TANGERANG, KHATULISTIWAONLINE.COM
Perkembangan dari suatu daerah, bisa terlihat dari banyaknya pembangunan yang sedang berjalan.
Untuk mencapai ke tahapan itu, tentunya para pengambil kebijakan harus super hati hati agar tidak tersangkut dengan masalah hukum atau tidak melanggar aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah itu turun dari instansi pemerintah pusat sampai ke daerah daerah karena aturannya sebagai acuan yang harus dilakukan.
Informasi yang berhasil dihimpun oleh Khatulistiwaonline.com, terkendalanya proyek di Kota Tangerang, karena hampir semua instansi yang ada hubungannya meleburkan diri dan terkesan mencari objekan, sehingga pihak pemkot dari Informasi yang dihimpun, Instansi pertikal tersebut sebagai penyelidik dan penyidik, ikut dalam hajatan mendapatkan proyek yang seogianya hubungan APBD tidak ada korelasinya. Instansi pertikal tersebut sudah ada anggaran tersendiri dari induk Instansinya.
Mirisnya, untuk menghindari informasi, para pejabat Pemkot Tangerang menonaktifkan jaringan telphone yang biasa digunakan ke kalangan luar.
Ironisnya, dalam bulan juli ini proyek tersebut sudah harus dikerjakan, namun tidak dilaksanakan dulu karena pokja sebagai penyelenggara lelang melihat posisi aman dulu dari riak riak yang sedang tertiup di lapangan.
“Anehnya lagi, pihak pokja tidak perduli apakah pekerjaan tersebut nantinya bagus, atau ketika ada perusahaan bermasalah, apakah berani pejabat yang berwewenang menindak atau memblacklist perusahaan yang bermasalah? mungkin ini menjadi kewenangan pihak tertentu, namun beranikah, karena mereka sudah ikut meleburkan diri dalam mencari rejeki di perhelatan proyek tersebut, keluh sumber info media ini.
John Raja Sonang salah satu pendiri dari Pemantau Hukum dan Kejahatan Keuangan Negara ketika diminta tanggapannya oleh media ini mengatakan, semua pihak harus bisa menjalankan prosedur sesuai tugas pokok fungsi( tupoksi).
Kalau ingin menjadi kaya, para abdi negara tersebut, silahkn mengundurkan diri dan jadi pengusaha, namanya saja abdi negara, tentunya mengabdi dan sudah ada gaji yang didapatkan tiap bulannya.
Lebih tegas dikatakan, semua pihak disarankan patuh pada aturan tidak selalu berpatokan pada sumber kehidupan atau nyambi, padahal sudah menyimpang dari aturan.
Harus tau posisi kita dimana, kalau mau kaya, jadilah pengusaha, janganlah mau kaya niatnya masuk jadi PNS, itu kurang tepat, tegas John Raja Sonang.(ANTO)
