JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tempat penampungan sementara (TPS) bagi para pedagang yang kehilangan kios akibat kebakaran di blok satu dan dua Pasar Senen masih dalam tahap penyelesaian. Pihak manajemen memastikan bahwa TPS akan segera berfungsi dalam waktu dekat.
“Jadi kami sekarang fokusnya menangani TPS dan bersama polisi untuk memastikan penyebab kebakaran itu. Setelah (kebakaran) itu terjadi, maka otomatis kita harus melakukan pemeriksaan terhadap keandalan struktur,” kata Direktur PT Pembangunan Jaya Sutopo Kristanto saat Rapat Pimpinan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/2/2017).
“Jadi sampai sebatas itu yang kita lakukan karena kita memang tidak ada hal yang kita siapkan apapun kecuali memastikan bahwa TPS segera berfungsi,” tambahnya.
Sutopo menargetkan tanggal 10 Maret nanti para pedagang akan bisa kembali berjualan normal di TPS yang telah disediakan.
“Harapan kami bahwa ini semuanya akan berjalan dengan baik dan TPS segera selesai, seperti yang saya sampaikan tanggal 10. (Tanggal) 10 Maret seluruhnya pedagang akan normal berjualan kembali dan ini sudah disepakati oleh pedagang,” jelasnya.
Nantinya, PT Pembangunan Jaya menyiapkan 852 kios di blok 5 lantai satu dan lantai dua untuk mengakomodasi para pedagang. Dia menegaskan akan memaksimalkan segala cara agar semua pedagang bisa mendapat TPS.
“Dan kami akan berbuat yang terbaik untuk pedagang. Selama 24 jam kita kerja habis-habisan untuk memastikan TPS tersedia,” ujarnya. (DON)
SURABAYA,khatulistiwaonline.com
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan batal menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada pengadaan mobil listrik. Dahlan sakit dan juga belum menunjuk pengacara.
“Pak Dahlan tidak hadir, karena belum menunjuk pengacaranya. Kedua, kami menerima panggilan melalui faksimile. Ketiga, kondisi kesehatan Pak Dahlan juga kurang baik,” kata KH Mi’ratul Mukminin-kerabat Dahlan Iskan kepada wartawan di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jalan A Yani, Surabaya, Senin (6/2/2017).
Pria yang biasa disapa Gus Amik ini mengatakan, dirinya mendatangi kantor Kejati Jawa Timur untuk menyampaikan surat keterangan bahwa Dahlan Iskan sakit. Sehingga rencana pemeriksaan hari ini tidak dapat dipenuhi.
Kapan akan memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung, Gus Amik mengaku belum mengetahuinya. “Belum tahu. Nanti direschedule lagi,” jelasnya.
Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Jatim Richard Marpaung membenarkan bahwa Dahlan Iskan tidak bisa memenuhi pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada pengadaan mobil listrik.
“Tadi dari pihaknya Pak Dahlan menyampaikan bahwa yang bersangkutan hari ini tidak bisa hadir,” kata Richard.
Richard belum tahu kapan mantan Menteri BUMN itu akan menjalani pemeriksaan atas perkara dugaan korupsi mobil listrik. “Belum tahu. Yang tahu dari penyidik kejaksaan agung. Kami (Kejati Jatim) hanya sebagai tempat pemeriksaan saja. Karena yang bersangkutan menjadi tahanan kota,” tuturnya.
Sebelumnya, sejak 26 Januari 2017 lalu, Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan mobil listrik. Hari ini, rencananya diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi mobil listrik.
Dahlan yang juga tersangka kasus dugaan korupsi penyelewengan aset PT PWU (badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Timur) ini tidak bisa diperiksa ke kantor kejagung, karena menjadi tahanan kota. (MAD)
Washington DC,khatulistiwaonline.com –
Penangguhan kebijakan imigrasi oleh pengadilan federal memancing kemarahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Via Twitter, Trump memperingatkan putusan pengadilan federal itu akan menempatkan rakyat AS dalam bahaya.
Seperti dilansir AFP, Senin (6/2/2017), hakim federal James Robart yang berbasis di Seattle, Washington, menjatuhkan putusan untuk menghentikan sementara kebijakan imigrasi Trump secara nasional, pada Jumat (3/2) waktu setempat. Penghentian sementara berlangsung sembari pengkajian hukum lebih luas terhadap kebijakan itu terus dilakukan.
