JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Jaksa penuntut umum pada KPK menyebut ada banyak pihak yang menerima aliran dana dari dugaan korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Terkait hal itu, KPK menyebut uang tersebut lebih baik dikembalikan.
“Uang negara dikembalikan itu baik,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepada khatulistiwaonline, Kamis (9/3/2017) malam.
Hal serupa diungkapkan oleh Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Dia menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara menjadi salah satu fokus KPK dalam kasus ini.
“Dalam kasus ini salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penelusuran aliran dana,” ucap Febri saat dikonfirmasi secara terpisah, Kamis (9/3).
“Terutama untuk kepentingan memaksimalkan asset recovery. Apalagi kerugian keuangan negara yang cukup besar,” imbuhnya.
Febri juga mengatakan KPK tidak menghiraukan bantahan dari para pihak yang namanya disebut dalam dakwaan. Menurutnya, KPK bertugas untuk membuktikan hal yang sebenarnya terjadi.
“Dalam banyak perkara memang sejumlah pihak membantah. Dan menjadi tugas KPK untuk membuktikan yang sebenarnya. Kami tentu tidak bergantung pada bantahan. Namun, sebagai pengingat, akan lebih baik jika koperatif dengan penegak hukum,” jelas Febri.
Sebagai informasi, 2 terdakwa kasus e-KTP, yaitu Irman dan Sugiharto menerima uang yang disebut hasil korupsi sebesar Rp 60 miliar. Irman mengantongi Rp 2.371.250.000 dan USD 877.700 serta SGD 6 ribu atau setara Rp 14 miliar, sedangkan Sugiharto mendapatkan USD 3.473.830, setara Rp 46 miliar.
Selain kedua terdakwa ada pula pihak-pihak lain yang disebut menerima duit dari dugaan korupsi e-KTP ini. Berikut ini para pihak yang disebut jaksa KPK dalam surat dakwaan:
1. Gamawan Fauzi USD 4,5 juta dan Rp 50 juta
2. Diah Anggraini USD 2,7 juta dan Rp 22,5 juta
3. Drajat Wisnu Setyaan USD 615 ribu dan Rp 25 juta
4. 6 orang anggota panitia lelang masing-masing USD 50 ribu
5. Husni Fahmi USD 150 ribu dan Rp 30 juta
6. Anas Urbaningrum USD 5,5 juta
7. Melcias Marchus Mekeng USD 1,4 juta
8. Olly Dondokambey USD 1,2 juta
9. Tamsil Lindrung USD 700 ribu
10. Mirwan Amir USD 1,2 juta
11. Arief Wibowo USD 108 ribu
12. Chaeruman Harahap USD 584 ribu dan Rp 26 miliar
13. Ganjar Pranowo USD 520 ribu
14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Banggar DPR USD 1,047 juta
15. Mustoko Weni USD 408 ribu
16. Ignatius Mulyono USD 258 ribu
17. Taufik Effendi USD 103 ribu
18. Teguh Djuwarno USD 167 ribu
19. Miryam S Haryani USD 23 ribu
20. Rindoko, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR masing-masing USD 37 ribu
21. Markus Nari Rp 4 miliar dan USD 13 ribu
22. Yasonna Laoly USD 84 ribu
23. Khatibul Umam Wiranu USD 400 ribu
24. M Jafar Hapsah USD 100 ribu
25. Ade Komarudin USD 100 ribu
26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing Rp 1 miliar
27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri Rp 2 miliar
28. Marzuki Ali Rp 20 miliar
29. Johanes Marliem USD 14,880 juta dan Rp 25.242.546.892
30. 37 anggota Komisi II lain seluruhnya berjumlah USD 556 ribu, masing-masing mendapatkan uang USD 13-18 ribu
31. Beberapa anggota tim Fatmawati yaitu Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan masing-masing Rp 60 juta
32. Manajemen bersama konsorsium PNRI Rp 137.989.835.260
33. Perum PNRI Rp 107.710.849.102
34. PT Sandipala Artha Putra Rp 145.851.156.022
35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra Rp 148.863.947.122
36. PT LEN Industri Rp 20.925.163.862
37. PT Sucofindo Rp 8.231.289.362
38. PT Quadra Solution Rp 127.320.213.798,36
KPK pernah menyebut ada pengembalian uang senilai Rp 250 miliar dari 5 korporasi, 1 konsorsium, dan 14 individu. Namun, KPK belum menyebut siapa saja pihak-pihak yang mengembalikan uang tersebut. (ADI)
Jakarta –
Barcelona melakukan comeback dramatis untuk lolos ke perempatfinal Liga Champions. Ada beberapa comeback dramatis lain di kompetisi antarklub Eropa.
