JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo ingin agar dunia pendidikan bisa menyiapkan sumber daya manusia yang siap pakai dan bisa memajukan ekonomi. Namun kini jurusan-jurusan di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga perguruan tinggi dianggap tak mengikuti perkembangan zaman.
“Saya lihat, jurusan-jurusan yang ada sama saja di universitas. Mohon maaf kalau di SMK saya lihat jurusannya dari saya kecil misalnya jurusan mesin, jurusan bangunan, jurusan listrik. Ya itu-itu saja saya lihat. Padahal dunia sudah berubah cepat sekali,” kata Jokowi dalam pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia 2017, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).
Perlu ada percepatan dalam memperbaharui kemampuan sumber daya manusia. Tentu konteksnya harus sesuai dengan kondisi terkini. Jokowi usul agar jurusan-jurusan di SMK bisa lebih inovatif, contohnya jurusan khusus membuat video blog alias vlog yang juga banyak digandrungi akhir-akhir ini lewat internet.
“Mestinya jurusannya misalnya jurusan mengenai jaringan IT, misalnya membuat video blog, kan gitu dong, jurusan membuat aplikasi-aplikasi, jurusan animasi misalnya, yang ‘in’ gitu,” kata Jokowi.
Perlu kepekaan menangkap hal-hal yang sedang ‘in’ alias sedang banyak diperhatikan masyarakat akhir-akhir ini, termasuk dalam berinovasi dalam dunia pendidikan. Tak hanya dalam tataran SMK, dalam tataran universitas juga didorong Jokowi untuk lebih inovatif.
“Di Universitas juga misalnya harus mulai mengubah hal-hal yang berkaitan dengan jurusan. Kenapa tidak ada jurusan logistik yang sangat dibutuhkan sekarang ini, jurusan retail, jurusan khusus mengenai toko online,” tutur Jokowi.
Acara ini dihadiri Ketua Forum Rektor Indonesia Suyatno, para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia, juga sejumlah menteri yang hadir. Tema acara ini adalah ‘Mewujudkan Amanat Konstitusi Pendidikan Nasional’.
Dan tak kalah penting, perhatian dunia terhadap masalah krusial juga harus disikapi oleh kalangan cerdik pandai ini. Kini dunia sedang menghadapi problem terorisme dan radikalisme. Jokowi usul agar ada jurusan terorisme dan radikalisme untuk mengkaji permasalahan ini secara ilmiah dan sampai ke akar-akarnya.
“Tantangan ke depan saya kira ya sangat berat. Hampir semua negara menempatkan pada ranking yang pertama, mengenai terorisme dan radikalisme. Mengapa tidak ada jurusan (anti) terorisme dan radikalisme? Karena sekarang semua bergerak cepat sekali,” tutur Jokowi. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes) Eko Putro Sandjojo mendatangi KPK. Dalam kunjungannya itu, Eko mengajak KPK dan masyarakat untuk turut serta mengawal pengeluaran dana desa.
“Nah dalam pengawalan ini kita minta bantuan KPK dan KPK mendukung penuh untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa itu,” ujar Eko di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (1/2/2017).
Tujuan pengawasan itu, menurut Eko, agar tidak ada penyelewengan dana. Sebab, Presiden Joko Widodo terus menaikkan anggaran yang diterima oleh Kementerian Desa dari tahun 2015 hingga di tahun depan nanti.
“Dari tahun 2015 yang besarnya Rp 20,8 triliun naik menjadi Rp 46,96 triliun sekarang dinaikkan menjadi Rp 60 triliun dan tahun depan akan dinaikkan lagi oleh Bapak Presiden menjadi Rp 120 triliun,” lanjut Eko.
Dari nominal anggaran Rp 60 triliun yang diterima tahun ini, Kementerian Desa akan membagikannya ke 74.910 desa di Indonesia. Setiap desa akan mendapat anggaran sebesar Rp 800 juta atau lebih.
“Setiap desa mendapatkan dana desa sekitar Rp 800 juta rupiah plus ADD-nya antara Rp 200 juta sampai Rp 3 miliar,” terang Eko.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyambut baik ajakan Mendes untuk mengawal pengeluaran dana desa. Basaria menerangkan bahwa dana desa bisa digunakan sesuai kebutuhan.