Putusan ini mengabulkan gugatan jaksa agung negara bagian Washington, Bob Ferguson, yang menuding perintah eksekutif Trump melanggar jaminan kebebasan beragama dan kesetaraan perlindungan seperti diatur Konstitusi AS. Atas putusan itu, pemerintahan Trump yang diwakili Departemen Kehakiman AS mengajukan banding dan meminta kebijakan imigrasi itu diberlakukan kembali.
Namun pada Minggu (5/2) pagi waktu setempat, pengadilan banding AS yang bernama Ninth Circuit Court of Appeals, menolak banding pemerintahan AS. Tidak ada alasan yang diberikan pengadilan banding terkait penolakan itu. Kemarahan Trump pun semakin memuncak.
“Tidak bisa dipercaya, seorang hakim menempatkan negara kita dalam bahaya. Jika sesuatu terjadi, salahkan dia dan sistem pengadilan. Orang-orang kini berangsur-angsur masuk. Buruk!” kicau Trump via akun Twitter pribadinya @realDonaldTrump.
“Saya telah menginstruksikan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk memeriksa orang-orang yang datang ke negara kita DENGAN SANGAT HATI-HATI. Pengadilan membuat tugas itu menjadi sangat sulit!” imbuhnya dalam kicauan pada Minggu (5/2) waktu setempat.
Kicauan itu diposting Trump setelah nyaris seharian penuh ‘puasa’ nge-tweet. Pada Sabtu (4/2) waktu setempat, Trump dengan nada marah memposting sejumlah tweet yang menyerang hakim Robart. Trump menyebutnya ‘so-called judge’ atau ‘yang konon disebut hakim’. Sangat jarang bagi seorang Presiden AS yang masih menjabat, mengkritik seorang hakim.
“Pendapat dari yang konon disebut hakim, yang pada dasarnya menjauhkan penegak hukum dari negara kita, adalah konyol dan akan digugurkan!” ucap Trump via Twitter pada Sabtu (4/2) waktu setempat, sebelum putusan banding dijatuhkan.
Komentar itu dianggap menghina dan memicu kritikan tajam dari Partai Demokrat dan banyak pihak lainnya, yang menyebut Presiden AS mengintervensi lembaga peradilan pemerintah. Senator senior Demokrat, Partrick Leahy dari Vermont, menyebut Trump ‘bermaksud memicu krisis konstitusional’. Seorang hakim federal AS ditunjuk langsung oleh Presiden AS. Hakim Robart yang kini menjabat hakim senior pada Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Washington Barat ini, ditunjuk oleh Presiden George W Bush tahun 2004 lalu.(NOV)
PARIS,khatulistiwaonline.com
Tentara Perancis terluka parah oleh serangan seseorang dengan pisau di Museum Louvre, Paris. Kepolisian setempat mengatakan pelaku merupakan warga Mesir dan polisi tengah mencari apartemen tempat pelaku tinggal.
Dilansir dari Reuters, Sabtu (4/2/2017), pelaku berusia 29 tahun dan sudah berada di Paris sejak tanggal 26 Januari 2017 setelah mendapatkan visa wisatawan dari Dubai. Polisi Perancis mengidentifikasi pria tersebut bernama Abdullah Reda al-Hamamy, lahir di Dakahlia, Kairo, Mesir.
Jaksa setempat, Francois Molins mengatakan, saat ini polisi tengah mencari tahu apartemen tempatnya tinggal di Paris dan menyelidiki apakah ia bertindak seorang diri, atau ada dorongan dari orang lain.
Pria yang menggunakan kaos hitam dengan emblem bergambar tengkorak itu menyerang tentara Perancis saat melakukan pengecekan tas di Museum Louvre. Ia membawa pisau di kedua tangannya.
Molins mengatakan, pelaku menyerang salah satu tentara dan merobohkan satu tentara lainnya ke tanah. Di dalam tasnya, polisi menemukan cat semprot yang tidak menimbulkan ledakan.
Sebelumnya diberitakan, pria berpisau yang hendak masuk ke museum Louvre di Paris dan menyerang tentara Prancis, ditangkap usai ditembak. Kepolisian Prancis menduga pria ini hendak melancarkan serangan terorisme.
Dituturkan kepolisian setempat, seperti dilansir Reuters, Jumat (3/2/2017), pelaku sempat meneriakkan ‘Allahu Akbar’ dan menyerang salah satu tentara Prancis sebelum ditembak tentara lainnya. Insiden ini terjadi di dekat toko bawah tanah di kompleks museum Louvre pada Jumat (3/2) waktu setempat.
