BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Anggota DPRD Jabar mengeritik ketidakhadiran mayoritas kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna beragendakan jawaban gubernur Jabar terhadap Pemandangan Umum fraksi-fraksi mengenai Raperda tentang APBD TA 2020. Pemprov Jabar dinilai tak kompak.
Hujan interupsi dari sejumlah anggota mewarnai jalannya rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (15/11/2019). Hal itu terjadi usai Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK) membacakan draf jawaban terhadap Pemandangan Umum fraksi.
“Interupsi pimpinan, agenda rapat paripurna hari ini membahas soal APBD seperti anggaran di dinas-dinas tapi kami ingin bertanya ke mana ini para kepala OPD-nya. Kenapa banyak yang tidak hadir padahal kan ini membahas soal anggaran di dinas-dinas,” kata Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Demokrat Irfan Suryanagara.
Kritik serupa juga dilontarkan anggota dari Fraksi PKB Yuningsin. Ia menilai Gubernur Jabar dengan kepala OPD tidak kompak.
“Tampaknya di rapat paripurna ini pak gubernur, kepala OPD tidak kompak. Mereka pada ke mana pak gubernur, kok tidak hadir. Ini pernah disampaikan di rapat paripurna sebelumnya,” ucap Yuningsih.
Yuningsih meminta kepada gubernur Jabar agar memperhatikan masalah tersebut. Sebab rapat paripurna kali ini berkaitan dengan kepala OPD selaku pengguna anggaran.
“Ini kan agendanya pandangan umum dan ini kebutuhan kepala OPD, karena beliau-beliau ini pengguna anggaran,” ujar Yuningsing.
Ditemui usai paripurna, RK mengaku ketidakhadiran mayoritas kepala OPD dalam rapat paripurna ini beragam alasan. Ia berjanji akan tegas terhadap anak buahnya yang tak hadir.
“Mereka beralasan ada dinas di luar, ini itu. Tapi prioritas paripurna itu levelnya macam-macam, jadi saya punya mekanisme untuk menghukum yang tak disiplin yaitu teguran dan potong saja pendapatannya,” ucapnya.
Ia memperingatkan kepala OPD untuk hadir dalam forum-forum penting seperti paripurna kali ini. “Jadi ini peringatan kepala dinas selalu menghormati dan hadir di forum gubernur, yang mempertanggungjawabkan anggaran-anggaran mereka bukan saya saja,” tutur RK.
Berdasarkan pantauan, hanya beberapa kepala OPD yang hadir. Kursi yang biasanya ditempati kepala OPD tersebut terlihat kosong. Jumlah OPD di Jabar mencapai 30-an.(DAB)
