JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sidang perkara dugaan korupsi proyek e-KTP memasuki agenda pemeriksaan saksi. Para saksi yang akan dimintai keterangan dalam persidangan berasal dari berbagai unsur yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan DPR.
Ketua majelis hakim John Halasan Butar Butar membuka sidang dan menanyakan kepada jaksa KPK tentang berapa saksi yang dihadirkan. Jaksa KPK menyebut sebenarnya ada 8 saksi yang dipanggil tetapi seorang saksi tidak bisa hadir.
“Rencananya kami memanggil 8 saksi, namun yang sudah hadir baru 6, Yang Mulia. Satu orang menuju ke sini, yang berhalangan ada 1 orang, Yang Mulia yaitu Agus Martowardojo dan akan direncanakan dipanggil ulang di persidangan lainnya,” ujar jaksa KPK dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2017).
Para saksi yang telah hadir dan akan diperiksa yaitu Gamawan Fauzi (mantan Menteri Dalam Negeri), Diah Anggraeni (mantan Sekjen Kementerian Dalam Negeri), Elvius Dailami (Direktur Fasilitas Dana Perimbangan Ditjen Keuangan Kemdagri), Winata Cahyadi (Direktur Utama PT Karsa Wira Utama), Chairuman Harahap (mantan Ketua Komisi II DPR), dan Yuswandi A Temenggung (Kabiro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri 2004-2010/Sekjen Kementerian Dalam Negeri).
Sedangkan seorang saksi yang masih dalam perjalanan ke sidang yaitu Rasyid Saleh. Dia merupakan Dirjen Administrasi Kependudukan 2005-2009.
Dalam perkara ini, jaksa mendakwa dua eks pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Irman dan Sugiharto, melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sejumlah orang. Kerugian keuangan negara dalam kasus ini sebesar Rp 2,3 triliun.
“Dari rangkaian perbuatan para terdakwa secara bersama-sama tersebut di atas memperkaya para terdakwa, yakni memperkaya terdakwa I (Irman) sejumlah Rp 2.371.250.000, USD 877.700, dan SGD 6.000 serta memperkaya terdakwa II (Sugiharto) sejumlah USD 3.473.830,” sebut jaksa saat membacakan surat dakwaan pada sidang sebelumnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Partai NasDem telah menyatakan dukungan untuk mengusung Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur Jawa Barat 2018. Deklarasi akan dilakukan pada Minggu (19/3) besok. NasDem menilai sosok Wali Kota Bandung itu pas untuk memimpin Jawa Barat.
Penilaian itu dikatakan Sekjen NasDem, Viktor Laiskodat selama Ridwan Kamil memimpin sebagai Wali Kota Bandung. Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Kang Emil itu juga bersih dari tindak pidana korupsi.
“Yang bersangkutan berhasil jadi Wali Kota Bandung. Tidak terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Itu jadi alasan pragmatis dan alasan strategis NasDem memilih calon kepala daerah yang memiliki integritas dan elektabilitas yang baik,” kata Viktor saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Rabu (15/3/2017).
NasDem juga melihat hasil dari sejumlah lembaga survei yang menempatkan Ridwan Kamil di posisi teratas untuk Cagub Jabar 2018. Hasil itu turut menjadi pertimbangan NasDem untuk mengusung Ridwan Kamil.
“Dari hasil survei beliau memiliki rating paling tinggi . Itu yang jadi alasan kami,” ujar Viktor.
Niatan untuk maju sebagai Gubernur Jabar telah disampaikan oleh Ridwan Kamil sebelumnya. Ia mengaku tidak bisa menghindari untuk maju menduduki kursi Jabar 1. Asalkan ada dukungan dari berbagai pihak.
“Kalau niat mau maju (Pilgub Jabar), saya kira enggak bisa saya hindari lagi. Kalau ada dukungan, saya mau. Kalau dukungan enggak ada kan teu jadi (tidak jadi). Jadi saya tuh siap jika memang ada yang mendukung, baik dari independen, masyarakat, maupun partai. Kalau tidak ada yang mendukung, niat itu saya tarik,” ujar pria yang karib disapa Emil itu, Sabtu (11/3). (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Partai Demokrat (PD) telah menyatakan sikap nonblok alias tak memihak salah satu calon untuk Pilgub DKI putaran dua. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang merupakan rekan koalisi Demokrat saat mendukung Agus-Sylvi, menghormati sikap tersebut.
“Tentu PPP menghormati sikap PD terkait Pilkada DKI putaran kedua,” ujar Sekjen PPP Arsul Sani kepada khatulistiwaonline melalui pesan singkat, Kamis (16/3/2017).
Wakil Ketua Umum PD Syarief Hasan sempat berujar bahwa suara 17 persen yang didapatkan Agus-Sylvi di putaran pertama akan ditentukan oleh sang calon gubernur sendiri, yakni Agus Harimurti Yudhoyono. Menanggapi itu, PPP berkata setiap partai punya aturan dan sikap mandiri masing-masing namun sekali lagi mereka menghormati keputusan yang diambil PD.
