PONTIANAK, khatulistiwaonline.com
Solidaritas Merah Putih yang selama ini hadir di berbagai event: melakukan kegiatan sosial di seantero tanah air,beranggotakan mayoritas orang-orang muda, yang dengan lincahnya memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan, atau memberikan dukungan kepada tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kini telah hadir di Kalimantan Barat dan Pontianak khususnya untuk memberi kesempatan kepada orang-orang muda atau yang berjiwa muda turut bergabung.
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, SILVER MATUTINA, menyempatkan diri datang ke Pontianak, dalam rangka membentuk kepengurusan di Wilayah Kalimantan Barat. H. HERMANTO ditunjuk menjadi Ketua Wilayah sekaligus Ketua team formateur, untuk merekrut anggota baru dan sekaligus membentuk kepengurusan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam amanatnya, SILVER MATUTINA, mengatakan: “Melihat fenomena akhir-akhir ini semakin banyak hal yang meresahkan dan mengganggu ketenangan berupa mobilisasi massa, yang seolah-olah dimaksudkan menciptakan tekanan kepada penyelenggara Negara agar bertindak memenuhi tuntutan kelompok mereka, berupa tindakan intoleransi yang sangat meresahkan.Sehingga muncul kekhawatiran: “jangan-jangan ini bertujuan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Saya terpanggil untuk membesarkan dan mengembangkan Solidaritas PersaudaraanMerah Putih diseluruh tanah tumpah darah Indonesia, agar tercipta rasa Persaudaraan yang lebih solid. Bagi saya pribadi dan tentunya bagi setiap anggota Solidaritas Merah Putih, NKRI adalah harga mati”.
Menerima tugas dan tanggung jawab yang besar dan berat ini, H.HERMANTO, memperkenalkan keberadaan Solidaritas Merah Putih dalam uraian berikut:
TENTANG SOLMET JOKOWI
Solidaritas Merah Putih atau yang disingkat SOLMET JOKOWI Brotherhood adalah Wadah Gerakan Solidaritas Persaudaraan Anak-anak Bangsa yang menginginkan Peruabahan Indonesia ke Arah yang Lebih Baik dan Bermartabat tanpa Membeda Bedakan Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA).
SOLMET jokowi Brotherhood adalah Kawah Candradimuka mencetak Pemimpin Masa Depan sebagai Ikon Perubahan untuk Indonesia yang Lebih Baik dan Bermartabat.
SOLMET JOKOWI Brotherhood berjuang melawan ketidak-adilan, Kemiskinan, dan pembodohan terhadap Rakyat Indonesia.
SOLMET JOKOWI Brotherhood berjuang dengan Kerja Kerja Nyata membantu Masyarakat dan mengawal Kebijakan Pemerintah yang pro Rakyat dengan semangat Revolusi Mental dan Nawacita.
DASAR GERAKAN SOLMET
Dasar Gerakan Persaudaraan SOLMET JOKOWI Brotherhood adalah Sang Saka Merah Putih, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tuanggal Ika, Revolusi Mental dan Nawacita.
Dahulunya SOLMET JOKOWI Brotherhood dikenal dengan nama Barisan Merah Putih (BMP) dan mulai berkumpul dan melakukan Kerja Kerja Nyata sejak 2006 dan di deklarasikan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2008. BMP terdaftar di Kementerian Olahraga sebagai Organisasi Kepemudaan.
Tanggal 14 Maret BMP bermetamorfosis menjadi Solidaritas Merah Putih Jokowi (SOLMET JOKOWI) dan bahu membahu dengan masyarakat mendukung penuh pencapresan Ir. H. Joko Widodo. SOLMET meyakini Jokowi adalah Ikon baru yang mampu membawa Perubahan Indonesia ke Arah yang Lebih Baik dan Bermartabat.
VISI SOLMET
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi, Budaya, Sosial dan Hukum Nasional menuju Indonesia yang Lebih Baik dan Bermartabat.
MISI SOLMET
1. Membangun Kesadaran Entrepreneurship, Keadilan Sosial, Budaya dan Hukum Masyarakat.
2. Meningkatkan nilai-nilai Solidaritas antar Anak Bangsa dalam mewujudkan Keadilan Ekonomi, Sosial, Hukum dan Budaya bagi seluruh Rakyat Indonesia.
