JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pernah disebut gaduh. Namun KPK mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo.
“Ya, memang kalau ada bukti, ada fakta-fakta hukum di situ, saya kira bagus. Prestasi KPK kan memang di OTT,” kata Jokowi kepada wartawan saat meninjau Pasar Baru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (15/9/2017).
KPK sudah melakukan sederet OTT. Yang ditangkap dari penegak hukum sampai kepala daerah. Terakhir, KPK menangkap Ketua DPRD Banjarmasin, oknum BUMD, hingga pihak swasta dalam OTT.
Selain mendukung OTT KPK, Jokowi juga mengingatkan pejabat daerah untuk berhati-hati mengelola uang rakyat. Menurutnya uang itu bukanlah milik dari si pejabat.
“Hati-hati dalam mengelola keuangannya, baik APBD, APBN, itu adalah uangnya rakyat. Hati-hati,” kata Jokowi.
Penegasan Jokowi agar KPK tak diperlemah juga pernah dilontarkan sebelumnya. Bahkan waktu itu menanggapi ucapan politikus separtainya di PDIP, Henri Yosodiningrat, yang mengusulkan agar KPK dibekukan. Belakangan, Henri mendapat sanksi dari PDIP.
“Saya tak akan membiarkan KPK diperlemah,” ujar Jokowi bernada tegas usai meresmikan Tol Mojokerto-Kertosono di gerbang Tol Mojokerto, Desa Penompo, Jetis, Jawa Timur, Minggu (10/9).
Sebelumnya OTT KPK menjadi sorotan karena pernyataan Jaksa Agung yang menilai OTT KPK terlalu gaduh. Jaksa Agung juga menyebut penuntutan yang harus seizin Kejaksaan. Pernyataan ini langsung disanggah Seskab Pramono Anung yang memastikan bahwa Jokowi tak akan setuju pelemahan KPK.
“Sekali lagi, dalam hal ini Presiden tidak ada keinginan sama sekali untuk mengurangi kewenangan KPK. Nggak usah ditafsirkan macam-macam,” kata Pramono di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).
Belakangan Jaksa Agung Prasetyo pun mengatakan dirinya mendukung penuh KPK. Salah satu bentuk dukungannya yakni mengirimkan jaksa-jaksa untuk KPK.
“Saya katakan bahwa selama ini Kejaksaan adalah pendukung utama KPK. Begitu banyak jaksa pilihan untuk mendukung pelaksanaan tugas mereka,” ujar Prasetyo di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/9). (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Indra J Piliang terjerat kasus narkotika yang membuatnya harus menjalani rehabilitasi. Buntut dari kasus ini, Indra memutuskan mengundurkan diri Partai Golkar.
Surat pernyataan pengunduran diri Indra dibuat tertanggal hari, Sabtu (16/9). Dalam surat tersebut, pria kelahiran Pariaman 19 April 1972 itu menyatakan mengundurkan diri dari 4 posisi. Bukan hanya dari Partai Golkar.
Pertama Indra mengundurkan diri dari Partai Golkar dan menyebut akan menyampaikan secara tertulis kepada Ketum Golkar Setya Novanto. Kemudian dia juga mundur dari posisi anggota Dewan Pakar Partai Golkar dan akan menyampaikan ke Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Pakar Golkar.
Indra juga mundur dari Panglima dan Pendiri Praja Muda Beringin, salah satu dari organisasi sayap partai Golkar. Surat akan ditujukan kepada para anggotanya. Terakhir Indra mundur dari posisi Anggota Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang akan disampaikannya ke Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Via Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Dr Asman Abnur,” demikian kutipan surat pernyataan pengunduran diri Indra.
Saat dimintai Konfirmasi soal surat itu, Indra menyebut hanya tinggal menandatanganinya di atas materai. Dia menyatakan ingin fokus kepada keluarga sambil mengikuti proses yang harus dijalaninya terkait kasus narkoba yang menimpanya.
“Surat itu saya yang buat, tinggal tanda tangan dan pakai materai. Mengundurkan diri dari semua itu. Saya fokus ke proses yang saya alami, fokus ke keluarga, anak-anak dan istri saya, ” jelas Indra saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Sabtu (16/9/2017).
