dilakukan secara online melalui situs GoFundMe. Dilaporkan, telah terkumpul dana lebih dari US$ 900 ribu (Rp 12 miliar) dalam waktu dua hari setelah masjid dibakar. Dana itu terkumpul dari 19 ribu orang yang memberi donasi via GoFundMe.
“Hati kami dipenuhi rasa syukur atas dukungan luar biasa besar yang kami terima,” tutur Imam Masjid tersebut dalam pernyataannya, merujuk pada penggalangan dana secara online.
“Cinta kasih, kata-kata indah, pelukan, bantuan dan kontribusi finansial yang melimpah menjadi contoh semangat Amerika yang sesungguhnya,” imbuhnya.
Kebakaran terjadi beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang masuknya pengungsi dan warga dari tujuh negara mayoritas muslim ke AS. Otoritas setempat tidak menemukan bukti konkret yang menghubungkan kebakaran di masjid Texas itu dengan kebijakan imigrasi Trump.
Dijelaskan Garza bahwa api dilaporkan mulai muncul pada Sabtu (28/1) dini hari, sekitar pukul 02.00 waktu setempat. Saat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, api sudah mencapai bagian atap masjid. Petugas berupaya keras memadamkan api yang mulai menyebar luas ke bagian masjid lainnya.
Bagian dalam masjid terbakar cukup parah dengan hanya dinding bagian luar yang lolos dari api. Otoritas pemadam kebakaran setempat bersama dengan FBI dan Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Peledak AS, masih terus menyelidiki kebakaran ini. Diperkirakan penyelidikan akan memakan waktu berminggu-minggu sebelum penyebab kebakaran diketahui.
Garza menambahkan, otoritas kota Victoria telah bertemu dengan Imam Masjid yang berencana membangun kembali masjid yang hangus terbakar itu. Sekitar 500 warga berbondong-bondong menunjukkan dukungan dengan menghadiri acara doa bersama pada Minggu (29/1) waktu setempat. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga membahas kondisi terkini saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya nilai keindonesiaan dalam menyelesaikan persoalan.
Zulkifli mengatakan, dalam pertemuan itu, pimpinan MPR dan Presiden Jokowi sepakat bahwa Indonesia merupakan keluarga besar NKRI, yang terdiri atas beragam suku dan bangsa. Untuk itu, yang harus dikhawatirkan bukanlah sesama warga Indonesia, melainkan perkembangan dunia internasional.
“Semua sepakat bahwa kita ini adalah bersaudara. Kita ini memang beragam. Tetapi kita sudah sepakat 70 tahun lalu bahwa kita ini bersaudara, kita ini keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan orang lain. Oleh karena itu, yang harus kita khawatirkan bukanlah sesama saudara. Yang harus kita khawatirkan adalah bagaimana dunia internasional. Tentu di antara sesama negara ada kompetisi,” ujar Zulkifli di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/1/2017).
Melihat perkembangan terakhir ini, Zulkifli mengatakan, sebagai negara hukum, Indonesia tentu harus selalu menghargai proses hukum. Meski demikian, nilai keindonesiaan harus tetap diutamakan. Nilai yang dimaksud adalah mengedepankan musyawarah mufakat dan dialog yang jujur tanpa kebencian.
“Tentu sebagai negara hukum kita menghargai proses hukum. Tapi kadang-kadang hukum itu bisa juga meninggalkan luka, bisa juga meninggalkan marah yang panjang. Oleh karena itu, tadi sepakat, mari kita mengembalikan kepada nilai-nilai keindonesiaan kita, musyawarah mufakat, dialog dengan jujur, saling menghargai, saling menghormati, dialog tanpa kebencian,” katanya.
“Kalau ada perbedaan sebagai saudara, maka dialog, musyawarah mufakat. Mungkin kalau ada yang marah, begitu bertemu, marahnya akan hilang. Pertemuan kedua akan ketemu, separuh mungkin. Pertemuan ketiga saya kira akan kita ketemu akan apa yang menjadi soal-soal kita, sehingga kita bisa selesaikan, bisa kita musyawarahkan. Kita kembali fokus membangun negeri ini agar lebih adil, lebih sejahtera,” tambah Zulkifli.