3. Mengajak peran serta Masyarakat bahu membahu Mewujudkan Indonesia yang Lebih baik dan Martabat.
4. Mengawal dan Mengawasi Kinerja Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya Nawacita.
BEBERAPA KEGIATAN BMP DAN SESUDAH BERUBAH MENJADI SOLMET JOKOWI BROTHERHOOD
1. Advokasi dan Pengumpulan Data Bayi Penderita Hidrosefalus bernama Soleh diusir RS Cipto Mangunkusumo Jakarta Karena Miskin 2007.
2. Advokasi dan Demo anak bangsa yang diperlakukan semena mena di Malaysia (Kasus Manohara dan TKW Siti Hajar) tahun 2009.
3. Advokasi tanah rakyat yang dirampas pengembang yang di Back Up Preman, Pengusaha Oknum Pemda (Cengkareng, Kuningan, Kampung Pulo I) tahun 2006, 2007, 2008.
4. Pendampingan Pedagang Kecil di Jakarta dari tahun 2006 – Sekarang.
5. Pengobatan Geratis dan Bakti Sosial di berbagai tempat danSatgas Siaga Banjir Jakarta tahun 2006, 2007, 2008.
6. Bersama Kepolisisan membantu menjaga Perayaan Natal di Gereja di Jakarta (Kathedral, Imanuel) tahun 2006, 2007, 2008.
7. Renovasi Masjid Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat 2008
8. Ikut menyukseskan hari Anti Narkoba Internasional di GBK 26 juni 2009 bersama Presiden, Kapolri, GMDN, BNN, dan Bareskrim Polri dll.
9. Tim Relawan Pemenangan Pilpres JKW – JK Sosialisasi dan Pembagian Atribut di seluruh Indonesia.
10. Membuka Penyelenggaraan Gerak jalan 10.000 Siswa SLTA Piala JOKOWI di Monas Mei 2014.
11. Pemasangan 100 spanduk di seluruh wilayah Jakarta dukungan buat JOKOWI “Gw batal Golput Karena Jokowi”; “Jokowi Selera Gw Bro”: Pada tanggal 21 Mei 2014.
12. Bersama Kuasa Hukum Jokowi – JK, Bapak Teguh Samudera melaporkan Tabloid Obor Rakyat di Mabes Polri tanggal 16 juni 2015.
13. Coordinator Keamanan Launching Perdana 10.000 Satgas Anti Pilpres di Parkir Timur Senayan, tanggal 26 Juni 2014.
14. Tim Advance Jokowi Pencanangan Satgas Anti Pilpres Curang dan Buka Puasa Bersama 10.000 Santri dan Ulama di Cilegon bersama Bapak Eko Sulistyo, Amin Napitupulu, dan Kornas Jokowi tanggal 1 Juli 2014.
15. Sosialisai dan Pembagian atribut Jokowi – JK bersama Ulama se Bandung Barat tanggal 3 Juli 2014.
16. Tim Advance Jokowi dan Pencanangan Apel Satgas Anti Pilpres Curang di Batujajar , Bandung Barat tanggal 2 Juli 2014.
17. Tim Advance Jokowi dan Tim Pencanangan Apel Satgas Anti Pilpres Curang bersama Satgas PDIP, Bapak Eko Sulistyo dan Bapak Yongky (Cakrabuana PDIP) dalam acara “Salam 2 Jari” di GBK tanggal 5 Juli 2014
18. Koordinator Keamanan Tim Data & Crisis Center Pilpres (Pengumpulan C1 dan Input Data Hasil Pilpres) di Jalan Johar – Menteng, tanggal 10 Juli 2014 bersama Putra NS, Adrianto, Pudjianto Gondosasmito, M Alwi dll..