“Jadi semua nanti dana-dana ini supaya bisa penggunaannya sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri, bermanfaat untuk mereka sendiri, kita sepakat mendampingi full dari Kementerian Desa,” jelas Basaria.
Untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa, masyarakat bisa melakukan pengaduan Satgas Dana Desa di nomor 1500040 atau ke Satgas KPK. Selanjutnya Satgas akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. (MAD)
California,khatulistiwaonline.com –
Pria berpisau yang melakukan aksi penikaman di jalanan Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat (AS) tewas usai ditembak polisi. Motif penikaman ini belum diketahui pasti.
Seperti dilansir media lokal Los Angeles Times dan news.com.au, Rabu (1/2/2017), pelaku yang membawa pisau berukuran besar ini, sedang berdiri di luar restoran cepat saji Jack in the Box saat polisi tiba di lokasi. Pelaku kemudian bergerak ke dalam restoran.
Kekacauan sempat terjadi di dalam restoran cepat saji itu saat polisi berusaha mengamankan pelaku. Rekaman video yang beredar menunjukkan momen ketika polisi mengamankan pelaku yang mengenakan kaos ungu, yang telungkup di lantai di dalam restoran.
Di dalam restoran cepat saji itu, polisi akhirnya melepas tembakan ke arah pelaku dan menewaskannya. Identitas pelaku belum diketahui pasti. Kepolisian setempat masih berusaha mengidentifikasi pelaku dan menyelidiki motif penikaman ini.
Dua korban luka ditemukan di dalam restoran cepat saji dan satu korban lainnya di luar. Ketiganya mengalami luka tusuk dan dilarikan ke rumah sakit setempat.
Dituturkan koresponden CNN, Maeve Reston, yang juga mantan wartawan Los Angeles Times, pelaku berlari di sepanjang Sunset Boulevard dan berusaha menikam orang-orang di jalanan. Insiden ini terjadi di seberang kantor CNN yang ada di kawasan Hollywood.
Pelaku yang berpisau itu, sebut Reston, sempat berusaha masuk ke dalam sebuah kedai kopi setempat. Namun pengunjung yang ada di dalam kedai, berusaha menahan pintu kaca dan menghalangi pelaku untuk masuk. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mantan ketua KPK, Antasari Azhar mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro Jaya. Antasari menemui pejabat Polda untuk mempertanyakan kelanjutan kasus SMS misterius terkait pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.
“Saya ketemu dengan pejabat berwenang yang pernah tangani kasus saya, ternyata masih stuck,” ungkap Antasari di Direskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (1/2/2017).
Antasari berharap kasus ini segera diselesaikan. “Beliau berjanji akan segera dituntaskan. Mudah-mudahan sesuai dengan janjinya,” sambungnya.
Dia datang bersama pengacaranya, Boyamin Saiman dan adik dari Nasrudin, Andi Syamsuddin. Andi menegaskan kedatangannya bersama Antasari ke Diteskrimsus adalah untuk mempertanyakan kejelasan kasus SMS misterius yang menyeret Antasari ke penjara.
“Nah masuknya di bawah Pak Antasari gitu karena masalah SMS tersebut, jadi kita minta untuk segera lah. Dalam hal ini pimpinan Polri segera lah untuk menindaklanjuti hal tersebut karena laporan ini sudah dari 2011,” pungkas Andi.
Sementara itu, Boyamin mengatakan SMS itu disalahgunakan oleh seseorang. Maka dari itu, dia meminta agar kasus ini cepat digulirkan.
“Pak Antasari mengaku dan merasa tidak pernah mengirim itu, dan sudah terkonfirmasi di pengadilan tidak terbukti. Berarti kan yang melaporkan orang yang menyalahgunakan IT, entah hacker, entah server, entah clonning itu dengan cara mengirimkan SMS seakan-akan dari Pak Antasari,” ucap Boyamin. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Inflasi Januari tercatat cukup tinggi pada Januari 2017, yakni 0,97%. Salah satu sumbangan terbesar adalah kenaikan tarif STNK, BPKB dan lainnya. Terlihat pada inflasi kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mencapai 2,35%.
