JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Salah satu hal yang menarik dalam debat perdana Pilgub DKI 2017 adalah ketika cagub nomor urut 3 Anies Rasyid Baswedan menyebut jawaban cawagub nomor urut 1 Sylviana Murni tidak nyambung. Sebelumnya, Anies bertanya soal cara pasangan calon nomor 1 Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana memaksimalkan fungsi Tim Pengawas Orang Asing (Timpora).
“Pertanyaan untuk pasangan calon nomor 1, bagaimana cara Pak Agus bisa mengoptimalkan Timpora untuk memastikan bahwa warga di Jakarta tidak kalah dengan mereka yang dibandingkan datang dari luar Jakarta?” tanya Anies dalam debat perdana di Hotel Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2017).
Anies tak menyebutkan kepanjangan dari Timpora di pertanyaannya. Kata Timpora itu pun terdapat di akhir rangkaian pertanyaan yang seluruhnya ada 78 kata.
Dari 1 menit yang diberikan moderator, Anies hanya memakai 45 detik saja. Meski bertanya soal Timpora, tetapi frasa yang berulang diucapkan adalah “di Jakarta”, “warga Jakarta”, “lapangan pekerjaan”, “dinikmati oleh”, dan “memastikan bahwa”.
“Salah satu tantangan terbesar di Jakarta adalah memastikan bahwa kesempatan kerja yang ada di Jakarta bisa dinikmati oleh warga Jakarta,” kata Anies di awal pertanyaannya.
Begitu dipersilakan oleh Ira Koesno selaku moderator saat itu, Sylvi pun langsung menjawab tentang lapangan pekerjaan. Sempat terdengar perbincangan antara Agus dan Sylvi sebelum itu.
“Kita lihat sekarang, ketika saya ke Muara Kamal, mereka sangat bingung, pekerjaan mereka tidak ada dan mereka bertanya bahwa bagaimana dengan bekerja ini,” jawab Sylvi.
Sylvi memaksimalkan jatah 1,5 menit yang diberikan moderator untuk menjawab dengan 176 kata. Sejumlah frasa yang diulang oleh Sylvi adalah “bantuan modal bergulir”.
“Ingat saya katakan bahwa bantuan modal bergulir ini untuk sementara untuk mengatasi. Dengan demikian maka lingkungan di sana bisa membuka kesempatan pekerjaan termasuk dana yang Rp 1 M untuk RW,” imbuh dia.
“Eh, jawaban Ibu Silvy menarik tapi nggak nyambung, Bu,” tandas Anies.
Tanggapan Anies ini diucapkan dalam 113 kata untuk 1 menit yang diberikan moderator. Anies kemudian mempertegas pertanyaannya dan mengulang sejumlah frasa yakni “pengawasan orang asing”, “mereka yang”, “di Jakarta” dan “Ibu Sylvi”.
“Karena sekarang berdatangan mereka dari luar mengambil manfaat di Jakarta dan merugikan warga Jakarta. Timpora akan kita optimalkan,” imbuh Anies.
Sylvi kemudian menanggapi lagi dan menyebut pada segmen jawaban sebelumnya memang memaparkan soal lapangan pekerjaan. Dia lalu menyebut pengalaman sebagai Kadis Kependudukan DKI.
“Pengawasan orang asing, saya mantan kepala dinas kependudukan DKI Jakarta. Saya tahu bagaimana dokumen-dokumen kependudukan ini paling penting untuk diawasi,” tanggap Sylvi.
Sylvi diberi 1 menit untuk menjawab, tetapi kalimatnya terputus oleh bel batas waktu. Sylvi tampak tertib mematuhi aturan soal batas waktu sehingga dia tak melanjutkan kalimatnya.
Ada 127 kata yang dia sebutkan dalam 1 menit itu. Sejumlah frasa yang disebutkan yakni “bagaimana dokumen-dokumen kependudukan”, “orang asing”, dan “paling penting”. Sylvi pun sempat memamerkan program kartu Satu Jakarta.
