JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Monitoring Pilar Bangsa menyoroti penggunaan dana Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Sibulan-bulan, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara.
Dalam surat permohonan Informasi dan Klarifikasi yang disampaikan kepada Kepala Desa Sibulan-bulan, Perkumpulan Monitoring Pilar Bangsa dengan Nomor 080/S-MPB/XI/2021 tanggal 3 Oktober 2021 mempertanyakan realisasi penggunaan dana Desa tahun anggaran 2020.
Berdasarkan Surat Permohonan Informasi dan Klarifikasi yang diterima Khatulistiwaonline, disebutkan bahwa sesuai perubahan APBDES Desa Sibulan-bulan TA 2020 dicantumkan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak menganggarkan biaya dalam Bidang Belanja Penanggulangan Bencana semula Rp 132.518.446 menjadi Rp 133.207.063.
“Pertanyaan kami adalah mohon ditunjukkan Bidang Pekerjaan tersebut dan di lokasi mana dilaksanakan.
Selain itu, Perkumpulan Monitoring Pilar Bangsa juga meminta pihak Desa Sibulan- bulan menunjukkan daftat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Sesuai Perubahan APBDES Desa Sibulan-bulan, kata Ketua DPP Perkumpulan Monitoring Pilar Bangsa, Gordon. S, TA 2020 dicantumkan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak menganggarkan biaya dalam Bidang Belanja Keadaan Mendesak (BLT) semula Rp 81.000.000 menjadi Rp 172.800.000.
“Pertanyaan kami adalah, mohon ditunjukkan daftar penerima BLT tersebut,” kata Gordon.
“Dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomot 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa ( BLT-Dana Desa),” tagas, Gordon.
Surat permohonan Informasi dan Klarifikasi dari Perkumpulan Monitoring Pilar Bangsa ini dengan tembusan, Bupati Tapanuli Utara, Gubernur Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (DAB)
