JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Timnas Indonesia U-22 proyeksi SEA Games 2017 akan menggelar pemusatan latihan di luar negeri. Tak hanya di Spanyol, tim besutan Luis Milla itu akan berlatih di Jepang dan Korea.
Sebelumnya, PSSI mengatakan bahwa Spanyol akan menjadi tujuan utama timnas Indonesia untuk melakukan pemusatan latihan. Skuat ‘Garuda Muda’ akan berada di sana selama satu bulan.
Setelah dari sana, timnas Indonesia bakal menuju Jepang dan Korea sebagai destinasi selanjutnya. Luis Milla akan menggeber dan memantapkan persiapannya sebelum tampil di SEA Games 2017.
Sebelum menggelar pemusatan latihan di luar negeri, timnas akan lebih dulu mempersiapkan diri di tanah air. Mereka akan menjajal sejumlah klub-klub lokal sebagai lawan ujicoba.
“Setelah dua bulan terbentuk tim, mereka akan belatih dan bermain di sini. Nanti akan ada ujicoba-ujicoba dengan klub-klub yang ada di Indonesia. Setelah itu baru ke Spanyol, lalu ke Asia, ke Jepang dan Korea,” ujar Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi saat ditemui di Kantornya, Kuningan, Jakarta.
“Untuk berapa lamanya di sana (Jepang dan Korea) saya belum tahu karena yang bisa menjawab pelatih,” Dalam kurun waktu itu mudah-mudahan terselesaikan di bulan Juli. Juli akhir dia akan berangkat ke Kuala Lumpur. Doakan semoga kita menjadi nomor satu,” kata pria yang juga Pangkostrad TNI itu.
Luis Milla dijadwalkan tiba di Indonesia pada Rabu (8/2/2017) malam. Dia akan langsung bekerja untuk mencari pemain dan akan memantaunya di ajang Piala Presiden 2017. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Masa tenang Pilkada serentak 2017, termasuk di DKI Jakarta, akan berlangsung pada 12-14 Februari 2017. KPU DKI mengingatkan semua pihak bahwa tidak boleh ada kegiatan kampanye di kurun waktu tersebut.
“Pada masa tenang tanggal 12-14 Februari mendatang tidak boleh melakukan kegiatan yang berkonotasi kampanye, misalnya menyebarkan brosur-brosur, gambar, foto paslon itu kan kegiatan yang berkonotasi kampanye, atau juga kemudian menyampaikan visi misi programnya, mengajak memilih calon tertentu, itu yang tidak diperbolehkan,” kata Ketua KPU DKI, Sumarno dalam jumpa pers di Gedung KPU DKI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, (7/2/2017).
Pada masa tenang, kampanye melalui media sosial juga tidak diperbolehkan. Sumarno mengatakan akun resmi media sosial setiap pasangan calon harus ditutup ketika masa kampanye berakhir.
“Medsos dari setiap paslon kan harus berakhir harus ditutup, saat kampanye berakhir maka akun resminya harus ditutup, paling tidak tanggal 11 Februari sebelum jam 12 malam harus ditutup”, jelasnya.
Dia menambahkah bahwa KPU tidak memiliki badan pengawas untuk mengawas media sosial. Oleh karena itu dia menyebut bahwa yang akan mengawasi media sosial adalah Bawaslu serta Polda Metro Jaya.
“KPU kan tidak punya badan pengawasnya yang punya ya Bawaslu, jadi Bawaslu bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, kan mereka punya cyber crime jadi nanti akan melakukan pengawasan di media sosial, akan diawasi apakah media sosial itu melakukan kegiatan kampanye atau tidak”, tambahnya.
Pada kesempatan yang sama Kapolda Metro Jaya M Iriawan juga menyampaikan hal senada. Dia berharap agar semua pihak tidak melakukan kampanye pada masa tenang.
“Kami juga mengimbau kepada semua pihak agar pada saat masa tenang tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun”, tukasnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR semalam, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berbicara mengenai kewenangannya soal anggaran yang hilang. Dia pun berpesan untuk perwira yang kelak akan menggantikannya.
Gatot Nurmantyo menyatakan tidak mengetahui soal pembelanjaan alutsista dari masing-masing matra. Ini setelah ada aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan pada 2015.