19. Buka Puasa Bersama Presiden Terpilih di Café Horepa, tanggal 12 Juli 2014.
20. Pidato Pertama Jokowi sebagai Presiden Terpilih di atas Kapal Phinisi, Pelabuhan Sunda Kelapa, tanggal 22 Juli 2014.
21. Koordinator kumpul 116 organisasi Relawan dan Perorangan dalam mendukung hakprerogatif Presiden Jokowi menentukan kabinet dan Membentuk Rumah Transisi di Resto Al Jazirah, 12 Agustus 2014 bersama Irianti Erningpraja, Dorce Gamalama, Camel Petir, Tito Sumarsono, Adi Kla Project, Yani Trio Libels dll.
22. Penghijauan melalui Penanaman Rumput “Vetiver” di Tol Cijago (Pilot Project) kolaborasi dengan Vetiver Indoensia (Irma Hutabarat, Irianti Erningpraja, DR.Tony, dan Ir.Rudi Bachsin dll).
23. Penyelenggaraan “Indonesia CSR Summit” tanggal 17 November 2014 di Hotel Bidakara Kolaborasi dengan La Tofi School of SCR, MPR, DPD, Kemenkop, Kemendag, Newmont, Adero Energi, Sampoerna Foundation, dll.
24. Koordinarot Keamanan/Kesehatan “PESTA RAKYAT” Panitia Nasional Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tanggal 20 Oktober 2014 di Monas dan Istana Negara, bersama Abdee Slank, Nick Nurahman, Aria Bima, Rini Suwarni, dll.
25. Koordinator Keamanan Relawan “Goes To Solo” dan Penggagas Pengumpulan Dana untuk Panti Asuhan/Jompo “ Pesta Perkawinan Gibran Rakabuming dan Selvie Ananda di Solo tanggal 9 Juni 2015, bersama Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Eko Sulistyo, dll.
26. Koordinator Relawan Tim Sukses Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai kepada BIN bersama Camel Petir, Forkami, JPKP dll.
27. Workshop “ULOS Menuju Warisan Budaya Dunia” tanggal 11 Desember 2015 di Hotel Ritz Chalton, Jakarta. Kerjasama Kemenko PMK, Kemendikbud, Kemenkop, Mustika Ratu, TMII, Pemprov Sumut, dll
28. Menghadiri Natal Nasional Bersama Presiden RI di Kupang, NTT 26 Desember 2016.
29. Aksi Simpatik Solidaritas Melawan Terorisme “Kami Tidak Takut” di Sarinah-Thamrin, Sabtu 16 Januari 2016.
30. Advokasi dan Mediasi 160 Pedagang Kaki Lima yang akan digusur Satpol PP dan kepolisian di Jl.Lautze Raya, Pesisir Baru, Jakarta Pusat tanggal 17 Januari 2016.
31. Pengungkapan dan Penyelesaian Penipuan 300 Orang Pedagang Pasar Malam oleh Event Organiser Bodong di Pulo Mas, Jakarta Timur. Bersama Hendry Eka Syahputra, Rismawaty, Boy Biki dll di Polres Jakarta Timur.
32. Menghadiri Undangan Partai Nasdem “Pelantikan DPW Nasdem DKI Jakarta dan Launching Teman Ahok Partai Nasdem” bersama Bapak Surya Paloh, Bapak Victor Laiskodat, Bapak Basuki Thahaja Purnama. Di Istora Senayan 20 Maret 2016.
33. Diskusi Publik “Fenomena Pilgub DKI Jakarta 2017, Kemajuan atau Kemunduran Politik Bangsa” di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat 10 Mei 2016. Dengan Pembicara: Ahmad Dhani, Boni Hargens, Bestari Barus, M.idrus, Emanuel Ebenezer (Batman), Eddysan Girsang, Hasnaen Imoein, dan Lius Sungkharisma. Di pandu oleh camel Petir (MC), Karen Ezana & Irianti Erningpraja (Moderator)
34. Berpartisipasi dalam Aksi Damai Malam Solidaritas Menolak Kekerasan Seksual “Save Our Sister” di Tugu Proklamasi tanggal 13 mei 2016, Bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yambise, Menteri Pendidikan Anies Baswedan, Komnas Perempuan, Aktivis, dll.