Indra juga berencana untuk datang ke kampung halamannya. Dia akan berkeliling mengunjungi kerabat dan keluarga.
“Anak dan istri saya, mereka mengalami syok. Dalam kondisi ini, syok luar biasa. Keluarga besar di kampung juga. Makanya saya mau berkeliling, menjelaskan, sambil mengikuti proses yang harus saya lakukan,” terang Indra.
Soal kasus hukumnya, Indra hanya dikenai wajib lapor. Dia diwajibkan mengikuti rehabilitasi jalan selama 8 kali di BNN Kota Jaksel.
“Rehab jalan artinya 8 kali melakukan assessment dengan mereka. Seminggu sekali, dua kali seminggu juga bisa,” ucapnya.(MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketum Gerindra Prabowo Subianto juga ikut Aksi Bela Rohingya 169 di Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dia langsung naik ke panggung massa aksi.
Prabowo naik panggung massa aksi sekitar pukul 11.00 WIB, Sabtu (16/9/2017). Prabowo disambut oleh Presiden PKS Sohibul Iman yang didampingi oleh kadernya yang juga Wakil Wali Kota Bekasi dan bakal cawagub di Pilgub Jabar, Ahmad Syaikhu.
Prabowo langsung duduk di panggung dan mendengarkan orasi-orasi. Dia juga sempat mendapat sabutan dari massa aksi.
“Kita kedatangan mantan Jenderal Kopassus, Pak Prabowo. Takbir!” kata salah seorang orator.
Massa aksi pun langsung meneriakkan takbir. Tak lama kemudian politikus PAN Amien Rais tiba saat Prabowo berorasi. (NGO)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan dia tengah menyiapkan Pergub yang mengharuskan semua rumah sakit swasta di Jakarta untuk bergabung dengan BPJS Kesehatan. Hal tersebut diambil agar kasus bayi Debora tidak terulang kembali.
“Makanya kita siapkan Pergub agar semua rumah sakit swasta harus bergabung dengan BPJS Kesehatan. Supaya nggak ada lagi kasus seperti bayi Debora. Di mana rasa kemanusiaan kita,” kata Djarot di pidato pembukaan Hari Hepatitis Sedunia di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9/2017).
Djarot menargetkan Pergub tersebut bisa diterbitkan 2 minggu lagi. Atau selambat-lambatnya sebelum dia turun meninggalkan kursi DKI-1.
“Ya paling dua minggu selesai. Semoga sebelum, kami dorong sebelum akhir masa jabatan sudah keluar,” ucap Djarot.
Semua rumah sakit swasta nantinya harus menyiapkan alokasi untuk pelayanan kelas 3, yang merupakan pelayanan gratis bagi warga. Setidaknya harus ada 20 persen untuk pasien kelas 3. Karena menurut Djarot, saat ini sudah ada sekitar 4 juta warga Jakarta yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan.
“Rumah sakit swasta itu ada komposisi nya 20 persen paling tidak untuk kelas 3,” tegasnya.
Djarot juga mengingatkan soal kode etik rumah sakit dan dokter dalam menangani pasien. Dia mengaku gregetan mengetahui apa yang dilakukan oleh RS Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, pada bayi Debora.
“Rumah sakit, dokter, perawat kan ada kode etiknya. Ada nggak di situ (dalam kode etik dokter) ditanya dulu orang kaya apa miskin, agama apa. Itu nggak ada. Jadi saya gregetan sama kasus ini (bayi Debora),” ucap Djarot.
Seperti diketahui, bayi Debora meninggal dunia karena diduga terlambat mendapat pertolongan. Bayi Debora tidak bisa masuk ke PICU seperti yang dibutuhkannya karena sang orang tua kurang memberikan deposit uang muka. (DON)
Yangon –
Indonesia akan berhadapan dengan Thailand dalam semifinal Piala AFF U-18. The War Elephants berada dalam rekor pertemuan yang bagus saat melawan Indonesia.
Indonesia akan berduel dengan Thailand di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Jumat (15/9/2017) sore WIB, dalam ajang Piala AFF U-18. Ini merupakan pertemuan mereka yang keenam kali dalam kompetisi kelompok umur se-Asia Tenggara.