“Untuk diketahui, saya sebagai Panglima sama dengan Detasemen Markas Mabes. Saya tidak kendalikan AD, AL, AU. Mengapa? Pada UU 25/2004 mengatakan alur perencanaan visioner menggunakan mekanisme bottom up, top, down secara terpadu. Semua keputusan pertahanan sudah benar ketat sistematis,” papar Gatot dalam rapat kerja di DPR, Senin (7/2/2017).
“Tapi, begitu muncul Peraturan Menhan No 28 Tahun 2015, kewenangan saya tidak ada. Harusnya ini ada. Sekarang tidak ada. Kewajiban TNI membuat perencanaan jangka panjang, menengah, pendek,” lanjutnya.
Gatot menyebut hanya bisa menjelaskan soal belanja barang di TNI untuk postur yang ada di Mabes saja. Total belanja barang di Mabes TNI sebesar Rp 4,8 triliun. Untuk tiga matra, kini Panglima TNI tidak mengetahuinya.
“Yang dilakukan Mabes hanya untuk kekuatan integratif operasional, baik patroli laut, udara, perbatasan Rp 2,3 T. Modernisasi alutsista Rp 1,3 T. Profesionalisme prajurit Rp 500 M. Rp 4,3 T untuk pegawai, Rp 1,9 T barang kantor 36 satuan kerja,” jelas Gatot.
Dengan demikian, Panglima TNI mengaku kesulitan bertanggung jawab soal pengadaan alutsista di matra AD, AL, AU. Padahal itu tentu saja sangat berkaitan dengan proses MEF TNI.
“Padahal di Pasal 3 UU TNI, TNI di bawah koordinasi Kemenhan, tapi bukan unit operasionalnya. Karena Pasal 4, TNI terdiri atas AU, AD, AL di bawah Kemenhan. Saya buka ini seharusnya sejak 2015,” sebut jenderal bintang empat ini.
Gatot mengaku terpaksa mengungkap permasalahan itu mengingat Maret 2018 nanti dia paling lambat diganti sebagai persiapan memasuki masa pensiun. Dia mengaku, jika ini terus terjadi, kewenangan Panglima TNI menjadi tidak ada.
“Saya tidak atur anggaran AU, AD, AL. Angkatan langsung tanggung jawab ke Kemenhan, tidak melalui Panglima. Ini pelanggaran hierarki karena kami tidak membawahi angkatan. Jadi kita bicara di sini anggaran belum tentu kita bisa cairkan,” kata Gatot.
Mantan KSAD ini juga menegaskan tahun ini TNI telah melakukan bersih-bersih internal terkait kasus korupsi. Bahkan TNI bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pembersihan tersebut. Namun Gatot menyatakan Panglima TNI akan kesulitan melakukan pengawasan jika tidak bisa memantau proses anggaran di masing-masing angkatan.
“Mungkin ini tidak mengenakkan, tapi saya harus mempersiapkan adik-adik saya yang akan jadi Panglima TNI supaya bisa mengawasi anggaran juga. Karena saya mungkin besok bisa diganti, paling lambat bulan Maret 2018, saya harus diganti,” tutur Gatot mengenai massa pensiunnya.
Gatot lantas menyinggung soal rencana pembelian helikopter AW-101 yang tiba-tiba mencuat tanpa ada pemberitahuan kepada pihaknya. Meski akhirnya pengadaan pesawat itu kontraknya dibatalkan, menurutnya, itu menjadi salah satu dampak dari kebijakan yang dipermasalahkan itu.
“Kita pernah mengalami bagaimana (masalah) helikopter AW-101. Sama sekali TNI tidak tahu. Mohon maaf bila ini kurang berkenan,” ujar Gatot. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu tantangan utama ekonomi Indonesia di tahun 2017 adalah dukungan penerimaan dari sisi perpajakan.
Pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2017 ditargetkan sebesar 5,1%. Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, penerimaan perpajakan harus dipastikan tercapai agar bisa disalurkan dalam belanja negara. Target perpajakan 2017 adalah Rp 1.499 triliun.
“Tantangan utama dari sisi revenue adalah tax base kita yang relatif sangat terbatas. Baik dari jumlah pembayar pajak efektif di Indonesia, kalau kita lihat hanya 62% dari total wajib pajak yang memiliki SPT atau yang benar-benar bayar pajak dengan SPT maupun dari sisi jumlah pelaku wajib pajak yang betul contribute dan segi sektoralnya,” katanya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (7/2/2017).