Selain Zulkifli Hasan, hadir dalam pertemuan hari ini seluruh pimpinan MPR. Mereka yakni Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua MPR EE Mangindaan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR Mahyudin, dan Wakil Sekjen MPR Selfi Zaini. Sementara itu, Jokowi didampingi oleh Menko Polhukam Wiranto, Menteri-Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tim Saber Pungli Kota Tangerang hari ini melaksanakan rapat koordinasi bersama pemkot. Saber Pungli Tangerang berencana memfokuskan kerjanya pada tindak pencegahan.
“Setelah pengukuhan akan rapat teknis dan melakukan pembentukan satgas, tentu kita harapkan tidak ada yang terkena penindakan. Kalau bisa kita cegah tentunya itu lebih baik, tanpa harus ada yang jadi tersangka,” kata Wakapolres Metro Tangerang sekaligus ketua pelaksana Saber Pungli Tangerang, AKBP Erwin Kurniawan, di gedung Pusat Pemerintahan Tangerang, Selasa (31/1/2017).
Erwin juga berharap setiap instansi melakukan pembenahan. Hal itu agar tak ada yang terjerat kasus pungli dan bisa memberikan pelayanan optimal pada masyarakat.
“Tentu kita mulai berbenah di sektor kepolisian dan pemerintahan. Harus menjamin layanan kepada masyarakat lebih cepat, lebih murah,” lanjutnya.
Terkait kelancaran tugasnya nanti, Erwin juga meminta disediakannya layanan untuk menerima laporan dari masyarakat.
“Tentu kuta juga membutuhkan akses menampung pengaduan, sehingga memudahkan kita menyerap informasi yang ada dan melakukan pencegahan dan penindakan,” imbuh Dia.
Dalam tim saber pungli ini, Erwin menyebut akan ada 4 satgas. Mereka memiliki peran dan fungsi masing-masing.
“Jelas ada satgas yang terbagi 4, intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Untuk pengukuhan akan kami koordinasikan dengan pemkot, apakah akan bergabung dengan provisi Banten, kalau belum dikukuhkan tentu lebih baik dikukuhkan lebih dulu,” pungkasnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menginginkan agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah selaras dengan program kebijakan pemerintah pusat. Sinergi dibutuhkan agar program yang dicanangkan berjalan optimal.
“Hari ini saya mohon eselon I, II, III dan IV sampai malam untuk berada di ruangan ini. Acaranya dengarkan apa pengarahan ketum APPSI, supaya nyambung dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Tjahjo saat memberikan pembekalan kepada jajaran Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2017).
Di hadapan pejabat eselon I-IV Kemendagri, Tjahjo menyebut pihaknya menahan sejumlah keputusan pemerintah pusat agar tidak menimbulkan kebijakan sentralistik. Tjahjo menginginkan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui peran gubernur untuk menanggulangi timbulnya permasalahan tata kelola pemerintahan.
“Beberapa keputusan kami tahan agar tidak terlalu sentralistik di pusat karena peran bupati dan wali kota ini harus lebih banyak diperankan seorang gubernur yang memahami daerah,” ucapnya.
“Banyak menteri menunjuk kanwil tanpa sepengetahuan gubernur, berkunjung tanpa lapor sekda atau gubernur. Jangan sampai menimbulkan permasalahan,” sambungnya.
Dalam acara itu, hadir pula Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga merupakan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tahun baru Imlek 2568 baru saja diperingati oleh warga Tionghoa di seluruh dunia. Satu hal yang menarik saat Imlek di Indonesia adalah hujan yang senantiasa mengguyur.
Sejak hari tahun baru Imlek dua hari lalu, wilayah Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan dari intensitas rendah ke tinggi. Tak jarang kemudian ada yang mengaitkan Imlek dengan turunnya hujan.
Lalu, bagaimana penjelasan ilmiahnya?
“Karena periode Imlek terjadi antara bulan Januari dan Februari, sehingga identik dan bersamaan dengan bulan-bulan puncak musim hujan,” ujar Kasubid Informasi BMKG Harry Tirto kepada khatulistiwaonline, Senin (30/1/2017).