Sebelum bernama Piala AFF U-18, kompetisi ini lebih dulu bernama Piala AFF U-20, yang pertama kali bergulir pada 2002 silam. Seiring berjalan, kompetisi ini berganti nama menjadi Piala AFF U-19, dan kini AFF U-18 dengan berbagai pertimbangan.
Di perhelatan pertama Indonesia sempat bertemu Thailand. Kala itu, tim Merah-Putih harus tumbang 1-5 dan menjadi juru kunci Grup A dengan poin satu. Sementara itu, Thailand malah keluar sebagai juara di turnamen tersebut.
Selang tiga tahun kemudian Indonesia kembali bertemu Thailand di laga pertama fase grup. Namun, Indonesia harus kalah 1-2 dan gagal keluar dari Grup A setelah cuma finis di posisi ketiga selaku tuan rumah Piala AFF U-20.
Indonesia baru bisa mengalahkan Thailand delapan tahun kemudian. Kompetisi pun kala itu sudah berganti nama menjadi Piala AFF U-19 dan Indonesia menjadi tuan rumah dalam perhelatan di tahun 2013.
Tim besutan Indra Sjafri kala itu menang dengan skor 3-1 atas Thailand di fase grup lewat hat-trick Evan Dimas. Di akhir kompetisi Indonesia keluar sebagai juara untuk pertama kalinya.
Namun, satu tahun kemudian Thailand bisa membalas kekalahan dari Indonesia di fase grup. Tak tanggung-tanggung, Garuda Muda kala itu dihajar 2-6 dan menjadi juru kunci Grup A tanpa meraih poin.
Di tahun 2016 Indonesia kembali berada satu grup dengan Thailand. Dalam pertemuan di fase grup, Indonesia kalah 2-3 dari Thailand, padahal Muhammad Dimas Drajat dkk sempat unggul dua gol lebih dulu. Dengan begitu, rekor pertemuannya 4 kali Thailand menang dan Indonesia baru menang sekali.
Nah, di pertemuan keenam ini Indonesia punya kesempatan memperbaiki rekor pertemuan. Mereka ditantang Thailand, yang selama fase grup belum memetik empat kemenangan dan satu imbang. Thailand saat ini jadi tim paling sedikit kebobolan dengan dua gol.
Mereka melangkah ke babak semifinal sebagai runner-up Grup A, setelah kalah selisih gol dari Malaysia yang keluar sebagai juara grup dengan poin sembilan.
Thailand punya gaya bermain yang tak jauh berbeda dengan Indonesia. Tim besutan Marc Alavedra Palacios terbiasa mengutamakan penguasaan bola dan pressing ketat.
Marc bahkan sudah menyatakan bahwa timnya akan menghentikan permainan Indonesia dengan mendominasi penguasaan bola. Dia menilai hal itu akan menjadi kunci dalam memetik kemenangan.
“Kami akan fokus pada penguasaan bola karena tim Indonesia bermain seperti kami. Jika ada yang mendominasi bola, kesempatan mencetak gol dan menang tinggi,” kata Marc seperti dikutip dari situs resmi federasi sepakbola Thailand.
Nah, di laga nanti siapakah yang akan lebih mendominasi laga dan keluar sebagai pemenang? Menarik untuk kita dinanti. (ADI)
Pyongyang –
Korea Utara (Korut) kembali menembakkan rudal yang melintasi wilayah Jepang. Ini berarti dalam waktu kurang dari sebulan ini, Korut telah dua kali meluncurkan rudal balistik yang melintasi wilayah Jepang. Kedua rudal itu sama-sama diluncurkan dari pangkalan udara Sunan di Pyongyang, Korut.
Pangkalan udara Sunan terletak di kompleks Bandara Internasional Sunan yang melayani penerbangan sipil dari dan ke Korut. Bandara Sunan terletak tidak jauh dari ibu kota Pyongyang dan merupakan satu-satunya bandara di Pyongyang.
Rudal balistik yang ditembakkan Korut pada 29 Agustus, juga melintasi wilayah Jepang. Diketahui rudal itu diluncurkan dari landasan bandara Sunan. Saat itu, Korut meluncurkan rudal balistik jarak menengah atas, Hwasong-12, yang berhasil mengudara sejauh 2.700 kilometer dan mampu mencapai ketinggian 550 kilometer. Rudal itu terlepas menjadi tiga bagian sebelum jatuh ke perairan Pasifik, dekat Hokkaido, pulau paling utara di Jepang.
