JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Oesman Sapta Odang (OSO) resmi mengucapkan sumpah sebagai Ketua DPD tadi malam. Di sisi lain, muncul gerakan perlawanan dari Farouk Muhammad dan GKR Hemas yang tetap menyatakan sebagai Wakil Ketua DPD periode 2014-2019.
OSO terpilih secara aklamasi lewat pemilihan di rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa (4/4/2017) dini hari. Saat itu, GKR Hemas dan Farouk sudah meninggalkan paripurna yang ricuh sejak awal. Hemas sebenarnya sudah mencabut aturan soal masa jabatan pimpinan DPD selama 2,5 tahun yang menjadi dasar para anggota meminta pemilihan pimpinan baru. Namun, pernyataan Hemas itu kemudian dicabut Farouk yang diminta para anggota.
GKR Hemas menyatakan pemilihan Oesman Sapta sebagai Ketua DPD adalah ilegal. Dia menilai seharusnya DPD memegang penuh kepada Putusan MA no 38P/HUM/2016 dan no 20 P/HUM/2017. Putusan MA itu membatalkan dua tata tertib DPD yang mengubah masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun ke 2,5 tahun. Oleh karena itu, pemilihan Ketua DPD yang baru pada kemarin (3/4) dinilai bertentangan dengan hukum, UU, dan konstitusi.
“Tidak ada satu kewenangan pun di republik ini yang bisa melaksanakan sidang paripurna, untuk kemudian menegasikan Putusan MA dengan melakukan pemilihan Pimpinan DPD yang baru. Semua proses dan hasil pemilihan DPD RI tersebut adalah inkonstitusional dan ilegal,” ujar GKR Hemas dalam jumpa pers, Selasa (4/4/2017) pagi.
Hemas terus mencari cara agar manuver-manuver yang dianggap ilegal ini berhenti, termasuk dengan menyurati Mahkamah Agung. Selain Hemas, ada 5 anggota yang mengirimkan surat ke MA Anang Prihantoro, Djasarmen Purba, Marhany Victor Polypua, Abdul Jabar Toba, dan Anna Latucosina. Tapi apa daya, MA ternyata tetap datang ke DPD untuk memandu sumpah jabatan Oesman Sapta sebagai Ketua DPD.
Tak cuma Hemas, perlawanan juga datang dari pimpinan DPD lainnya yaitu Farouk Muhammad yang sebelumnya mencabut pernyataan Hemas terkait Tatib DPD. Dia menyesali proses pemilihan pimpinan DPD yang bertentangan dengan putusan MA soal pergantian kepemimpinan.
“Saya tetap mengemban amanah jabatan sebagai Wakil Ketua DPD RI yang didasarkan atas Keputusan DPD Nomor 02/DPD RI/I/2014-2015 untuk masa jabatan 2014-2019. Masa jabatan tersebut dikuatkan oleh Putusan MA Nomor 38P/HUM/2016 dan Nomor 20P/HUM/2017,” kata Farouk kepada wartawan, Selasa (4/4/2017).
Hanya saja, manuver sederet anggota yang ngotot ada pemilihan ketua DPD terus dilakukan. Dalam paripurna DPD yang dipimpin oleh AM Fatwa dan Riri Damayanti, Putusan MA Nomor 38P/HUM/2016 dan Nomor 20P/HUM/2017 dibacakan. Kemudian, DPD membuat tata tertib baru yaitu Tatib 3/2017 yang mengatur masa jabatan pimpinan dari April 2014-September 2019.
Berbekal tatib itu, Oesman Sapta kemudian dilantik jadi Ketua DPD. Kini, dengan adanya geliat perlawanan terhadap Oesman Sapta, bagaimana nasib DPD selanjutnya? (DON)
Damaskus –
Dalam pesan audio terbaru, kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) menyerukan agar negara-negara yang menyerang mereka, dijadikan target serangan balik. Tak hanya itu, ISIS juga mengejek Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai ‘idiot buruk rupa’.