35. Penyelengaraan “Pasar Rakyat SOLMET, buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim” di wilayah Rawasari, tanggal 2 juli 2016. Dihadiri oleh: Eko Sulistyo (Deputi IV Kantor Staff Presiden), Bestari Barus (Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta dimeriahkan oleh MC Camel Petir (Artis/Ketua DPD PKPI) dan Joy Climax Band.
36. Koordinator Humas “Silahturahmi Nasional Pendukung jokowi” di Wisma Serbaguna Senayan Minggu, 24 juli 2016 bersama 30 organ Pendukung Jokowi dihadiri Presiden Jokowi.
Mengakhiri uraiannya, H. HERMANTO, mengatakan: Belum semuanya apa yang telah diperbuat oleh SOLMET BROTHERHOOD JOKOWI di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Oleh karena itu saya mengundang sekaligus mengajak semua orang muda dan yang berjiwa muda untuk turut bergabung menjadi anggota SOLMET BROTHERHOOD JOKOWI. Mari kita jaga, pelihara Persatuan Persaudaraan dan Kesatuan NKRI agar dapat kita teruskan pembangunan disegala bidang demi tercapainya Kemakmuran dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. (JAS)
BANDUNG,KHATULITIWAONLINE.COM
Hari ini adalah hari di mana era digital menguasai seluruh rutinitas kehidupan kita. Salah satunya termasuk bagaimana cara kita mengonsumsi informasi dan terjadi pergeseran dari mengonsumsi informasi secara manual dari cetak, tv menjadi digital. Era digital juga membuat peluang produksi informasi menjadi tidak terbatas.
Itulah kenapa, ada sekitar 8 ribu situs berita online dan media sosial yang begitu cepat berkembang dan tidak terkendali. Sehingga masalah hari ini bukan lagi bagaimana mencari informasi, tapi memilah informasi. Itulah mengapa hari in kita harus lebih hati-hati karena berita fakta dan fiktif itu susah untuk dibedakan. Kekuatan dalam memilah informasi, ada pada kedewasaan dan kecerdasan kita untuk bisa berpikir jernih mana yang layak dikonsumsi mana yang tidak.
Karena perkembangan digital inilah hadir fenomena berita hoax atau berita bohong yang diproduksi dengan sengaja untuk tujuan politis, ekonomi maupun tujuan destruktif lainnya. Kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana hari ini warga sering bertengkar membenci dan terjadi penajaman perbedaan yang diprovokasi oleh berita hoax.
Oleh karena itu sebaiknya jika ada berita digital masuk baik teks maupun foto, langkah pertama jangan langsung percaya. Kemudian memastikan berita itu ada di situs online terpercaya, baru diyakini berita itu kebenarannya. Kalau tidak ada cenderung hoax yang belum tentu kebenarannya. Jangan dipercaya dan jangan disebarkan. (DON)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Jakarta Corruption Watch (JCW) menyurati secara resmi Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran dan kehormatan Undang Undang anggaran oleh instrumen negara. Surat resmi JCW bernomor 1050/ LSM JCW/ I/ 2017 dan Nomor 1051/ LSM JCW/ I/ 2017 itu untuk pemintaan pertanggungjawaban hokum kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Bakamla RI terkait dua jenis pengadaan barang bernilai Rp 968 milar lebih. PT. ME dan PT. CMI Teknologi selaku pengadaan Dua System Unmanned Air System Drone Yang Terintegrasi dengan BIIS dan pengadaan Backbone CoaStakl Surveilance System Yang Terintegrasi dengan BIIS, justru tergolong melanggar UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persoran Terbatas dan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,” jelas Koordinator JCW Manat Gultom kepada Khatulistiwaonline, Selasa (7/02-2017).
Masalahnya kata Manat, dua perusahaan itu tidak memasang papan nama perusahaan. Bahkan PT. CMI Teknologi yang tersirat di Bakamla di Jalan Soekarno Hatta No. 631 Bandung tersebut sama sekali tak diketemukan ketika lembaga pihaknya menelusuri nomor tersebut sepanjang jalan.