Demikian disampaikan oleh Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (1/2/2017).
“Inflasi tinggi ada beberapa komoditas memberikan andil inflasi tinggi trasnportasi pertama biaya perapnjangan STNK. kita tahu biaya administrasinya naik, biaya perpanjangan STNK 0,23%,” jelasnya.
“Kemudian disusul oleh tarif pulsa ponsel itu andilnya 0,14% dan satu lagi adalah bensin. Kita tahu ada penyesuaain harga BBM andilnya 0,08%. Jadi tertinggi inflasi trasnportasi komunikasi dan jasa keuangan,” papar Suhariyanto.
Kelompok kedua terbesar adalah kelompok perumahan air, listrik, gas dan bahan bakar dengan inflasi 1,09%.
“Ada beberapa komoditas di sana yang menyumbang inflasi pertama adalah tarif listrik. Andilnya 0,19%, kemudian juga tarif sewa rumah 0,04%,” terangnya
Ketiga adalah kelompok bahan makanan dengan inflasi 0,66%. “inflasi bahan makanan ini pada Januari 2017 lebih rendah pada inflasi umum. Padahal biasanya lebih tinggi, artinya secara umum bahan makanan terkendali harganya,” pungkasnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kalangan Nahdliyin memprotes keras sikap terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada Ma’ruf Amin. Sikap Ahok dan tim kuasa hukumnya kepada Ma’ruf Amin saat persidangan pada Selasa (1/2/2017) kemarin dinilai tidak pantas dan melukai kader Nadhlatul Ulama.
“Itu ucapaan (Ahok) tidak pantas meskipun itu di pengadilan. Status Kiai Ma’ruf itu Ketum MUI, pimpinan tertinggi NU. Ini yang kami sikapi. Sikap (Ahok) terlalu kasar, apalagi bernada mengancam,” kata Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut C. Qoumas kepada wartawan, Rabu (1/2/2017).
Sikap Ahok kepada Kiai Ma’ruf tersebut, kata Yaqut, menimbulkan respons beragam dari kader GP Ansor di daerah. Ada yang ingin datang ke Jakarta dan menggelar aksi besar. Pengurus Pusat GP Ansor meminta kadernya di daerah untuk melakukan konsolidasi dan tidak bergerak sebelum ada komando dari pusat.
“Tunggu komando dari pusat, supaya tidak bertindak sendiri-sendiri, supaya responsnya terukur,” kata pria yang akrab disapa Gus Yaqut tersebut.
Pengurus Pusat GP Ansor pun telah mengeluarkan pernyataan resmi. Dalam sikap resminya GP Ansor menyayangkan sikap, perilaku maupun kata-kata dari Ahok maupun tim pengacaranya kepada GP Ansor.
Meskipun sikap dan kata-kata disampaikan untuk menolak keterangan kiai Ma’ruf Amin sebagai saksi Ahli. Namun hal itu justru memelintir situasi dan seolah-olah menempatkan Kiai Ma’ruf sebagai Terdakwa.
“Bahkan cecaran-cecaran pertanyaan maupun tuduhan serta kata-kata kasar yang ditujukan kepada Kiai Ma’ruf Amin lebih merupakan sikap yang menontonkan Argumentum Ad Hominem – atau menyerang pribadi Kiai Ma’ruf dari pada mematahkan argumen yang terkait keahlian beliau,” kata Yaqut.
“GP Ansor tidak akan tinggal diam dan dengan ini menyatakan siap mendampingi dan membela Kyai Ma’ruf Amin, sebagai pimpinan tertinggi kami, secara lahir dan batin dalam koridor hukum; dan menyerukan kepada seluruh kader Ansor dan Banser untuk siaga satu komando,” tambah Yaqut.
