Sofia –
Pria Australia John “Ivan” Zakhariev yang jadi tersangka pelanggaran terorisme di Bulgaria menyatakan tidak bersalah dan meminta Pemerintah Australia untuk membantunya.
Zakhariev yang berkewarganegaraan ganda Australia-Bulgaria, hadir di pengadilan di Kota Sofia, mendengarkan tuduhan jaksa bahwa dia melakukan pelatihan untuk menjadi teroris dan berniat pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.
Zakhariev mengaku niat dia sebenarnya adalah melihat apa yang bisa dia lakukan untuk membantu rakyat Suriah.
Pria berusia 21 tahun ini telah ditahan sejak September lalu di Bulgaria.
Berbicara kepada wartawan usai persidangan, Zakhariev mengkritik persidangannya dengan mengatakan “persidangan ini menunjukkan sistem hukum apa yang ada di negara ini”.
Dia membantah semua tuduhan jaksa, namun menambahkan bahwa dia menduga akan dinyatakan bersalah.
“Saya pikir saya pasti akan mendapatkan vonis bersalah, berapa tahun yang akan saya dapatkan, saya tidak tahu. Tapi tidak akan mengejutkan jika saya menerima hukuman yang maksimal,” katanya.
Pengadilan menunda persidangan hingga bulan depan. Hakim Bilyana Vrancheva yang memimpin sidang memerintahkan jaksa penuntut dan pihak pembela untuk mempersiapkan argumen terakhir mereka sebelum 5 Juni.
Meminta bantuan
Jaksa menuduh Zakhariev berniat ikut serta dalam serangan teror.
Fakta bahwa dia pernah mengunjungi Suriah juga telah dijadikan sebagai bukti, begitu pula dukungannya bagi ajaran fundamentalis Islam.
Mantan mahasiswa dari Waverley College di Sydney ini meminta pihak berwenang Australia untuk turun tangan.
“Saya akan meminta Pemerintah kami melakukan sesuatu untuk membantu saya. Mungkin setelah saya divonis, untuk mengembalikan saya ke Australia, karena walaupun saya dipenjara di sana, saya benar-benar dapat melakukan banyak hal untuk melewatkan waktu,” katanya.
“Jadi saya akan mengajukan permohonan ini ke pihak berwenang Australia melakukan sesuatu untuk membantu saya,” tambahnya.
Zakhariev dibesarkan sebagai seorang Kristen di Australia, namun kemudian memeluk Islam.
Menurut pengacaranya, Hristo Botev, Zakhariev telah pindah kembali ke agama Kristen tahun lalu.(RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sidang praperadilan yang diajukan Miryam S Haryani kembali digelar. Tim kuasa hukum Miryam menghadirkan dua orang saksi ahli.
“Ada Dr Chairul Huda dan Dr Mudzakir,” ujar salah satu anggota tim kuasa hukum Miryam, Mita Mulia, saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Rabu (17/5/2017).
Mudzakir merupakan pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Sedangkan Chairul Huda adalah pakar hukum pidana yang merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Selain itu, tim kuasa hukum Miryam akan menyertakan barang bukti berupa dokumen untuk memperkuat argumennya.
Sebelumnya, pihak termohon (KPK) telah memberikan jawaban atas tuntutan dari pemohon (Miryam) dalam sidang praperadilan, Selasa (16/5). Tim Biro Hukum KPK menegaskan penetapan tersangka terhadap Miryam S Haryani adalah sah dan sesuai dengan prosedur.
Selain itu, KPK menyatakan memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap Miryam dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Bahwa dalam perkara tindak pidana umum, dalam hal diduga keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan disangka palsu, ketentuan yang dipergunakan adalah Pasal 242 KUHP, yang prosedurnya menggunakan ketentuan Pasal 174 KUHAP. Sedangkan dalam perkara tindak pidana korupsi, terdapat pengaturan yang khusus terkait dengan pemberian keterangan yang tidak benar di dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 juncto Pasal 35 UU Tipikor,” kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi saat membacakan jawaban atas gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (16/5). (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
DPR akan kembali memulai masa sidang esok hari, setelah masa sidang sebelumnya ditutup dengan polemik soal hak angket terhadap KPK. Selama masa reses, ada fraksi yang tetap konsisten dengan sikapnya dan ada juga yang berubah.