Dalam peluncuran terbaru pada Jumat (5/9) pagi ini, rudal balistik Korut kembali dilaporkan berhasil melintasi wilayah Jepang sebelum jatuh ke perairan Pasifik. Lokasi jatuhnya rudal Korut disebut berada di lokasi yang berjarak sekitar 2 ribu kilometer sebelah timur Hokkaido.
Dalam peluncuran kali ini, rudal Korut itu mampu mencapai ketinggian sekitar 770 kilometer dan mengudara selama 19 menit pada jarak sejauh 3.700 kilometer. Jarak itu cukup jauh untuk menjangkau Guam, wilayah Amerika Serikat di Pasifik yang pernah diancam rudal Korut. Diketahui bahwa jarak Guam dari Korut adalah sekitar 3.379 kilometer.
Kembali pada Bandara Sunan yang menjadi lokasi peluncuran rudal Korut, seperti diberitakan kantor berita Korsel, Yonhap News Agency, bandara itu merupakan salah satu bandara terburuk di dunia. Penilaian dilakukan pada banyak kategori termasuk kebersihan, pelayanan staf, juga fasilitas tempat makan dan perbelanjaan.
Bandara Sunan dibangun setelah Perang Dunia II karena Korut membutuhkan bandara baru. Bandara pertama di Pyongyang sebelum Sunan, terletak di sebelah timur Sungai Taedong. Tidak banyak informasi yang bisa digali terkait bandara internasional di ibu kota negara komunis ini. Yonhap News Agency menyebut, Bandara Sunan yang diklaim oleh media nasional Korut sebagai bandara berteknologi tinggi ini, ternyata tidak memiliki situs resmi yang memberikan informasi dasar soal jadwal penerbangan dan fasilitas di dalamnya.
Dirangkum dari berbagai sumber, diketahui Bandara Sunan memiliki dua terminal, yakni terminal domestik dan terminal internasional. Hanya ada dua maskapai yang beroperasi rutin di bandara ini, yakni Air Koryo — maskapai nasional Korut dan Air China — salah satu maskapai besar milik China.
Sempat terjadi peristiwa menarik di Bandara Sunan setelah rudal Korut diluncurkan. Seperti dilansir media Inggris, The Telegraph, sebuah pesawat Air Koryo dengan nomor penerbangan 151 lepas landas dari Bandara Sunan menuju ke Beijing, China, sekitar 90 menit setelah Korut menembakkan rudal balistik dari lokasi yang sama.
Pesawat milik maskapai Korut itu lepas landas dari Pyongyang pada Jumat (15/9) pagi, sekitar pukul 08.30 waktu setempat. Diketahui bahwa Korut meluncurkan rudal balistik dari lapangan udara Sunan pada pukul 06.57 waktu setempat. Momen ini menunjukkan bahwa para penumpang Air Koryo telah berada di bandara saat rudal diluncurkan dan kemungkinan mereka menyaksikan langsung peluncuran rudal Korut itu.
Menurut FlightRadar24, pesawat Air Koryo itu telah mendarat dengan selamat di Beijing pada pukul 09.50 waktu setempat, atau 10 menit lebih awal dari jadwal.(ADI)
BANJARMASIN,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo menanggapi soal operasi tangkap tangan (OTT)KPK terhadap Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali.Jokowi mengapresiasi OTT tersebut.
Jokowi mengatakan, jika ada bukti dan fakta hukum yang kuat, OTT terhadap Iwan itu baik sekali.
“Ya, memang kalau ada bukti, ada fakta-fakta hukum di situ, saya kira bagus,” kata Jokowi saat meninjau Pasar Baru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (15/9/2017).
Iwan ditangkap KPK bersama empat orang lainnya pada Kamis, 14 September 2017, menjelang tengah malam. Selain Iwan, ada pejabat BUMD dan pihak swasta yang dibekuk. Mereka ditangkap diduga terkait kasus proses pembahasan peraturan daerah setempat.