Seperti dilansir AFP, Rabu (5/4/2017), rekaman audio berisi suara juru bicara ISIS, Abulhassan al-Muhajer itu, diunggah ke sejumlah situs jihad. Pesan audio itu merupakan pesan pertama Muhajer sejak Desember 2016.
Muhajer menyerukan kepada para pengikut dan pendukung ISIS untuk menyerang balik negara-negara yang menyerang ISIS di Irak dan Suriah. Dia tidak menyebut negara mana saja yang dia maksud.
Namun dalam pesan itu, Muhajer menyebut AS sebagai negara ‘bangkrut’. “Yang dipimpin seorang idiot buruk rupa yang tidak tahu apa itu Suriah, apa itu Irak, dan apa itu Islam,” sebut Muhajer merujuk pada Trump.
“AS harus minta maaf untuk masa lalu dan menarik diri,” imbuh Muhajer, sembari menyatakan AS akan menghadapi konsekuensinya jika tak mau mundur.
Dia kemudian mendorong ‘prajurit kekhalifahan’ untuk menyerang ‘penjahat kafir’.
Saat ini, ISIS terus menghadapi gempuran balik di Mosul, Irak maupun Raqqa, Suriah. Sejak bulan lalu, pasukan Irak dengan dibantu koalisi pimpinan AS terus menggempur ISIS yang masih menguasai Mosul bagian barat. Lebih dari 200 ribu warga sipil dilaporkan kabur dari kota terbesar kedua di Irak itu.
ISIS juga menghadapi perlawanan sengit di Raqqa, Suriah bagian utara dari koalisi negara-negara Arab dan pasukan yang juga didukung koalisi pimpinan AS. Selama dua tahun terakhir, ISIS dilaporkan mengalami kemunduran besar di kedua negara itu.(RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Otak pelaku pembobolan jual-beli tiket online PT Global Networking, SH (19) alias Haikal, merupakan lulusan SMP. Haikal belajar secara otodidak hingga bisa meretas ribuan situs.
Namun dari kacamata digital forensik, apa yang dilakukan Haikal itu dianggap masih tidak terlalu rumit. Ahli digital forensik Ruby Alamsyah malah menyebut aksi Haikal itu tergolong nekat.
“Kalau yang ini kan udah jelas menurut saya sih kalau dari kacamata kami sebagai praktisi security ini sih ekor biasa aja kok. Sepengetahuan yang banyak di internet lalu ada tulisannya juga ada, sudah tersedia. Masalahnya banyak di Indonesia yang bisa melakukan hal ini, tinggal masalahnya yang nekat siapa. Nah kebetulan kelompok inilah yang nekat,” kata Ruby saat dihubungi, Selasa (4/4/2017).
Ruby menyebut internet saat ini berkembang cukup pesat sehingga tidak mengherankan bila Haikal yang lulusan SMP bisa secara otodidak belajar meretas. “Tahun 2000-an ke sini itu menjadi hacker itu nggak perlu jadi orang memiliki intelektualitas tinggi atau harus jenius. Orang biasa saja dengan hanya cukup punya waktu dan kemauan tinggal belajar dari internet ada semua,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktorat Siber Bareskrim Polri mengungkap kelompok peretas itu. Haikal selaku otak pelaku disebut sudah meretas sebanyak 4.600 situs, termasuk situs milik Polri.
“Saudara SH otodidak. Berhasil membobol lebih dari 4.600 situs. Di antaranya situs milik Polri, pemerintah pusat dan daerah, situs ojek online dan beberapa situs di luar negeri,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto di kompleks Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (30/3) lalu. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sidang dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih berlanjut dengan pemeriksaan barang bukti. Kali ini, di persidangan tengah diputar video Ahok yang tengah berpidato di kepulauan Seribu.
Sidang digelar di Kementerian Pertanian, Jl RM Harsono, Jakarta Selatan, Selasa (4/4/2017), dan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Satu persatu barang bukti diperiksa. Sampai akhirnya jaksa memutarkan video pidato Ahok saat berkunjung ke Kepulauan Seribu.
Berdasarkan suara yang terdengar dari speaker di luar ruang sidang, video tersebut tak diputar penuh, hanya dari bagian tengah sampai akhir. Bahkan sampai bagian tanya jawab dan Ahok melakukan peninjauan lapangan.