Sedangkan PT. ME alias merial esa yang disebut alamat Jalan KH. Abdulla Syefei Tebet Timur, Tebet Jakarta Selatan yakni berada pada sebuah gang kecil yang hanya dapat dilalui kendaraan roda dua saja,” kata Manat. Fisik bangunan sesuai nomor dan rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) menunjukkan sebuah bangunan rumah tinggal. Artinya kantor PT. ME tersebut melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalan klasifikasi melanggar perijinan peruntukan.
Dengan peristiwa dua perusahaan melanggar administratif hukum tetapi dimenangkan PPK dan KPA di Bakamla jelas mengundang tanya. Pihak pejabat di Bakamla RI ternilai tak mendirikan system integritas dan tidak mendirikan penguatan pengawasan internal pemerintahan serta tak member contoh melakukan hukum.
Karena itu, tambah Manat, wajar jikalau baru- baru ini ada peristiwa OTT KPK di Bakamla dalam proyek APBN 2016. Sementara dua pengadaan pada tahun 2016 juga sudah ternilai ada unsur korupsi dengan korupsi yang bersifat terselubung dengan korupsi dengan korupsi yang bersifat ganda. JCW menilai bawa dua unsure atau bentuk korupsi disebutkan rentan diperistiwakan terhadap pengadaan barang jasa pemerintah masing masing bernilai Rp. 571 miliar serta Rp 397 miliar lebih tersebut. Dan JCW selaku pelibatan/partisipasi pemberantasan korupsi mengancam lapor dugaan korupsi itu ke KPK.
Sudah ternilai ada niat jahat seperti unsur panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan mark up harga atau nilai kontrak, kemudian selisihnya dibagi-bagikan. Dan modus operandi seperti itulah kebanyakan kasus korupsi anggaran terungkap hukum,” jelasnya. Hakikatnya, atau berkesesuain dengan temuan dua pihak perusahaan selaku kontrak hokum pengadaan barang di Bakamla tersebut tetapi tak administrative hukum menunjukkan bahwa peristiwa dituduhkan KKN rentan terjadi. (NGO)
TANGERANG, khatulistiwaonline.com
Sejak beberapa tahun terakhir, layanan pijat plus di tempat pijat diduga menjamur di wilayah Kota Tangerang. Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan (Tangsel). Di Kota Tangerang disebut-sebut pijat plus terdapat di salah satu ruko di bilangan Cipondoh, dan di Kabupaten Tangerang di Gading Serpong sementara di Tangsel di Alam Sutera. Tempat pijat tersebut diketahui menawarkan “hiburan” tambahan bagi para pria yang dating berkunjung. Hiburan tersebut berwujud berbagai variasi seksual yang bisa didapatkan dengan membayar biaya yang lebih banyak. Hampir semua orang pasti senang dipijat, apalagi jika tubuh memang sedang lelah dan butuh istirahat.
Saat pulang dari kantor atau saat stres, tubuh dan pikiran butuh relaksasi, dan salah satu cara mengembalikan kesegaran tubuh adalah dengan pijat. Sayangnya, kehebatan pijat saat ini sudah bergeser ke hal-hal yang bersifat negatif, terutama sejak berdirinya banyak panti pijat plus di kota-kota besar di Indonesia.
Sebagian besar panti pijat plus tersebut mempekerjakan gadis-gadis cantik sebagai tenaga pemijat para pria hidung belang. Pemijat atau yang disebut terapis di tempat tersebut bekerja ganda, selain memijat tubuh juga menyediakan layanan plus berupa hubungan seks. Keberadaan panti pijat yang menawarkan layanan plus-plus tersebut menyebabkan fungsi dan kelebihan terapi pijat yang ditawarkan sepertinya hanya slogan saja.
Mereka tidak memijat melainkan hanya menawarkan layanan plus. Plus apa? Panti pijat tersebut disebut plus karena menawarkan jasa lain selain memijat, misalnya jasa seks dengan imbalan tips yang besar. Beberapa pria bahkan datang ke panti pijat bukan untuk dipijit melainkan untuk mencari layanan plusnya.
Itulah sebabnya beberapa kalangan menyebut panti pijat adalah layanan prostitusi terselubung. Berdasarkan sumber Khatulistiwaonline, di Kota Tangerang salah satu panti pijat tradisional yang diduga sebagai ajang prostitusi terselubung terdapat di wilayah Kecamatan Cipondoh.
