JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kabar berhembus bila surat peringatan kedua (SP 2) terhadap Novel Baswedan ditangguhkan. Posisi Novel sebagai salah satu penyidik senior KPK menjadi pertimbangan.
“Sejauh ini, informasi yang kami terima, sejumlah aspek sedang dipertimbangkan,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasi, Rabu (29/3/2017).
Febri menyebut posisi Novel penting untuk saat ini. Novel merupakan salah satu kepala satuan tugas (kasatgas) penyidik yang menangani kasus yang tengah hangat dibahas yaitu korupsi proyek e-KTP.
“Selain itu, terkait dengan posisi Novel yang juga salah satu Kepala Satuan Tugas Penyidik dalam Penyidikan e-KTP, KPK saat ini tentu juga memberikan dukungan sepenuhnya pada para penyelidik, penyidik dan penuntut umum. Kami membutuhkan konsentrasi sumber daya dan waktu yang tinggi untuk menangani perkara ini serta sejumlah kasus korupsi lainnya,” jelas Febri.
Sebelumnya, Novel mengamini adanya SP 2 itu. Namun Novel menolak berbicara soal alasan diberikannya peringatan.
“Tanya ke pimpinan saja, saya tidak ingin concern ke sana. Saya concern ke pekerjaan saja,” ujar Novel.
Sedangkan, para pimpinan KPK mengaku belum tahu atau tidak menjawab tentang adanya SP 2 itu di tengah bergulirnya kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Novel sendiri merupakan penyidik KPK senior yang menangani berbagai kasus termasuk dugaan korupsi e-KTP. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo hari ini menyambut kedatangan Presiden Prancis Francois Hollande. Penyambutan dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kedatangan Hollande sebelumnya disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri. Menurut informasi yang disampaikan Biro Pers Media dan Informasi Sektetariat Kepresidenan, Francois Hollande dijadwalkan tiba di Istana Merdeka pukul 11.00 WIB, Rabu (29/3/2017).
Kehadiran Hollande akan disambut dengan upacara kenegaraan. Setelah upacara kenegaraan, Jokowi dan Hollande akan menjalani sesi foto bersama dan berbincang santai di beranda belakang Istana Merdeka, atau biasa disebut Veranda Talk.
Jokowi dan Hollande akan melakukan pertemuan billateral bersama delegasi masing-masing negara. Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) dan pernyataan pers bersama. Jokowi akan menjamu Hollande bersama rombongan untuk makan siang bersama di Istana Negara.
“Ini merupakan kunjungan kenegaraan yang cukup historis karena terakhir kali Presiden Prancis ke Indonesia adalah sekitar 30 tahun yang lalu,” kata Jubir Kemlu Arrmanatha Nasir dalam jumpa pers yang berlangsung di Kantor Kemlu, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (23/3).
Arrmanatha menyatakan bahwa Hollande dan Presiden RI Joko Widodo dalam kunjungan ini akan fokus membahas kerja sama di sektor maritim dan ekonomi. Selain itu, Hollande juga akan mengajak sekitar 30 sampai 40 pengusaha serta sejumlah menteri dan anggota parlemen Prancis. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjalani persidangannya yang ke-16. Tim kuasa hukum menghadirkan 7 saksi ahli untuk meringankan Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama.
“Dengan ini kami menyampaikan ahli-ahli yang akan dihadirkan penasihat hukum dalam sidang ke-16. Ahli-ahli yang sudah di BAP: Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo, ahli bahasa dari Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta; Dr. Risa Permana Deli, ahli psikologi Sosial. Ahli yang tidak di-BAP: Prof. Dr. Hamka Haq, ahli agama Islam(Wakil Ketua Mutasyar Persatuan Tarbiyah Islamiyah-Perti); KH Masdar Farid Mas’udi, ahli agama Islam (Rois Syuriah PBNU 2015-2020 dan Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia), Dr. Muhammad Hatta, ahli hukum pidana; Dr. I Gusti Ketut Ariawan, ahli hukum pidana dari Universitas Udayana; Dr. Sahiron Syamsudin ahli agama Islam dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” ujar Pedri Kasman melalui keterangan tertulis yang diterima khatulistiwaonline, Rabu (29/3/2017).
Sidang tersebut akan segera dimulai. Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah memasuki ruang sidang.