KPK juga mengamankan sejumlah uang tapi belum disebutkan jumlahnya. Saat ini kelimanya masih berada di Polda Kalimantan Selatan untuk menjalani pemeriksaan awal. Mereka akan segera diterbangkan ke Jakarta hari ini. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum kelimanya. Ruangan Iwan juga telah disegel KPK. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kasus meninggalnya bayi Tiara Debora Simanjorang merupakan pukulan telak bagi dunia rumah sakit. Untuk itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan 187 rumah sakit (RS).
Kerja sama yang dilakukan berupa penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) agar RS se-DKI tidak menarik uang muka dalam kondisi gawat darurat. MoU yang dilakukan itu merupakan RS umum hingga RS swasta.
“Kita melakukan perjanjian dengan seluruh rumah sakit di DKI, baik itu rumah sakit swasta, rumah sakit vertikal, maupun rumah sakit umum daerah, untuk kita membuat perjanjian,” kata Kepala Dinkes DKI, Koesmedi Priharto, di kantornya, Jalan kesehatan nomor 10, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
“Ada 187 rumah sakit, kalau yang diwakili cuman paraf. Tapi hari Senin tetap direkturnya datang untuk menandatanganinya,” sambung Koesmedi.
Bayi Debora meninggal dunia karena diduga terlambat masuk ke ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU) karena pihak RS tidak bisa bertindak apabila tidak ada uang muka. Sementara, uang milik orang tua Debora tidak sampai batas minimal untuk uang muka.
“Ya agar mereka tidak melanggar aturan bahwa pasien dalam keadaan gawat darurat, harus dilakukan tindakan segera, tanpa memungut uang muka,” jelasnya.
Sementara itu, Koesmedi melakukan penandatanganan MoU kepada 5 perwakilan RS dari masing-masing wilayah DKI. Wilayah Jakarta Pusat diwakili RS St Carolus, Jakarta Utara diwakili RS Suka Mulya, Jakarta Barat diwakili oleh RS Royal Taruma, Jakarta Selatan diwakili RS Pondok Indah, Jakarta Timur RS Islam Pondok Kopi.
“Ini merupakan bentuk komitmen untuk bersama-sama membuat pelayanannya lebih baik,” ucapnya.
Dalam penandatanganan MoU ini, Dinkes DKI juga memberikan surat teguran kepada RS Mitra Keluarga Kalideres. Selain itu, tim investigasi untuk mencari data juga diterjunkan hari ini untuk melakukan audit medik di rumah sakit.
“Hari ini saya menyerahkan surat teguran kepada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, sesuai dengan yang dianjurkan oleh Kemenkes. Kemudian kami juga membentuk tim investigasi untuk melakukan audit medik. Hari ini nanti tim akan mencari data-data medik dan sebagainya yang ada di rumah sakit,” tuturnya.
Adapun surat edaran tentang kewajiban pelayanan yang diberikan RS kepada pasien, yang mengimbau kepada seluruh RS untuk:
a. Memberikan pelayanan yang aman, bermutu anti-diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit.
b. Melaksanakan fungsi sosial dalam pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka.
c. Rumah sakit yang belum bekerja sama dengan BPJS, biaya pelayanan gawat darurat sampai dengan kondisi pasien stabil dapat ditagihkan ke BPJS.
d. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien, sesuai dengan kemampuan pelayanannya di instalasi gawat darurat, yaitu tindakan penyelamatan (life saving).
e. Melakukan rujukan pasien rumah sakit dengan terlebih dahulu melakukan pertolongan pertama, dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis, serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan.
f. Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima dapat menerima pasien dalam keadaan gawat darurat, dan membuat surat rujukan kepada penerima rujukan.
g. Rumah Sakit dilarang menyuruh pasien/ keluarga untuk mencari tempat rujukan sendiri.
h. Pengenaan sanksi berupa pencabutan rekomendasi perpanjangan izin operasional rumah sakit oleh dinas kesehatan, apabila isi surat edaran ini tidak dilaksanakan dengan baik. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengeluhkan pembahasan Raperda reklamasi yang terus ditunda. Penundaan diduga terkait polemik kontribusi tambahan 15 persen yang ditolak DPRD DKI.
Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung) mengaku siap kembali membahas Raperda tersebut. Lulung memberikan syarat Pemprov dapat menjelaskan dasar hukum yang jelas mengenai tambahan kontribusi tersebut.