Usai insiden ini, area sekitar museum dievakuasi dan otoritas setempat menutup sementara museum ternama itu. Personel kepolisian Prancis berjaga-jaga di sekitar lokasi. (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Salah satu Ketua PBNU, Nusron Wahid, meminta agar masalah pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam persidangan yang dianggap menyinggung Ketum MUI KH Ma’ruf Amin tidak diperpanjang. Hal itu karena kedua pihak sudah saling memaafkan.
“Pak Ahok sudah minta maaf. KH Ma’ruf Amin sudah memaafkan. Antara yang bermasalah sudah saling memaafkan, ya sudah alhamdulillah ya. Artinya masalah selesai,” ucapnya di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2017).
“Kita berusaha meyakinkan kepada orang supaya letupannya nggak berarti. Karena yang mau kita letupin apa? Yang minta maaf dan memaafkan sudah selesai,” sambungnya.
Dia juga membantah isu GP Ansor yang akan menggerebek Rumah Lembang. Menurutnya, GP Ansor taat hukum.
“Nggak ada tradisi Banser itu ngegeruduk. Banser taat hukum, saya tahu karakternya,” ujar mantan Ketum GP Ansor ini.
Sebelumnya, Ahok telah menyampaikan permintaan maaf KH Ma’ruf Amin, yang juga merupakan Rais Aam PBNU, atas pernyataannya dalam persidangan. Ahok menyampaikan permintaan maaf itu dalam pernyataan tertulis dan video.
Ahok menyampaikan permintaan maaf karena dianggap menyudutkan Ma’ruf, yang pada Selasa (31/1) bersaksi dalam persidangan kasus dugaan penistaan agama.
Permintaan maaf Ahok disambut oleh KH Ma’ruf Amin. Ma’ruf menghargai Ahok, yang meminta maaf karena dinilai menyudutkannya dalam persidangan kasus penistaan agama kemarin.
“Ya, harus dimaafkan kalau memang minta maaf,” Kata Ma’ruf di kediamannya di Koja, Jakarta Utara, Rabu (1/2). (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan dirinya merasa disadap. Hal itu mencuat setelah namanya disebut dalam persidangan ke-8 Ahok pada Selasa (31/1) lalu. Badan Intelijen Negara (BIN) menjelaskan ada aturan untuk melakukan penyadapan yakni jika ada kasus tertentu.
“Penyadapan itu harus ada kasus. Kalau polisi juga harus ada laporan polisi. Kemudian harus ada pendalaman. Pendalaman itu harus terkait dengan kasus, kalau di luar kasus tidak boleh,” kata Pengamat Intelijen Wawan Hari Purwanto saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Jumat (3/2/2017).
Wawan pun mengambil contoh kasus lembaga negara yang melakukan prosedur penyadapan yakni BNN dan KPK. Kedua lembaga tersebut harus memiliki kasus jika akan melakukan penyadapan. Selain itu, ia juga menambahkan, tidak dibenarkan secara hukum apabila penyadapan dilakukan oleh pribadi.
“Kalau BNN harus ada masalah narkoba. Kalau KPK ya ada kasus korupsi,” ujar Wawan.
Bahkan menurutnya, BIN sekalipun tidak bisa sembarangan dalam melakukan penyadapan. Penyadapan yang dilakukan oleh BIN harus ada izin dari pimpinan BIN dan laporan kepada presiden. Lalu secara berkala, diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI.
“BIN itu harus ada case (kasus), ada masalah dan harus ada izin pimpinan, dan laporannya kepada presiden. Hanya kepada presiden. Terus nanti secara berkala di DPR ada Rapat Dengar Pendapat, nanti ditanyakan kepada DPR, tanggung jawab kepada rakyat,” imbuhnya.
Jika ada suatu institusi atau bahkan pribadi melakukan penyadapan tanpa izin, Wawan menjelaskan yang bersangkutan dapat dipidana paling lama 15 tahun penjara. Hal itu mengacu pada UU Telekomunikasi No. 36/1999 dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11/2008 dengan sanksi kurungan penjara maksimal 15 tahun.
“Kalau itu sampai terjadi kesalahan (penyadapan), kena undang-undang 15 tahun penjara, kena UU ITE 10 tahun dan denda Rp 800 juta rupiah,” ujar Wawan.
Terkait isu penyadapan SBY, Wawan menjelaskan bahwa seorang mantan presiden memilki sistem pengamanan. Namun sistem pengamanan yang disebut scrambler itu bisa digunakan dan bisa juga tidak digunakan. Wawan pun mengatakan sepertinya tidak mungkin jika SBY disadap karena tidak ada satu kasus yang menyeret namanya.