Sebelumnya, penasihat hukum juga sempat mengajukan simulasi sidang hingga putusan nantinya. Yang ditawarkan adalah, sidang ke-17 pada Selasa (4/4/2017) dengan agenda pemeriksaan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti.
Kemudian sidang ke-18 pada Selasa (11/4/2017) untuk tuntutan, sidang ke-19 pada Senin (17/4/2017) untuk pleidoi. Setelahnya, sidang ke-20 pada Selasa (25/4/2017) untuk replik dan dilanjutkan sidang ke-21 pada Selasa (2/5/2017) untuk duplik. Kemudian sidang ke-22 pada Selasa (9/5/2017) untuk pembacaan putusan (vonis).
Namun jaksa penuntut umum meminta hal itu tidak menjadi ketetapan hakim terlebih dahulu.
“Mohon ini jangan sebagai ketetapan yang kaku. Karena kalau ada perubahan nanti bisa diinformasikan jadwalnya,” ujar ketua JPU Ali Mukartono setelah mendengar permintaan tim penasihat hukum Ahok.
Ahok didakwa melakukan penodaan agama karena menyebut dan mengaitkan Surat Al-Maidah 51 dengan Pilkada DKI. Penyebutan Surat Al-Maidah 51 ini disampaikan Ahok saat bertemu dengan warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016. Ahok didakwa dengan Pasal 156 a huruf a dan/atau Pasal 156 KUHP. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Keterbatasan infrastruktur gas, khususnya jaringan pipa, membuat kekayaan gas bumi tak bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk dinikmati di dalam negeri. Hal ini membuat hampir separuh dari produksi gas terpaksa diekspor.
Direktur Komersial PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Danny Praditya, berujar perlu adanya aturan seperti halnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) pada listrik, dimana seluruh jaringan listrik dan infrastrukturnya, dengan pengaturan pasokan dan kebutuhan listrik dikelola oleh PLN.
Koordinasi tunggal oleh PLN, membuat pembangunan infrastruktur listrik berjalan sesuai dengan RUPLT, di sisi lain, swasta pun terlibat dengan menjadi produsen listrik swasta (IPP). Sementara untuk gas, meski telah memiliki Rencana Induk Jaringan Gas Bumi Nasional (RIJGBN), pelaksanaan di lapangan kerap tumpang tindih.
“Dikembalikan pada core competency masing-masing, PLN di pembangkit, infrastruktur gas bumi serahkan saja pada PGN. Jadi dengan demikian infrastruktur gas bumi terintegrasi seluruh Indonesia, karena kalau tak ada integrasi, segmen-segmen itu tak akan terkoneksi,” kata Danny kepada khatulistiwaonline di kantor pusat PGN, Jakarta, pekan lalu.
“PGN mengusulkan ke pemerintah sebagaimana PLN dalam RUPTL, kita sebagai BUMN gas diberikan kepercayaan melakukan itu, walaupun tidak menutup peran mitra swasta yang sudah ada, lebih tertata tidak sendiri-sendiri. Dulu sempat ribut pemburu rente dan penjualan bertingkat, ini agar rapihkan saja,” tambahnya.
Dia mencontohkan, seperti halnya jaringan transmisi listrik yang terintegrasi di Jawa-Bali, distribusi gas pun bisa dilakukan sangat optimal jika sudah terkoneksi. Di sisi lain, pengaturan suplai dan permintaan bisa dilakukan dengan akurat.
“(Listrik) diproduksi di Muara Tawar Priok atau jawa Timur bisa dikirim ke Jateng, karena PLN melakukan perencanaan nasional. Walaupun keterlibatan swasta bisa dimungkinkan, kaya IPP kan swasta. PGN juga sama,” ucap Danny.
Dia menyebut, dengan perencanaan nasional pembangunan infrastruktur gas seperti halnya interkoneksi listrik, maka pembangunan pipa gas bisa dilakukan tak memakan banyak biaya. Di sisi lain, pembangunan jalur infrastruktur gas baru, juga bisa lebih mudah diarahkan untuk mengembangkan kantong-kantong ekonomi baru di wilayah yang dilewati pipa gas bumi.