Berikut ini pernyataan resmi GP Ansor atas sikap Ahok kepada Kiai Ma’ruf Amin
1. KH. Ma’ruf Amin adalah Rais Aam PBNU, sekaligus pimpinan tertinggi dalam jam’iyah NU.
2. Dalam sidang kasus penistaan agama dengan Terdakwa Basuki Tjahja Purnama, KH. Ma’ruf Amin dihadirkan ke persidangan untuk memberikan Keterangan Ahli (vide: Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 186 KUHAP).
3. KH. Ma’ruf Amin dalam hal ini, berdasarkan kompetensinya sebagai ahli hukum islam, maupun kapasitasnya sebagai Rais ‘Aam Syuriah PBNU – pimpinan tertinggi sekaligus yang memberikan arah gerak hukum (Islam) dalam tubuh NU, maupun sebagai Ketua Umum MUI, merupakan seseorang yang ahli dalam hal agama, dan sudah tepat untuk dihadirkan ke persidangan untuk dimintai sebagai Keterangan Ahli dalam hal kasus penistaan agama (Islam).
4. Keterangan yang diberikan oleh KH. Ma’ruf Amin, berdasarkan pengamatan kami, sudah sesuai dengan kompetensi maupun kapasitasnya sebagai Ahli Agama Islam, baik sebagai Fuqaha, Rais ‘Aam PBNU maupun sebagai Ketua Umum MUI.
5. GP Ansor menyayangkan sikap, perilaku maupun kata-kata dari Terdakwa maupun Tim Pengacaranya, dengan alih-alih menolak Keterangan Kyai Ma’ruf Amin sebagai Ahli justru memelintir situasi dan seolah-olah menempatkan Kyai Ma’ruf sebagai Terdakwa. Bahkan cecaran-cecaran pertanyaan maupun tuduhan serta kata-kata kasar yang ditujukan kepada Kyai Ma’ruf Amin lebih merupakan sikap yang menonontonkan Argumentum Ad Hominem – atau menyerang pribadi Kyai Ma’ruf daripada mematahkan argumen yang terkait keahlian beliau.
6. GP Ansor tidak akan tinggal diam dan dengan ini menyatakan siap mendampingi dan membela Kyai Ma’ruf Amin, sebagai pimpinan tertinggi kami, secara lahir dan batin dalam koridor hukum; dan menyerukan kepada seluruh kader Ansor dan Banser untuk siaga satu komando.(ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Inflasi Januari 2017 tercatat mencapai 0,97%. Realisasi ini tercatat paling tinggi dalam tiga tahun terakhir.
“Kalau dilihat di sana pada Januari 2017 inflasi sudah saya sebutkan 0,97% lebih tinggi dibandingkan Januari 2015 maupun Januari 2016,” ungkap Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (1/2/2017).
Pada 2014, inflasi Januari tercatat mencapai 1,07%.
“Perlu dicatat bahwa Januari 2014 inflasinya sebetulnya lebih tinggi 1,07%,” imbuhnya..
Akan tetapi bila dilihat secara tahunan, maka inflasi pada periode ini justru lebih rendah. Secara tahun kalender 0,97% dan 3,49% untuk year on year.
“Kalau kita lihat inflasi tahunannya yoynya januari 2017 ini justru lebih rendah Januari 2015 angkanya 6,96% dan juga lebih rendah dibandingkan angka inflasi Januari 2016 sebesar 4,14%,” pungkasnya.(MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab mengaku telah resmi mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangka yang disematkan padanya. Dia menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan penodaan Pancasila di Polda Jawa Barat (Jabar).
“Sekarang soal status saya sebagai tersangka di Polda Jabar. Jadi Alhamdulillah kemarin tim kuasa hukum kami telah mendaftarkan untuk praperadilan,” ucap Rizieq di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/2/2017).
Meski demikian, Rizieq mengaku akan tetap mengikuti proses hukum yang ada. Polda Jabar akan segera memanggil Rizieq untuk dimintai keterangan sebagai tersangka.
“Intinya kita ikuti saja proses hukum yang ada, kita kooperatif. Kita harus sebagai warga negara taat hukum,” kata Rizieq.
Terkait gugatan praperadilan itu, Polda Jabar sebelumnya telah menegaskan akan menghadapinya. “Silakan saja (praperadilan), itu mekanisme hukum yang diatur,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (30/1).
