JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengajak kepada seluruh elemen untuk menjaga suasana kamtibmas dan kelancaran Pilkada DKI putaran kedua. Tito juga mengimbau kepada warga untuk tidak menjadikan hasil survei sebagai pegangan atau patokan.

“Survei jangan sampai jadi pegangan. Survei yang sebelum pilkada tidak bisa jadi pegangan yang akurat,” kata Tito di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2017).

Tito menyarankan warga mengandalkan mekanisme perhitungan yang sah yaitu di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Andai nantinya ada dugaan pelanggaran, warga diminta menyelesaikan sesuai prosedur yaitu gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Banyak survei yang tidak tepat. Kemudian kita lihat juga pada pilgub lalu juga tidak tepat. Apalagi nanti mengklaim survei sudah pasti benar. Yg benar adalah hasil perhitungan KPU nanti. Perlu kita jaga, semua pihak termasuk Polri, TNI agar tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.

Terkait pengamanan, kata Tito, sekitar 62 ribu personel gabungan Polri, TNI, Linmas dan lainnya dikerahkan untuk pengamanan besok. Selain menempatkan satu personel TNI dan Polri di setiap TPS, personel juga ada yang bersiaga markas.

“Kita siap mengamankan Jakarta,” tuturnya. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Akibat proyek pembangunan jembatan layang (fly over) Pancoran, tiga dari empat lajur jalan menjadi tak bisa digunakan. Macetlah jadinya. Namun kini satu lajur jalan sudah selesai dibangun dan bisa dilalui.

“Detour (fasilitas satu lajur tambahan itu) di Pancoran sudah dapat difungsikan. Kinerja lalu lintas relatif meningkat,” kata Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto dalam keterangannya, Selasa (18/4/2017).

Pembangunan detour arah timur dan barat di Pancoran adalah bagian rekayasa lalu lintas untuk penambahan jumlah lajur. Kini terbukti kinerja lalu lintas bisa meningkat bila dibanding sebelumnya yang tersendat gara-gara proyek.

Proyek jalan layang itu punya panjang 800 meter lebih, lebarnya 9 meter. Hanya satu lajur yang bisa digunakan penggguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor.

“Dengan selesainya pembangunan detour berarti menambah jumlah lajur,” kata dia.

Rekayasa dalam rangka mendukung lancarnya proyek jalan layang Pancoran tersebut masih tetap berjalan, antara lain :

a. contra Flow dalam tol dari KM 1.700 sampai dengan KM 8.400
b. tidak diberlakukan Ganjil Genap dari Semanggi – Kuningan dan sebaliknya ( pagi hari )
c. buka-tutup off ramp Bukopin Pancoran ( timur- barat )
d. memaksimalkan jalur Busway ( Mixed traffic )
(DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Golkar melakukan penyegaran di kepengurusan fraksi di DPR dengan mengganti Kahar Muzakir dari posisinya sebagai ketua fraksi. Penggantinya sudah ditunjuk.

“Pak Robert (Joppy Kardinal) sudah ketua fraksi, sudah kita kirimi surat ke ketua DPR terkait hal itu, minggu ini,” kata Sekjen Golkar Idrus Marham di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2017).

Robert Joppy Kardinal saat ini merupakan Bendahara Umum Golkar. Dia juga termasuk salah satu pengurus Golkar yang selalu mendampingi Ketum Golkar Setya Novanto.

Idrus mengatakan Kahar memahami alasan pergantian ketua fraksi ini. Kahar juga termasuk salah satu orang dekat Novanto.

“Pak Kahar ini orang yang paling dekat dengan ketua umum,” ucapnya.

Apa alasan pergantian Ketua Fraksi Golkar ini? Idrus menyebutnya sebagai penyegaran.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengaku belum menerima surat pergantian ketua Fraksi Golkar. Dia akan lebih dahulu mengeceknya. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menyebut kasus politik uang dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 merupakan yang terparah. Hal itu dibuktikan dengan jumlah sembako yang dibagikan sangat banyak.