“Misalnya PLN butuh gas di Jawa Timur, ya sudah PLN di sana sebagai anchor, PGN akan tarik pipa dari sini, PLN bisa bangun nanti kita tumbuhnya dari jalur yang dilewati, jadi terkoneksi, jadi harapannya tersambung semua, dan industri bagian Jawa Utara terkoneksi dan PLN sudah terlayani, dari Pantura ke Selatan akan berkembang, kalau sekarang Jateng enggak berkembang, meski upah di sana murah,” terangnya.
Jika tak ada integrasi jaringan pipa gas, maka ongkos pembangunan infrastrukturnya bisa jauh lebih mahal. Cakupan wilayah yang dijangkau gas bumi juga tidak maksimal. Selain itu, meski pengelolaan integrasi jaringan gas dikoordinasi PGN, harga gas tetap diatur pemerintah.
Sejauh ini, total pipa gas yang sudah dibangun di Indonesia baru 9.876 km, terdiri dari 5.150 km pipa transmisi dan 4.726 km pipa distribusi. 7.200 km dari 9.846 km itu adalah milik PGN.
“Kalau hanya lihat point to point ya tidak untung, kalau kita network, di sinilah ada PGN, kita harapkan tak bisa bahwa pengelolaan ini dilakukan point to point, karena tidak sustain, jadi kita melihat dari tata kelola yang sudah ada perlu adanya integrasi. Gas itu enggak bisa disimpan, terus timing antara produksi dan kesiapan market serap itu susah,” ujar Danny.
“PGN untuk mengembangkan daerah yang belum ekonomis harus ditunjang dari bisnis yang sudah mature, nah kemudian kalau mature bisnisnya ini tidak sustain, bagaimana PGN mau bangun di sana. Kalau saya sendiri enggak hidup bagaimana mau subsidi,” katanya lagi. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Forum Umat Islam (FUI) bersama jajaran ‘alumni’ aksi 212 akan menggelar aksi 313 pada Jumat 31 Maret mendatang. Mereka menuntut Presiden Jokowi memberhentikan Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Kita mulai salat Jumat di Istiqlal, kemudian jalan ke Monas dan depan Istana,” kata Sekjen FUI, Muhammad Al-Khaththath, saat dikonfirmasi, Senin (27/3/2017).
Tuntutannya masih sama dengan aksi sebelumnya. Yakni menuntut terdakwa kasus penistaan agama diberhentikan.
“Meminta kepada Presiden Jokowi agar sesuai Undang-undang memberhentikan terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjajaha Purnama,” katanya.
Khaththath menuturkan peserta aksi ini adalah organisasi peserta aksi bela Islam 2 Desember 2016 lalu. “Seluruh alumni 212 diajak, siapa tokohnya nanti diinformasikan kemudian,” katanya.
Ia menuturkan aksi tersebut akan berlangsung damai dan akan berhenti setelah diterima pihak Istana. “Pokoknya kita kalau sudah diterima oleh Istana ada pembicaraan yang baik ya kita pulang,” pungkasnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan permintaan maaf kepada warga yang belum mendapatkan e-KTP karena habisnya blangko. Tjahjo berharap blangko e-KTP sudah bisa dicetak April mendatang.
“Saya menyampaikan permohonan maaf, kepada masyarakat yang mungkin selama 6 bulan ini belum mendapatkan e-KTP-nya,” kata Tjahjo dalam sambutan apel peresmian patung pendiri Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di kampus IPDN Cilandak, Jalan Ampera Raya, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (27/3/2017).
Tjahjo mengatakan identitas kependudukan seperti e-KTP sangat penting bagi masyarakat. Sehingga proyek ini harus segera dilaksanakan kembali.
“Alhamdulillah akhirnya Maret ini sudah teken kontrak, sudah kita bawa ke BPKP, sudah kita diskusikan juga, kita cek apakah benar bahwa nilai rupiah per blangko sesuai dengan harga pasar per hari ini, itu sudah diteken kontrak, saya tanggung jawab, mudah-mudahan April ini sudah bisa cetak bertahap,” ujarnya.
Tjahjo berharap 4,5 juta penduduk yang sudah mempunyai surat keterangan bisa segera mendapatkan e-KTP. Sedangkan 3,5 juta penduduk lainnya yang belum melaporkan kepindahan dapat segera mengurus identitas kependudukannya.
