Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Dari Rp 522,7 triliun belanja pemerintah pusat ini yang tumbuh 2,9% dibandingkan tahun lalu, Rp 274,4 triliun itu belanja yang langsung dinikmati masyarakat. Masyarakat menerima langsung dampaknya,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/5/2023).
Realisasi belanja pemerintah pusat per April 2023 yang mencapai Rp 522,7 triliun terdiri dari belanja K/L dan belanja non K/L. Belanja K/L tercatat mencapai Rp 257,7 triliun dan belanja non K/L Rp 265 triliun.
Melalui belanja K/L, pemerintah telah memberikan kepada 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 14,4 triliun. Ada juga kartu sembako Rp 15,8 triliun untuk 18,2 juta KPM.
“Keluarga-keluarga tidak mampu ini seluruh keluarganya mendapatkan jaminan kesehatan nasional di mana pemerintah membayar premi iurannya Rp 15,4 triliun untuk 96,7 juta masyarakat jiwa,” tambah Sri Mulyani.(MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, mengaku baru mengetahui pengajuan permohonan kasasi tersebut. “Saya baru dengar dari temen-temen media,” kata Ketut kepada wartawan di Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2023).
Ketut tak masalah dengan permohonan kasasi yang diajukan Sambo dkk. Dia menuturkan pihaknya akan mempelajari kasasi tersebut.
“Kalau beliau melakukan suatu upaya hukum kasasi, kita akan lihat dulu, kita pelajari dulu, mungkin kita juga melakukan upaya hukum kasasi, biasanya seperti itu,” ujarnya.
Sebelumnya, PT DKI Jakarta memutuskan menguatkan putusan PN Jaksel terhadap istri mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, yakni 20 tahun penjara, dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat. Putri Candrawathi kini melakukan perlawanan dengan mengajukan kasasi terhadap putusan itu. (BAS)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dewas KPK mengatakan pihaknya masih memeriksa saksi-saksi lain terkait laporan tersebut. “Belum (dijadwalkan pemanggilan) karena Dewas masih periksa saksi-saksi lain,” kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris kepada wartawan, Senin (22/5/2023).
Beberapa pekan lalu yakni pada 11 Mei 2023 lalu, Dewas KPK menunda pemeriksaan terhadap Firli. Dewas KPK menyebut penundaan itu karena ada tambahan saksi baru yang diperiksa.
“Jadwal klarifikasi Pak FB ditunda karena ada tambahan saksi baru yang diperiksa hari ini, antara lain penyidik dan penyelidik KPK,” kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris. (HAN)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Juniver menjamin Luhut akan hadir sebagai saksi. “Pasti hadir untuk mengikuti proses sebagaimana yang sudah kita janjikan dan Pak Luhut selalu menyatakan beliau patuh kepada hukum,” kata Juniver kepada wartawan, Senin (22/5/2023).
Juniver mengatakan Luhut akan hadir ke sidang jika tak ada tugas jabatan pada hari yang sama. Jika tanggal tugas dan pemeriksaan saksi bersamaan, katanya, Luhut kemungkinan akan meminta penjadwalan ulang.
“Mudah-mudahan pada saat tanggal ditentukan Pak Luhut itu tidak melakukan tugas negara. Walaupun, katakan dia ada tugas negara, pasti akan hadir dijadwalkan tanggalnya,” ujar Juniver.
Juniver menyebut pihaknya belum menerima surat panggilan dari jaksa. Meski demikian, Juniver mengatakan bakal mendampingi Luhut dalam proses persidangan.(BAS)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Saya pun menyampaikan kepada semua masyarakat agar berhati-hati untuk tidak terjebak dengan tiket palsu dan memastikan sumber yang valid,” kata Sandiaga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2023).
Sandiaga juga mengingatkan masyarakat tidak langsung mengajukan pinjaman online. Dia tidak ingin banyak warga yang mendapatkan masalah gegara pinjaman tersebut.
“Nomor dua jika tidak memiliki kemampuan untuk membeli jangan langsung pinjam di pinjol (pinjaman online) karena itu banyak nanti tidak bisa membayar dan akhirnya bermasalah di kemudian hari,” ujar Sandiaga.
“Jadi, kalau tidak sanggup menonton, jangan dipaksakan dan bisa menikmati mungkin konser-konser pelaku ekonomi kreatif dalam negeri yang sekarang juga sudah mulai ramai dan banyak diminati,” imbuh Sandiaga.