Pada periode 2016, perpajakan juga menjadi hal pertama yang dihitung ulang oleh Sri Mulyani. Setelah diketahui target yang ditetapkan tidak realistis, maka dalam hitungan hari, pemerintah langsung memangkas anggaran belanja negara agar defisit APBN bisa aman di akhir tahun.
Sri Mulyani menyatakan penerimaan perpajakan Indonesia sendiri banyak ditopang melalui sektor manufaktur. Namun tekanan pajak kepada sektor manufaktur dikhawatirkan dapat memberikan iklim investasi yang tak kondusif. Hal ini membuat pemerintah mendorong sektor lain untuk bisa ikut tumbuh di Indonesia. Bersamaan dengan itu, diharapkan dukungan pembiayaan kepada sektor lain yang belum tumbuh.
“Dari komposisi pajak, manufaktur yang terbesar. Tapi dari sisi produksi, belum ada keseimbangan antar sektoral dalam kontribusi negara. Ini pelajaran bagi kami, ekonomi harusnya base-nya besar dan tidak tergantung pada sedikit sektor,” ujar Sri.
“Policy pemerintah adalah memperbaiki seluruh iklim investasi agar sektor yang berpotensi baik bisa berkembang bahkan kalau perlu diberi pembiayaan. Misalnya pariwisata, apakah dari sisi transportasi, restoran, services sektor. Maka dia diberi support dalam bentuk pembangunan untuk akses sektor tourism,” pungkasnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) curhat di Twitter karena rumahnya di Mega Kuningan ‘digeruduk’ ratusan massa. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku ikut prihatin atas aksi massa tersebut.
JK pun mengingatkan agar setiap warga masyarakat menghormati semua pemimpin. “Tentu kita prihatin dengan situasi itu. Tentu kita harus mempunyai suatu perilaku yang baik menghormati pemimpin. Sesuai dengan aturannya,” ujar JK di hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (7/2/2017).
Berdasarkan aturan, seorang presiden dan mantan presiden tetap mendapatkan pengawalan dari Paspampres. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin mengatakan bahwwa sebagai mantan Presiden, SBY selalu dijaga oleh Paspampres. Termasuk kediamannya.
“Mantan Presiden itu di dalam pagar, rumah dijaga oleh Paspampres dari grup D. Kalau ada yang menerobos rumah, Paspampres punya kewenangan untuk menangkap dan menyerahkan kepada pihak kepolisian,” kata Tb Hasanuddin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/2/2017).
Apabila demonstrasi di luar rumah, dan merasa keberatan, SBY disarankan membuat laporan ke polisi. “Kalau keberatan rumah didemo sebagai proses pembelajaran untuk rakyat dan menjadi contoh yang baik untuk rakyat, sesuai prosedur laporkan ke polisi bahwa saya merasa keberatan,” papar Tb Hasanuddin.
SBY sempat menyebut rumahnya di Kuningan, Jakarta Selatan, ‘digeruduk’ ratusan orang. Massa berteriak-teriak. “Saudara-saudaraku yg mencintai hukum & keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan “digrudug” ratusan orang. Mereka berteriak-teriak. *SBY*,” tulis SBY lewat akun Twitter resminya @SBYudhoyono sekitar pukul 15.00 WIB seperti dilihat khatulistiwaonline, Senin (6/2/) kemarin. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta Timur melakukan simulasi pemungutan suara. Salah satu kasus yang disimulasikan yakni jika ada pemilih yang mengaku salah mencoblos pasangan calon.
“Pak, saya salah coblos Pak,” ujar salah satu pemilih di kantor kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (7/2/2017).
Kemudian pemilih tersebut membawa surat suaranya dan ditunjukan ke petugas KPPS. Setelah menerima surat suara dari pemilih, petugas KPPS menunjukan surat suara yang salah coblos tersebut kepada saksi dan pengawas TPS.
“Ini surat suara yang salah coblos gimana saksi sudah, surat yang salah ini kami beri tanda silang,” kata petugas KPPS sambil menunjukan surat suara kepada saksi.
Petugas kemudian memberikan kembali surat suara yang baru kepada pemilih yang tadinya mengaku salah coblos. Petugas KPPS hanya memberikan satu kali kesempatan untuk memilih lagi. Jika salah coblos lagi maka tidak akan mendapat kesempatan memilih kembali.
“Untuk pemilih yang salah coblos kami berikan satu kesempatan lagi. Untuk kali ini agar lebih berhati-hati ya Pak,” kata petugas.