“Di sana tidak semata mijat, tapi juga ada pijat plusnya. Tergantung kitanya mau atau tidak,” ujar sumber koran ini yang mengaku pernah berkunjung ke panti pijat tradisional itu. Untuk itu, dia berharap agar Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui instansi terkait melakukan pengecekan ke panti pijat itu, dan jika informasi dari sumber itu benar adanya agar memberikan sanksi tegas kepada pihak pengelola. (NIH)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono (Soni) tak mau situasi sosial warga Jakarta ikut memanas pada pilkada. Soni meminta agar hubungan antara warga tetap terjaga.
“Di tengah suasana ruang yang panas, saya ingin memberikan air conditioner (AC). Saya ingin memberi kesejukan, nah terpaksa saya harus berkampanye. Tapi saya berkampanye dengan jargon kita semua bersaudara,” kata Soni di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jalan Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2017).
Hubungan warga menurut Soni harus dijaga karena konflik SARA malah membahayakan kehidupan bermasyarakat. Karena itu warga harus saling menghormati dan bertoleransi.
“Kita harus menjaga ketertiban masyarakat. Jangan mempersepsikan kita bermusuhan,” ujarnya.
Soni juga bicara mengenai pelaksanaan pilkada serentak. Persiapan pemungutan suara pada Rabu, 15 Februari disebut Soni sudah mencapai 99%.
“Alhamdulillah hari ini pilkada sudah 99 persen, 1 persen ada yang belum siap. Ada yang belum rekam, ada korban gusuran, ada yang di apartemen,”
tuturnya.
Dalam sambutannya, Soni menyinggung masa tugasnya sebagai plt gubernur yang akan berakhir pada 11 Februari. Soni akan kembali aktif sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Tugas semua oke dan tanggal 11 Februari saya meninggalkan Jakarta jadi saat Pilkada saya tidak ada di sini, tanggal 11 Februari jam 13.00 WIB saya kembali ke pusat,” ujarnya.(DON)
ANTARA,khatulistiwaonline.com
Otoritas Turki kembali memerintahkan pemecatan hampir 4.500 pegawai negeri (PNS) dalam operasi pembersihan terkait upaya kudeta tahun lalu.
Menurut dekrit Official Gazette yang dirilis hari ini seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (8/2/2017), sebanyak 4.464 orang telah dipecat, termasuk 2.585 pegawai Kementerian Pendidikan dan 88 pegawai stasiun televisi publik TRT.
Pemecatan itu mencakup 330 akademisi yang merupakan anggota Dewan Tinggi Pengajaran, termasuk pakar hukum konstitusi ternama, Ibrahim Kaboglu.
Otoritas Turki sejauh ini telah menangkap lebih dari 41 ribu orang dan memecat atau menskors 100 ribu orang menyusul upaya kudeta pada 15 Juli 2016. Kebanyakan dari mereka adalah guru, polisi, hakim atau jurnalis.
Pada 7 Januari lalu, pemerintah Turki mengumumkan pemecatan hampir 8.400 PNS dan penutupan 80 asosiasi, termasuk kelab-kelab sepakbola.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuding ulama Fethullah Gulen sebagai dalang upaya kudeta tersebut. Namun Gulen yang bermukim di AS telah membantah keterlibatan dirinya dalam kudeta tersebut.(RIF)
Canberra,khatulistiwaonline.com
Pemerintah Federal Australia akan segera menghapuskan tunjangan perjalanan seumur hidup bagi para politisi, dalam upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menghemat anggaran hampir sebesar $ 5 juta (atau setara Rp 50 miliar).
Menteri Khusus Negara Bagian Australia, Scott Ryan, mengatakan, pada akhir pekan ini, pemerintah juga akan memperkenalkan undang-undang untuk mendirikan sebuah lembaga baru yang terkait untuk mengawasi pengeluaran.
“Warga Australia berhak untuk mengharapkan bahwa anggota Parlemen menghabiskan uang pembayar pajak secara efisien, efektif dan etis,” katanya.