Dalam kasus ini, Rizieq disangkakan melanggar Pasal 154 a KUHP tentang penodaan terhadap lambang negara dan Pasal 320 KUHP tentang pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penodaan Pancasila. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyerahkan kasus itu ke pihak penegak hukum.
“Ini masalah, masalah hukum. Kita serahkan kepada hukum,” ujar Wapres JK di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2017).
Polda Jabar telah menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka kasus dugaan penodaan Pancasila. Penetapan Habib Rizieq sebagai tersangka berdasarkan hasil rangkaian gelar perkara tahap penyidikan yang dilakukan tim penyidik Ditreskrimum Polda Jabar.
“Penyidik meningkatkan status Rizieq Syihab dari saksi terlapor menjadi tersangka,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Yusri Yunus.
Gelar perkara ketiga ini berlangsung kemarin selama tujuh jam atau mulai pukul 11.00 hingga pukul 18.00 WIB. Sebelumnya, kemarin pagi, penyidik meminta keterangan tambahan kepada satu saksi ahli. Tercatat, menurut Yusri, sebanyak 18 saksi sudah didengarkan keterangannya oleh penyidik berkaitan dengan kasus tersebut.
Usai Habib Rizieq ditetapkan sebagai tersangka, FPI pun menyerukan kepada kader dan simpatisan untuk tetap tenang.
“Kepada seluruh aktivis, simpatisan FPI, dan umat Islam pada umumnya, untuk tetap tenang, tetap (jaga situasi) kondusif. Tetap menunggu komando dari ulama-ulama kita. Kita imbau untuk segera lakukan konsolidasi tiap daerah semaksimal mungkin,” kata juru bicara FPI Slamet Maarif.
FPI mengatakan kader dan simpatisannya akan terus membela Habib Rizieq dalam kasus tersebut. Mereka pun akan tetap datang jika Habib Rizieq diperiksa sebagai tersangka di Polda Jawa Barat (Jabar).
“Mereka akan tetap membela ulama. Mereka akan membela Habib sampai habis-habisan. Kita akan bela beliau,” ujar Slamet. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menanyakan posisi imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab sebagai ahli di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini ditanyakan kepada Ketua Umum (Ketum) MUI Ma’ruf Amin, yang bersaksi dalam sidang lanjutan kasus Ahok.
“Sekjen dan salah satu ketua (yang menandatangani Rizieq sebagai ahli). Bertemu (Rizieq) iya karena menganggap beliau menguasai. Tamatan Saudi, S2-S3 Malaysia,” ucap Ma’ruf dalam sidang kasus dugaan penistaan agama di auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).
Posisi ahli Rizieq yang dimaksud Ma’ruf adalah rapat empat komisi di MUI untuk menentukan pandangan soal sikap keagamaan MUI. Rapat komisi dilakukan MUI untuk mengkaji ucapan Ahok soal Al-Maidah ayat 51 karena munculnya keresahan masyarakat soal dugaan penistaan agama.
Selain soal Habib Rizieq, pengacara Ahok menanyakan tentang Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) dan hubungannya dengan MUI.
“Saya tahu (tentang GNPF-MUI). Tidak ada sangkut pautnya dengan MUI dan bukan bagian MUI. MUI meminta jangan membawa-bawa atribut MUI, di-publish itu pernyataan sudah ada,” ujar Ma’ruf.
“Apakah GNPF mengawal fatwa lain atau hanya untuk kepentingan Basuki?” tanya kuasa hukum Ahok.
“Seingat saya baru ini. Saya tidak tahu apakah karena Pak Basuki hanya belum diproses,” jawab Ma’ruf.
Dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri, Rizieq pun pernah diundang sebagai saksi. Saat itu, Rizieq juga mengantongi surat dari MUI bahwa dirinya adalah ahli di bidang agama.
“(Untuk pemeriksaan besok) belum kita kategorisasikan apakah ini ahli atau saksi. Beliau (Rizieq) sendiri kan mendapat surat dari Ketua MUI bahwa beliau ahli di bidang agama. Tapi kita panggil besok sebagai saksi,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2016). (ADI)