“Karena e-KTP adalah data tunggal kita, di mana data tunggal mengurus pernikahan, kredit, mengurus perpindahan, membuat paspor, dan yang berkaitan dengan perbankan, asuransi, rumah sakit juga, nanti sumbernya dari nomor induk kependudukan ini,” ujarnya.
“Mudah-mudahan April bertahap, sehingga 4,5 juta penduduk yang sudah merekam bisa dapatkan ini segera. Masih ada 3,5 juta penduduk yang datanya belum tersambung dengan baik, karena pindah alamat, pindah kota tapi tidak menunjukkan surat pindah, segera laporkan,” imbuhnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Anggota DPR dari Fraksi Hanura Miryam S Haryani sakit jelang sidang perkara dugaan korupsi e-KTP. Sidang yang sedianya mengkonfrontir Miryam dengan tiga orang penyidik KPK diputuskan ditunda.
“Kami berpendapat persidangan tidak bisa dilanjutkan, ditangguhkan dann dilanjutkan pada hari Kamis (30/3). Supaya persidangan kita tidak terhalang, kita selingi dengan saksi lainnya dulu,” ujar hakim ketua Jhon Halasan Butar Butar dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2017).
Miryam tak hadir karena harus istirahat selama dua hari. Miryam menyertakan surat keterangan dari RS Fatmawati yang ditembuskan ke panitera.
“Hari ini harusnya saksi Miryam akan dikonfrontir dengan 3 penyidik. Dengan tidak hadirnya saksi Miryam S Haryani maka persidangan kali ini kehilangan esensinya,” ujar jaksa pada KPK.
Miryam seharusnya dikonfrontir dengan tiga penyidik yang dituding menebar ancaman lewat kata-kata. Ketiga penyidik KPK itu adalah Novel Baswedan, Ambarita Damanik, dan Irwan.
Ancaman yang disebut Miryam terjadi saat diperiksa KPK membuat dirinya mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) pada Kamis (23/3). Miryam saat itu menyebut dirinya ‘mengarang’ menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penyidik KPK.
Tapi pencabutan BAP dianggap majelis hakim tidak logis hingga akhirnya majelis hakim meminta Miryam datang ke persidangan sebagai saksi pada hari ini. Namun Miryam tak datang, meski KPK sudah menyatakan siap menunjukkan rekaman video pemeriksaan Miryam.
Jaksa KPK menyanggupi untuk kembali menghadirkan Miryam pada persidangan Kamis (30/3) mendatang. Namun, akan dipanggil juga saksi-saksi selain Miryam.
“Seperti biasa kami akan panggil 6-7 orang. Kami akan mengusahakan, melihat kondisi yang bersangkutan. Kami akan mengusahakan hadir di Kamis. Kalau tidak bisa hadir, saksi lain sudah kami hadirkan,” tutur jaksa Irene Putri.
Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Miryam saat menjadi anggota Komisi II disebut pernah meminta uang kepada eks Dirjen Dukcapil Kemdagri, Irman, sebesar USD 100 ribu untuk Chairuman Harahap. Duit yang diminta disebut untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke beberapa daerah.
Disebutkan juga dalam surat dakwaan, Miryam meminta uang Rp 5 miliar kepada Irman yang disebut untuk kepentingan operasional Komisi II. Uang tersebut disebut jaksa dibagi-bagikan secara bertahap dengan perincian salah satunya untuk 4 orang pimpinan Komisi II yakni Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno dan Taufik Effendi masing-masing sejumlah USD 25.000. (DON)
Montevideo –
Timnas Brasil memetik kemenangan saat melawat ke markas Uruguay di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2018. Paulinho mencetak hat-trick, Selecao menang 4-1.
Saat melakoni pertandingan di Estadio Centenario, Jumat (24/3) pagi WIB, Uruguay mendapatkan tendangan penalti di menit kesembilan. Backpass Marcelo dengan dada pada kiper tim Samba, Alisson, menjadi awal penyebabnya.
Operan Marcelo itu terlalu pelan, hingga bisa dikuasai oleh Cavani. Alisson terpaksa menjatuhkan pemain Paris Saint-Germain itu, hingga wasit menunjuk titilk putih. Cavani yang menjadi eksekutor, bisa menceploskan bola ke gawang.