Blaugrana menang 6-1 ketika menjamu Paris Saint-Germain di partai leg kedua 16 besar, Kamis (9/3/2017) dinihari WIB, untuk memastikan tiket delapan besar dengan keunggulan agregat 6-5 — setelah kalah 0-4 di leg pertama.
Barca mengukir sejarah baru sebagai tim pertama di ajang Piala/Liga Champions yang mampu membalikkan keadaan setelah pada leg pertama ketinggalan agregat dengan selisih empat gol.
Sebelumnya di ajang Piala/Liga Champions, comeback dramatis dilakukan oleh Deportivo La Coruna ketika menghadapi AC Milan pada 2004. Bedanya, Deportivo mengejar defisit agregat dengan selisih tiga gol.
Ketika itu Depor kalah 1-4 di leg pertama perempatfinal, lalu di leg kedua mencatatkan kemenangan 4-0 — dengan gol terakhir dicetak saat laga tersisa 14 menit. Hasil itu membuat Depor melaju dengan keunggulan agregat 5-4.
Sementara di ajang-ajang antarklub Eropa lainnya comeback mengejar defisit empat gol pada leg pertama, seperti yang dilakukan Barca dinihari tadi, pernah dilakukan oleh tiga klub. Berikut seperti dirangkum BBC:
– Borussia Monchengladbach vs Real Madrid (Piala UEFA 1985-86)
Real Madrid kalah 1-5 di markas Gladbach pada leg pertama. Tapi Madrid kemudian menang 4-0 di Santiago Bernabeu untuk lolos ke delapan besar berkat keuntungan mencetak gol tandang dalam agregat 5-5.
– Leixoes vs La Chaux-de-Fonds (Piala Winners 1961-62)
Leixoes tunduk 2-6 dari La Chaux-de-Fonds pada leg pertama. Namun, di leg kedua Leixoes berhasil menang 5-0 dan melaju ke babak selanjutnya berkat keunggulan agregat 7-6.
– Partizan vs QPR (Piala UEFA 1984-85)
Partizan kalah 2-6 dari Queens Park Rangers pada leg pertama di London. Pada akhirnya Partizan berhasil melaju ke babak berikutnya setelah menang 4-0 di leg kedua — Partizan punya keuntungan gol tandang dalam agregat 6-6.
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Jaksa KPK mengungkap 3 anggota DPR dan seorang pengusaha telah membikin rancangan pembagian uang proyek e-KTP. Ketiga anggota DPR itu adalah Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin, sedangkan pengusaha itu adalah Andi Agustinus alias Andi Narogong.
“Guna merealisasikan pemberian fee tersebut, Andi Agustinus alias Andi Narogong membuat kesepakatan dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin tentang rencana penggunaan anggaran KTP Elektronik yang kurang lebih senilai Rp 5,9 triliun setelah dipotong pajak sebesar 11,5 persen,” kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaannya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Selatan, Kamis (9/3/2017).
Selain itu, mereka juga bersepakat agar proyek itu digarap oleh BUMN dengan tujuan mudah diatur.