Saat ditanya perihal adanya penolakan terkait konser Coldplay, Sandiaga siap membuka komunikasi dengan semua elemen, termasuk ulama. Dia ingin memastikan konser Coldplay sesuai aturan yang berlaku.
“Kami sudah membuka komunikasi dan ingin mendengar masukan dan saran para ulama ini adalah bagian daripada kita memastikan bahwa konser ini ada dalam koridor hukum dan bagian Indonesia sebagai destinasi wisata dunia dan juga destinasi produk-produk ekonomi kreatif dunia,” imbuh Sandiaga.(HAN)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Pembentukan kodam itu awalnya kan dari Menhan, Menhan menyampaikan kepada KSAD ini perlu dibuat kodam karena polisi kan dulu ada tipe A (Jenderal bintang dua), B (Jenderal bintang satu) dan C (Kolonel atau melati tiga),” kata Dudung kepada wartawan di Kampus UAD, Ring Road Selatan, Kalurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Senin (22/5/2023).
Menurutnya, saat ini semua polda sudah menyandang tipe A atau dipimpin oleh jenderal bintang dua. Di sisi lain, Dudung mengungkapkan bahwa beberapa komando resor militer (korem) belum tipe A.
Padahal, kata Dudung, saat ini permasalahan di setiap daerah begitu kompleks. Jadi masing-masing provinsi memang perlu memiliki kodam.
“Artinya tuntutan zaman juga seperti ini, sekarang sudah begitu kompleks permasalahan. Maka perlu di masing-masing provinsi itu ada kodam, itu awalnya dari Menhan. Jadi bukan masalah perang dan tidak perang,” ucapnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Tak dapat dipungkiri, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memiliki sumberdaya manusia yang besar, kebudayaan yang kaya dan beragam serta keragaman ekosistem dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Keanekaragaman budaya dan hayati ini adalah kekuatan dan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di provinsi tercinta ini.
Potensi kebudayaan dan lingkungan hidup yang besar ini selama ini masih diurus dan dikelola dengan cara pandang (paradigma) yang belum tepat, kebijakan-kebijakan sektoral yang justru menimbulkan konflik yang marak di tengah masyarakat dan program-program pembangunan yang belum tepat sasaran.
Korupsi, ketidakadilan sosial, ketidakpastian hukum atas hak-hak rakyat yang bermuara pada konflik agraria, ketegangan sosial karena masih ada kelompok masyarakat yang belum menerima keberagaman suku dan agama sebagai kekuatan dan kekayaan bersama dan kerusakan ekologi yang terus meluas dan merata terjadi di hampir seluruh Kabupaten/Kota menjadi persoalan penting yang harus mendapatkan penanganan serius. “Keprihatinan inilah yang memotivasi saya menerima penugasan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Sumatera Utara dan Tano Batak serta organisasi-organisasi masyarakat sipil lainnya di Provinsi Sumatera Utara.
Dengan kewenangan anggota DPD RI yang terbatas tapi memiliki legitimasi sosial dan politik yang sangat tinggi, saya berkomitmen memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara,” kata Abdon Nababan kepada Khatulistiwa online, Sabtu, 20 Mei 2023.
Menurut Abdon Nababan, jika terpilih menjadi anggota DPD RI di PEMILU 2024 mendatang, dia berkomitmen akan terus menerus terlibat secara aktif menjadi bagian dari pemberantasan korupsi dan memastikan pemenuhan hak konstitusional rakyat.
Selain itu, akan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan secara khusus bagi kelompok-kelompok rakyat yang rentan menjadi korban diskriminasi oleh kebijakan Pemerintah serta membangun hubungan sosial yang harmonis lintas agama dan suku di Sumatera Utara.
Sebagaimana diberitakan, Abdon Nababan resmi mendaftar menjadi calon DPD RI mewakili Sumatera Utara pada Selasa, 8 Mei 2023 lalu. Penerima Ramon Magsaysay Award 2017 berupa penghargaan atas keberanian dan pembelaannya yang telah menjadi suara dan wajah Aliansi Masyarakat Adat di Indonesia itu datang ke kantor KPU Sumatera Utara bersama perwakilan elemen organisasi masyarakat sipil yang ada di wilayah Sumatera Utara.
Dengan pengalaman selama ini aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan membentuk berbagai organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia, Abdon menyakini akan mendapatkan kepercayaan dari pemilih di Sumatera Utara pada Pemilu 2024 yang akan datang.