Usul hak angket KPK awalnya diteken oleh 26 anggota DPR dari 8 fraksi yaitu Golkar, PDIP, PKS (Fahri Hamzah), Gerindra, PPP, PAN, NasDem, dan Hanura. Usulan tersebut kemudian diserahkan ke pimpinan DPR. Pada paripurna penutupan masa sidang di Jumat (28/4/2017) lalu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengetok persetujuan usulan angket KPK meski saat itu ada fraksi yang menyuarakan penolakan.
Selama masa reses, sejumlah fraksi menyatakan menolak hak angket terhadap KPK yang salah satu tujuannya adalah mendesak membuka rekaman BAP Miryam S Haryani. Fraksi yang menolak adalah PKB, Demokrat, PPP, PAN, PKS, dan Gerindra.
Ada 6 fraksi yaitu PKB, Demokrat, PPP, PAN, dan PKS menyatakan penolakan mereka itu diwujudkan lewat tidak mengirimkan perwakilan ke pansus angket KPK. Gerindra punya sikap yang berbeda. Gerindra menolak hak angket KPK namun tetap mengirim perwakilan karena melihat pansus tetap bisa jalan meski tidak lengkap.
Kemudian ada PDIP, NasDem, dan Hanura yang sejak awal membebaskan anggotanya untuk meneken hak angket KPK. Sikap itu tidak berubah hingga sekarang.
Ada pula Golkar yang sempat mengirim surat tidak akan mengirim perwakilan ke pansus angket KPK. Namun belakangan, surat yang hanya ditandatangani oleh Sekretaris Fraksi Golkar, Agus Gumiwang itu lalu ditarik kembali. Alasannya, fraksi belum pernah rapat sehingga belum diambil keputusan.
Fahri sendiri yakin semua fraksi pada akhirnya akan mengirim perwakilan ke pansus angket KPK karena tidak mau kehilangan kendali terhadap jalannya dinamika. Dengan kuorum usulan di awal yaitu 26 orang yang meneken usulan, Fahri menganggap pansus hak angket KPK sudah bisa terbentuk.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pimpinan masih menunggu sikap terakhir tiap fraksi soal mengirimkan atau tidaknya perwakilan di pansus angket KPK. DPR menunggu sikap resmi tiap fraksi pada rapat pimpinan.
“Sampai paripurna ini terbentuk dan tidak serahkan masing-masing fraksi. Kalau sekarang dikumpulkan semua, ya silakan, tidak ada problem. Masalahnya, dari tujuh fraksi yang katakanlah keberatan, kan tinggal menunggu sikap resmi. DPR akan segera melakukan rapat pimpinan apakah ada surat terbaru sikap resmi tiap fraksi,” ujar Taufik di gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakpus, Selasa (16/5/2017). (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta semua pihak untuk mengakhiri gesekan. Jimly pun meminta agar seluruh warga Indonesia merajut kerukunan, salah satunya dengan bijaksana dalam menggunakan media sosial.
“Masyarakat sudah capek, masing-masing larut dalam kebencian. Ini semua orang harus menyadari karena kebebasan medsos ini menambah suasana itu jadi tidak terkendali,” ujar Jimly dalam perbincangan dengan khatulistiwaonline, Selasa (16/5/2017).
Dengan adanya media sosial, saat ini menurutnya pembahasan isu-isu yang seharusnya dibicarakan pada ranah privat, gampang tersebar. Dampaknya pun ada banyak ujaran kebencian meraja lela dan sebagian menjadi provokasi.
“Maka kita harus hati-hati dengan medsos. Bahwa kita jangan menyebar kebencian. Kadang-kadang kita berpendapat seolah-olah yang lain salah, kita sendiri yang benar. Begitu diungkap ke medsos itu nyebar, nambah panas sebelah sana. Ini harus disadari semua orang. Menghujat Tuhan, hujat agama, hujat nabi orang lain,” tuturnya.
Jimly juga meminta kepada seluruh pejabat untuk bisa menjaga wibawanya. Dalam hal ini ini terkait penyampaian pendapat melalui berbagai sarana, termasuk media sosial. Pejabat diminta untuk tidak berbicara atas kepentingan pribadi atau kelompok sebab pada hakikatnya, pejabat merupakan pelayan bagi semua warga.
“Pejabat jangan gunakan kata-kata yang mengelompokkan diri secara sempit. Karena setiap pejabat harus melayani semua. Jadi pejabat harus hati-hati bicara, juga harus hati-hati bertindak,” kata Jimly.
