JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polisi berencana memanggil artis Bella Luna untuk hadir sebagai terlapor terkait dugaan penganiayaan yang dilaporkan pengacara Razman Arif Nasution hari ini. Namun, Bella tidak jadi memenuhi panggilan polisi karena sakit.
“Ya, ada panggilan dari Polsek, tapi Bella tidak bisa hadir karena sakit. Jadi, akan diagendakan pemeriksaan selanjutnya Senin atau Selasa,” ujar pengacara Bella, Henry Indraguna saat dihubungi khatulistiwaonline, Kamis (6/4/2017) malam.
Menurut Henry, tidak hadirnya Bella karena dia stres dan tertekan setelah dirinya dilaporkan atas dugaan penganiayaan Razman.
“Jadi, sejak peristiwa laporan kemarin, Bella takut dan nggak bisa melakukan aktivitasnya. Dia stres dan 2 hari sebelumnya dia juga sakit, karena mendapat tekanan yang luar biasa,” jelasnya.
Henry mengatakan motif kasus ini dilatarbelakangi kawin kontrak antara Razman dan Bella. Kawin kontrak itu berlaku dari tahun 2015 sampai Desember 2016.
Henry menyebut ada uang Rp 1 miliar yang jadi mahar pernikahan siri tersebut. Kedatangan Razman pada Senin (3/4) dini hari ke apartemen Bella, kata Henry, terkait dengan kawin kontrak yang sudah lewat itu.
Sebelumnya, polisi akan memanggil Bella Luna untuk hadir hari ini. Bella akan diperiksa sebagai terlapor terkait dugaan penganiayaan yang dilaporkan Razman.
“Besok (7/4) rencananya begitu. Akan dipanggil untuk diperiksa Jumat (7/4) di Polsek Penjaringan, bukan di Polres,” kata Kapolres Jakarta Utara Kombes Dwiyono di Mapolsek Pademangan, Jalan Budi Mulia 3 Nomor 52 RT 14/10, Pademangan, Jakut, Kamis (6/4). (DON)
Adelaide –
Perusahaan kedirgantaraan Boeing akan menciptakan 250 pekerjaan penelitian teknis dan tingkat lanjut di Adelaide.
Pemerintah Australia Selatan telah menggunakan dana dari lembaga penarik investasi untuk memikat perusahaan Boeing untuk mendirikan basis di Adelaide CBD, tapi Menteri Utama Jay Weatherill tidak mengungkapkan berapa banyak dana yang dihabiskan untuk program ini.
“Ini merupakan komitmen 10 tahun, Boeing akan segera melakukan perekrutan, jadi itulah tahap pertama yang sangat menarik,” katanya.
Menteri Utama Weatherill mengatakan tugas Boeing adalah untuk mendukung sistem militer canggih dan penelitian yang lebih luas serta pengembangan jangka panjang.”
Perusahaan ini berencana untuk bekerja sama dengan universitas di Australia Selatan dan organisasi penelitian.
Menteri utama Weatherill mengatakan akan memberikan dorongan ekonomi yang luar biasa dan segera pada Australia Selatan dan dia berharap kesepakatan ini akan diperpanjang melampaui periode awal kesepakatan ini.
“Ketika Anda mendapatkan pemain besar seperti ini, langkah berikutnya adalah untuk bekerja dengan mereka dalam rangka mewujudkan ambisi perusahaan ini untuk tumbuh dan mencari cara lain di mana mereka dapat memperluas operasi mereka,” katanya.
“Itu akan menjadi tugas kita mengingat sekarang kita sudah berhasil membuat mereka beroperasi disini. Ini merupakan dasar pijakan yang sangat bagus sekali, sekarang kita ingin mereka memperluas operasi mereka bahkan melampaui 250 (pekerjaan),” imbuhnya.
Pemerintah mengatakan kesepakatan itu merupakan dorongan yang penting bagi negara bagian Australia Selatan dalam menciptakan banyak industri manufaktur yang lebih tinggi canggih.
“Ini merupakan jenis peluang berkaliber tinggi yang akan menarik dan mendorong lulusan muda dan mahasiswa untuk bekerja di Australia Selatan,” kata Menteri Utama.
Boeing mempekerjakan sekitar 140.000 orang di seluruh dunia dalam pembuatan pesawat komersial, pesawat militer dan pertahanan, luar angkasa dan sistem keamanan.