Tahun baru Imlek memang jatuh antara akhir Januari dan awal Februari. Hal ini terjadi karena penghitungan hari dalam Imlek merupakan gabungan berdasarkan fase bulan mengelilingi bumi dengan bumi mengelilingi matahari (lunisolar). Itulah sebabnya hari dalam tahun Imlek tidak sama dengan kalender Masehi ataupun Hijriah.
“Secara umum, bulan Januari-Februari merupakan bulan puncak musim hujan untuk wilayah Indonesia di sebelah selatan Khatulistiwa. Jika dilihat secara klimatologisnya, pertengahan Januari-pertengahan Februari merupakan periode potensi curah hujan yang tinggi dan intensif,” tutur Harry.
Menurut sejarah, Imlek memang merupakan awal hari musim semi yang dirayakan oleh leluhur orang Tionghoa di China. Setelah berbulan-bulan diselimuti musim dingin dan tak dapat bercocok tanam, mereka bahagia saat musim semi tiba. Turunnya hujan pada tahun baru Imlek juga dimaknai sebagai berkah bagi warga Tionghoa. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi III DPR akan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung (MK) siang ini. Salah satu pokok bahasan yakni fungsi pengawasan terhadap MK pasca tertangkapnya hakim konstitusi Patrialis Akbar.
“Sekarang dewan etik sudah ada, eksistensi nya kita sebut ad hoc karena personel dan anggaran terbatas. Kebetulan Komisi III akan rapat konsultasi dengan MK dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan akan menjadi pokok bahasan,” ujar Anggota Komisi III DPR Arsul Sani kepada wartawan, Senin (30/1/2017).
Pertemuan akan dilangsungkan di Kantor MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pukul 14.00 WIB. Pimpinan Komisi III akan bertandang langsung ke MK.
Salah satu hal yang menjadi sorotan di tubuh MK adalah proses seleksi dan pengawasan hakim konstitusi. DPR akan menunggu naskah akademik dan draf revisi UU MK dari pemerintah karena termasuk dalam Prolegnas prioritas 2017.
“Saya kira hal-hal yang dirasakan dari kalangan masyarakat, harus diselesaikan di revisi UU MK yang masuk Prolegnas prioritas 2017. Karena revisi ini inisiatif pemerintah, posisi DPR menunggu naskah akademik dan draf dari pemerintah. Tentu nanti dalam kesempatan rapat dengar pendapat dengan Menkum HAM berikutnya, kita akan desak ini karena memang sekarang MK sedang mendapat sorotan,” ujar pria yang menjabat sebagai sekjen PPP ini.
“Ini kan seleksi yang terjadi untuk 3 jalur berbeda. DPR sistem sendiri, presiden sistem sendiri, dan MA sistem sendiri. Walaupun saya catat, zaman Presiden Jokowi ada proses yang lebih baik ketika pemerintah memutuskan memilih Palguna itu proses melalui pansel yang transparan. Saya kira model itu, kemudian bisa juga diangkat normanya sebagai ketentuan UU,” lanjutnya.
Mengenai wacana pembatasan calon hakim MK dari bekas politikus, Arsul mengatakan hal tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan. Tetapi, dia mengajak kepada masyarakat agar tidak langsung berburuk sangka kepada politikus yang menjadi hakim MK.
“Itu juga bisa menjadi pertimbangan, tapi jangan suuzon kalau yang dari politisi itu brengsek. Buktinya Pak Mahfud MD baik-baik saja,” tegasnya.
Selain proses seleksi, pengawasan terhadap kinerja hakim MK juga perlu dibicarakan. Arsul juga berharap saat disusun uji materi mengenai revisi UU MK sebaiknya dengan hakim ad hoc.
“Saya kira harus kita atur, kalau ada uji materi tentang MK atau UU MK yang memutuskan, jangan hakim tetap. Mungkin perlu dibentuk hakim ad hoc khusus yang menyangkut MK. Sebab ada prinsip itu, hakim tidak boleh mengadili perkara sendiri,” ujar Arsul.
Pengawasan terhadap MK menjadi sorotan setelah KPK menetapkan Patrialis Akbar sebagai tersangka kasus dugaan suap. KPK menduga Patrialis Akbar menerima hadiah atau janji senilai USD 200 ribu dan SGD 200 ribu. KPK turut menyita dokumen pembukuan perusahaan, catatan-catatan dan aspek lain yang relevan dengan perkara, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 yang merupakan nomor perkara uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi.