“Dari segi kuantitas sembako yang dibagikan, menurut kami ini adalah kasus politik uang terparah sepanjang sejarah Pilgub DKI. Informasi yang kami dapatkan sembako tersebut diangkut dengan menggunakan truk yang artinya jumlahnya sangat banyak,” kata Ketua Dewan Penasehat ACTA, Hisar Tambunan di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2017).

Hisar mengatakan, selama masa tenang pihaknya telah menangani kasus pembagian sembako di 13 wilayah berbeda yang merata di Jakarta.

Dia juga menyebut praktek pembagian sembako ini terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. ACTA meminta penyelenggara pemilu memberikan saksi tegas terhadap pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang.

“Selain sanksi pidana terhadap pelakunya, sanksi administratif juga bisa dikenakan kepada pasangan calon yaitu didiskualifikasi sebagai peserta Pilgub,” sambungnya.

Hisar memprediksi malam nanti menjelang pencoblosan akan jadi puncak praktik politik uang. Dia meminta Bawaslu melakukan antisipasi terhadap kemungkinan ini.

“Kami perkirakan puncak pembagian sembako atau bentuk politik uang lainnya akan terjadi malam nanti hingga besok dini hari. Untuk itu kami menyerukan kepada Bawaslu DKI Jakarta beserta jajarannya untuk melakukan antisipasi,” imbuh Dia.

ACTA juga meminta peran aktif masyarakat dalam mencegah praktek politik uang ini. Hal itu mengingat penerima politik uang juga bisa tersangkut pidana.

“Kepada masyarakat kami menyerukan untuk melakukan perlawanan secara hukum terhadap praktek politik uang. Bagi masyarakat yang sudah terlanjur menerima pembagian kami serukan untuk tidak memilih pasangan calon tersebut. Hal ini penting untuk menghindari konsekuensinya hukum dalam pasal 135 ayat 4 UU RI nomor 10 tahun 2016 yang mengatur penerima politik uang bisa dijatuhi pidana,” pungkasnya. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPU DKI Jakarta menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada putaran kedua pilgub sebanyak 7.218.254. Sebelum angka tersebut ditetapkan, sempat ada pengurangan jumlah DPT hingga 150 ribu.

“Selain ada penambahan itu, ada juga pengurangan sejumlah 130 ribu jumlah pemilih yang tidak lagi atau yang dinyatakan sudah pindah. Ditambah 20 ribu yang meninggal dunia,” ujar Komisioner KPU DKI Dahliah Umar saat dihubungi khatulistiwaonline, Senin (17/4/2017) malam.

Pemilih DPT pilgub DKI putaran kedua yang ditetapkan tanggal 6 April merupakan hasil dari DPT putaran pertama, DPTB putaran pertama, pemilih yang diberi suket (surat keterangan) oleh dinas dukcapil (kependudukan dan catatan sipil). Selain itu, menurut Dahliah, penambahan DPT juga dari pemilih yang akan berumur 17 tahun pada bulan April, dan pendaftaran secara aktif tanggal 6-13 Maret.

“Jadi, pemilih DPT putaran dua itukan terdiri dari DPT putaran pertama, DPTB putaran pertama, pemilih yang diberi suket oleh dukcapil, pemilih yang akan 17 tahun pada bulan April dan pemilih yang daftar secara aktif antara tanggal 6-13 Maret. Itu adalah seluruhnya yang kami catat untuk pemilih putaran kedua,” jelasnya.

Selain itu, Dahlia juga menjelaskan adanya penambahan jumlah suket. Pada putaran pertama, jumlahnya 84.564, sedangkan pada putaran kedua bertambah 54.150.

“Kalau suket pada putaran pertama itu jumlahnya 84.564 pada putaran kedua per 14 Februari sebelum hari antara 16 Februari sampai 13 April ada penambahan 54.150. Jadi, total penerima suket di putaran pertama dan kedua adalah 138.714,” pungkasnya. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat terbuka yang bisa dihadiri siapapun saat pencoblosan. Meski begitu, KPU DKI mengingatkan agar tidak ada intimidasi dan gangguan di TPS.