Berikut kesepakatan antara Andi Narogong, Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin, seperti tertuang dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK:
a. Sebesar 51 persen atau sejumlah Rp 2.662.000.000.000 dipergunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek
b. Sedangkan sisanya sebesar 49 persen atau sejumlah 2.558.000.000.000 akan dibagi-bagikan kepada:
– Beberapa pejabat Kemdagri termasuk para terdakwa sebesar 7 persen atau sejumlah Rp 365.400.000.000
– Anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen atau sejumlah Rp 261.000.000.000
– Setya Novanto dan Andi Narogong sebesar 11 persen atau sejumlah Rp 574.200.000.000
– Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin sebesar 11 persen atau sejumlah Rp 574.200.000.000
– Keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan sebesar 15 persen atau sejumlah Rp 783.000.000.000
(ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Jaksa KPK menyebut ada peran Setya Novanto di balik mega korupsi e-KTP. Selain itu, jaksa KPK juga menyebut uang hasil korupsi jadi bancakan banyak pihak.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017), 2 terdakwa yaitu Irman dan Sugiharto disebut memperkaya orang lain atau korporasi. Ada banyak pihak yang disebut mulai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR, hingga pihak swasta.
“Yaitu memperkaya para terdakwa dan memperkaya orang lain yakni Gamawan Fauzi, Diah Anggraini, Dradjat Wisnu Setyawan beserta 6 orang anggota panitia pengadaan, Husni Fahmi beserta 5 orang anggota tim teknis, Johannes Marliem, Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Olly Dondokambey, Melchias Marchus Mekeng, Mirwan Amir, Tamsil Lindrung, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno, Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Arief Wibowo, Mustoko Weni, Rindoko, Jazuli Juwaeni, Agun Gunandjar Sudarsa, Ignatius Mulyono, Miryam S Haryani, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, Markus Nari, Yasonna Laoly, dan 37 anggota Komisi II DPR,” ujar jaksa KPK.
Kemudian, jaksa KPK juga menyampaikan uang haram e-KTP juga mengalir ke korporasi. Perusahaan-perusahaan yang menerima aliran dana itu merupakan perusahaan yang menangani pengadaan e-KTP tersebut.
“Serta memperkaya korporasi yakni Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI), PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sandipala Artha Putra, PT Sucofindo, manajemen bersama Konsorsium PNRI,” imbuh jaksa KPK.
Dalam kasus itu, jaksa KPK menyebut 2 terdakwa yaitu Irman dan Sugiharto melakukan korupsi bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang dan jasa pada Kemendagri, Isnu Edhi Wijaya selaku ketua konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia atau PNRI, Diah Anggraini selaku Sekretaris Jenderal Kemendagri, Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, dan Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil tahun 2011. Namun sejauh ini, nama-nama selain 2 terdakwa itu belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.(MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pagi ini, jaksa KPK akan membacakan surat dakwaan untuk dua terdakwa kasus e-KTP. Ketua KPK Agus Rahardjo sampai berharap pembacaan dakwaan tidak akan menyebabkan guncangan politik. Seberapa besarkah kasus ini?
Agus sudah mewanti-wanti dari beberapa hari lalu bahwa perkara itu menyeret nama-nama besar. Siapa nama-nama besar itu? Agus enggan merincinya.
“Iya (beberapa di antaranya nama tokoh besar). Nanti Anda tunggu. Kalau Anda mendengarkan tuntutan yang dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya akan disebutkan di sana,” kata Agus saat ditemui wartawan setelah bertandang ke Kantor Staf Presiden, 3 Maret lalu.
Bahkan Agus sempat menyampaikan kekhawatirannya. Dia menyebut surat dakwaan itu bisa saja membuat suatu guncangan politik di negeri ini.
“Anda dengarkan kemudian Anda akan melihat ya mudah-mudahan tidak ada guncangan politik yang besar, karena namanya yang disebutkan banyak sekali,” ucap Agus.