Awalnya Ahok memberi paparan soal program budidaya ikan dan janji pemerintah daerah untuk memajukan perikanan atau peternakan ikan di Kepulauan Seribu. Sampai akhirnya masuk ke bagian di mana Ahok membahas surat Al-Maidah ayat 51.
“Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya karena dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51 macem-macem gitu lho,” ujar Ahok.
Selanjutnya warga diberi kesempatan untuk bertanya kepada Ahok. Ada sekitar 6 warga yang diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan.
Ahok didakwa melakukan penodaan agama karena menyebut dan mengaitkan surat Al Maidah 51 dengan Pilkada DKI. Penyebutan surat Al Maidah 51 ini disampaikan Ahok saat bertemu warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.
Dalam sambutan di depan warga, Ahok dianggap sengaja memasukkan kalimat terkait pemilihan gubernur. Saat itu Ahok sudah terdaftar sebagai cagub DKI.
Berikut cuplikan pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu yang disebut jaksa menodai kitab suci Alquran:
“Ini kan dimajuin, jadi kalau saya tidak terpilih pun, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi, kalau program ini kita jalankan baik, saya yakin bapak ibu masih sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi nggak usah pikiran, ‘Ah, nanti kalau nggak terpilih, pasti Ahok programnya bubar.’ Enggak, saya sampai Oktober 2017.
Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak bapak-ibu ya. Jadi kalau bapak-ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, enggak apa-apa.” (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
DPD secara aklamasi memilih Oesman Sapta Odang menjadi Ketua DPD dini hari tadi. Dalam sejarah DPD sejak dibentuk 13 tahun lalu, baru pertama kali DPD dipimpin oleh ketum partai politik.
DPD dibentuk pada 1 Oktober 2004 dan kala itu dipimpin oleh Ginandjar Kartasasmita sebagai ketua dan wakilnya yaitu Irman Gusman serta La Ode Ida. Ginandjar punya kiprah panjang sebagai menteri di kabinet hingga wakil ketua MPR.
Setelah masa jabatannya habis, posisi Ginandjar kemudian diisi oleh Irman Gusman pada 2009. Irman yang merupakan senator asal Sumatera Barat ini kemudian terpilih lagi untuk periode kedua pada tahun 2014.
Baru dua tahun menjabat di periode kedua, Irman terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait suap impor gula. Posisinya lalu diisi oleh Muhammad Saleh yang merupakan senator asal Bengkulu.
Perubahan tata tertib DPD termasuk soal masa jabatan pimpinan membuat ada pemilihan pimpinan DPD lagi. Aturan soal masa jabatan pimpinan selama 5 tahun diganti menjadi 2,5 tahun. Meski sudah ada putusan MA yang membatalkan aturan itu, DPD tetap mengadakan pemilihan pimpinan di rapat paripurna.
Akhirnya, posisi ketua DPD berganti lagi dan kini diisi oleh Oesman Sapta Odang (OSO). OSO adalah anggota DPD asal Kalimantan Barat yang saat ini juga duduk sebagai Wakil Ketua MPR. Pada Desember 2016 lalu, OSO yang baru 1 bulan jadi kader Hanura kemudian terpilih secara aklamasi sebagai Ketum Partai Hanura menggantikan Wiranto lewat proses pemilihan pada 22 Desember 2016 dini hari.
Kini, DPD yang merupakan kependekan dari Dewan Perwakilan Daerah diisi oleh seorang tokoh yang bukan hanya kader parpol, melainkan orang nomor 1 di partai politik.
Akankah hal ini mengubah sikap dan pola kerja DPD ke depannya? (DON)
Moskow –
Otoritas Rusia masih menyelidiki secara menyeluruh insiden ledakan di kereta bawah tanah yang melaju di kota Saint Petersburg pada Senin (3/4) waktu setempat. Pelaku di balik ledakan mematikan itu belum diketahui pasti oleh otoritas setempat.
