JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kasus penamparan calon penumpang terhadap petugas aviation security (avsec) kembali terjadi. Kejadian kali ini terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Pelaku berinisial AG, yang diketahui dokter militer, menampar petugas pada pukul 15.38 WIB, Jumat (7/7) di Terminal 1-A. Penamparan terjadi saat petugas avsec melakukan pemeriksaan badan penumpang secara manual (body search).
Pemeriksaan manual dilakukan karena, saat AG melewati walk through metal detector (WTMD), lampu indikator menyala. Petugas berinisial FSP lantas meminta izin untuk dilakukan pemeriksaan manual.
“Karena merasa tidak terima, terjadi cekcok, selanjutnya pelaku menampar korban sekali di pipi sebelah kiri,” ujar Kasubag Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta Ipda Prayogo saat dikonfirmasi, Sabtu (8/7/2017).
Karena kejadian tersebut, pelaku dan korban dibawa ke Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk dimintai keterangan. “Dibawa ke Polres,” sebutnya.
Kasus penamparan sebelumnya terjadi di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulut, padan Rabu (5/7). Joice Warouw, istri Brigjen (Purn) Johan Sumampouw, memukul dan menampar petugas avsec.
Saat Joice melewati gerbang X-ray, petugas bandara berinisial AM meminta Joice melepaskan jam tangan untuk dimasukkan di X-ray sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tidak terima diingatkan, Joice memarahi serta memukul AM menggunakan tangan dan mengenai lengan korban. Setelah pemukulan itu, petugas bandara lainnya berinisial EW datang melerai. Joice kemudian menampar EW.
Karena kasus ini, Joice diperiksa di Polda Metro Jaya, Jumat (7/7) malam. Joice dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik dari Polresta Manado.
“Saya memenuhi panggilan pihak kepolisian, Polres Manado, di tempat ini. Saya sangat menyesal atas kejadian ini di Bandara Sam Ratulangi, tanggal 5 Juli 2017, Rabu kemarin. Saya meminta maaf atas kejadian tersebut,” kata Joice setelah diperiksa. (DON)
Leicester –
Riyad Mahrez pernah mengungkapkan keinginan untuk pergi. Belum terwujud sampai sekarang, Mahrez diminta untuk tetap berkomitmen penuh terhadap Leicester City.
Pada Mei lalu, Mahrez merilis pernyataan terkait niatnya untuk meninggalkan Leicester. Pemain internasional Aljazair itu mengaku punya ambisi besar dan menilai sudah waktunya dia untuk pindah.
Arsenal sempat kencang dikabarkan jadi peminat Mahrez. Tapi sampai saat ini, Leicester mengaku belum menerima tawaran dari klub mana pun untuk pemain berusia 26 tahun itu.
Mahrez sudah kembali ke Leicester untuk menjalani pramusim jelang kompetisi 2017/2018. Manajer The Foxes, Craig Shakespeare, memperingatkan Mahrez agar fokus ke performanya jika tak ingin dicoret.
“Mengecewakan ketika pemain terbuka ke publik soal ini tapi saya pikir Anda harus memahami permainan modern,” ujar Shakespeare seperti dilansir Soccerway.
“Kadang pengaruh luar tidak penting dan bisa ada alasan untuk itu. Dia terbuka, kami tahu posisinya, tapi pada akhirnya dia terikat kontrak dengan klub.”
“Dia harus profesional. Kami harus profesional dengannya. Tapi yang lebih penting dia harus berkomitmen dan saya pikir dia harus menunjukkannya ke suporter, staf, dan pemain.”
“Jika dia dimainkan, dia harus tampil bagus dan, jika dia tidak menunjukkan komitmen, dia tidak akan main. Dia punya kontrak dengan kami, jadi dia harus memahami itu,” katannya menegaskan. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polda Metro Jaya memperketat pengamanan di area markas pasca aksi teror yang menyasar anggota kepolisian baru-baru ini. Tidak hanya di pintu masuk, area masjid pun diperketat penjagaannya.
Seperti yang dilihat khatulistiwaonline, Jumat (7/7/2017), pelaksanaan salat Jumat di Masjid Al-Kautsar Markas Polda Metro Jaya berlangsung dengan pengamanan sekitar 10 anggota polisi. Selain anggota Provost, sejumlah anggota Sabhara menjaga pelaksanaan salat Jumat di masjid tersebut.
Salat Jumat diikuti oleh ratusan orang. Jemaah salat Jumat meluber hingga ke jalan di luar masjid. Polisi yang melakukan pengamanan berjaga di dekat jamaah terluar.