Mereka yang dijadikan tersangka dalam kasus ini adalah Patrialis Akbar dan Kamaludin, selaku penerima suap. Kamaludin merupakan perantara dalam kasus ini. Sedangkan dua orang lain yang menjadi tersangka adalah Basuki Hariman dan Ng Feny selaku penyuap.
Sebelumnya, Ketua MK Arief Hidayat menyebut pihaknya siap disadap KPK. “Dan sudah saya katakan HP kami itu sudah pasti disadap oleh KPK dan kami juga mempersilakan KPK untuk menyadap,” ujar Arief di Gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (26/1) lalu.(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Siapa sangka, foto di atas adalah pucuk pimpinan Mahkamah Agung (MA) yang juga hakim agung. Mereka menyamar dalam rangka sidak ke berbagai pengadilan di Jabodetabek.
“Benar Mas, itu foto persiapan sebelum sidak ke pengadilan 4 lingkungan pengadilan di wilayah Jakarta pada hari Kamis, 26 Januari 2017,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Dr Ridwan Mansyur saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Senin (30/1/2017).
Dalam foto yang beredar terbatas tersebut, tampak para hakim agung menyamar dan nyaris tidak bisa dikenali sebagai pejabat tinggi negara. Penyamaran ini dilakukan agar tidak dikenali oleh bawahannya saat melakukan sidak.
“Pimpinan melakukan penyamaran sebagai pencari keadilan kepada petugas pengadilan dalam memberikan pelayanan publik di pengadilan,” ujar Ridwan.
Tampak dalam foto yang berdiri paling ujung kiri memakai topi cokelat adalah Ketua Muda MA bidang Agama/Ketua Kamar Agama Prof Dr Abdul Manan. Adapun yang memakai kopiah putih, bersorban, bersarung dan sandal jepit yaitu Ketua Muda MA bidang Pidana/Ketua Kamar Pidana Artidjo Alkostar.
“Memastikan tidak ada oknum pungli dan penyimpangan,” ujar Ridwan menyatakan maksud tujuan dilakukan sidak itu.
Adapun yang memakai kemeja putih lengan panjang adalah Ketua MA Prof Dr Hatta Ali. Untuk semakin mengelabui bawahannya, Hatta Ali memakai brewok palsu serta bertopi. Sehari-hari, Hatta Ali tidak berjenggot dan hanya memiliki kumis tipis.
Di sebelah Hatta Ali, tampak Suwardi, Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial itu memilih memakai topi dan kumis palsu. Ada pula Wakil Ketua MA bidang Yudisial yang memakai wig/rambut palsu dan memakai kaca mata hitam. Dan terakhir di ujung paling kiri yang memakai topi putih yaitu Ketua Muda MA bidang Militer/Ketua Kamar Militer Mayjen Timur Manurung.
Ternyata penyamaran tersebut cukup berhasil. Banyak aparat pengadilan yang tidak mengenali para ‘bos’ mereka. Alhasil, ada aparat pengadilan yang akhirnya main mata dengan ‘bos’ sendiri sehingga bawahan tersebut akhirnya diberi sanksi tegas saat itu juga.
“Saat itu ditemukan (pelanggaran) dan langsung ditindak lanjuti oleh Bawas untuk diberi sanksi. Kegiatan ini akan dilakukan terus menerus oleh Satgas Bawas bersama pimpinan,” pungkas Ridwan. (MAD)
Washington,khatulistiwaonline.com –
Kanselir Jerman Angela Merkel ikut mengomentari keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melarang pengungsi atau warga dari tujuh negara mayoritas muslim masuk ke AS. Menurut Merkel, perang melawan terorisme bukanlah alasan untuk melarang pengungsi.
Komentar Merkel tersebut disampaikan oleh juru bicaranya, Steffen Seibert. Dikatakan Seibert, Merkel telah menyampaikan keprihatinannya kepada Trump via telepon pada Sabtu, 28 Januari waktu setempat. Dalam percakapan telepon tersebut, Merkel juga mengingatkan Trump bahwa Konvensi Jenewa mewajibkan komunitas internasional untuk menerima pengungsi perang atas dasar kemanusiaan.