“Sekarang kami juga punya, kami ingin melakukan hal yang sama yaitu artinya kita lebih meningkatkan lagi. Satu Jakarta ini kartu kita yang semua dokumen-dokumen kependudukan ada di sini dan nanti kita akan lihat apakah…,” pungkas Sylvi.(ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPK memanggil Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Dia dipanggil sebagai saksi untuk kasus tersebut.
“Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka S (Sugiharto),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (10/2/2017).
Febri dalam beberapa kesempatan menegaskan ada keterlibatan anggota Dewan dalam kasus itu, yang akan segera bergulir ke meja hijau ini. Bukti-bukti terkait hal itu juga sudah dimiliki.
“Ya, kami memiliki bukti dan informasi terkait adanya indikasi pihak lain yang menerima atau menikmati aliran dana terkait kasus e-KTP ini. Oleh karena itu, secara persuasif kita sampaikan sebaiknya pihak yang menerima aliran dana tersebut, termasuk sejumlah anggota DPR, melakukan pengembalian uang kepada KPK dalam rangkaian penyelesaian perkara ini. Itu imbauan yang kami sampaikan saat ini,” kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/2) lalu.
Febri juga pernah menyebut ada total uang Rp 247 miliar yang disita sepanjang 2016 dalam kasus itu. Uang tersebut berasal dari perorangan dan beberapa korporasi. Tentang pengembalian uang tersebut, Febri menegaskan, hal itu tidak serta-merta menghapus tindak pidana yang dilakukan.
Saat ini KPK baru menetapkan dua orang tersangka, yaitu Sugiharto dan Irman. Keduanya merupakan eks pejabat di Kementerian Dalam Negeri ketika proyek itu bergulir. Namun belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan dari DPR meski sejumlah nama pernah diperiksa sebagai saksi.(MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mahkamah Agung menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap 25 terpidana kasus narkoba pada 2016. Menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, jika sudah ada vonis, eksekusi harus segera dilaksanakan.
“Hukuman mati itu masih masuk hukum positif di Indonesia. Jadi mau nggak mau harus segera dilaksanakan. Apalagi putusan hukumnya sudah in kracht dan tidak ada lagi upaya hukumnya, seperti PK dan lainnya,” ujar Fickar saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Jumat (10/2/2017).
Menurutnya, Kejaksaan Agung adalah otoritas untuk melaksanakan eksekusi, tanpa harus menunggu pertimbangan dari presiden.
“Sekarang tergantung pada Kejaksaan Agung sebagai pelaksana, eksekutornya. Karena hal ini adalah wewenang jaksa, selain menuntut tapi juga melaksanakan putusan. Tapi kembali lagi semua tergantung pada presidennya juga,” ujar Fickar.
Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan Kejaksaan tidak akan menghentikan eksekusi mati. Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja di DPR pada Rabu (1/2).
“Kami tidak pernah menyatakan menghentikan eksekusi mati. Hanya saja, tentunya kita melihat kepentingan lain yang lebih besar,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan.
Sebagaimana diketahui, pada 2016 Kejaksaan Agung hanya mengeksekusi mati empat orang, dan 10 orang yang sudah masuk ruang isolasi tiba-tiba ditunda eksekusi matinya. Keempat orang yang dieksekusi adalah:
1. Freddy Budiman (Indonesia)
2. Michael Titus Igweh (WN Nigeria)
3. Humprey Ejike (WN Nigeria)
4. Seck Osmane (WN Afsel) (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tiga pasang cagub DKI yakni: Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno akan menjalani sesi debat terakhir malam nanti. Mereka akan beradu gagasan dalam debat dengan tema, ‘kependudukan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, anti narkoba, dan kebijakan kepada penyandang disabilitas’.
Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun mengatakan, tiga pasangan calon harus memanfaatkan semaksimal mungkin debat terakhir ini untuk meraih simpati warga DKI. Khususnya, kata Rico, kandidat yang menurut survei elektabilitasnya menunjukkan penurunan harus maksimal dalam debat final ini.
“Debat ketiga semua kandidat yang dalam survei menunjukkan harus menunjukkan performa yang prima,” kata Rico saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Kamis malam (9/2/2017).