“Kalau presiden mestinya sudah pakai scrambler, alat pelacak gitu, ada enkripsi. Tapi rasanya kok nggak (disadap), kecuali kalau tidak digunakan enkripsinya. Cuma kan kadang-kadang terserah mau dipakai atau nggak,” tuturnya. (DON)
JOMBANG,khatulistiwaonline.com
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin mengunjungi kediaman Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang KH Salahudin Wahid atau Gus Solah di Jombang, Jawa Timur, Jumat (3/2/2017). Upaya pendekatan ke ulama sepuh ini salah satunya untuk meredam umat Islam di Jatim agar tak menggelar aksi ke Jakarta.
Hadir dalam pertemuan itu Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto, Ketua DPRD Jombang, dan Dandim 0814 Letkol Arm M fatkhurrahman.
Irjen Pol Machfud Arifin mengaku sempat membahas situasi kemanan di Jawa Timur. Hal itu terkait isu terkini di Jakarta antara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Ketua MUI Ma’ruf Amin.
“Saya pejabat baru di Polda Jawa Timur, saya ingin silaturahim dengan para kiai sepuh, termasuk malam ini gilirannya ke Gus Solah. Saya minta doa restunya untuk bisa memimpin Jawa Timur kemudian menyikapi situasi secara nasional untuk bisa meredam umat yang ke Jakarta, enak berdoa di tempat masing-masing,” kata Arifin kepada wartawan.
Arifin berharap kepada umat Islam di Jatim agar mematuhi surat edaran MUI pusat untuk berdoa di tempat masing-masing.
“Kami berharap seperti yang ditulis MUI pusat ke MUI kabupaten dan kota, banyak berzikir dan berdoa di tempat masing-masing untuk medoakan orang-orang yang memusuhi Islam supaya sadar. Endak ada yang bergerak ke Jakarta,” ujarnya.
Di samping itu, tambah Arifin, dirinya juga sempat membahas berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan yang akan datang. Menurut dia, banyak pihak yang menghendaki agar Indonesia tidak bisa menjadi bangsa yang maju.
“Dengan jumlah penduduk Indonesia 250 juta, sumber daya alamanya hebat, ya banyak rong-rongan terhadap bangsa kita. Termasuk tadi pagi disita sabu 20 Kg, itu kan untuk meracui generasi muda,” tandasnya.
Meski telah meminta maaf, sikap Ahok yang akan melaporkan Ketua MUI ke polisi menuai reaksi cukup keras dari warga NU di Jatim. PWNU Jatim mendesak polisi menindak tegas Ahok yang diduga melakukan ujaran kebenciam terhadap Ma’ruf Amin yang juga menjabat Rais Aam PBNU itu. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kementerian Perhubungan akan melakukan investigasi kejadian terombang-ambingnya KM Mutiara Sentosa I di Perairan Madura. Jika ditemukan pelanggaran, akan ada sanksi terhadap nakhoda dan operator KM Mutiara Sentosa I.
“Peristiwa ini merupakan kejadian yang serius dalam upaya kami menegakkan keselamatan pelayaran. Saya memerintahkan kepada jajaran saya agar mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi dan tentunya tidak ada toleransi bagi kami terhadap penegakan keselamatan pelayaran,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Tonny Budiono dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/2/2017).
“Tentunya akan dilakukan investigasi, kalau ada pelanggaran tentu akan diberikan sanksi kepada nakhoda dan operator kapal,” lanjutnya.
Terombang-ambingnya KM Mutiara Sentosa I di perairan sekitar Kepulauan Madura, dijelaskan Tonny akibat cuaca buruk dan gelombang laut tinggi. Kemenhub telah mengerahkan 6 kapal sebagai bantuan.
Sementara di darat sudah disiapkan ambulans dan tim medis dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). KM Mutiara Sentosa I milik PT Atosim Lampung Pelayaran membawa kurang lebih 180 penumpang. Ada 8 orang penumpang dewasa dan 2 orang penumpang anak-anak yang tengah sakit. (MAD)
Washington DC,khatulistiwaonline.com –
Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi baru kepada Iran, terkait uji coba rudal. Pemerintahan Trump memperingatkan bahwa sanksi baru ini baru langkah awal untuk Iran.
Seperti dilansir Reuters dan CNN, Sabtu (4/2/2017), sanksi baru ini menyasar 25 individu dan perusahaan yang terkait dengan program rudal balistik Iran serta mereka yang mendukung Pasukan Quds pada Garda Revolusioner Islamis Iran. Sanksi juga dijeratkan kepada tiga jaringan berbeda yang terkait upaya mendukung program rudal Iran, yang ditentang AS.