Pihak Boeing mengatakan kehadirannya di Australia merupakan yang terbesar di luar Amerika Serikat, yang mempekerjakan lebih dari 3.000 orang, sebagian besar dari mereka berlokasi di Queensland.
Weatherill dan CEO Boeing, Darren Edwards hari ini menandatangani kesepakatan tersebut di Adelaide dan kantor baru mereka akan dibuka dalam beberapa hari.
“Akta kesepakatan yang kita tanda tangani hari ini adalah komitmen besar dari perusahaan Boeing untuk pertumbuhan Australia Selatan,” kata Edwards.
“Boeing juga akan menginvestasikan $500.000 atau lebih dari Rp 5 miliar untuk program akselerator global Techstars selama lima tahun ke depan.
“Salah satu bagian dari program ini akan memberikan startup lokal setiap tahunnya dengan akses ke mentor berpengalaman, penelitian lanjutan dan teknologi.”
Techstars adalah program di seluruh dunia yang mendukung kewirausahaan dengan membantu pemodalan yang aman bagi pengusaha start-up, pekerja dan tenaga pemasaran yang terampil.
Pada saat Australia Selatan telah kehilangan pekerjaan di bidang manufaktur mobil dan industri lainnya, negara bagian ini telah mencatatkan sejumlah keberhasilan seperti memikat perusahaan layanan dukungan teknik Babcock, yang pada tahun 2016 lalu mengumumkan akan memindahkan kantor pusat untuk kawasan Australasia mereka dari Brisbane ke Adelaide mengingat pertumbuhan industri pertahanan di Australia Selatan. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memperpanjang tenggat penerbitan surat keterangan (suket) tambahan untuk pencoblosan Pilgub putaran kedua. Sumarsono berharap dengan perpanjangan tersebut warga yang belum tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa menggunakan hak pilihnya pada 19 April nanti.
“Kalau DPT posisinya, kan DPT itu tanggal 6 April. Kalau tanggal 19 (April) dikurangi enam (hari) kan 13 hari (menjelang Pilkada), itu terlalu lama. Posisinya masih 13 hari, itu masih ada berbagai kesempatan, perubahan masih bisa dilakukan. Ini akan memberikan kesempatan untuk para pemilih yang memang belum ada suket,” urai Sumarsono di ruang tamu Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Pemprov akan menggelar rapat agar tenggat penerbitan diundur hingga mendekati pilkada. Pria yang akrab disapa Soni itu menyebut idealnya adalah H-5.
“H-5 hari itu sudah bisa memberikan kontrol dan waktu kepada KPUD untuk membagikan kepada TPS-TPS. Tapi kalau H-1 itu nggak mungkin, mendadak,” terang Soni.
Soni mengatakan langkah itu untuk mengantisipasi adanya pemilih tambahan yang belum mendaftar. Dia juga minta Dinas Dukcapil berkoordinasi dengan KPU DKI terkait rencana ini.
“Nanti kira-kira banyak kayak kemarin terjadi, ternyata pemilih tambahannya ada yang jumlahnya 50. Itu kan jadi masalah padahal suara itu cuma 2,5 persen,” imbuhnya.
Sebagai informasi, tenggat DPT Pilgub DKI Jakarta putaran kedua untuk wilayah kota sudah ditetapkan Selasa (4/4) lalu. Sementara di tingkat provinsi pada Kamis (6/4). (ADI)
DAMASKUS –
Seorang pria Suriah kehilangan 25 anggota keluarganya dalam serangan kimia di Khan Sheikhun, Provinsi Idlib. Istri dan dua anak kembar pria bernama Abdul Hamid Youssef ini, tewas akibat terpapar zat kimia beracun.
Seperti dilansir CNN, Kamis (6/4/2017), semuanya berawal saat Youssef terbangun dari tidurnya pada Selasa (4/4) waktu setempat dan tiba-tiba dia merasa sulit bernapas. Keluar dari ranjang, Youssef langsung memeriksa bayi kembarnya yang berusia 9 bulan. Dia lega saat tahu kedua bayinya masih hidup.
Youssef kemudian menyerahkan kedua bayinya kepada sang istri dan meminta sang istri untuk tetap tinggal di rumah. Dia bergegas keluar untuk memeriksa orangtuanya yang tinggal di sebelah rumahnya. Di jalanan, Youssef melihat orang-orang berjalan sempoyongan dan ada yang tergeletak.