“Sejauh ini, kami mengatakan itu sebuah bahan peledak yang tak teridentifikasi, sementara para penyidik dan pakar khusus bom dari Dinas Keamanan Federal (Rusia) masih mencari tahu penyebab sebenarnya ledakan itu,” ujar juru bicara Komisi Anti-Terorisme Nasional Rusia, Andrei Przhezdomsky, kepada media nasional Rusia, Russia-24, seperti dilansir CNN, Selasa (4/3/2017).
Ledakan terjadi pada Senin (3/4) sore, sekitar pukul 14.30 waktu setempat, saat kereta melaju di terowongan bawah tanah dari Sennaya Ploshchad menuju Tekhnologichesky Institut (Technological Institute) yang ada di pusat kota. Ledakan terjadi di salah satu gerbong kereta bawah tanah itu. Laporan awal sempat menyebut ada dua ledakan, namun akhirnya direvisi.
Komisi Anti-Terorisme Nasional menyebut, bahan peledak kedua ditemukan di sebuah stasiun metro lainnya, Revolutionary Square dan berhasil dijinakkan. Peledak kedua itu, sebut media lokal Rusia, disembunyikan di dalam tabung pemadam kebakaran. Peledak kedua itu dilaporkan berisi 1 kilogram TNT.
Dilaporkan kantor berita Rusia, Interfax, yang mengutip sumber penegak hukum setempat, korban tewas ledakan ini mencapai 11 orang dan korban luka mencapai 45 orang. Ditambahkan Kementerian Kesehatan, puluhan korban masih dirawat di rumah sakit setempat, dengan enam orang di antaranya mengalami luka kritis.
Sejauh ini, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan ini.
Media lokal Rusia, seperti dilansir Reuters, sebelumnya melaporkan bahwa seorang pria brewok tengah diburu karena terekam CCTV di lokasi kejadian. Namun kemudian kantor berita Interfax melaporkan, pria itu telah mendatangi polisi dan dinyatakan tidak terlibat setelah diperiksa. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kementerian Agama (Kemenag) saat ini tengah menggodok panduan atau pedoman bagi yang menyampaikan ceramah di rumah ibadah. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kebijakan ini tidak hanya diberlakukan di masjid, tapi juga di semua rumah ibadah.
“Kami di Kemenag sedang bekerja keras untuk menyusun semacam panduan atau pedoman bersama bagi semua rumah ibadah. Tidak hanya masjid, tapi juga semua rumah ibadah,” kata Lukman saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/4/2017).
Lukman mengatakan tujuan dibuatnya panduan tersebut agar ceramah yang disampaikan berisi kebaikan dan membangun kerukunan antarumat.
“Bagaimana agar ceramah-ceramah keagamaan itu mestinya dilakukan dengan cara-cara dan konten materi muatan yang baik, yang justru mengayomi, menyatukan, membangun kerukunan hidup antarumat beragama, bukan justru sebaliknya. Jangan sampai materi-materi ceramah keagamaan itu berisi hal yang inisiatif, yang provokatif, bahkan kemudian menimbulkan kebencian di antara sesama umat beragama. Ini yang sedang kita siapkan itu,” jelas Lukman.
Ia mengatakan kebijakan itu bukan berarti melakukan seleksi ketat terhadap penceramah, melainkan sebagai acuan bagi yang menyampaikan ceramah di rumah ibadah.
“Kalau penceramah itu berpulang masing-masing pada rumah ibadah. Masing-masing rumah ibadah itu kan ada pengelolanya sendiri. Biarkan kita kelola sepenuhnya kepada mereka, kearifan mereka, yang penting ada kesamaan persepsi bahwa materi ceramah keagamaan haruslah yang membangun, yang menyatukan kita, yang tidak justru sebaliknya, menimbulkan persoalan yang bisa menimbulkan disintegrasi,” katanya.
Lukman juga menegaskan pihaknya mendukung penuh adanya imbauan pengawasan terhadap isi ceramah yang disampaikan di rumah ibadah. Sebelumnya beredar kabar bahwa ada surat yang disebar di sejumlah masjid di Jakarta yang berisi agar masyarakat mengawasi isi ceramah yang disampaikan di masjid.