“Sekarang pejabat kumpulnya dengan dia-dia saja, padahal pejabat harus melayani semua. Sekarang larut dalam kelompoknya masing-masing. Apalagi pejabat yang tidak hati-hati, misalnya di politik berpihak, itu tidak boleh. Pejabat melayani semua,” imbuh dia.
Sikap dan pernyataan sebagian pejabat dinilai Jimly menambah suasana menjadi saling benci. Hal tersebut juga disebutnya menjadi bagian dari pengelompokan pihak-pihak tertentu, yang akhirnya sampai pada arus bawah.
“Semua orang berkelompok dengan persepsi sendiri-sendiri mana yang salah dan mana yang benar,” sebut Jimly.
Untuk itu dia mengimbau semua warga agar mendengarkan apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Jimly mengajak semua warga untuk merajut kerukunan dalam berbangsa dan bernegara.
“Sesuai dengan anjuran presiden, supaya kita kembali merajut kerukunan berbangsa. (Masalaj) ini kan dipicu antara lain karena pilkada, sekarang pilkada sudah selesai. Ada faktor medsos, lalu ada faktor pilkada. Dua ini saling menyatu dan bikin kita tambah repot,” tutupnya. (DON)
SEMARANG,khatulistiwaonline.com
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) hari ini digelar serentak. Panitia Lokal (Panlok) 42 hari ini menyelenggarakan ujian untuk 39.925 peserta. Ujian digelar di sejumlah lokasi di Semarang dan Magelang.
Ujian terdiri dari 38.750 peserta paper based test (PBT) dan 1.175 peserta computer based test (CBT). Pelaksanaan tes di Panlok 42 Semarang terdiri dari 4 perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Universitas Negeri Semarang (Unnes) Semarang, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dan Universitas Tidar (Untidar) Magelang.
Setiap universitas menyiapkan 45 ruangan dengan daya tampung 20 peserta tiap ruangan. Selain di universitas, pelaksaan juga dilakukan di 6 SMP dan 9 SMA/SMK di Semarang. Tes dimulai serentak sejak pukul 10.00 WIB dengan tes kemampuan dasar dilanjutkan tes kemampuan akademik. Ujian akan selesai pukul 14.30 WIB.
Ketua Panlok 42 , Yos Johan Utama, usai melakukan pantauan pelaksanaan tes di Undip Semarang memastikan belum ada laporan kendala dalam pelaksanaan SBMPTN baik PBT maupun CBT.
“Mereka (peserta) paham dengan aturan dan penjelasan yang sudah diberikan,” kata Yos saat meninjau pelaksanaan tes di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip, Selasa (16/5/2017).
Untuk pelaksanaan ujian, Panlok 42 juga sudah berkoordinasi dengan PLN agar pasokan listrik tidak mati saat ujian dilaksanakan. Meski demikian panitia juga sudah melakukan antisipasi dengan memakai UPS serta mempersiapkan genset.
“Koordinasi dengan PLN sudah. Ini pakai UPS juga, kalau genset pasti,” ujar Rektor Undip tersebut.
Dari laporan sementara, ada 4 peserta di CBT yang tidak hadir dan belum diketahui alasannya. “Tidak tahu alasannya, biasanya sudah diterima di mana gitu, misal Akpol atau di mana,” ujar Yos. (ADI)
Manchester –
Pep Guardiola akan tetap menjadi manajer Manchester City kendati gagal mempersembahkan satu pun gelar pada musim ini. Andai hal itu terjadi saat dirinya masih melatih Barcelona atau Bayern Munich, Guardiola akan dipecat.
Guardiola bergelimang gelar bersama Barca dan Bayern. Pria berkebangsaan Spanyol itu meraih 14 gelar selama empat musim di Barca dan tujuh gelar selama tiga tahun menukangi Bayern.
Akan tetapi, bersama City, Guardiola melalui musim pertamanya dengan kurang sukses. Dari empat kompetisi yang diikuti City musim ini, tak satu pun yang berhasil dimenangi.
Guardiola menyadari bahwa City berharap banyak kepadanya. Dia pun berjanji akan mengupayakan hasil yang lebih menggembirakan pada musim depan.
“Saya sudah bilang berkali-kali bahwa saya punya ekspektasi ini karena apa yang sudah saya lakukan di masa lalu. Saya datang di klub ini dan saya berusaha melakukan yang terbaik. Beberapa manajer akan merasakan tekanan itu, jadi saya harus menghadapinya, kalau tidak saya pulang saja,” ujar Guardiola jelang laga melawan West Bromwich Albion.