Saat tiba di rumah orangtuanya, Youssef mendapati kedua saudara laki-lakinya sudah tak bernyawa. Merasa panik, dia bergegas pulang ke rumahnya untuk memeriksa istri dan kedua bayinya. Sayangnya, dia terlambat.
“Ada busa di mulut mereka, mereka kejang-kejang. Mereka semua tergeletak di lantai. Anak-anak saya, Ahmad dan Aya, dan istri saya… mereka semua martir. Seluruh keluarga saya pergi,” ucap Youssef kepada CNN sambil terisak.
Setelah itu Youssef jatuh pingsan dan terbangun beberapa jam kemudian di rumah sakit. Dia terkejut bukan main saat menyadari kenyataan bahwa anggota keluarganya banyak yang tewas. Youssef menyebut ada sekitar 25 anggota keluarganya yang tewas di Khan Sheikhun pada Selasa (4/4) itu.
“Saudara laki-laki saya, anak-anak mereka dan sepupu mereka. Sekitar 25 anggota keluarga saya, semuanya martir,” tuturnya. Laporan media lokal menyebut ada 19 anggota keluarga Youssef yang tewas akibat serangan kimia.
Sedikitnya 86 orang, termasuk 30 anak-anak tewas dalam serangan kimia di Khan Sheikhun, Provinsi Idlib. Rezim Presiden Bashar al-Assad dituding bertanggung jawab atas serangan kimia mematikan itu. Namun rezim Suriah membantah dan menyalahkan kelompok pemberontak setempat.
Pada Rabu (5/4) waktu setempat, warga mulai menguburkan korban tewas. Foto Youssef sedang memeluk kedua anaknya yang terbungkus kain putih, menjadi viral di internet. Foto itu diambil saat Youssef duduk di tempat pemakaman sambil memeluk bayi kembarnya, sebelum pemakaman dilakukan.
“Saya menangis, tapi ini air mata bahagia. Anak-anak saya bukan yang pertama menjadi martir,” ujar Youssef, sembari menjelaskan bahwa anak-anaknya kini bersama Tuhan dan itu tempat yang lebih baik daripada di Suriah. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua DPR Setya Novanto tiba di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Novanto akan menjadi salah satu saksi di sidang lanjutan e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.
Mengenakan batik warna cokelat, Novanto datang di PN Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2017) sekitar pukul 08.45 WIB. Ia ditemani Sekjen Golkar Idrus Marham.
Novanto irit bicara saat ditanya mengenai proyek e-KTP. Termasuk soal apakah dia kenal Andi Narogong atau tidak.
“Nanti lihat di persidangan, ya,” kata Novanto.
Ditanya soal aliran dana, Novanto memilih terus berjalan menuju ruang tunggu saksi. Di ruang tunggu saat ini telah ada Anas Urbaningrum dan Markus Nari.
Sebelumnya, jubir KPK Febri Diansyah mengatakan jaksa penuntut umum pada KPK akan menghadirkan sepuluh saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.
Sepuluh orang itu adalah Setya Novanto, Anas Urbaningrum, Dudy Susanto, Ade Komarudin, Anang Sugiana, Suciati, Markus Nari, Evi Andi Noor Alam, Johares Richard Tanjaya, dan Yimmmy Iskandar Tedjasusila.
“Besok (Kamis, 6/4) sidang perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, kami akan menghadirkan 10 orang saksi. Dari 10 orang tersebut, di antaranya 4 anggota DPR maupun mantan anggota DPR, 4 pihak swasta, dan 1 PNS Kemendagri,” kata Febri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (5/4). (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melakukan santap pagi bersama Presiden Afganistan Mohammad Ashraf Ghani. Keduanya melakukan pertemuan tertutup.
Santap pagi ini sekitar pukul 07.55 WIB di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (5/4/2017). JK ditemani Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pagi ini.
Keduanya terlihat langsung bersalaman dan memperkenalkan delegasi masing-masing. Santap pagi dan pertemuan itu berlangsung tertutup.
Presiden Ghani sebelumnya diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu kerja sama yang dibahas dalam pertemuan keduanya adalah soal pendidikan dan keislaman. Presiden Ghani berharap ada pertukaran ulama antara Indonesia dan Afganistan.
“Kami juga mengusulkan adanya pertukaran ulama antara Indonesia dan Afganistan untuk saling berbagi dan bekerja sama terkait dengan budaya Islam dan juga melalui dialog dengan para ulama Indonesia untuk kita bisa memahami lagi (Islam),” kata Ghani.
