JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat menuding Tim Sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno berada di balik kesalahan nomenklatur penyediaan lahan RPTRA sehingga anggarannya ‘hilang’ dari KUPA-PPAS APBD 2017. Tim Anies-Sandi membantah hal tersebut.
Tim gubernur-wagub DKI terpilih itu memastikan tidak ikut ‘cawe-cawe’ soal hilangnya dana RPTRA dari KUPA-PPAS APBD 2017. Mereka mengaku tidak ikut-ikutan soal urusan RPTRA yang menjadi program andalan Basuki T Purnama (Ahok) saat masih menjabat sebagai gubernur DKI.
“Itu tidak benar, tudingan yang tidak beralasan. Jadi kami tidak tahu kenapa bisa hilang,” tegas Juru Bicara Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Naufal Firman dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/8/2017).
Naufal menyebut Djarot telah lalai dengan bawahannya sendiri. “Ini bukti bahwa Gubernur Djarot abai terhadap kerja bawahanya,” katanya.
“Pada dasarnya itu tindakan bawahannya. Jadi Djarot perlu bertanya pada dirinya sendiri dan introspeksi, kenapa bisa terjadi?” imbuh Naufal.
Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan partai pengusung Anies-Sandi, Gerindra. Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Syarif mengatakan tim sinkronisasi tak ikut campur soal lahan RPTRA tersebut.
“Nggak ada kaitan dengan tim sinkronisasi Anies-Sandi, ini anggaran lama, jauh. Ini yang anggaran RPTRA ini,” kata dia.
Syarif menyebut pemerintahan Anies-Sandiaga terancam tidak bisa meneruskan bila tidak ada pengadaan lahan. Dia mengatakan lahan RPTRA sangat vital untuk dapat kembali diteruskan pada pemerintahan selanjutnya yakni pemerintahan Anies-Sandi yang akan dilantik pada Oktober 2018.
“(RPTRA) ini adalah program dedicated-nya Gubernur Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) yang harus diteruskan. Tahun depan itu Anies-Sandi. Tapi Anies-Sandi juga nggak bisa anggarin pembangunan kalau nggak ada lahannya tahun ini. Ini nggak ada kaitan dengan Anies-Sandi, tim sinkronisasi,” jelas Syarief.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati memastikan pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) tetap dilakukan pada 2018. Program tersebut sudah dianggarkan dalam APBD 2018 dan dibahas bersama Tim Sinkronisasi Anies-Sandi.
“Pengadaan lahan RPTRA 2018 dihapus tapi pembangunan RPTRA tetap berlanjut di 2018. Sudah kita anggarkan di KUPA-PPAS APBD,” ujar Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/8).
Tuty memastikan tidak ada kesalahan nomenklatur dalam APBD-P 2017. Menurutnya Wali Kota hanya terkendala di masalah waktu pembebasan lahan karena baru ditugaskan tahun ini.
“Nggak (ada kesalahan) ini cuma karena nggak ada waktu saja, jadi kan wali kota baru mau diberi penugasan tahun ini. Sebelum-sebelumnya kan nggak pembelian lahan,” tuturnya.
APBD tahun 2018 merupakan program kerja dari gubernur dan wagub terpilih Anies-Sandi. RPTRA sendiri merupakan program yang dirintis Ahok dan dinilai berhasil untuk warga Jakarta.
Sebelumnya, Djarot mengaku kaget dengan dihapuskannya penyediaan lahan untuk Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Djarot menyebut kesalahan nomenklatur dalam pengadaan lahan sangat tidak wajar. Dia menduga ada koordinasi antara SKPD dengan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi sampai anggaran pengadaan lahan RPTRA hilang dari KUPA-PPAS APBD 2017.
“Saya kaget nggak bisa dieksekusi karena salah nomenklatur. Kan aneh, kayak nggak pernahngebebasin lahan saja kok bisa salah nomenklatur. Atau karena ada koordinasi dengan tim sinkronisasi, saya nggak ngerti,” sebut Djarot. (MAD)