Terkait dengan kasus ini, KPK selalu menyebut ada 3 klaster atau kelompok di pusaran uang haram proyek e-KTP. Ketiga sektor itu adalah politikus, birokrat, dan swasta.
Proyek itu memang menyentuh 3 sektor itu sedari awal. Dari awal, proyek itu berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses lelang dilakukan dan melibatkan perusahaan-perusahaan yang akan menggarap proyek. Anggarannya dibahas di Komisi II DPR selaku mitra kerja Kemendagri. Pusaran itu tentunya menjadi perhatian KPK untuk merunut peristiwa-peristiwa terkait dengan korupsi megaproyek yang menelan hampir Rp 6 triliun uang negara itu.
“Ada tiga klaster besar dalam kasus e KTP ini, dan ketiganya itu mulai dari sektor politik, birokrasi, dan swasta,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, 3 Maret 2017.
Meski proyek itu menyentuh 3 klaster tersebut, KPK baru menetapkan 2 tersangka dari sisi birokrat saja, yaitu Irman dan Sugiharto. Keduanya merupakan mantan pejabat di Kemendagri yang mengurusi proyek itu.
Sugiharto paling lama menyandang status sebagai tersangka, sekitar 2 tahun lebih. Sedangkan Irman dijerat sebagai tersangka pada tahun lalu. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah akan menutup empat perlintasan kereta api sebidang di wilayah DKI Jakarta mulai Mei 2017. Untuk itu, ada rute alternatif yang bisa dilalui oleh pengguna jalan raya.
Empat perlintasan sebidang yang ditutup yakni perlintasan Jalan Pejompongan I, perlintasan Pasar Minggu, perlintasan TB Simatupang, dan perlintasan Pondok Kopi atau Penggilingan.
Lalu, bagaimana jalan alternatif bagi Anda yang biasa melewati perlintasan tersebut?
Yang pertama, penutupan perlintasan di Jl Pejomongan, pengguna jalan yang datang dari arah Jl Tentara Pelajar atau Palmerah yang akan berputar balik dan mengarah ke Jl Tentara Pelajar/Permata Hijau bisa berputar di arah Jl Penjernihan, sebelum SPBU.
Kedua, untuk penutupan di perlintasan Pasar Minggu, pengguna jalan yang berasal dari arah Jl Kalibata dan akan menuju Pasar Rebo bisa turun melalui underpass menuju ke Jl Tanjung Barat Raya.
Kemudian yag ketiga, pengguna jalan raya yang datang dari arah Depok menuju Pasar Rebo bisa berputar di depan supermarket Robinson Pasar Minggu, lalu turun melaui underpass. Atau bisa juga berputar di depan Kementerian Pertanian kemudian naik flyover menuju Pasar Rebo.
Dan yang keempat, penutupan di perlintasan Pondok Kopi atau Penggilingan, pengguna jalan raya yang datang dari arah Jl I Gusti Ngurah Rai atau Cakung menuju Jl Raya Penggilingan dan Jl Sumarno bisa memutar arah di depan Stasiun Buaran lalu naik ke flyover.
Untuk pengguna jalan dari arah Jl Raya Penggilingan dan Jl Sumarno menuju Tol Lingkar Luar atau menuju ke arah timur silakan naik ke flyover dan memutar arah di depan Stasiun Buaran dan melalui Jl I Gusti Ngurah Rai. Kemudian pengguna jalan yang datang dari arah Jatinegara menuju Jl Rya Penggilingan dan Jl Sumarno silakan melalui flyover.
Sebelum akan ditutup permanen, pemerintah akan melakukan uji coba penutupan yang dilakukan mulai bulan April 2017 mendatang. “Sebelum dilaksanakan penutupan perlintasan sebidang tersebut, pemerintah akan mengadakan uji coba penutupan terlebih dahulu. Uji coba ini akan berlangsung selama satu bulan April 2017,” ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian, Prasetyo Boeditjahjo, dalam keterangan tertulis yang diterima khatulistiwaonline, Rabu (8/3/2017).