“Masing-masing partai kan punya otonomi dan kemandiriannya masing-masing. Namun untuk PPP sendiri, dalam 1-2 minggu ke depan baru akan disampaikan putusannya kepada publik,” tutur Arsul.
Demokrat melalui Agus Yudhoyono semalam telah menentukan sikap resmi partai terkait Pilgub Jakarta putaran kedua. Demokrat menyerukan kepada kader untuk menentukan pilihan masing-masing sesuai hati nurani. Demokrat juga menekankan semua elemen partai harus menggunakan hak pilihnya.
“Selama ini kita tahu tetap harus memilih tapi dipersilakan ke masing-masing. Kami netral, dalam istilah Pak SBY itu nonblok. Tak memihak ke nomor 2 dan 3,” ucap Roy di Djakarta Theater, Rabu (15/2).
“Saat ini bukanlah kompetisi kita. Kita tentu berharap putaran kedua berjalan dengan baik, lancar, dan beretika. Ini bukan lagi pertempuran kita. Selebihnya, saya kembalikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian,” tutur Agus dalam kesempatan terpisah, Rabu (15/2). (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KH Hasyim Muzadi mengembuskan napas terakhir pagi ini. Tokoh Nahdlatul Ulama itu wafat di usia 72 tahun.
Kabar meninggalnya KH Hasyim Muzadi diungkapkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melalui Twitter.
“Telah wafat KH. Hasyim Muzadi pagi ini. Mari doakan almarhum diampuni kesalahannya, diterima amal bajiknya, berada di sisiNya. Al-faatihah..,” ujar Lukman, Kamis (16/3/2017).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga membenarkan kabar meninggalnya KH Hasyim Muzadi. Dia mengatakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu meninggal sekitar pukul 06.00 WIB tadi.
Menurut rencana, jenazah KH Hasyim Muzadi akan dibawa ke Jakarta untuk dikebumikan.
“Pukul 06.00 WIB tadi wafat dan akan diterbangkan ke Al-Hikam, Depok. Dikebumikan di sana,” ujar Mahfud.
KH Hasyim Muzadi, yang lahir pada 8 Agustus 1944, wafat setelah menjalani perawatan intensif di RS Lavalette, Malang, Jawa Timur. khatulistiwaonline berusaha menghubungi keluarga KH Hasyim Muzadi, tetapi hingga kini belum bisa dihubungi. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan relawan pasangan cagub-cawagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, siang ini. Megawati akan ditemani langsung oleh Ahok-Djarot saat menyapa para relawan.
Menurut Jubir timses Ahok-Djarot, Eva Kusuma Sundari, pertemuan Megawati dan Ahok-Djarot bersama para relawan adalah untuk menguatkan koordinasi untuk pemenangan pasangan tersebut. Eva mengatakan, selama ini parpol pengusung dan relawan terkesan berjalan sendiri-sendiri.
“(Nanti Megawati) Ketemu relawan untuk menguatkan saja. Selama ini kan partai (pengusung) dan relawan kelihatannya jalan sendiri-sendiri. Ini lebih untuk menguatkan bukan evaluasi,” kata Eva saat dihubungi, Rabu (15/3/2017).
Terkait apa yang akan disampaikan oleh Megawati di Rumah Lembang, Eva mengatakan bahwa Ketum PDIP tersebut akan memberikan motivasi untuk memenangkan Ahok-Djarot. Tidak hanya itu, sambil berseloroh Eva menyebut akan ada hukuman dari Megawati bila parpol pengusung dan relawan gagal memenangkan Ahok-Djarot sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI periode 2017-2022.
“Bu Mega kan sudah mengajak (untuk memenangkan Ahok-Djarot). Kalau Ahok-Djarot kalah, akan dihukum. Jadi suka nggak suka mesti menangkan Ahok-Djarot,” ujarnya.
Hari ini adalah kali pertama Megawati menginjakkan kaki di Rumah Lembang selama Pilgub DKI 2017. Sementara untuk Ahok-Djarot, ini adalah kali pertama mereka menyapa para relawan di Rumah Lembang selama masa kampanye untuk putaran kedua Pilgub DKI. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono alias Soni mengatakan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada DKI putaran kedua. Untuk mewujudkannya, Soni mengaku memiliki misi yang harus dicapai.
Misi yang disampaikan Soni itu disebutnya hampir sama dengan 9 pesan yang disampaikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelum dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Soni memang 2 kali mengemban tugas sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta selama Ahok selaku petahana mengambil cuti.
“3 misi utama saya untuk putaran kedua, sekalian pada putaran kedua ini beda dengan putaran pertama,” kata Soni saat sambutannya di Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2017).
Menurutnya, pada pelaksanaan tugas putaran kedua ini sudah tidak membahas APBD. Namun ia mengatakan ada 3 misi yang akan dilakukan.
