Canberra –
Perdana Menteri (PM) Australia Malcolm Turnbull menyatakan akan segera menggelar rapat untuk menentukan kepemimpinan Partai Liberal yang kini berkuasa. Hal ini setelah Turnbull menerima surat dari mayoritas anggota Partai Liberal yang meminta perubahan kepemimpinan.
Kekalahan mantan Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton saat menantang Turnbull dalam voting kepemimpinan Partai Liberal pada Selasa (21/8) lalu, telah memicu pertempuran sengit di kubu Liberal menjelang pemilihan umum (pemilu) pada Mei 2019 mendatang.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (24/8/2018), berada di bawah tekanan besar untuk menggelar voting kedua, Turnbull menawarkan digelarnya rapat Partai Liberal jika dia menerima surat yang ditandatangani oleh mayoritas anggota partai yang menaunginya. Pada Jumat (24/8) ini, ambang batas itu telah terpenuhi.
“Saya baru saja mendapat permintaan untuk menggelar rapat parlemen bagi Partai Liberal,” kicau Turnbull via akun Twitter-nya. “Terdapat 43 tanda tangan. Segera setelah tanda tangan itu diverifikasi…, yang tidak akan memakan banyak waktu, rapat akan digelar,” imbuhnya.
Jika dalam rapat itu diputuskan voting untuk mengganti kepemimpinan Partai Liberal, Turnbull menyatakan dirinya tidak akan menentang hasilnya.
Situasi ini menjadikan Dutton, yang sebelumnya kalah, sebagai kandidat PM yang nyaris terkonfirmasi. Namun ada kemungkinan Dutton masih harus menghadapi tantangan dari Menteri Keuangan Scott Morrison dan Menteri Luar Negeri Julie Bishop yang dilaporkan juga mencalonkan diri.
Jika nantinya Australia memiliki PM baru pada Jumat (24/8) ini, maka berarti kurang dalam satu dekade ini sudah ada enam PM yang memimpin Negeri Kanguru itu. Dari setiap PM Australia itu, tidak ada yang menjabat secara penuh.
Prospek terpilihnya Dutton sebagai Ketua Partai Liberal yang baru, dibantu oleh laporan penasihat legal senior Australia yang menyebut Dutton memenuhi syarat untuk tetap menjadi anggota parlemen Australia. Turnbull sebelumnya melontarkan pertanyaan apakah Dutton layak tetap ada di parlemen setelah muncul laporan bahwa dia diuntungkan secara finansial dari anggaran pemerintah, yang jelas tidak diperbolehkan dalam Konstitusi Australia.
“Dalam opini saya, pandangan yang lebih baik adalah Dutton layak duduk sebagai anggota House of Representatives,” tegas Solicitor General Australia, Stephen Donaghue, dalam penilaiannya.
Turnbull menjabat PM Australia setelah melengserkan Tony Abbott dalam voting kepemimpinan mendadak pada September 2015. Namun dalam pemilu tahun 2016, Turnbull gagal meraup suara dari kalangan konservatif meskipun berhasil menang tipis secara keseluruhan dari Partai Buruh. (ADI)