Sementara pintu gerbang ke masjid yang dibuka hanya di gerbang utama. Terlihat ada dua security door di pintu gerbang masuk masjid.
Di dekat gerbang juga terdapat banner yang berisi pemberitahuan agar pengunjung menitipkan barang bawaan berupa tas dan jaket ke petugas jaga. Jemaah salat Jumat juga diwajibkan untuk melewati security door sebelum memasuki masjid.
Pengamanan kali ini tampak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jika sebelumnya tiga pintu gerbang masjid dibuka, kali ini pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya hanya membuka pintu utama.
Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana mengatakan bahwa pengamanan tersebut biasa saja. Pihaknya memperketat pengamanan untuk mewaspadai akan terjadinya aksi teror yang menyasar anggota polisi, seperti yang terjadi di Masjid Falatehan, Kebayoran Baru, Jaksel beberapa waktu lalu.
“Begini, kan teman-teman tahu bahwa markas komando dan keberadaan polisi di lapangan menjadi sasaran dari kelompok teroris. Hal yang wajar di semua kesatuan, tidak hanya di Polda Metro meningkatkan keamanan dan menyeleksi semua orang yang masuk. Kita juga tidak mau itu semua terjadi (aksi teror),” ujar Suntana saat ditemui seusai salat Jumat. (ADI)
Acapulco –
Kerusuhan terjadi di sebuah penjara di Meksiko pada Kamis (6/7) waktu setempat. Pejabat setempat juga menyebut 3 orang lainnya mengalami luka.
Dilansir dari AFP, Jumat (7/7/2017), pasca kerusuhan tampak ada kepala yang terpenggal dan bagian tubuh korban mutilasi. Kerusuhan pecah karena saingan antar geng.
Mayat ditemukan bergelimpangan di sisi penjara dengan keamanan maksimum, dapur, teras, dan area kunjungan suami istri. Kerusuhan yang berlokasi di penjara Cereso di Acapulco itu terjadi menjelang dini hari.
Belum diketahui apakah telah ada pelaku yang ditangkap atau tidak. Sebelumnya otoritas setempat menyampaikan korban tewas berjumlah 5 orang.
Acapulco adalah kota terbesar di Guerrero, salah satu negara bagian Meksiko yang ‘paling tidak memiliki hukum’ dan merupakan pusat produksi poppy opium yang menjadi perhatian utama para pejabat AS. (ADI)
Munich –
Kesuksesan Jerman menjuarai Piala Konfederasi turut membuat Thomas Mueller gembira. Meski tak berpartisipasi, Mueller senang dengan banyaknya talenta di timnas Jerman.
Mueller jadi salah satu pemain bintang yang tak dibawa Joachim Loew ke Piala Konfederasi 2017. Selain Mueller, nama-nama lain seperti Toni Kroos, Mesut Oezil, Mats Hummels, sampai Manuel Neuer juga absen.
Skuat yang dibawa Loew ke Jerman pun banyak diisi oleh wajah baru. Meski demikian, Die Mannschaft tetap berhasil menjadi juara dengan mengalahkan Chile –yang tampil dengan tim utamanya– di babak final.
Fakta bahwa Loew punya banyak pilihan untuk mengisi skuat Jerman membuat Mueller terkesan.
“Saya benar-benar menikmati menonton mereka bermain,” ujar Mueller kepada L’Equipe seperti dilansir Soccerway.
“Mereka semua pemain bagus. Mereka pergi ke Rusia dan datang bersama-sama untuk membentuk sebuah tim.”
“Ini menunjukkan bahwa kami menjadi wadah pemain-pemain hebat,” katanya.
Sinyal positif lain juga ditunjukkan Jerman di level junior. Hanya beberapa hari sebelum yang senior berjaya di Rusia, timnas Jerman U-21 memenangi Piala Eropa dengan mengalahkan Spanyol. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah berencana menaikkan dana parpol hampir 10 kali lipat dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara. Menurut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, kenaikan dana parpol bukan untuk dibarter dengan presidential threshold (ambang batas capres) yang saat ini belum ada titik temu antara pemerintah dan DPR dalam Pansus RUU Pemilu.
“Penambahan dana partai politik tidak ada hubungannya denganpresidential threshold atau isu-isu krusial yang sedang dibahas dalam Pansus Pemilu, RUU Pemilu,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (7/7/2017).
Agus menyebut penggunaan dana parpol ke depan harus lebih transparan dan akuntabel. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran yang dilakukan parpol.
“Penyerahan dana partai politik tentu harus diberikan kepada partai politik sesuai dengan tingkatannya dan disesuaikan dengan perolehan suara dari partai politik yang bersangkutan,” ucap Agus.