“Prinsipnya, kalau itu imbauan, justru malah kita mendukung. Jadi malah kita mengimbau pengelola rumah-rumah ibadah, prinsipnya itu jangan sampai rumah ibadah dijadikan tempat untuk menebarkan rasa kebencian, rasa permusuhan, dan sebagainya. Rumah ibadah itu justru harus sebaliknya, menyatukan kita yang beragam ini agar sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Jadi imbauan itu sangat positif,” jelasnya.
“Ya, kalau sekadar imbauan, itu bagus saja, sebagaimana rumah ibadah yang ada di permukiman kalangan nelayan, ya tentu materi-materi yang terkait dengan nelayan. Kalau petani, ya begitu. Sesuatu yang lumrah saja,” tutup Lukman. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Penyidik KPK memeriksa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Andi kerap disebut dalam persidangan sebagai orang yang berperan meloloskan anggaran dan mengatur proses lelang hingga pengadaan.
“Pemeriksaan pertama dilakukan setelah penangkapan,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/4/2017).
Pantauan khatulistiwaonline, Andi Narogong mendatangi gedung KPK sekitar pukul 09.30 WIB. Andi datang satu mobil bersama tersangka kasus dugaan suap impor daging eks hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar.
Sebelumnya, pada Jumat (31/3) penyidik KPK melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Tebet Timur Raya, Jakara Selatan. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita dua unit mobil mewah dan sejumlah dokumen.
“Sebelumnya, di hari Jumat dilakukan penggeledahan di sebuah rumah di Jl Tebet Timur Raya dan disita dokumen terkait aset-aset AA dan 2 unit mobil (Range Rover dan Vellfire),” terang Febri.
Nama Andi Narogong juga disebut-sebut oleh M Nazaruddin dalam sidang lanjutan perkara e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Andi Narogong dikenalkan di DPR sebagai pengusaha yang akan mengerjakan proyek e-KTP. Lewat Andi, proses ‘kawal’ anggaran di DPR dilakukan dengan komitmen bagi-bagi jatah imbalan (fee).
“Waktu itu Bu Mustokoweni bilang, untuk mengawal anggaran, ada pengusahanya, Andi Narogong. Besoknya Andi Narogong dibawa ke Fraksi Demokrat, dijelaskan semuanya, dia sudah lama jadi rekanan di Kemendagri, proyek apa saja dan dia meyakinkan Mas Anas bahwa dia sanggup untuk menjalankan e-KTP. Cuma semua itu bisa berjalan kalau ada anggaran,” ujar Nazaruddin dalam persidangan, Senin (3/4).
“Jadi untuk pengalokasian anggaran di DPR itu Yang Mulia, waktu itu Andi mengijon duluan Yang Mulia,” imbuhnya.
Setelah anggaran lolos di DPR, Andi Narogong menurut Nazaruddin menyiapkan konsorsium untuk mengikuti lelang proyek e-KTP. Konsorsium yang mendaftar dalam proyek e-KTP disebut Nazaruddin menyetorkan uang. (ADI)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Pemain Sinetron Adly Fairuz mengungkapkan kesiapannya untuk maju menjadi calon wakil bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023.
Foto-fotonya yang menggunakan kalimat ‘Bandung Barat Sejahtera’ menjadi viral di dunia maya. Mengapa Adly berminat untuk terjun di dunia politik pemerintahan?
Pagi ini, Selasa (4/4/2017) khatulistiwaonline berbincang dengan Adly melalui sambungan telepon. Adly membenarkan niatannya untuk menjadi calon bupati Bandung Barat.
“Jadi awalnya saya ada pekerjaan membangun sesuatu di sana. Saya melihat ke Cililin, ke Gunung Halu, kok gini-gini amat ya, jalan rusak segala macem, ” ujar Adly.
Melihat kondisi infrastruktur di Bandung Barat yang belum memadai, Adly merasa ingin berbuat sesuatu. Namun dia menyadari, jika tidak duduk di pemerintahan, dia tidak mempunyai kebijakan untuk mengubah Bandung Barat menjadi lebih baik.