Beberapa perusahaan yang dijerat sanksi dari Departemen Keuangan AS ini berbasis di Uni Emirat Arab, Libanon dan China. Salah satunya perusahaan yang mendukung jaringan pengusaha Iran bernama Abdollah Asgharzadeh yang mendukung Shahid Hemmat Industrial Group. Grup perusahaan itu disebut AS sebagai anak perusahaan dari perusahaan Iran yang menjalankan program rudal Iran.
Berdasarkan keterangan Depkeu AS, seorang pejabat AS memperkirakan sanksi untuk Iran ini sudah dirumuskan sejak sebelum Trump menjabat pada 20 Januari lalu. Namun hal ini dianggap wajar, karena pemerintahan baru masih berusaha melakukan penyesuaian.
Penjatuhan sanksi baru ini bukan berarti AS meninggalkan komitmennya yang disepakati dalam kesepakatan nuklir tahun 2015 lalu. Sanksi baru ini disebut tak akan mempengaruhi pencabutan sanksi AS dan internasional pada Iran sebagai bagian kesepakatan nuklir dua tahun lalu.
Namun Trump selama ini tidak pernah menutupi ketidaksenangannya pada kesepakatan nuklir yang tercapai pada era Presiden Barack Obama itu. Otoritas AS menyebut, sanksi ini tidak akan menjadi langkah terakhir AS dalam menghadapi Iran, yang disebut ‘berperilaku provoktif’ dengan menggelar uji coba rudal balistik pada Minggu (29/1) waktu setempat.
Presiden Trump, via Twitter, menyebut Iran sengaja bermain api. “Iran bermain dengan api — mereka tidak mengapresiasi betapa ‘baiknya’ Presiden Obama kepada mereka. Bukan saya!” kicaunya via akun Twitter pribadinya @realDonaldTrump.
Semakin menegaskan posisi keras AS pada Iran, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Michael Flynn menyatakan, AS tidak akan mengabaikan setiap aksi Iran yang dianggap keji. “Pemerintahan Trump tidak akan lagi mentoleransi provokasi Iran yang mengancam kepentingan kita,” tegas Flynn.
“Masa-masa mengabaikan aksi agresif dan keji Iran terhadap Amerika Serikat dan komunitas dunia, telah berakhir,” imbuhnya.
Secara terpisah, seorang pejabat senior pemerintahan Trump mengindikasikan akan ada langkah konkret lain jika Iran tidak juga menghentikan program rudal balistiknya dan terus terlibat dalam konflik kawasan Timur Tengah. Sanksi terbaru ini, sebut pejabat itu, hanyalah langkah awal untuk Iran. Pejabat senior itu juga menyebut, pemerintahan Trump masih melakukan pengkajian strategis secara luas tentang bagaimana AS harus bersikap terhadap Iran. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Cagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengisi akhir pekannya dengan bersepeda bersama pendukungnya. Mereka berkeliling dari Taman Menteng menuju Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat.
Pantauan khatulistiwaonline di lokasi, Sabtu (4/2/2017), Ahok tiba sekitar pukul 07.41 WIB. Cuaca yang sebelumnya yang sempat hujan tak menyurutkan pendukungnya untuk bersepeda bersama cagub yang juga petahana itu.
Ahok bersama pendukungnya berkeliling rute Taman Menteng- Jl M Yamin- Taman Suropati- Jl Syamsu Rizal- Taman Situlembang- Rumah Lembang.
Sebelum bersepeda Ahok sempat akan memakai topi dari rotan tapi karena longgar dia menggantinya dengan helmet. Usai bersepeda Ahok mengatakan ingin membuat jalur sepeda layang.
Ia sadar pengguna sepeda tidak mendapatkan jalur yang layak. Ia terinspirasi ada sepeda yang bisa digunakan dengan membayar koin.
“Dari stasiun jalan beberapa ratus meter okelah jalan jauh, kalau jembatan segala macam masyarakat bisa pakai sepeda itu buat pindah dari stasiun ke halte. Kalau dulu kan pakai koin sekarang kita punya e-Money, konsepnya kalau kamu sudah langganan bus TransJakarta sudah ada sepeda. Jadi orang sudah lebih cepat,” paparnya.
Tiba di rumah Lembang Ahok melanjutkan kegiatannya. Ia sudah dinanti para pendukungnya di rumah Lembang. (DON)