“Penggunaan dana partai politik harus transparan dan akuntabel dengan diaudit oleh auditor independen yang dapat diketahui masyarakat secara luas. Sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dari penggunaan anggaran yang diperuntukkan untuk dana partai politik tersebut,” ucapnya.
Selain itu, Agus ingin dana parpol dibagi secara adil. Dana parpol, menurutnya, harus dibagi berdasarkan perolehan suara dari parpol tersebut dalam pemilu.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Kemendagri berencana menaikkan dana bantuan parpol. Saat ini total dana yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 13,5 M dalam setahun untuk partai-partai peserta Pemilu 2014. Apabila kenaikan itu terealisasi, ada peningkatan sebesar Rp 111 M untuk dana bantuan parpol. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTH-HAN) Mahfud MD mengkritisi Pansus Hak Angket KPK yang menemui napi koruptor di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jabar. Menurutnya, manuver Pansus Hak Angket bak dagelan.
“Pansus angket menanyakan perlakuan KPK terhadap koruptor yang sudah dipenjara itu memang tidak fair dan merupakan dagelan. Ya, terang saja kecenderungan kuatnya para narapidana itu akan mengata-ngatain KPK bertindak salah dan melanggar HAM,” cetus Mahfud melalui pesan singkat, Jumat (7/7/2017).
Alasannya, para napi koruptor memang sejak awal cenderung tidak mengakui kesalahannya dan jelas akan menyerang KPK. Mahfud mengatakan, proses penyidikan KPK kepada para napi saat masih berstatus tersangka tidak melanggar prosedur.
“Semua yang diperiksa dan ditahan di KPK itu selalu diperlakukan dengan baik, bagi yang datang jauh disediakan ticket transport dan hotel, diberi makan dan minum secara layak, dan ditawari waktu untuk beribadah. Itu semua terekam di CCTV yang diawasi langsung dari ruangan para komisioner,” jelas eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.
Oleh sebab itu, Mahfud mengimbau kepada KPK supaya tidak perlu panik terhadap pernyataan yang disampaikan napi koruptor kepada Pansus Hak Angket. Malahan, Mahfud menilai manuver Pansus Hak Angket sudah bermasalah.
“Jadi, kalau menanyakan apa diperlakukan adil kepada orang yang dihukum ya bisa diduga mereka akan menjawab KPK salah. Itu kan dagelan yang nyata. ‘Ono-ono wae, rek’. Saya tetap berpendapat KPK tak usah panik, on the track saja. Pansus itu lebih banyak masalahnya,” ujar Mahfud.
“Minimal masalah aspek substansi, prosedural, dan conflict of interest ada di sana. Kita berjuang dan doakan bangsa ini selamat dari godaan setan yang terkutuk,” tambahnya.
Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK yang dipimpin langsung oleh Agun Gunandjar menemui napi koruptor di Lapas Sukamiskin. Pertemuan itu dilakukan secara tertutup tanpa awak media dapat meliput.
Di dalam lapas, para anggota Pansus Hak Angket KPK menemui semua napi koruptor. Usai menggelar pertemuan, Pansus Angket KPK berencana mengundang napi tersebut ke DPR. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Seleksi bagi 1.600 hakim yang dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung (MA) dinilai tidak tepat. Guru besar hukum pidana Universitas Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho menilai seharusnya pembukaan seleksi hakim menunggu UU Jabatan Hakim selesai.
“Masalah rekrutmen seharusnya ditahan dulu, menunggu UU jabatan hakim yang sedang digodok ini selesai. Karena di dalamnya dirumuskan cara rekrutmen secara komperhensif,” ujar Prof Hibnu ketika berbincang dengan khatulistiwaonline, Jumat (7/7/2017).
Menurut Hibnu, rekrutmen hakim sebagai pejabat negara bukan suatu hal yang sederhana dan perlu kajian yang mendalam. Terlebih paradigma penerimaanya yang harus diubah dari fresh graduate menjadi mereka yang telah matang secara pengalaman.
“Alasannya sederhana, supaya tidak terlalu lama mendidik para calon hakim sebelum bertugas, karena masalah hukum itu pelik dan berkembang. Sehingga memerlukan praktisi yang sudah memiliki kualifikasi dan integritas cukup, negara tinggal mengawasi integritas para hakim dan tak perlu lama mendidik calon hakim,” jelasnya.
Diakuinya tak sedikit para akademisi hukum ikut mendaftar seleksi hakim, namun tak jarang mereka terhalang birokrasi politik.