“Kalau kontribusi itu Pak Djarot harus melapor ke pemerintah pusat, ada regulasinya nggak? Kita kan pengin juga pendapatan dari lain-lain untuk memperkaya PAD (pendapatan asli daerah),” kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
Lulung menampik dituding menolak soal tambahan kontribusi tersebut. Dia mengatakan pembahasan mengenai kontribusi akan dilakukan saat rapat mengenai pembahasan Raperda kembali dilakukan.
“Soal menolak dan tidak menolak kita belum bahas hari ini. Kalau memang mau dibahas lagi kita tunggu moratorium. Moratorium yang dari 3 kementerian. Kemudian Pak Djarot membuat surat ke DPRD kalau itu mau dibahas kembali,” jelasnya.
Lulung juga enggan disebut main-main terkait pembahasan Raperda tersebut. Ia mengatakan dirinya tengah bekerja keras untuk menyelesaikan beberapa Raperda lainnya.
“Main-main apa lagi coba sekarang, normatif itu. Kan saya nih yang pegang bola di Perda, saya dan bang Taufik. Ini main apalagi, kita sekarang sudah 4-5 Perda yang akan kita selesaikan, hebatkan,” terangya.
Sebelumnya, Djarot heran pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTTKS Pantura) selalu dihindari oleh DPRD. Padahal para pengembang, menurut Djarot, setuju dengan kontribusi 15 persen tersebut.
“Saya nggak tahu, orang pengembangnya mau. Dan sebagian sudah bersedia untuk berkontribusi. Kok aneh? Ada apa DPRD nggak mau. Ada apa DPRD kemudian ini masuk ke Pergub,” jelas Djarot, Kamis (14/9).
Djarot saat ini masih menunggu surat dari pemerintah pusat untuk kembali mengusulkan dibahasnya Raperda tersebut di DPRD. Dia tidak ingin pasal mengenai kontribusi tambahan tetap ada.
“Kami menunggu surat dari pemerintah pusat. Jawaban dari pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau sudah ada jawaban baru kami ajukan,” paparnya. (NGO)
California –
Sebanyak 15 Marinir Amerika Serikat terluka ketika kendaraan tempur amfibi mereka terbakar saat latihan. Lima korban luka saat ini dalam kondisi kritis.
Insiden itu terjadi di Kamp Pendleton, California pada Rabu (13/9) sekitar puku 09.33 waktu setempat, ketika sebuah batalyon Marinir tengah melakukan Evaluasi Kesiapan Tempur, sebuah latihan standar untuk batalyon infanteri. Demikian disampaikan juru bicara Marinir Paul Gainey.
“Para pejabat saat ini tengah menyelidiki keadaan seputar insiden tersebut,” demikian disampaikan Gainey seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (14/9/2017).
Belum diketahui penyebab kebakaran maupun rincian lebih detail mengenai kebakaran tersebut. Kamp Pendleton merupakan pangkalan Korps Marinir AS yang berlokasi sebelah utara San Diego. Di pangkalan tersebut terdapat lebih dari 42 ribu personel yang aktif bertugas.
Para Marinir yang terluka telah dibawa ke sejumlah rumah sakit, termasuk delapan orang yang dibawa ke Pusat Luka Bakar University of California San Diego Health. Tiga dari delapan orang tersebut saat ini dalam kondisi kritis dan lima orang lainnya dalam kondisi serius. Sedangkan dua orang dalam kondisi kritis di rumah sakit University of California Irvine Medical Center.
Amphibious Assault Vehicle atau kendaraan tempur amfibi telah digunakan oleh Marinir AS sejak tahun 1970-an dan dirancang untuk membawa pasukan dari kapal ke darat secara aman.
Sebelumnya, dua insiden fatal juga terjadi di Kamp Pendleton, pangkalan terbesar Marinir di pantai barat AS. Pada 30 Agustus lalu, seorang Marinir berumur 22 tahun ditemukan tewas saat misi latihan. Penyebab kematiannya belum diketahui pasti. Pada 2015 silam, seorang Marinir berumur 19 tahun ditemukan tewas ditembak di bagian kepala di pangkalan tersebut. (ADI)