Akankah ketiga pasangan cagub-cawagub DKI bisa memanfaatkan debat terakhir ini untuk meningkatkan elektabilitas?
Jangan lewatkan live streaming dan live report debat cagub-cawagub DKI Jakarta di detikcom pada Jumat malam nanti yang akan dipandu oleh Alfito Deanova. Debat terbuka besok akan dimulai pada pukul 19.30 WIB di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Debat berlangsung selama dua jam dan dibagi menjadi enam sesi.
Debat perdana digelar pada Jumat, 13 Januari 2017, dua pekan lalu. Debat kedua berlangsung pada Jumat 27 Januari lalu, dan debat ketiga pada 10 Februari 2017 besok.
Melalui panggung debat ini lah para kandidat akan memaparkan program-programnya dan warga DKI bisa menentukan siapa gubernur pilihannya. Catat tanggal mainnya dan jangan sampai ketinggalan!
Selain tayangan Live Streaming dan Live Report, mulai Jumat pagi besok detikcom juga menurunkan tulisan soal analisa debat Pilgub DKI tahap pertama dan kedua. Bagaimana analisanya? (DON)
MOSKOW,khatulistiwaonline.com
Serangan udara Rusia di Suriah tanpa sengaja menewaskan tiga tentara Turki. Atas peristiwa tragis itu, pemerintah Rusia menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah Turki.
Juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menelepon Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Kamis (9/2) untuk membahas insiden di kota Al-Bab, Suriah, di mana kedua negara melakukan operasi militer untuk memerangi kelompok teroris ISIS.
Peskov menyatakan, dalam percakapan telepon tersebut, seperti dilansir News.com.au, Jumat (10/2/2017), Putin menyatakan belasungkawa kepada Erdogan atas insiden yang terjadi pada Kamis (9/2) dini hari waktu setempat itu.
Ketiga tentara Turki tewas sebagai akibat tidak adanya koordinasi dalam serangan-serangan Angkatan Udara Rusia terhadap para teroris selama operasi gabungan untuk membebaskan kota Al-Bab dari ISIS. Dikatakan Peskov, kedua pemimpin setuju untuk meningkatkan koordinasi militer terhadap ISIS di Suriah.
Sementara itu, militer Turki mengkonfirmasi bahwa Putin telah menyampaikan belasungkawa atas peristiwa itu. Dalam statemennya, militer Turki menyatakan, sebuah pesawat tempur Rusia yang menargetkan para teroris ISIS di Al-Bab, “secara tak sengaja menggempur sebuah gedung yang digunakan oleh unit-unit Angkatan Darat Turki.”
Atas permintaan pemerintah Suriah, Rusia mulai melancarkan operasi militer terhadap ISIS dan kelompok-kelompok teroris lainnya di Suriah pada September 2015 lalu. Turki juga memulai intervensi militer besar di Suriah sejak Agustus 2016 lalu, dengan mengirimkan tank-tank tempur dan pesawat-pesawat perang ke perbatasan. Langkah Turki itu telah dikecam oleh pemerintah Suriah sebagai pelanggaran kedaulatannya.
Sebelumnya pada November 2015 lalu, militer Turki menembak jatuh sebuah jet tempur Rusia di atas wilayah Suriah. Saat itu militer Turki berdalih bahwa jet tempur Rusia tersebut telah melintas masuk ke wilayah udara Turki tanpa izin. Seorang pilot Rusia tewas dalam serangan itu.
Hubungan antara Moskow dan Ankara sempat memanas setelah Erdogan menolak meminta maaf atas serangan itu. Moskow pun menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap Turki. Namun hubungan kedua negara membaik tahun lalu, setelah Erdogan akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada Moskow atas peristiwa tersebut. (NOV)
AMBON,khatulistiwaonline.com
Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prastyo berbicara tentang verifikasi media yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Menurutnya, dalam verifikasi awal terhadap sejumlah media, total ada 77 media yang berhasil diverifikasi Dewan Pers.
“Sudah ada 77 pers yang berhasil diverifikasi oleh Dewan Pers,” kata Yosep dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di lapangan Tantui, Ambon, Maluku, Kamis (9/2/2017).
Verifikasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendataan perusahaan pers sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hal ini pun dilakukan merujuk pada empat peraturan Dewan Pers.
“Kode etik jurnalistik, standar perusahaan pers, standar kompetensi wartawan, dan standar perlindungan wartawan,” ujar Yosep.
Upaya ini pun dilakukan dalam rangka pers turut serta melawan hoax. Sebab, saat ini hoax menjadi salah satu masalah yang mengganggu bagi publik.
“Masyarakat pers tidak akan membiarkan ini terus terjadi. Karena yang paling dirugikan adalah hak publik atas informasi yang benar,” ujar Yosep.
Dalam kegiatan ini pun HPN 2017 memberikan apresiasi kepada media dan insan pers. Selain itu, dalam acara ini, ada penyerahan bantuan dari Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Presiden Joko Widodo menghadiri langsung kegiatan ini. Turut hadir pula Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Panglima TNI, Kapolri, sejumlah menteri Kabinet Kerja, dan duta besar perwakilan negara sahabat. (ADI)
AMBON,khatulistiwaonline.com
Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap tidak ada aksi massa pada 11 Februari (112) nanti. Zulkifli mengimbau semua pihak menjaga kesejukan dan ketenteraman.
“Saya kira marilah kita menjaga persatuan, jaga kesejukan, ketenteraman, kedamaian kembali. Pengerahan massa sana-sini saya kira harus kita akhiri,” ujar Zulkifli di Ambon, Maluku, Rabu (8/2/2017).
Zulkifli juga menyayangkan kegaduhan politik menjelang pilkada serentak 2017, terutama pilkada DKI Jakarta. Kegaduhan demi kegaduhan sangat menguras energi masyarakat, yang semestinya bersama-sama membangun bangsa.
“Kita sudah menjalani pilkada serentak tahun 2015, tidak ada kendala apa-apa, berjalan saja tidak ada masalah. Saat ini 2017 juga di daerah lain tidak ada masalah apa-apa. Saya ke Manokwari, ke Lebak, dan daerah lain tidak ada masalah. Yang ramai cuma di Jakarta. Secara umum kita aman-aman saja,” ungkapnya.
Seusai pilkada, lanjut Zulkifli, diharapkan situasi kembali membaik. Semua pihak kembali bergandengan tangan dan melupakan perbedaan yang menjadi sumber perdebatan.
“Untuk saat ini, jangan saling mengompori, jangan saling panas-panasan lagi. Yang benar adalah adu konsep dan adu gagasan, biar rakyat yang menilai. Yang penting, yang harus dipahami adalah pilihan boleh beda tapi persatuan tetap dijaga. Yang paling penting bersatu. Kenapa kok ramai, ya karena mungkin ini Ibu Kota,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan polisi mengalihkan aksi 112 ke Masjid Istiqlal. Massa akan mengisi aksi 112 dengan kegiatan keagamaan.
“Mengalihkan aksinya dari jalan kaki long march di jalan raya, yang berpotensi mengganggu ketertiban publik dan membawa nuansa politik meskipun dibungkus oleh keagamaan, akan dialihkan di Istiqlal dalam bentuk murni ibadah keagamaan,” kata Tito di Serang.
Larangan long march, menurut Tito, sudah dikoordinasikan Polri dengan pihak terkait. Polri berkomunikasi dengan KPU dan Panwaslu, termasuk menyiapkan pengamanan bersama Polda Metro Jaya dengan melibatkan TNI. (ADI)
AMBON,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo akan menyumbangkan suaranya di Pilgub DKI 2017. Jokowi akan mencoblos calon pemimpin DKI di TPS Gambir, Jakarta Pusat.
“Nanti (mencoblos) di Gambir,” kata Jokowi kepada wartawan di Maluku City Mall, Kota Ambon, Maluku, Rabu (8/2/2017) malam.
Presiden Jokowi juga mengingatkan agar saat masa tenang nanti tidak ada pergerakan massa. Menurutnya, pada masa tenang, situasi di daerah yang merayakan Pilkada harus kondusif.
