Kuala Lumpur –
Sidang kasus pencucian uang dengan terdakwa mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak, terpaksa ditunda karena ancaman bom. Kompleks pengadilan Kuala Lumpur yang menjadi lokasi sidang, diperintahkan untuk dikosongkan oleh otoritas Malaysia.
Seperti dilansir media lokal Malaysia, The Star dan Malay Mail, Kamis (25/7/2019), hakim Mohd Nazlan Moh Ghazali awalnya memberi tahu satu seisi ruang sidang bahwa dirinya menerima informasi dari Wakil Panitera Pengadilan, Mahyudin Mohmad Som, soal adanya ancaman bom.
Hakim Mohd Nazlan lantas mengimbau agar persidangan pada Kamis (25/7) waktu setempat ditunda dan meminta ruang sidang dikosongkan segera.
Dalam kasus pencucian uang ini, Najib (66) dijerat tujuh dakwaan pidana terkait dana sebesar 42 juta Ringgit milik SRC International, bekas anak perusahaan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang menjadi pusat skandal mega korupsi. Ketujuh dakwaan itu terdiri dari tiga dakwaan pelanggaran kepercayaan, satu dakwaan penyalahgunaan wewenang dan tiga dakwaan pencucian uang.
Laporan Malay Mail menyebut sekitar 100 orang yang diperintahkan untuk dievakuasi, kini berkumpul di luar lobi kompleks pengadilan.
“Kepolisian distrik Sentul menerima panggilan telepon soal kemungkinan adanya bom yang diletakkan di dalam gedung pengadilan,” ujar seorang sumber kepolisian yang dikutip Malay Mail. “Polisi saat ini sedang berada di lokasi,” imbuh sumber tersebut.
Kepala Kepolisian Sentul, Asisten Komisioner S Shanmugamoorthy telah berada di lokasi. Kepada wartawan setempat, Shanmugoorthy menuturkan bahwa kantor polisi Taman Tun Dr Ismail menerima panggilan telepon anonim dari seorang pria sekitar pukul 11.00 waktu setempat.
“Kami tidak bisa mengenali siapa pria itu. Dia tidak menyebut identitasnya tapi hanya menyampaikan informasi, mengklaim ada bom di pengadilan. Itu saja,” imbuhnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Ditambahkan Shanmugamoorthy bahwa Unit Penjinak Bom dan para pakar lainnya tengah memeriksa gedung pengadilan saat ini.
Sebagai antisipasi, pintu utama gedung pengadilan disegel dan akses ke kompleks pengadilan dibatasi untuk sementara.(ADI)