Simulasi pemungutan suara Pilkada DKI dilakukan oleh KPUD Jaktim bersama Polres Jakarta Timur. Kepala KPUD Jakarta Timur Nurdin mengatakan kegiatan ini dibuat semirip mungkin dengan apa yang akan dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017.
“Kita buat kegiatan ini semirip mungkin dengan tempat pemungutan suara pada tanggal 15 Februari nanti. Alurnya dari pintu masuk dari keluar. Ukuran tendanya kita juga buat seusai standar 8×10 meter,” ujar Nurdin. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPK memanggil pemohon judicial review UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, Mangku Sitepu dan Teguh Boediyana terkait dugaan suap Hakim MK, Patrialis Akbar. Mereka dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini.
“Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka PAK (Patrialis Akbar),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Senin (6/2/2017).
Pemanggilan pihak pemohon untuk mengetahui relasi antara pemohon dengan Basuki Hariman yang diduga sebagai pemberi suap.
“(Untuk mendalami) Apakah ada relasi pemohon dengan BHR (Basuki Hariman) yang diduga sebagai pemberi suap,” ujarnya.
Selain dua orang tersebut, KPK juga memanggil ajudan Patrialis Akbar, Eko Basuki Teguh Argo Wibowo. Dia juga dipanggil sebagai saksi untuk Patrialis Akbar.
Sebelumnya, KPK menemukan draf putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 tentang uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi saat menangkap Kamaludin di Lapangan Golf Rawamangun. Penangkapan itu merupakan rangkaian dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait dengan kasus dugaan suap yang melibatkan hakim konstitusi Patrialis Akbar.
Saat ini, Patrialis telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dia diduga menerima hadiah atau janji senilai USD 20 ribu dan SGD 200 ribu dari Basuki Hariman.
Dalam kasus itu, Patrialis dan tersangka yang menjadi perantara, Kamaludin, dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Tipikor. Kemudian terhadap pihak yang diduga pemberi suap, Basuki Hariman dan Ng Feni, KPK mengenakan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Tipikor. (ADI)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Seribu angklung bergetar di lapangan upacara Yayasan Sumatera 40, Jalan Pahlawan, Kota Bandung, Senin (6/2/2017). Seribu alat musik angklung ini dimainkan oleh ribuan siswa-siswi SMP, SMA dan SMK Sumatera 40 secara bersamaan.
Permainan angklung ini diawali oleh sejumlah siswa yang tergabung dalam anggota paduan suara membawakan lagu ‘terima kasihku’. Setelah itu, terlihat seorang perwakilan dari Saung Angklung Udjo instruksi kepada ribuan siswa yang berada di lapangan.
Ribuan siswa yang sudah memegang angklung mengikuti segala instruksi Kang Rubi dari Saung Angklung Udjo tersebut. Secara perlahan para siswa mulai memahami segala instruksi yang diberikan. Setelah itu baru bisa memainkannya secara massal.
Pada penampilan pertama kolaborasi Saung Angklung Udjo dengan ribuan siswa-siswa Yayasan Sumatera 40, mereka membawakan lagu ‘Ibu’. Setelah lagu Ibu, kolaborasi selanjutnya membawakan lagu ‘Laskar Pelangi’ milik Nidji.
Selain itu, lagu lainnya yang dibawakan dari hasil kolaborasi ini berjudul Nyiur Melambai. Para siswa-siswi begitu semangat mengikuti setiap instruksi yang diberikan. Sehingga, kumandang suara angklung terdengar merdu.
Setelah melakukan kolaborasi, Saung Angklung Udjo tampil membawakan sejumlah lagu untuk menghibur para siswa-siswi yang hadir. Para siswa-siswi menikmatinta dengan bernyanyi bersama.
Tidak hanya melakukan kolaborasi penampilan, Saung Angklung Udjo juga memberikan bantuan seperangkat alat musik angklung kepada Yayasan Sumatera 40. Hal ini untuk memberikan akses lebih terhadap para siswa-siswi mengenal angklung.
“Kegiatan ini terlangkasa berkat kepedulian Saung Angklung Udjo terhadap dunia pendidikan khususnya Yayasan Sumatera 40,” kata Ketua Yayasan Sumatera 40, Jonni Budi Setio di sela-sela kegiatan.
Menurutnya dengan kolaborasi dan bantuan seperangkat angklung ini bisa semakin memikat minat siswa-siswi mempelajarinya. Hal itu sebagai upaya melestarikan salah satu alat musik tradisional milik Indonesia.