Ghani mengatakan mendapatkan informasi adanya konferensi ulama yang anggotanya juga ada yang perempuan.
“Kami juga mendengar (Indonesia) telah mengadakan konferensi yang beranggotakan ulama-ulama perempuan,” katanya.
Ghani mengatakan Indonesia, yang merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan memiliki keberagaman, jadi inspirasi bagi negara-negara besar. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Oesman Sapta Odang (OSO) dilantik menjadi Ketua DPD RI. Keputusan tersebut ditentang oleh Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas. Hemas menilai penunjukan OSO sebagai Ketua DPD tidak sah dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA). Reaksi-reaksi keras ia tunjukkan.
Hemas mengatakan pemilihan OSO sebagai Ketua DPD adalah ilegal. Sebab, ia menilai DPD memegang penuh pada Putusan MA No 38P/HUM/2016 dan No 20 P/HUM/2017. Putusan MA itu membatalkan dua tata tertib DPD yang mengubah masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun ke 2,5 tahun. Oleh karena itu, pemilihan Ketua DPD yang baru pada kemarin (3/4) dinilai bertentangan dengan hukum, UU, dan konstitusi.
“Tidak ada satu kewenangan pun di republik ini yang bisa melaksanakan sidang paripurna untuk kemudian menegasikan putusan MA dengan melakukan pemilihan pimpinan DPD yang baru. Semua proses dan hasil pemilihan DPD RI tersebut adalah inkonstitusional dan ilegal,” ujar GKR Hemas dalam jumpa pers di kompleks parlemen, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (4/4).
Sidang paripurna pada 3 April lalu, menurutnya, telah mencabut tata tertib yang diperintahkan MA dan memberlakukan kembali Peraturan Tata Tertib No 1 Tahun 2014.
Reaksi keras kembali ditunjukkan Hemas pada Rabu (5/4) setelah OSO akhirnya dilantik sebagai Ketua DPD RI. Hemas meminta penjelasan kepada MA terkait pelantikan OSO tersebut. Ia mengatakan penunjukan OSO sebagai Ketua DPD tidak sah.
Bahkan ia meminta MA memberi penjelasan soal pelantikan tersebut dalam waktu 1×24 jam.
“Kami mempertanyakan kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial Suwardi agar segera menjelaskan kepada publik, mengapa melakukan tindakan pengambilan sumpah yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung,” ujar GKR Hemas, di rumah dinasnya, Jl Denpasar Raya No 19, Jakarta Selatan, Rabu (5/4).
“Jika kemudian Wakil Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia Suwardi tidak dapat menjelaskan ke publik secara rasional dalam waktu 1×24 jam mengenai alasan di balik tindakan pengambilan sumpah, kami minta dengan segera MA membatalkan tindakan pengambilan sumpah tersebut,” ujarnya.
Perlawanan juga terlihat dari ruang Wakil Ketua DPD yang sebelumnya ditempati Hemas pun dikunci sehingga tak ada satu orang pun yang masuk.
Pantauan khatulistiwaonline di lokasi, Rabu (5/4/2017), ruangan Hemas yang berada di lantai 8, Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, tampak sepi. Tak ada aktivitas yang terlihat di dalamnya. Pintu ruangan tersebut terkunci.
Di bagian luar ruangan, terlihat sebuah pot tanaman yang diletakkan di depan pintu. Pintu ruangan yang semi transparan juga memperlihatkan tanaman besar diletakkan di bagian belakang pintu. Pot-pot ini tampaknya digunakan untuk menutup akses siapa pun masuk ke dalam.
Akibatnya, saat OSO melakukan sidak di DPD dan menuju ruangan Hemas, ia masuk melalui pintu di dalam ruang kesekretariatan. Pot tanaman diletakkan di bagian depan dan dalam pintu utama sehingga menutup akses pintu tersebut.
“Pintunya rusak,” ujar salah seorang staf. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani, telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan memberi keterangan palsu. Ada cerita panjang yang mengiringi penetapan Miryam sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu (5/4/2017) malam tadi.
Miryam, pada Kamis (23/3) lalu, bersidang dalam kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat. Kesaksian Miryam kala itu membuat heboh jalannya sidang. Politikus Hanura itu menangis saat bersidang dan mengaku ditekan oleh penyidik KPK saat proses penyidikan.