Skema ini menyediakan mantan anggota Parlemen dan Senator dengan 10 tiket perjalanan pulang-pergi gratis di dalam Australia setiap tahunnya.
Mereka yang terpilih sejak tahun 2012 tak termasuk dalam skema tersebut.
Pemerintah Australia telah mengkaji perubahan skema itu dalam anggaran bulan Mei, meski rencananya adalah untuk menghentikan tunjangan itu ketimbang memotongnya segera.
“Lebih baik bergerak cepat jika kita hendak menghapuskan tunjangan itu,” kata Senator Ryan.
Pengumuman ini muncul setelah Perdana Menteri Malcolm Turnbull menjanjikan perombakan tunjangan dan donasi Parlemen menyusul pengunduran diri mantan Menteri Kesehatan Sussan Ley.
Senator Ryan mengatakan, badan pengawas bisa beroperasi pada pertengahan tahun, jika undang-undang itu didukung oleh Partai Buruh dan sejumlah partai independen.
Dari informasi yang diperoleh ABC, anggota Parlemen dari Partai Liberal, Warren Entsch, dan tokoh Koalisi lainnya, mempertanyakan perubahan itu dalam pertemuan partai pada Selasa (7/2/2017) pagi.
Kritik utama Warren Entsch adalah bahwa perubahan itu begitu retrospektif dan tak adil bagi para politisi yang pernah menjabat untuk periode yang lama, dan diharapkan mereka akan terus bisa mengklaim biaya perjalanan.
Senator Ryan tak akan merinci pembahasan pertemuan partai tapi mengatakan ia tak menerima apapun “selain dukungan kuat dari rekan-rekannya”.
“Pengenalan RUU ini terus memajukan rencana kubu Koalisi terhadap reformasi besar-besaran atas biaya perjalanan Parlemen selama lebih dari dua dekade,” kata sang Senator.
Senator Ryan menyebut, ada dukungan luas dari semua kubu politik terhadap reformasi ini.
Skema tunjangan perjalanan ini pertama kali diberlakukan pada tahun 1918 dan awalnya menyediakan perjalanan domestik tak terbatas bagi mantan anggota Parlemen.
Sejak tahun 2002, ukuran skema ini telah dikurangi secara bertahap, yang memicu kasus pengadilan yang melibatkan empat mantan politisi.
Akhir tahun lalu, Barry Cunningham, Tony Lamb, John Moore dan Barry Cohen kalah dalam kasus pengurangan tunjangan di skema tersebut, di tingkat Pengadilan Tinggi.(NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pesimistis peristiwa penggerudukan rumahnya di Jakarta bakal diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian menyatakan masih memproses peristiwa demonstrasi itu.
“Ya intinya pokoknya masih dalam proses penyelidikan. Begitu ya,” kata Kapolres Jakarta Selatan Kombes Iwan Kurniawan kepada wartawan di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (8/2/2017).
Ada sebuah mobil Nissan Terrano berwarna hitam yang diamankan polisi. Di dalamnya, ada ratusan nasi bungkus. Barang bukti yang diamankan polisi ini bakal sangat berguna untuk pengusutan.
“Bukti itu akan diproses sebagai bahan penyelidikan,” kata Iwan.
Polisi perlu mengidentifikasi barang bukti itu. Nomor polisinya akan ditelusuri lebih lanjut. Mobil itu bernomor polisi B-2124-ZO. Informasi dari Polda Metro Jaya, pemilik yang tertera di STNK sudah berpindah rumah lima tahun lalu.
“Nanti ketika sudah tahu pemiliknya, kita cari tahu lagi apakah pemiliknya yang bawa kemarin, atau apakah sudah dijual ke orang atau disewakan,” kata Iwan.
Kediaman SBY yang digeruduk demonstran pada Senin (6/2) lalu adalah kediaman yang beralamat di Mega Kuningan, Jakarta. SBY mengaku pesimistis aksi itu bakal diusut tuntas.