Sosok Abdon Nababan dikenal sebagai aktivis yang bergerak di bidang sosial. Pria ini lahir di Huta Pealangge, Siborongborong, Humbang Hasundutan pada tanggal 2 April 1964. Pendidikan dasar, ia dapatkan di SDN Paniaran, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Humbang Hasundutan lalu melanjutkan ke SMP RK St. Yosef di Lintong ni Huta, Kabupaten Tapanuli Utara.
Selanjutnya, ia mengecap pendidikan di SMA RK Budi Mulia di Pematang Siantar dan SMAN II Jakarta. Lalu, ia melanjutkan pendidikan di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan mendapatkan gelar Sarjana Peternakan, lulus tahun 1987. (JRS)
Tangerang Selatan, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Piket Polsek mendapat info ada orang yang sedang jalan melintas di Jl UPJ mengalami kejang-kejang, selanjutnya ditolong dibawa ke RS Premier Bintaro,” kata Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Agung Nugroho, dalam keterangannya, Sabtu (20/5/2023).
Peristiwa itu terjadi pada Jumat (19/5) malam. Polisi kemudian melakukan pengecekan ke rumah sakit tersebut untuk mengetahui kejadiannya.
“Informasi dari sekuriti, benar sekira pukul 18.30 WIB bahwa orang tersebut dibawa oleh patroli Jaya Bintaro ke Ruang UGD dan sudah didampingi oleh pihak keluarganya,” ujarnya.
TY sempat diperiksa oleh petugas medis di rumah sakit tersebut. Namun sayang, korban telah meninggal dunia.
“Setelah diperiksa di rumah sakit, sudah dinyatakan meninggal dunia. Korban sudah dibawa pulang oleh pihak keluarganya,” jelasnya.
Peristiwa itu berawal saat TY berjalan dari arah lorong Stasiun Jurangmangu menuju U Town House. Tiba-tiba dia mengalami kejang-kejang di dekat Bundaran UPJ
“Pekerja proyek yang melihat langsung, memanggil petugas patroli yg sedang melintas. Selanjutnya pihak keluarga datang ke lokasi lanjut membawa ke RS Premier Bintaro untuk penanganan lanjut, dan korban tidak terselamatkan,” pungkasnya.(BAS)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Meski tilang manual diberlakukan kembali, namun pihak kepolisian tetap akan memaksimalkan penindakan dengan tilang elektronik (Electronic-Traffic Law Enforcement/E-TLE).
“Tilang manual datanya kan baru evaluasi mulainya Senin kemarin, satu Minggu nanti kita evaluasi,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, saat dihubungi, Sabtu (20/5/2023).
Latif menegaskan bahwa tilang manual diterapkan bukan karena E-TLE kurang maksimal. Menurutnya, karena belum semua wilayah terpantau E-TLE, maka tilang manual kembali diterapkan.
“Enggak, E-TLE tetap maksimal. Karena ini belum menyeluruh secara ruas jalan terpantau E-TLE makanya perlu adanya tilang manual ini,” ujarnya.
Sistem E-TLE akan terus dikembangkan seiring berjalannya waktu. Latif mengungkap hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam keselamatan berkendara.
“Nanti kalau E-TLE kita kembangkan terus, jangan sampai tidak. Karena sistem E-TLE yang benar-benar efektif untuk menyadarkan masyarakat,” tuturnya.(DAB)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada 2024 akan tetap sama dengan yang berlaku saat ini yaitu 11%. Itu artinya, tahun depan pemerintah belum akan menaikkan tarif PPN.
“Untuk UU terutama tarif (PPN) telah ditetapkan dalam UU HPP. Jadi untuk UU APBN (2024) kita akan menggunakan tarif yang sama,” kata Sri Mulyani saat penyampaian kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2024 dalam rapat paripurna DPR RI, Jakarta Pusat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN berlaku 11% per 1 April 2022 dari sebelumnya 10%. Selanjutnya tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025.
“PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Perubahan tarif PPN diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan RAPBN,” tulis pasal 7 ayat (3) dan (4) aturan tersebut.
Kembali ke Sri Mulyani, ia mengatakan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak Indonesia masih cukup kuat pada 2024.
“Kita melihat pertumbuhan ekonomi kita membaik, penerimaan pajak kita juga cukup kuat. Maka itu menjadi salah satu yang akan memberikan pondasi bagi kita untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi ini,” imbuhnya.(DON)