“Saya diancam sama penyidik, 3 orang, pakai kata-kata. Waktu saya dipanggil, ada 3 orang, satu Pak Novel, satu namanya Pak Damanik. Ini tahun 2010 itu mestinya saya sudah ditangkap, kata Pak Novel begitu. Saya ditekan terus. Saya tertekan sekali. Sampai dibilang ibu saya mau dipanggil, saya nggak mau Pak,” ucap Miryam waktu itu.
Tak berhenti di situ, Miryam kembali membuat heboh jalannya sidang. Dia mencabut isi berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK dengan alasan isi BAP tersebut tak benar karena saat itu dia merasa tertekan oleh penyidik. “Saya minta saya cabut semua karena saya dalam posisi tertekan,” sebut Miryam yang kemudian membuat riuh suasana sidang.
Pencabutan keterangan Miryam di persidangan pun berbuntut panjang. Jaksa KPK, yang meyakini Miryam memberikan kesaksian palsu, meminta persetujuan hakim untuk menetapkan tersangka dengan mengajukan permohonan kepada untuk hakim menerapkan Pasal 174 KUHAP atas Miryam.
KPK pun bereaksi dengan mempertimbangkan pengenaan pasal lain untuk menjerat Miryam sebagai tersangka memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Waktu itu, KPK akan menerapkan Pasal 21 atau 22 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Hakim masih ingin mendengar saksi lain sesuai di Pasal 174 KUHAP. Namun hakim juga mengatakan silakan KPK kalau ingin melakukan proses hukum yang lain sesuai yang berlaku. Apakah penerapan Pasal 21 atau Pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah itu sedang kita bahas secara intensif saat ini,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah pada Senin (3/4) lalu.
Rabu (5/4) kemarin, KPK resmi menyandangkan status tersangka dugaan memberi keterangan palsu dalam persidangan kepada Miryam. Miryam disangkakan dengan pasal 22 jo pasal 35 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“KPK menetapkan satu orang tersangka baru, yaitu MSH (Miryam S Haryani) mantan anggota DPR RI terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP. Tersangka diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar pada sidang dengan terdakwa Irman dan Sugiharto,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (5/4).
KPK pun kini sudah punya 4 tersangka dalam kaitan kasus dugaan korupsi e-KTP. KPK masih akan terus mengusut kasus yang merugikan negara sebesar RP 2,3 triliun ini. KPK akan melanjutkan sidang e-KTP hari ini, Kamis (6/4/2017). Akan ada sembilan saksi yang dihadirkan jaksa KPK dalam sidang nanti, yaitu Setya Novanto, Anas Urbaningrum, Dudy Susanto, Ade Komarudin, Anang Sugiana, Suciati, Markus Nari, Evi Andi Noor Alam, Johares Richard Tanjaya, dan Yimmmy Iskandar Tedjasusila.
Namun KPK tidak sampai pada Miryam saja. KPK juga mengincar siapa pihak yang menekan Miryam sehingga dia bisa memberikan keterangan palsu di sidang e-KTP.
Lantas siapa pihak yang menekan Miryam? (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua MPR Zulkifli Hasan menghormati keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memilih Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua DPD. Lalu siapakah pengganti OSO sebagai wakil ketua MPR?
Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pengganti OSO sebagai wakil ketua MPR diserahkan kepada seluruh anggota DPD. Sebab, anggota DPD yang mempunyai kewenangan memilih pengganti OSO di MPR.
“Soal pengganti Pak OSO, itu terserah DPD karena DPD yang menentukan. Bukan kewenangan kita,” kata Zulkifli Hasan di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2017).
Menurutnya, OSO tak akan merangkap jabatan sebagai Ketua DPD dan Wakil Ketua MPR. Selain itu, dia juga berharap masalah internal DPD bisa diselesaikan dengan baik.
“Saya kira Pak OSO sudah Ketua DPD tidak mungkin lah rangkap jabatannya. Kita doakan DPD bisa selesaikan masalahnya,” kata Ketum PAN ini.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dipilih menjadi Ketua DPD RI pada Selasa (4/4/2017) malam. Wakil Ketua MA Suwardi yang memimpin sumpah jabatan pimpinan baru DPD. Sumpah dibacakan dalam agama Islam. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Gatot Saptono alias Muhammad Al-Khaththath dan empat orang pelaku lainnya ditangkap penyidik terkait pemufakatan makar. Kuasa hukum Al-Khaththath, Achmad Midan membantah kliennya merencanakan aksi makar di lima kota besar setelah Pilkada 19 April nanti.