Menurut Prasetyo, penutupan ini guna meningkatkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran perjalanan Kereta Api serta masyarakat pengguna jalan raya. (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Santa alias Aliang (43) divonis mati oleh Pengadilan Jakarta Barat (PN Jakbar) karena terlibat dalam sindikat peredaran sabu 20 kg. Padahal menurut kuasa hukumnya Santa hanya seorang translator atau penerjemah bagi 4 WN China yang mengedarkan narkoba.
“Santa ini tidak terlibat, karena perannya sendiri hanya sebagai sopir dan penerjemah. Tapi malah divonis mati, sementara yang lainnya divonis seumur hidup. Ini tidak fair,” ujar Koordinator Advokasi LBH Masyarakat, Muhammad Afif, saat dihubungi khatulistiwaonline, Rabu (8/3/2017).
Dalam kasus ini, peran pria itu adalah translator bagi 4 WN China yang ingin menyewa ruko di daerah Dadap, Tangerang pada 2016. Empat WN China itu adalah:
1. Chen Shaoyan alias Xiao Yan Zi.
2. Tan Welming alias Aming.
3. Qiu Junjie alias Junji.
4. Shi Jiayi alias Jia Bo.
Namun karena keterbatasan bahasa 4 orang itu, Santa yang akhirnya mengurus surat perjanjian sewa menyewa itu.
“Karena keterbatasan bahasa, jadi Santa yang diminta untuk membantu mengurus surat perjanjiannya. Kebetulan, Santa fasih berbahasa mandarin,” sebut Afif.
Aparat yang mengendus pergerakan komplotan itu lalu menggerebek pada Juni 2016. Kelimanya lalu diproses secara hukum dan dihadirkan ke meja hijau. Jaksa menuntut kelimanya dengan tuntutan mati.
PN Jakbar kemudian menyatakan kelimanya melanggar Pasal 114 ayat 2 UU Narkotika dengan hukuman pidana mati bagi Santa dan penjara seumur hidup untuk keempat WN China. Atas putusan itu, Afif mengajukan banding bagi kliennya. Karena tidak terlibat dalam kasus peredaran narkoba itu.
“Tidak terkait sama sekali. Dia hanya bantu saja karena keterbatasan bahasa dan lainnya,” tutup Afif. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Oknum yang membuang sampah kulit kabel di gorong-gorong Jakarta masih misteri. Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono akan berkoordinasi dengan pihak PLN untuk mengungkap niat jahat di balik aksi yang dapat menimbulkan bencana banjir itu.
“Hari ini saya manggil PLN sebenarnya. Bahkan, tim kecil saya bentuk. Ini kan kemarin di berita saya lihat ada 7 truk kecil kabelnya. Hari ini saya akan secara khusus rapatkan kira-kira untuk tim kecil akan selidiki lebih lanjut untuk perspektif kami dulu, lalu koordinasi dengan PLN,” papar Sumarsono di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017).
Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta segera menyelesaikan persoalan sampah kulit kabel ini. Pria yang akrab disapa Soni ini akan mendorong pihak kepolisian untuk menyelidikinya.
“Kalau ada unsur pidana, saya kira kami harus dorong untuk proses penyelidikan lewat jajaran kepolisian. Tapi kalau itu memang kenakalan harusnya cuma 2-3 karet ya, ini ternyata jumlahnya banyak. Kalau memang situasinya terindikasi kuat kemungkinan karena faktor PLN ya tidak menutup kemungkinan kami akan minta secara resmi kepada kepolisian untuk menyelidiki ada unsur pidana di dalamnya,” ungkap Sumarsono yang mengenakan baju dinas warna putih ini.