“Saya datang ke sini untuk berusaha jadi juara pada musim ini, itu tak memungkinkan. Saya akan berusaha bersama klub, para pemain, staf, petinggi klub, direktur olahraga, untuk melakukannya. Dan setelah itu hasilnya ternyata tidak bagus, jika kami dinilai hanya dari hasilnya kami akan dipecat dan orang lain akan datang,” lanjutnya.
“Saya tetap berada di sini bukan karena saya Pep atau apa yang sudah saya lakukan di masa lampau. Saya tahu apa masalahnya. Saya tidak akan bertanya-tanya di sepanjang musim panas ‘Oh apa yang akan terjadi musim depan kalau saya tak memenangi beberapa titel’,” kata pria berusia 46 tahun itu.
Menurut Guardiola, situasi di City masih menguntungkannya. Dia yakin akan didepak dari kursi pelatih kalau sampai gagal memberi trofi di Barca atau Bayern.
“Saya merasakan tekanan ketika mulai melatih Barcelona, saat saya tak punya apa-apa. Di klub itu jika dalam enam bulan Anda tidak menang, Anda akan benar-benar out, seperti Barcelona atau Bayern Munich, di sana Anda harus menang. Jika tidak, mereka tidak memberi Anda kesempatan kedua,” ujarnya.
“Di sini mereka memberi saya kesempatan kedua dan kami akan berusaha untuk melakukannya. Dalam situasi saya di sebuah klub besar: saya dipecat. Saya sudah out. Itu pasti. Di klub-klub tempat saya bekerja sebelumnya, saya tak akan berada di sini, tapi di sini kami memiliki kesempatan kedua dan kami akan berusaha untuk bekerja lebih baik daripada musim ini,” kata Guardiola seperti dikutip Soccerway.(RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta semua pihak untuk menghentikan stigma antitoleransi sesama warga. Taufik mengingatkan warga kembali ke semangat sumpah pemuda untuk menangkal isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang marak beredar.
“Hentikan stigmatisasi antitoleransi kepada sesama anak bangsa, kita harus kembali pada semangat Sumpah Pemuda dan sama-sama menghormati peraturan UU atau hukum yang berlaku dengan percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum serta TNI dan Polri untuk menjaga persatuan NKRI,” ujar Taufik saat dihubungi, Senin (15/5/2017) malam.
Taufik mengajak masyarakat mengambil dampak positif kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi jangan sampai dibarengi dengan saling hujat satu dengan lainnya di media sosial (medsos).
“Dengan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat, kita harus mengambil dampak pemanfaatan yang positif dari kemajuan teknologi dan informasi. Jangan sampai kita diperdaya efek negatif dari kemajuan teknologi dan informasi yang berupa saling sindir, saling fitnah, saling menyebarkan berita hoax sehingga ini sangat menjadi cepat, ibarat api diberi minyak, ini dapat menjadi isu SARA,” ucap Waketum PAN tersebut.
Taufik Kurniawan mengatakan, isu SARA kian rentan seiring majunya teknologi informasi. Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk saling menjaga dan menghormati sesama untuk menjaga keutuhan NKRI.
“Kaitan isu SARA ini lebih rentan manakala ujungnya terkait kemajuan teknologi informasi yang membawa dampak negatif, apalagi kemajuan internet yang menembus batas. Dunia dalam hitungan detik dapat berdampak luas. Ini yang harus disiapkan semangat Sumpah Pemuda saling menghormati satu sama lainnya. Kewajiban kita saling menghormati untuk menjaga keutuhan NKRI,” ucap Taufik.
Pemerintah juga harus berperan aktif menangkal isu SARA di masyarakat. Khususnya, aparat penegak hukum diminta menindak tegas bagi siapa pun yang mencoba merusak keutuhan NKRI.
“Aparat harus bertindak tegas. Dalam hal ini, semua kepada aparat penegak hukum. Jika aparat penegak hukum terkait yuridis bisa berjalan tegak dan berlandaskan aspek keadilan, jika ada kondisi yang kita tidak harpkan harus kita hindari,” tutup Taufik. (MAD)
PALU,khatulistiwaonline.com
Seruan gerakan Minahasa Merdeka ramai dibicarakan di media sosial belakangan ini. Sejumlah media lokal juga memberitakan hal tersebut.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan akan mencegah deklarasi gerakan Minahasa Merdeka. Menurut Tito, deklarasi tersebut mengancam keutuhan NKRI.