“Yang paling baru, kemarin. Yesterday. Rumah saya di Kuningan digeruduk massa yang konon sudah diprovokasi dan diagitasi di kawasan Pramuka Cibubur,” kata SBY saat menyampaikan pidato politik dalam Dies Natalis Partai Demokrat di JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (7/2) kemarin. (ADI)
SEMARANG,khatulistiwaonline.com
Polda Jawa Tengah mengirim 400 anggota Brimob untuk membantu pengamanan Pilkada di DKI Jakarta. Perbantuan personel itu juga termasuk untuk pengamanan sejumlah unjuk rasa yang akan digelar di ibu kota.
“400 personel atau 4 SSK (satuan setingkat kompi) Brimob Polda Jateng BKO ke Polda Metro Jaya untuk melaksanakan Pilkada di Polda Metro Jaya tentunya dengan polda-polda lain,” kata Kapolda Jateng Irjen Condro Kirono di Mako Brimob, Srondol, Semarang, Jateng, Rabu (8/2/2017).
Pengiriman personel tersebut, lanjut Condro, atas permintaan Mabes Polri karena Jakarta merupakan salah satu dari tiga daerah rawan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak.
“Saya minta jaga kehormatan diri sebagai anggota Polri dan jaga kedisiplinannya dan tentunya menjaga etika dalam bertindak. Penempatan nanti Polda Metro yang mem-floating,” terangnya.
Selain itu, para personel yang dikirim ini juga bisa berlaku untuk pengamanan unjuk rasa yang rencananya akan digelar tanggal 11, 12, dan 15 Februari dimana sudah memasuki masa akhir kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara. Menurut Condro, aksi-aksi tersebut rawan bermuatan politis.
“Demo itu kan sangat bermuatan politik karena berangkai sampai minggu tenang sampai pencoblosan,” ujarnya.
Dengan pengiriman pasukan ke Jakarta, Condro menjelaskan pengamanan pilkada di 7 daerah di Jawa Tengah masih tercukupi termasuk di daerah rawan seperti Brebes dan Pati. Ia juga mengimbau agar warga Jateng tidak usah melakukan mobilisasi ke Jakarta untuk melakukan aksi.
“Seluruh warga masyarakat Jawa Tengah, ormas-ormas di Jawa Tengah saya imbau, saya mohon untuk tetap berada di Jawa Tengah,” tuturnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Forum Umat Islam (FUI) tetap akan menggelar aksi pada 11 Februari 2017 meskipun telah dilarang polisi. Para ulama memberikan pesan bijak bagi pendemo.
Terbaru, Polda Metro Jaya melarang massa melakukan aksi pada 11 Februari mendatang. Larangan ini dikeluarkan setelah Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Panwaslu, KPU DKI Jakarta, dan TNI. Aksi 112 dilarang karena waktunya berdekatan dengan hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari mendatang. Kegiatan penyampaian pendapat di muka umum menjelang masa tenang itu juga berpotensi mengganggu ketertiban.
Menanggapi larangan tersebut, Sekjen FUI M Al Khaththath memastikan aksi 112 tetap jalan terus. FUI selaku penyelenggara aksi juga mengundang FPI. Atas undangan itu, FPI siap bergabung dan memastikan aksi 112 berjalan super damai. Kata FPI, aksi 112 hanyalah jalan sehat semata. Massa rencananya akan melakukan long march dari Istiqlal menuju Monas, lalu ke Bundaran HI dan kembali ke Monas.
Rencana aksi 112, yang digelar pada minggu tenang, itu menjadi sorotan publik. Para ulama turun tangan memberikan ‘wejangan’. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau semua pihak tidak mengikuti aksi damai 112 mendatang. Dia juga meminta tokoh-tokoh nasional, parpol, dan masyarakat untuk menahan diri.
Imbauan yang sama disampaikan Ketua MUI Ma’ruf Amin. Pria yang juga Rais Aam PBNU ini menyatakan minggu tenang seharusnya tetap tenang.
Seruan bagi para pendemo juga disampaikan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Saifullah Yusuf. Gus Ipul, yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur, menyampaikan pesan kiai dan ulama agar warga nahdliyin (NU) tidak datang ke Jakarta untuk mengikuti aksi 112 tersebut.(DON)