Canberra –
Pemerintah Australia memperbarui imbauan perjalanan untuk seluruh warganya setelah kerusuhan pecah di Jakarta pada 22 Mei ini. Setiap warga Australia, khususnya yang ada di Jakarta, diimbau menghindari lokasi unjuk rasa karena berpotensi rusuh.
Seperti dikutip dari situs resmi Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT), Rabu (22/5/2010), imbauan perjalanan untuk Indonesia telah diperbarui pada Rabu (22/5) waktu setempat. DFAT menyinggung bentrokan yang pecah di Jakarta Pusat, terutama Tanah Abang pada Rabu (22/5) dini hari.
“Semalam terjadi bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan di dalam wilayah Jakarta Pusat, di area Tanah Abang. Demonstran lanjutan direncanakan di Jakarta Pusat, khususnya di sekitar kantor KPU di Menteng dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Tanah Abang. Hindari area-area unjuk rasa ini,” tegas DFAT dalam imbauannya.
Lebih lanjut, DFAT juga menyebut adanya rencana unjuk rasa di kota-kota lain termasuk Makassar dan Surabaya.
“Hindari unjuk rasa, demonstrasi dan aksi rally, karena bisa berubah menjadi kekerasan tanpa adanya peringatan,” imbau DFAT untuk warga Australia. “Pantau media lokal untuk perkembangan soal aktivitas unjuk rasa,” imbuh imbauan tersebut.
Level imbauan perjalanan Australia untuk seluruh wilayah Indonesia masih berada di level ‘Exercise a high degree of caution’. Level lebih tinggi berlaku untuk Poso di Sulawesi Tengah dan Provinsi Papua.
Level imbauan perjalanan ‘Exercise a high degree of caution’ atau ‘Terapkan waspada tingkat tinggi’ diketahui merupakan level kedua dari total empat level imbauan perjalanan Australia. Pada level ini, setiap warga Australia tidak dilarang mengunjungi lokasi tertentu, namun diimbau memeriksa potensi ancaman dan lebih berhati-hati juga waspada saat melakukan perjalanan.
Sedikitnya enam orang tewas dalam kerusuhan yang pecah di Jakarta pada Rabu (22/5) dini hari, setelah pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memastikan kemenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pilpres 2019. Kubu Prabowo Subianto, penantang Jokowi dalam pilpres, menolak mengakui hasil tersebut.(ADI)