“Nggak boleh. Deklarasi nggak boleh. Kita akan lakukan tindakan persuasif dulu kepada saudara-saudara di sana bahwa kita sudah NKRI. Ini kan negara NKRI, harus kita pertahankan,” ujar Tito di aula Asrama Haji, Jl WR Supratman, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (15/5/2017).
Tito mengatakan pihaknya akan melakukan pendekatan persuasif terhadap warga Minahasa. Selain itu, dia menilai deklarasi merdeka warga Minahasa hanya spontanitas.
“Kita lakukan langkah-langkah persuasif kepada saudara-saudara kita untuk mengimbau. Mungkin mereka hanya reaksi spontan saja, emosional. Makanya kita harus sama-sama jaga keutuhan negara kita, konflik tidak boleh terjadi,” kata dia.
Menurutnya, para pendiri bangsa sudah mewariskan NKRI kepada generasi penerus. Karena itu, persatuan harus terus dijaga.
“Sehingga saya mengimbau masalah primordialisme kesukuan, keagamaan, kekerasan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Karena para pemimpin pendiri bangsa kita dari 1928-1945 sudah menepikan, meminggirkan, perbedaan itu jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bangsa yang terdiri atas berbagai suku dan bangsa,” tutup dia. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sejumlah pimpinan lembaga merapat ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) siang ini.
Dari pantauan detikcom di lokasi, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017), Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terlihat tiba di Kantor Kemenko Polhukam sekitar pukul 13.00 WIB.
Dalam kesempatan itu Yasonna berbusana kasual dengan mengenakan baju kemeja polos berwarna putih. Saat ditanya mengenai tujuannya datang ke lokasi, Yasonna tidak memberikan tanggapan apapun seraya berlalu memasuki Kantor.
Selain Yasonna, Menteri Kominfo Rudiantara dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir juga dikabarkan akan hadir dalam pertemuan yang digelar secara internal ini. Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Teddy Lhaksmana dan Wakapolri Syafruddin juga terlihat sudah lebih dulu hadir.
Mengenai kabar masalah apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut sampai saat ini belum diketahui secara jelas. Namun pertemuan ini kemungkinan juga akan membahas sejumlah isu terkini, seperti soal penyebaran virus software WannaCry yang mengancam peretasan situs-situs internet di seluruh dunia. (MAD)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Pemprov Jabar mengeluarkan surat edaran agar semua satuan kerja perangkat daerah di lingkungannya waspada terhadap serangan virus ransomware WannCrypt. Serangan ransomware WannaCrypt atau WannCry melanda puluhan negara, termasuk Indonesia.
Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan surat edaran tersebut dikeluarkan sesuai dengan imbauan Kementerian Komunikasi dan Informatika berkaitan serangan siber tersebut. WannaCry mengincar komputer berbasis Windows yang memiliki kelemahan atau celah terkait fungsi SMB yang dijalankan di komputer.
“Kami sudah mengirim surat edaran, mohon diamankan dan melakukan backup data-data penting,” ucap Iwa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (15/5/2017).
Dia menjelaskan, data-data tersebut meliputi data di Setda, dinas hingga balai. Sehingga bila terjangkit virus tersebut, sambung Iwa, data penting tidak hilang. “Seluruh dinas diminta mematikan WiFi dulu. Supaya saat dinyalakan virus tidak menyerang penyimpanan data,” katanya.
Iwa meminta agar penggunaan aplikasi di komputer menggunakan produk asli. Hal ini penting mengingat virus yang saat ini menyebar secara global rentan menyerang aplikasi atau software bajakan.
“Mohon dicek aplikasi yang dipakai original atau bukan,” ujarnya.
Meski begitu, menurut Iwa, pelayanan publik di Pemprov Jabar tetap berjalan. “Untuk Dispenda pelayanan tetap dilakukan, ada perangkat yang kita siapkan. Jadi pelayanan tidak terganggu. Nanti sore ada proses entry seperti biasa,” tuturnya.
Dia menambahkan, surat edaran ini sudah disebar sejak kemarin malam. Sehingga bisa langsung ditindaklanjuti. “Supaya tidak sampai ada masalah. Terakhir penting membuat backup data. Pengamanan sistem dan arsip. Itu langkah-langkah yang sedang dan tengah dilakukan untuk menangkal serangan virus,” ujar Iwa. (DON)