JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turun langsung ke daerah yang tercatat memiliki realisasi APBD rendah untuk penanganan COVID-19. Selain memberikan arahan, dalam kunjungan itu Tito juga mengecek penyaluran bantuan sosial di masing-masing daerah.
“Jumat (23/7) Bapak Mendagri melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi dan Kota Depok untuk mengecek langsung penyaluran bantuan sosial dan realisasi APBD, terutama untuk daerah yang realisasinya dinilai masih rendah,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/7/2021).
Benni menuturkan, Tito mengawali kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 15 Juli 2021, Kabupaten Bekasi termasuk memiliki realisasi anggaran yang relatif rendah. Tercatat, realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi baru sebesar 40,59% dan realisasi belanjanya sebesar 30,62%.
Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8% DBH/DAU TA 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9%.
Adapun rinciannya adalah penanganan COVID-19 0,0%, dukungan vaksinasi 1,16%, dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 0,0%, Inakesda dalam rangka penanganan COVID-19 0,0%, dan belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06%.
Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kabupaten Bekasi memiliki anggaran bansos Rp 49.013.377.000.
Namun belum terealisasi atau realisasi 0%, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp 50.000.000.000 sudah terealisasi Rp 36.108.676.901 atau 72,22%.
Usai kunjungannya ke Kabupaten Bekasi, pada hari yang sama, Benni menuturkan Tito langsung bertolak ke Kota Depok, Jawa Barat. Sama halnya dengan Kabupaten Bekasi, Kota Depok juga tercatat memiliki realisasi yang masih rendah. Kota Depok memiliki realisasi pendapatan sebesar 48,63% dan realisasi belanja sebesar 28,12%.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8% DBH/DAU TA 2021 di Kota Depok sebesar 51,53%, dengan rincian penanganan COVID-19 35,76%, dukungan vaksinasi 7,92%, dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 50,55%, Inakesda dalam rangka penanganan COVID-19 100%, dan belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 38,37%.
Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kota Depok memiliki anggaran bansos Rp 90.123.689.040. Namun baru terealisasi Rp 2.674.366.500, atau 2,97%, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp 92.108.640.000, baru terealisasi Rp 19.054.114.013, atau 20,69%.
“Kegiatan ini insyaallah terus dilakukan, untuk memastikan APBD untuk penanganan COVID-19 terealisasi dengan baik, rencananya Senin (26/7/2021), Bapak Mendagri juga akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan,” ujar Benni.(DON)