“Nggak benar, jadi ada pernyataan uztaz Khaththath menginisiasi itu nggak benar. Kita nggak tahu,” kata Michdan saat dihubungi khatulistiwaonline, Rabu (5/4/2017).
Michdan menjelaskan kelima tersangka makar dikatikan dengan rapat Minggu (26/3) yang berlangsung di kediaman Khaththath di Kalibata, Jakarta Selatan. Dia menegaskan pertemuan di rumah Khaththath itu rapat terbatas untuk kegiatan pemantauan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 19 April mendatang.
“Tersangka ada 5 kemudian yang diduga makar itu dikaitkan dengan rapat 26 Maret 2017. Itu membahas kaitannya dengan bukan rapat, itu khusus diselenggarakannya TOT untuk kegiatan Gubernur Muslim Jakarta (GMJ) yang intinya sebetulnya rapat terbatas untuk pemantauan TPS-TPS,” jelasnya.
Michdan mengatakan rapat itu sedianya digelar di Masjid Baiturrahman Saharjo, Menteng Atas, Jakarta Pusat. Menurut dia karena jumlah peserta hanya 10 orang maka kegiatan itu dipindahkan di firma milik Khaththath di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.
“Nah yang saya tahu rapat itu nggak ada uztaz Khaththath itu menerima tamu di ruang tunggu, dia tuan rumah yang kegiatannya TOT, teknikal official untuk pemantauan pilkada di TPS-TPS. Kemudian selesainya pukul 20.00 WIB-22.00 WIB dan selesainya itu mereka ngobrol-ngobrol. Itu yang kemudian mereka berbincang di sana jadi bukan rapat,” beber Michdan.
Michdan menambahkan saat itu kliennya memang berada di rumah yang sama hanya berbeda ruangan. Namun, Khaththath tidak ikut berbincang karena masih ada tamu.
“Ustaz Khaththath masih terima tamu di rumah yang sama cuma berbeda ruangan. Yang mereka ketahui rapat TOT, ada tamu kemudian ngobrol nggak tahu apa yang dibicarakan itu sebatas ngobrol juga. Jadi tidak benar kalau ada pernyataan uztaz Khaththath melakukan perencanaan makar di lima kota. Itu sumir mengada-ada, tinggal dibuktikan ada undangannya atau tidak, yang benar itu tot untuk pemantauan pilkada itu tanggal 19 (April) nanti,” tegas dia.
“(Kegiatan) pengawasan dan pemantauan pilkada. Beliau bersimpati kepada gubernur muslim artinya bahwa itu keyakinannya bahwa pimpinan umat itu harus yang muslim, ada relawan-relawan si Irwan yang kalau nggak salah dia yang jadi relawan GMJ,” sambung Michdan.
Michdan juga menyebut jika kliennya sama sekali tidak melakukan perbuatan makar. Menurutnya aksi GNPF di Jakarta bisa saja tumbuh di daerah-daerah lain.
“Nggak ngerti saya, karena daerah punya kewenangan sendiri. Banyak GNPF itu di Jakarta timbul juga di daerah-daerah, bikin organisasi yang sama jadi nggak ada. Itu inisiatif mereka sendiri-sendiri intinya ingin mengontol pemerintahan lebih baik. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penodaan agama itu kontrol masyarakat yangg dibolehkan UU,” urai dia.
“Artinya uztaz Khaththath dan jamaah yang kepentingan demo itu mengakui adanya presiden. Jadi jangan rapat-rapat, yang jelas makar itu substansinya mengubah UU, kedua mengganti atau menggulingkan pemerintahan yang sah, itu kan nggak sederhana ada lembaga kepresidenan, DPR, TNI/Polri memang mudah,” ucap Michdan.
Sebelumnya Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengungkapkan pemufakatan makar itu tidak hanya akan dilakukan di Jakarta, tapi juga di empat kota besar lainnya. Pada pertemuan itu para tersangka membicarakan makar atau pemufaktan makar dan diduga mengagendakan menggulingkan pemerintahan yang sah dengan menduduki DPR/MPR.
“Untuk kegiatannya tidak hanya di Jakarta saja, tapi dilakukan secara serentak di lima kota. Yang pertama di Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan kelima di Jakarta itu bersamaan,” terang Argo kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (4/4/2017). (ADI)