“Saya mau membangun Bandung Barat, tapi saya enggak punya kebijakan kan percuma. Akhirnya ketemu masyarakat, punya gagasan, mereka mendukung. Malah awalnya jadi Cabup. Tapi saya berpikir jadi cawabup saja dulu, belajar dulu,” ungkap Adly yang dibesarkan di kawasan Gegerkalong, Kota Bandung tersebut.
Adly menyadari keberaniannya untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati Bandung Barat menuai banyak perbincangan. Mulai dari obrolan positif maupun negatif. Namun, menurut anak sulung dari lima bersaudara ini, hal itu wajar karena selama ini masyarakat mengenalnya hanya di layar kaca.
“Saya dibilang aji pumpung, mentang-mentang artis. Ya enggak apa-apa aji mumpung asal berkualitas. Intinya saya pengen hidup saya bermanfaat untuk orang lain,” kata pria yang juga pernah tercatat sebagai Duta Anti Narkoba tersebut.
Adly mengaku saat ini terus menjalin silaturahmi dengan masyarakat Bandung Barat untuk mendapatkan dukungan. Sementara soal siapa calon bupati yang akan mendampinginya, Adly enggan terburu-buru.
“Mohon doanya aja. Saya bukan niat ke arah politik, tapi pengen jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Enggak mau terburu-buru mendeklarasikan, saya mengumpulkan suara saja dulu. Cabup dan partai menyusul,” tandasnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Uji kepatutan dan kelayakan 14 calon anggota KPU gelombang pertama dimulai. Di awal pemaparan, dua calon anggota KPU sudah dihujani interupsi soal makalah dari anggota Komisi II DPR.
Pantauan khatulistiwaonline, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2017), uji dimulai pukul 10.30 WIB dan dipimpin oleh Ahmad Riza Patria. Calon anggota yang diuji kepatutan dan kelayakan pertama adalah Anmus Alkada yang berasal dari Papua Barat.
Anmus memaparkan pengalamannya menjabat sebagai KPU Provinsi Papua Barat. Bagaimana tantangan teknologi informasi belum bisa dilaksanakan di daerahnya karena akses internet yang terbatas.
Calon kedua adalah Arief Budiman. Arief merupakan salah satu dari lima petahana yang ikut seleksi calon komisioner KPU.
Arief memaparkan visi dan misi KPU tentang menyelenggarakan pemilu yang mandiri, berintegritas untuk mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil). Dia kemudian memaparkan apa saja kinerja yang sudah dilakukan komisioner KPU di eranya untuk mewujudkan hal itu.
“Meningkatkan partisipasi pemilih, kami membentuk ‘Relasi’ atau relawan demokrasi. Mereka menjadi salah satu agen untuk melaksanakan sosialisasi di masyarakat,” kata Arief.
Belum selesai memaparkan capaiannya, sudah ada interupsi dari politikus Hanura Rufinus Hutauruk. Rufinus mempertanyakan bahan paparan yang disampaikan oleh Arief.
“Interupsi ketua, ini tidak ada di bahan yang saya punya. Di sekretariat belum ada,” kata Rufinus.
“Jadi Pak Rufinus mereka ini kita beri kebebasan ada yang menyampaikan secara lisan, ada yang menyampaikan rumusan masalah, ada secara tertulis,” kata pimpinan uji kepatutan dan kelayakan Ahmad Riza Patria.
Meski sudah ditengahi masih ada yang interupsi soal calon yang tidak menuliskan rumusan masalah Dan hanya menyampaikan lisan. Mereka mempermasalahkan akan ada penilaian yang berbeda antara yang membawa makalah dengan yang lisan.
“Takutnya penilaian kita berbeda yang lisan-lisan ini dengan yang sudah menyiapkan tertulis,” sambung Rufinus.
Perdebatan itu ditengahi Riza dengan meminta para calon anggota menyusulkan bahan yang disampaikan. “Nanti kan bisa dibagi kemudian disusulkan,” ucap Riza.
Usai pernyataan tersebut, Arief mengaku hanya menyampaikan secara lisan. Dia kemudian melanjutkan paparannya. (DON)