Sumarsono telah memerintah jajaran terkait untuk mengecek kembali kondisi di gorong-gorong Jakarta. “Kemungkinan besar kerjaan ini ya mungkin ya jaringan, apa mungkin bisa juga bukan PLN langsung, mungkin subkontraktor. Saya harapkan hari ini saya bisa koordinasi dengan PLN terkait hal itu, ini permasalahan serius,” jelasnya.
Dia menduga ada niat jahat dari oknum tersebut untuk membuat Jakarta menjadi banjir. “Tapi apapun juga mentalitas memasukkan barang-barang, sampah di gorong-gorong saya kritik. Mereka tidak peduli dengan persoalan Jakarta. Siapa pun juga orang yang melakukan itu, orang yang nggak peduli dengan Jakarta dan itu ada niat jahat di belakangnya. Karena kalau memang kami sedang berusaha keras menangani banjir kok orang malah menyumpat gorong-gorong supaya banjir,” kata Sumarsono.
Namun demikian, Sumarsono mengatakan tindakan tersebut belum masuk dalam kategori aksi sabotase. “Belum dong (sabotase). Sabotase itu ada unsurnya, paling ndak lebih dari satu kejadian. Ini kan baru satu. Yang kedua terdeteksi kalau ada niat melakukan itu. Ini kan belum jelas siapa yang melakukan. Ini kan baru laporan wartawan. Laporan wartawan itu bukti awal,” ujar dia.
Sampah kulit kabel ditemukan menyumbat gorong-gorong di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Sabtu 4 Maret 2017. Setahun yang lalu, sampah kulit kabel yang jumlahnya berton-ton pernah ditemukan menyumbat saluran air dan ini mengakibatkan kawasan ring 1 Istana Negara sempat terendam banjir saat itu. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pasangan Ahok-Djarot kalah dari pesaingnya, Anies-Sandi, dalam hasil 2 lembaga survei, yakni Median dan LSI Denny JA. Politisi Golkar Nusron Wahid menanggapi santai hasil survei tersebut. Sebab, menurutnya, warga DKI-lah yang akan menentukan pemenang pilgub pada pencoblosan 19 April mendatang.
“Ra opo-opo. Kalah di survei ya nggak apa-apa. Repot amat. Yang memenangkan pilgub itu rakyat, bukan lembaga survei,” ujar Nusron kepada khatulistiwaonline, Selasa (7/3/2017) malam.
Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia 1 Golkar itu mengatakan, saat putaran pertama, sejumlah lembaga survei merilis hasil bahwa suara untuk Ahok berkurang karena status tersangka. Namun hal itu dapat dipatahkan seusai pencoblosan pada putaran pertama.
“Waktu putaran pertama juga ada yang mengatakan survei Ahok setelah jadi tersangka tinggal 10 persen. Buktinya, hasilnya 42,99 persen,” lanjut Nusron.
Hal penting yang harus diperhatikan relawan dan pendukung, menurut Nusron, adalah fokus pada strategi pemenangan Ahok-Djarot. Sebab, banyak suara dari pendukung Agus-Sylvi yang diperkirakan akan mengalir untuk Ahok dan Djarot.
“Yang penting semua tim partai, relawan, dan pendukung Ahok kerja keras. Dukungan makin mengalir. Yang dulunya dukung Agus-Sylvi, dukung Ahok juga banyak. Yang dulunya dukung Anies-Sandi sekarang ke Ahok juga banyak. Kita yakin putaran kedua, tetap akan menempatkan Ahok-Djarot jadi pemenang,” ucapnya.
Sebelumnya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Median, elektabilitas Ahok-Djarot sebesar 39,7 persen. Sedangkan Anies-Sandi unggul dengan perolehan 46,3 persen.
Anies-Sandi juga unggul dalam hasil survei yang dilakukan oleh LSI Denny JA. Elektabilitas mereka 49,7 persen dan Ahok-Djarot 40,5 persen. (MAD)