“Dia (Merkel) meyakinkan bahwa bahkan perang tegas dan perlu untuk melawan terorisme tidak lantas membenarkan orang-orang dengan latar belakang atau keyakinan tertentu dimasukkan dalam kecurigaan umum,” tutur Seibert seperti dilansir kantor berita Reuters, Senin (30/1/2017).
Seibert mengatakan, pemerintah Jerman menyesalkan kebijakan imigrasi Trump tersebut dan akan meninjau konsekuensi bagi warga Jerman dengan kewarganegaraan ganda.
Sebelumnya pada Jumat, 27 Januari waktu setempat, Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk melarang seluruh pengungsi dari negara-negara mayoritas muslim masuk ke AS. Sesuai perintah itu, selama empat bulan AS tidak akan menerima pengungsi atau pengunjung dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman. Sementara untuk pengungsi dari Suriah, sama sekali tidak diperbolehkan masuk hingga jangka waktu yang belum ditentukan.
Trump menyatakan, langkah ini diambil untuk mencegah masuknya “teroris Islam radikal” ke negara tersebut. Partai Demokrat langsung mengecam perintah Trump tersebut dan menyebut hal itu akan merusak reputasi AS sebagai tanah yang menyambut para imigran. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Hujan berintensitas rendah hingga tinggi mengguyur sejumlah wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi ini akan terjadi hingga 4 Februari 2017.
“Diperkirakan pada periode 30 Januari – 4 Februari 2017 wilayah Lampung bagian selatan, Banten, Jawa Barat bagian Selatan, Jawa Tengah dan Timur bagian Selatan, Bali, NTB dan NTT, Sulawesi Selatan dan Barat merupakan wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas tinggi,” ujar Kasubid Informasi BMKG Harry Tirto saat dikonfirmasi, Senin (30/1/2017).
Menurut Harry, saat ini terjadi aktivitas monsun Asia dan interaksinya dengan gelombang tropis serta kondisi sirkulasi angin di Indonesia bisa mendukung pembentukan awan hujan. Kondisi ini terjadi terutama di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.
Ada pun wilayah yang berpotensi diguyur hujan lebat adalah; Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua. Selain itu ada pula daerah yang berpotensi hujan disertai petir dan kilat yakni; Aceh, Kep. Riau, Lampung, Banten, Jabodetabek, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, NTT, Sulawesi Tengah, Gorontalo.
“Jadi masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan hati-hati terkait indikasi potensi pembentukan dan pertumbuhan awan hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi,” imbuh Harry. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo menyesalkan kasus suap yang melibatkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Namun Jokowi mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan KPK dengan menangkap tangan Patrialis.
“Ini bukan kali pertama, menjadi keprihatinan kita semua, termasuk Presiden Joko Widodo. Presiden prihatin sekali karena Mahkamah Konstitusi ini kan benteng terakhir konstitusi, yang berkaitan dengan hukum. Ini yang kedua kalinya,” kata juru bicara presiden, Johan Budi saat ditemui di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017).
Keprihatinan Presiden tersebut, lanjut Johan bertambah karena kasus ini terjadi di tengah upaya semua pihak untuk memberantas korupsi.
“Di tengah upaya semua pihak untuk memberantas korupsi, ternyata masih ada hakim yang tertangkap oleh KPK. Presiden prihatin, sangat prihatin,” kata mantan Jubir KPK ini.
Meski demikian, kata Johan, Presiden Jokowi mengapresiasi KPK yang konsisten dalam melakukan upaya penegakan hukum untuk memberantas korupsi.
“Presiden memberikan apresiasi kepada KPK yang secara konsisten dan terus menerus melakukan upaya-upaya penegakan hukum terkait pemberantasan korupsi,” sambungnya.
KPK menetapkan Patrialis Akbar sebagai tersangka karena menerima suap terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Selain Patrialis, KPK juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya yakni Kamaludin (perantara) dan pihak penyuap yakni Basuki Hariman, dan Ng Feni.
KPK mengamankan uang USD 20 ribu dan SGD 200 ribu dari tangan Patrialis. Selain itu, KPK menyita dokumen pembukuan perusahaan, catatan-catatan dan aspek lain yang relevan dengan perkara, voucher pembelian mata uang asing, dan draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 yang merupakan nomor perkara uji materi UU Nomor 41 Tahun. (DON)