JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Jadi pembelajaran tatap muka itu diatur melalui SKB 4 menteri yang SKB 4 menteri ini dikaitkan dengan level PPKM yang PPKM-nya ditetapkan melalui instruksi, Inmendagri. Berbeda ketika dulu kita menggunakan regime PSBB. Pada saat PSBB keputusan PTM itu diatur melalui kewenangan gubernur,” kata Anies kepada wartawan, Rabu (2/2/2022).
Anies mengusulkan kepada Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan untuk menghentikan PTM selama sebulan ke depan. Anies memandang Jakarta perlu mengurangi aktivitas anak di luar rumah.
“Kita menyadari persis bahwa kondisi di Jakarta membutuhkan anak-anak untuk mengurangi risiko dan usulan dari Jakarta adalah kita hentikan PTM dan kita 100 persen PJJ atau belajar dari rumah saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah melacak kasus aktif atau active case finding (ACF) terhadap 507 sekolah Ibu Kota. Hasilnya, 190 sekolah di Jakarta ditemukan kasus positif COVID-19.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana dalam rapat evaluasi PTM di sekolah Jakarta bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta hari ini. Awalnya Nahdiana menyampaikan ada 99 sekolah yang ditemukan kasus COVID.
“Ini data jadi jumlah sekolah yang dilakukan sampling oleh Dinas Kesehatan itu dari 507 sekolah, maka sekolah yang positif dari hasil ACF ada 99 sekolah,” kata Nahdiana dalam rapat virtual, Rabu (2/2).
Total temuan kasus itu terdata per Januari 2022. Lebih lanjut Nahdiana memerinci, 30.550 warga sekolah yang di tes PCR dengan hasil 222 orang positif COVID-19. Mereka terdiri atas siswa, guru, hingga tenaga kependidikan.
“Jumlah tes PCR yang dilakukan itu 30.550, jumlah yang positif PCR 222 (orang) dan positivity rate di sekolah adalah 0,7 persen. Jadi masih di bawah 5 persen,” ujarnya.(VAN)
Setop PTM di Jakarta Perlu Restu Pusat

ilustrasi