Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan ULN Indonesia kuartal I Mengalami kontraksi 1,9% secara tahunan.
“Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) dan swasta,” kata dia dalam siaran pers, Senin (15/5/2023).
Dia mengungkapkan perkembangan posisi ULN pada kuartal I 2023 juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk rupiah.
Untuk posisi ULN pemerintah kuartal I 2023 tercatat US$ 194 miliar atau setara dengan Rp 2.852,8 triliun. Secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,1% yoy, lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 6,8% yoy.
Dia menyebut untuk ULN pemerintah ini dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.
Kemudian ada penarikan neto pinjaman luar negeri multilateral yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek.
Penarikan ULN pemerintah pada kuartal I 2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,2%).
“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah,” ujarnya.(BAS)