“TPS itu tempat yang terbuka bisa dihadiri siapapun, tetapi jangan sampai kehadiran di TPS jumlahnya masif dan mengganggu jalannya pemungutan suara, jangan sampai juga kehadiran siapapun di TPS mengintimidasi para pemilih kemudian mengganggu petugas baik secara psikologis maupun secara fisik yang berpotensi pemilihan suara tidak berjalan dengan baik,” kata Ketua KPU DKI, Sumarno di Kantor KPU DKI Jakarta, Jl. Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (17/4/17).

Sumarno mengimbau pengawasan yang dilakukan bersifat normal saja, tidak boleh mengganggu jalannya proses pemilihan dan penghitungan suara di TPS. Dia menyebut ada pengerahan massa dari dua kelompok yang mendukung masing-masing pasangan calon.

“Informasi yang saya terima bukan hanya dari satu kelompok tetapi kedua kelompok dari yang mendukung kedua pasang calon itu juga akan mengerahkan massa di TPS tetapi informasinya perlu dikonfirmasi lagi, siapapun boleh datang ke TPS sepanjang tadi ketentuannya,” ungkapnya.

Sumarno berharap kasus intimidasi tidak terjadi di pemilihan putaran kedua ini. KPU telah berkoordinasi dengan Kepolisian dan TNI untuk melakukan pengawasan yang intensif di setiap daerah yang dikategorikan rawan.

“Misalnya mengintimidasi para petugas di KPPS seperti kasus Iwan Bopeng, di putaran kedua tidak boleh terjadi. KPU DKI telah berkordinasi dengan Polda metro jaya berkali-kali melakukan pertemuan dan prinsipnya melakukan pengamanan terhadap TPS yang dikategorikan rawan polisi siap melakukan pengamanan dibackup oleh TNI,” tuturnya. (MAD)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Polisi melarang mobilisasi massa ke TPS saat pemungutan suara Pilgub DKI putaran kedua. Tim sukses pasangan Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mengimbau agar pendukung memantau dari televisi saja.

Wakil Ketua Timses Ahok-Djarot, Wibi Andrino mengakui memang ada arahan dari partai-partai pendukung agar kader-kader di daerah melakukan sosialisasi untuk kemenangan pasangan nomor urut dua itu. Namun tidak ada arahan agar mereka datang ke Jakarta untuk mengawasi TPS.

“Nggak perlu difasilitasi. Kita nggak minta mereka datang atau nggak datang, nggak ada arahan,” ungkap Wibi saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Senin (17/4/2017).

Timses dan partai-partai pendukung Ahok-Djarot mengimbau hanya pihak yang berkepentingan saja yang datang ke TPS pada Rabu (19/4) mendatang. Pendukung yang tak punya hak pilih diminta untuk membantu di posko-posko pemenangan.

“Kami sudah imbau yang datang yang punya hak pilih. Kita yang penting bangun pos hukum, misalnya ada yang milih dihalang-halangin. Seperti yang terjadi di TPS waktu putaran pertama,” kata dia.

“Informasi seperti itu pesat. Misalnya tidak boleh pakai kotak-kotak, diusir saat ke TPS. Padahal itu (kemeja kotak-kotak) bukan atribut kampanye,” lanjut Wibi.

Timses Ahok-Djarot pun meminta agar para relawan dan pendukung untuk tidak ramai-ramai mendatangi TPS. Apalagi pendukung dan relawan itu tidak memiliki hak suara. Wibi pun yakin para pendukung pasangan petahana itu tidak akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan Ahok-Djarot.

“Kalau mantau-mantau di TV aja. Pemilih Basuki-Djarot rasional, sehingga pendukungnya juga rasional. Mereka melihat berdasarkan kinerja dan program. Orang-orang yang mau lihat adalah orang-orang yang berpendidikan baik dan yakin Jakarta akan bagus. Saya yakin tidak ada (yang akan membuat keributan),” paparnya.

Namun apabila ternyata ada pendukung yang melakukan mobilisasi massa, Wibi memastikan pihaknya akan menghalau itu. Timses Ahok-Djarot disebutnya konsisten mengikuti proses pilkada sesuai aturan, termasuk menjaga ketertiban.

“Kalau terjadi yang nggak baik, kita akan coba menghalau. Kita sangat komit,” tutup Wibi. (DON)