Satu insiden antara Cavani dengan Dani Alves terjadi di menit 16. Tangan Cavani menyasar muka Alves saat akan mengontrol satu umpan panjang. Sedikit keributan pun terjadi.
Brasil berhasil menyamakan kedudukan di menit 19. Neymar memberikan umpan untuk Paulinho, yang bisa diselesaikan dengan satu tendangan jarak jauh keras.
Casimero gagal memanfaatkan umpan emas Dani Alves di menit 32. Sepakannya dari jarak dekat masih bisa diblok barisan belakang Uruguay.
Uruguay mengancam lagi di menit 37. Sundulan Matias Vecino meneruskan umpan dari Carlos Sanchez, masih menyamping. Tak ada gol tambahan tercipta di sisa babak pertama, skor 1-1 bertahan saat turun minum.
Di babak kedua, Brasil bisa membalik keunggulan saat menit 52. Firmino mampu melepaskan sepakan dari dalam kotak penalti, tapi bisa ditepis oleh kiper Uruguay, Martin Silva. Paulinho menyambar bola rebound, lalu menceploskan bola ke dalam gawang.
Cavani melakukan percobaan di menit 62. Sepakannya dari luar kotak penalti masih melesat.
Sembilan menit kemudian, Marcelo melewatkan kesempatan. Umpan mendatar Neymar dari bola mati di sisi kiri pertahanan Uruguay.
Brasil menambah gol lagi di menit 74. Neymar yang mencatatkan namanya di papan skor. Mendapatkan umpan panjang dari Miranda, Neymar bisa memenangi perebutan bola dengan pemain belakang Uruguay, lalu mencongkel bola masuk ke gawang.
Uruguay terus mencoba mengejar ketertinggalan di sisa pertandingan. Tapi, mereka gagal melewati pertahanan Brasil.
Di masa injury time, Brasil malah bisa menambah gol lagi. Paulinho bisa mencetak gol dengan dada, meneruskan umpan dari Dani Alves. Tak lama kemudian, laga selesai.
Dengan kemenangan ini, Brasil kian nyaman di puncak klasemen kualifikasi Piala Dunia zona Conmebol dengan raihan 30 poin. Sementara itu, Uruguay tetap di posisi dua dengan raihan 23 poin.
Susunan Pemain:
Uruguay: M. Silva; Pereira, Coates, Godin, Gaston Silva; Sanchez (Abel Hernandez 77), Arevalo, Vecino; Rodriguez; Rolan, Cavani
Brasil: Alisson; Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Renato Augusto; Coutinho (Willian 86), Firmino (Diego 89), Neymar. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menghadiri peringatan hari ulang tahun Polisi Diraja Malaysia yang ke-210. Kepolisian dua negara itu memiliki kerja sama yang baik dalam menghadapi kejahatan lintas negara.
Peringatan ulang tahun PDRM ke-210 itu digelar di Pusat Latihan Polisi (PULAPOL) Kuala Lumpur Malaysia, Sabtu (25/3/2017) pukul 08.00 WIB. Upacara peringatan itu dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Malaysia YAB YB Dato’Sri Mohd Najib Bib Tun Haji Abdul Razak.
Sementara itu, Tito didampingi istrinya, Tri Suswati Karnavian serta sejumlah jajarannya seperti Kabaharkam Komjen Eko Putut Bayuseno, Kadiv Hubinter Irjen Saiful Maltha, dan Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar. Beberapa kepala polisi negara lain yaitu Kepala Polisi Thailand, Chaktip Chaijinda, dan Kepala Polisi Srilangka Pujith Jayasunda juga hadir.
Tito mengatakan hubungan Polri dengan PDRM selama ini berjalan baik dalam menghadapi kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara itu seperti terorisme, narkoba, dan lainnya.
“PDRM dan Polri mempunyai hubungan yang sangat baik. Hubungan ini menjadikan Indonesia dan PDRM mempunyai keharmonisan dalam melaksanakan tugas menjamin keamanan regional di kedua negara terutama dalam menghadapi kejahatan lintas negara seperti kejahatan Narkotika, tarorisme dan radikalisme, perampokan di batas wilayah perarian dan lainnya,” ujar Tito dalam keterangannya. (DON)