“Sejauh ini memang kami sudah ada ekskul angklung, tapi masih minim. Dengan bantua ini diharapkan minat siswa semakin bertambah,” ungkap Jonni.
Pimpinan Saung Udjo, Taufik Hidayat mengatakan pemberian seperangkat angklung ini merupakan program rutin yang sudah berlangsung sejak 5 tahun silam. Tujuannya untuk mengenalka angklung sejak dini yakni di duni pendidikan.
“Setiap tahunnya ada sekitar 3 sekolah yang kami berikan seperangkat angklung. Tahun ini untuk pertama kalinya di Yayasan Sumatera 40,” kata Taufik.
Pria yang akrab disapa Kang Opik ini menuturkan, pihaknya tidak hanya memberikan alatnya saja, namun juga mendatangkan pelatih dari Saung Udjo. Sehingga, para siswa bisa maksimal mempelajari angklung.
“Harapannya angklung ini tidak hanya dinikmati oleh yang memainkannya saja, tapi juga yang mendengarkannya juga. Bisa sama-sama melestarikan salah satu warisan leluhur ini,” ucap Opik. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Massa sejumlah ormas kembali melakukan aksi pada 11 Februari 2017. Aksi itu akan digelar dengan cara doa bersama dan long march.
“Dari pertemuan terakhir, kita kumpul di Monas, jalan sehat ke Sudirman dan Harmoni. Kayak di CFD (car free day) titik kumpul di Monas,” ucap juru bicara FPI Slamet Ma’arif ketika dimintai konfirmasi, Senin (6/2/2017).
Slamet menyebut penyelenggara aksi itu adalah Forum Umat Islam (FUI), yang digawangi sekjen-nya, yaitu M Al Khathtath. Slamet mengklaim acara itu sudah mengantongi izin dari kepolisian.
“(Soal izin) itu Kiai Khathtath yang tahu. Yang jelas, nggak mungkinlah bikin acara tanpa prosedur perizinan,” ucap Slamet.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina GNPF MUI Habib Rizieq Syihab menyebut akan menggelar doa bersama pada 11 Februari 2017. Menurut Rizieq, aksi tersebut dimaksudkan untuk keamanan Pilkada di Jakarta.
“Doa untuk keselamatan bangsa, untuk keamanan Pilkada di Jakarta. Supaya Jakarta ke depan lebih baik lagi,” kata Rizieq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/1).
Terkait dengan hal itu, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengimbau masyarakat melakukan kegiatan lain pada tanggal tersebut. Iriawan menyebut saat itu pergelaran Pilkada DKI sudah dekat.
“Jadi saya sekali lagi mengimbau kepada saudara-saudara saya yang melaksanakan tanggal 11, lakukan kegiatan lain, karena tanggal 15 kita akan Pilkada,” kata Iriawan, Minggu (5/2) kemarin.
“Saya mengimbau kepada masyarakat mari kita lakukan kegiatan lain yang lebih bermanfaat, karena itu kan kampanye terakhir dan masuk minggu tenang,” lanjutnya.
Aksi 11 Februari 2017 dilakukan saat masa tenang Pilkada DKI 2017. Kapolda mengimbau jajarannya untuk melakukan hal-hal yang diperlukan agar kondusivitas Jakarta tetap terjaga. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPK memanggil Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar (Donny) Moenek terkait kasus dugaan suap pembangunan pasar di Cimahi, Jawa Barat. Donny dipanggil sebagai saksi.
“Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka AST (Atty Suharti),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Senin (6/2/2017).
Dalam kasus suap pembangunan tahap II Pasar Atas Baru Cimahi, penyidik KPK menetapkan 4 orang tersangka. Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan suaminya, Itoc Tochija diduga menerima suap Rp 500 juta dari pengusaha bernama Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan sebelumnya mengatakan rencananya kesepakatan suap yang akan diberikan kepada pasutri ini sebesar Rp 6 miliar. Triswara dan Hendriza memberikan suap untuk ijon proyek pasar Cimahi. Proyek itu bernilai Rp 57 miliar.
Penahanan dua tersangka yakni Triswara Dhanu Brata dan Hedriza Soleh Gunadi dipindahkan ke Lapas Sukamiskin. Sebab sidang keduanya akan digelar di Pengadilan Tipikor Bandung. (ADI)