“Yang namanya hari tenang, semua harus tenang, jangan sampai ada percikan berikut-berikut, sekecil apa pun. Namanya juga hari tenang, ya semua harus tenang. Jangan ada ribut sekecil apa pun di hari tenang,” ucapnya.
Pemungutan suara Pilgub DKI akan berlangsung pada 15 Februari 2017. Pilgub DKI sendiri diikuti 3 pasangan calon, yaitu nomor urut 1 Agus-Sylvi, nomor urut 2 Ahok-Djarot, dan nomor urut 3 Anies-Sandiaga. (MAD)
Washington,khatulistiwaonline.com
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan surat untuk Presiden China Xi Jinping.
Dalam surat tersebut, Trump menyatakan dirinya menantikan untuk bekerja sama dengan Xi guna mengembangkan hubungan konstruktif yang menguntungkan kedua negara.
Demikian disampaikan Gedung Putih dalam statemen seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (9/2/2017).
Disebutkan Gedung Putih, dalam surat tersebut, Trump juga berterima kasih pada Xi atas pesan ucapan selamatnya saat pelantikan Trump. Trump pun mendoakan kemakmuran untuk rakyat China di tahun ini.
Sejauh ini belum ada tanggapan dari Kementerian Luar Negeri China mengenai surat Trump tersebut.
Trump dan Xi belum pernah berbicara langsung sejak Trump dilantik pada 20 Januari lalu. Meski keduanya telah berbicara tak lama setelah Trump memenangi pemilihan presiden AS pada November 2016 lalu.
Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri China di Beijing menyatakan bahwa kedua negara tetap berhubungan erat. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan Bupati Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), Amiruddin Rauf terhadap surat kabar Nuansa Pos. Dalam pertimbangannya, MA menegaskan sengketa pers haruslah melalui mekanisme Dewan Pers.
Kasus bermula saar Nuansa Pos membuka rubik ‘SMS Peduli’. Rubik ini berupa SMS dari warga tentang unek-unek, saran dan kritikan terhadap Pemkab Buol.
Sepanjang Februari 2013, puluhan SMS masuk ke dapur redaksi dan dimuat di media tersebut. SMS itu berisi kritikan dan masukan terhadap Bupati Amiruddin Rauf.
Ternyata, pemuatan SMS dari masyarakat itu membuat panas telinga bupati. Lewat kuasa hukumnya, pihak Bupati melayangkan Somasi kepada Nuansa Pos pada 9 September 2013. Setelah itu, Bupati Amiruddin Rauf melayangkan gugatan ke pengadilan.
Dalam gugatannya itu, Bupati Buol meminta ganti rugi Rp 150 juta untuk kerugian materiil dan Rp 5 miliar untuk kergian immatieril. Bupati Amiruddin Rouf juga meminta Nuansa Pos mengumumkan permohonan maaf kepada penggugat di tiga koran lokal dan tiga tv nasional.
Atas gugatan itu, Pada 12 Mei 2014, Pengadilan Negeri (PN) Palu menyatakan tidak menerima gugatan tersebut (niet ontvankelijk verklaard). Vonis itu dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Sulteng pada 17 Desember 2014.
Langkah terakhir Bupati Amiruddin Rauf ditempuh dengan mengajukan permohonan kasasi. Tapi apa kata MA?
“Mengadili sendiri. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima,” putus majelis sebagaimana dilansir website MA, Kamis (9/2/2017).
Duduk sebagai ketua majelis yaitu Abdurrahman dengan anggota Sudrajad Dimyati dan Syamsul Ma’arif. Dalam putusan itu, majelis menyatakan setiap delik pers haruslah diselesaikan terlebih dahulu lewat mekanisme Dewan Pers, sebelum kasus itu digugat ke pengadilan.
“Pertimbangan PN Palu sudah benar yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf d UU Nomor 40 Tahun 199 tentang Pers, gugatan mengenai delik pers, sebelum diajukan ke pengadilan, sepatutnya diselesaikan dahulu di forum Dewan Pers. Hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan a quo, karena itu sudah benar gugatan a quo adalah prematur,” putus majelis dengan suara bulat pada 11 Mei 2016. (DON)