“Satu memastikan bahwa fungsi urusan pemerintahan DKI Jakarta dilakukan sebaik-baiknya, kedua melakukan berlangsungnya ketenteraman dan ketertiban termasuk PKL dan provokatif berbau SARA. Yang ketiga memastikan sukses putaran kedua yang termasuk aman nyaman pilkada yang menggembirakan,” kata Soni.
Soni juga menyebut acara musrenbang itu merupakan perwujudan dari sistem yang harus bersinergi. Pada musyawarah ini terdapat beberapa usulan dalam pembangunan di kota Jakarta Pusat.
“Yang kita bicarakan hari ini tidak boleh bicara jangka pendek, terkait hal itu dalam forum yang mulia ini, saya berpesan, kita kembali pada tema sentral untuk musrenbang pada tahun 2017 untuk 2018 memantapkan SDM dan infrastruktur kota, itu kata kunci,” kata Soni.
Dalam acara ini, sejumlah pihak juga turut hadir di antaranya Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Asisten Pemprov DKI Jakarta Bambang Sugiyono, Jajaran Anggota DPRD, Ketua Tim Penggerak PKK, dan jajaran pemerintah Kota Jakarta Pusat lainnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tengah berlangsung. Namun KPK berharap hal itu tidak mengganggu pelayanan publik terkait e-KTP.
“Kemarin kami terima pihak dukcapil. Meski (kasus) e-KTP berjalan, kami harap pelayanan publik untuk e-KTP tidak terganggu,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (13/3/2017).
“Tidak hanya pencetakan, tapi bagaimana data tunggal sistem berjalan, konsep awal e-KTP terwujud,” imbuh Febri.
Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Prof Zudan Arif Fakhrulloh menegaskan kasus korupsi tidak mempengaruhi program e-KTP yang sudah berjalan lima tahun terakhir.
“Tetap jalan terus,” kata Zudan, Jumat (10/3).
Masyarakat diminta tidak khawatir terhadap program e-KTP yang telah berjalan. Sebab, tidak ada kaitan kasus pengadaan korupsi dengan kelanjutan program itu.
“Semua dilayani dinas dukcapil masing-masing,” ujar Zudan.
Proyek yang disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu baru menjerat dua orang dari sisi birokrat, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keduanya ialah eks Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman.
Dalam waktu dekat, KPK pun memastikan akan melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka baru. Penetapan itu berkaitan dengan dakwaan yang menyebut Irman dan Sugiharto melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Simpang Kebon Nanas, Jakarta Timur diuji coba untuk dilakukan penutupan mulai pagi ini. Uji coba penutupan persimpangan ini karena ada proyek pengerjaan Tol Becakayu di sekitarnya.
“Simpang Jl Kebon Nanas-Jl Otista III-Jl DI Panjaitan, Jaktim pagi ini diuji coba untuk dilakukan penutupan,” ujar Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto kepada khatulistiwaonline, Selasa (14/3/2017).
Budiyanto mengungkap, dampak dari pengerjaan konstruksi jalan Tol Becakayu yang melintasi Jl Kalimalang-Jl DI Panjaitan menimbulkan kepadatan lalu lintas. Simpul kemacetan terdapat di persimpangan antara Jl Kebon Nanas-Jl Otista III dan Jl DI Panjaitan.
“Ditambah karakteristik volume arus lalu lintas hari kerja relatif cukup tinggi,” kata Budiyanto.
Untuk mengatur arus lalu lintas di persimpangan tersebut, polisi bersama Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya melakukan rekayasa dengan penutupan di persimpangan tersebut. Uji coba penutupan persimpangan dilakukan mulai Selasa 14 Maret sampai tanggal 21 Matet 2017, penutupan dilakukan mulai pukul 06.00 WIB.
Atas hal itu, Budiyanto meminta masyarakat agar dapat memakluminya. Pihak kepolisian juga mengimbau untuk menggunakan jalur alternatif terkait adanya penutupan tersebut.
Berikut rekayasa pengalihan arus lalu lintas di simpang Kebon Nanas-Otista III-DI Panjaitan:
1. Kendaraan dari arah utara (Jatinegara) yang akan belok kanan menuju Jl Otista III diarahkan lurus, kemudian berputar di U-Turn setelah Halte TransJakarta Penas Kalimalang dan seterusnya.
2. Pengguna jalan dari arah selatan (Cawang) yang akan belok ke kanan menuju Jl Kebon Manas diarahkan lurus berputar di U-Turn depan Kecamatan Jatinegara dan seterusnya.
3. Pengguna jalan dari arah timur (Jl Kebon Nanas) yang ajan belok kanan menuju ke Jatinegara maupun ke Jl Otista III diarahkan belok kiri di Jl DI Oanjaitan, kemudian berputar di U-Turn setelah Halte TransJ Penas Kalimalang dan seterusnya.
4. Pengguna jalan dari arah barat (Jl Otista III) yang akan belok kanan menuju Jatinegara menuju ke Jl Otista III diarahkan belok kiri ke Jl DI Panjaitan, kemudian berputar di U-Turn depan Kecamatan Jatinegara dan seterusnya. (MAD)