“Dunia penegakan hukum sekarang kan tidak steril-steril banget, bercampur-campur politik. Jadi kalau orang akademisi kan di situ agak malasnya. Karena hampir di semua perguruan tinggi tidak diperbolehkan seperti itu birokrasi di ujungnya politik, sehingga hakim non karir yang mendaftar berkurang,” paparnya.
Prof Hibnu berharap, ke depannya seleksi atau rekrutmen hakim harus memiliki formulasi yang pas dan tidak berujung pada hakim agung. Sehingga tidak ada lagi kekosongan kursi hakim pada pengadilan tingkat pertama.
“MA harus punya paradigma baru, hakim tidak serta merta berujung pada hakim agung. Kalau kompetensinya hanya cukup di PN dia tidak harus berujung jadi hakim tinggi atau hakim agung, sekarangkan banyak hakim PN kosong tapi hakim tinggi menumpuk,” imbuhnya.
Sebelumnya, menurut Jimly Asshiddiqie negara seharusnya merekrut hakim dari kelompok profesional dan bukan melalui jalur CPNS.
“Hakim itu jabatan, khususnya pejabat negara, dan sifatnya itu kehormatan, bukan jabatan kepegawaian. Tapi jabatan dari orang-orang yang mempunyai integritas dan kehormatan tertentu untuk direkrut menjadi hakim,” ujar Jimly.
Karena itu, menurut Jimly, definisi perekrutan hakim harus dikeluarkan dari pengertian calon pegawai negeri sipil (CPNS).
“Itu definisi lama, karena itu, dia harus dikeluarkan dari pengertian itu. Karena penting sekali seorang hakim harus direkrut dari para sarjana hukum yang sudah matang, sudah berpraktik jadi advokat, praktik dosen, aktivis, public defender, dan tugas pelayanan hukum lainnya yang sudah matang, baru direkrut jadi hakim,” ucap Jimly.
Sedangkan menurut hakim agung Gayus Lumbuun, rekrutmen seharusnya menyertakan Komisi Yudisial (KY). Gayus juga sependapat dengan Jimly, yaitu hakim bukan dari fresh graduate, melainkan dari kelompok profesional.
“Saya usul agar melibatkan KY dalam perekrutan sekarang karena hakim agung saja direkrut KY. Jadi ada baiknya bila hakim-hakim tingkat pertama pun menggunakan KY juga,” ujar Gayus. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kemendikbud menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad beralasan kebijakan tersebut untuk mengakomodasi siswa tidak mampu untuk mendapatkan sekolah.
“Ini sebenarnya adalah program afirmasi untuk melindungi anak yang tidak mampu agar mendapatkan sekolah. Sekolah negeri ya, karena sekolah negeri itu dibiayai oleh pajak rakyat dan itu harus dikembalikan kepada rakyat, nah itu yang zona,” kata Hamid di Labschool UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (6/7/2017).
Hamid menjelaskan sistem zonasi diterapkan agar siswa dapat diterima di sekolah yang dekat dengan domisilinya. Dirinya berpendapat sistem zonasi juga akan melindungi warga yang tidak mampu.
“Jadi begini sekarang yang kita terapkan sistem zonasi. Sistem zonasi itu kita kita minta agar 90 persen anak di zona itu bisa diterima di zona itu. 10 persennya boleh dari luar ya dengan beberapa pertimbangan,” katanya.
“Kemudian kan minimal 20 persen siswa yang tidak mampu. Jadi itu harus ada jaminan bisa diterima karena tanpa ada ketentuan begitu anak-anak yang kurang mampu pasti akan terlempar dari wilayahnya,” tambahnya.
Hamid menuturkan penerapan online digunakan untuk mempermudah pengawasan zonasi tersebut. Namun, Hamid menegaskan masih mentolerir bagi sekolah yang belum dapat menerapkan sistem tersebut secara sempurna.
“Sistem online ya biar untuk mempermudah ya, mempermudah manajemen penerimaan siswa baru di setiap zona,” tuturnya.
“Tetapi kalau misalnya tidak bisa dilaksanakan karena berbarengan dengan berbagai faktor di lapangan itu boleh disesuaikan,” sambungnya.
Hamid tidak menampik masih banyak orang tua murid yang kecewa dengan kebijakan tersebut. Meski demikian, Hamid yakin kebijakan tersebut akan berdampak positif dalam jangka yang panjang.
“Soal mengeluh, hanya perasaan sementara saja. Karena kita akan segera membenahi sekolah di setiap zona yang tak pernah dilirik orang. Dan kan ditangani dengan lebih bagus. Akan muncul sekolah bagus tiap zona,” pungkasnya. (ADI)