SERANG, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Gubernur Banten Wahidin Halim mau melaporkan insiden buruh menduduki ruang kerjanya kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kejadian itu ia anggap jadi preseden buruk bagi kepala daerah dalam melaksanakan tugas.
“Perlu saya laporkan perkembangan ini kepada Presiden, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, departemen dan lembaga terkait, Kapolri misalnya, akan saya sampaikan,” kata Wahidin kepada wartawan di Tangerang, Kamis (23/12/2021).
Peristiwa kemarin ia anggap preseden buruk untuk jabatan gubernur, bupati dan wali kota saat mengambil keputusan. Khususnya saat membuat keputusan berdasarkan aturan pemerintah pusat.
“Kalau kita misalnya membuat keputusan berpihak pada buruh kan salah, kan ada sanksi administratif. Sebenarnya saya bukan takut pada sanksi administratif kalau saya melihatnya lebih pada prospektif bagaimana kegiatan usaha berjalan pengangguran tertanggulangi,” ujarnya.
Ia mengatakan, di Indonesia tiap tahun konflik perburuhan selalu terjadi mengenai upah. Tiap tahun mereka minta naik sedangkan pengusaha bertahan. Tapi, aksi demonstrasi buruh selalu mengarah ke kepala daerah.
“Makanya tugas gubernur wali kota memfasilitasi, membangun silaturahmi, memoderasi pertemuan itu. Karena sebelum ada keputusan kita kumpulin, dinas dikumpulin, ada buruh, APINDO, damai-damai saja,” terangnya.(DON)
