JAKARTA,khatulistiwaonline.com
DPR mengusulkan anggaran kunjungan kerja ke luar negeri naik pada RAPBN 2018. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta persoalan kenaikan anggaran disesuaikan dengan kinerja para anggota dewan.
“Prinsip saya adalah hanya mengimbau agar sesuai dengan kinerja pada kehadiran lah. Tolong diinstropeksikan secara bersama,” ujar Taufik di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Terkait anggaran kunjungan kerja, Taufik menyerahkan kepada Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) juga Kesetjenan. Karena hal tersebut sudah melalui rapat pleno.
“Kalau kunjungan ke luar negeri, serahkan pada BURT secara detail teknisnya karena kalau mekanisme pengajuan di DPR itu kan ada dua nomenklatur Kesekjenan dan nomenklatur anggota DPR,” jelasnya.
Ia tidak menjelaskan secara detail apakah benar adanya usulan kenaikan anggaran tersebut. Taufik justru mengatakan akan mengadakan pertemuan dengan pimpinan fraksi untuk membahas soal kehadiran.
“Penjadwalannya lebih detail lagi kita kembalikan lagi pada mekanisme, hari legislasi, hari paripurna, hari pengawasan ini seperti halnya yang dulu agar tidak bentrok,” ucap Taufik.
“Kita akan segera mengagendakan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi ya pimpinan,” lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan DPR mengajukan kenaikan anggaran kunker ke luar negeri menjadi Rp 343,5 miliar untuk tahun 2018. Anggaran ini naik Rp 141,8 miliar dari tahun 2017 yang bernilai Rp 201,7 miliar.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Agung Budi Santoso mengatakan, anggaran kunker ke luar negeri terkait diplomasi dengan parlemen di negara lain. Setiap tahunnya, DPR akan mengajukan anggaran kunker ke luar negeri.
“Begini, anggaran kunjungan luar negeri itu terkait dengan tugas-tugas DPR seperti kunjungan muhibah pimpinan DPR dalam rangka peran diplomasi, kunjungan menghadiri undangan dari negara lain, kunjungan pengawasan, kunjungan Panja di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dan lain-lain,” kata Agung saat dimintai konfirmasi, Rabu (30/8). (DON)