JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengajukan pinjaman untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pinjaman senilai Rp 4,9 triliun yang diajukan tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar mengatakan Pemprov Banten menggunakan fasilitas Pinjaman PEN Daerah yang diberikan pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi di daerah melalui PT SMI. Ia memaparkan komposisi pinjaman tersebut, yakni Rp 856 miliar untuk tahun 2020 dan Rp 4,1 triliun untuk digunakan di 2021.
Muktabar mengatakan Pemprov Banten menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberi pendampingan agar program ini berjalan secara akuntabel dan transparan.
“Untuk ke fasilitas akses ke infrastruktur, kesehatan, pendidikan. agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang pada dasarnya itu semua dalam rangka wujud recovery (pemulihan ekonomi),” kata Muktabar dalam keterangan tertulis, Minggu (25/10/2020).
Ia menerangkan pembangunan infrastruktur dianggap penting untuk pemulihan ekonomi di Banten. Sebab, pembangunan jalan, jembatan, dan sarana prasarana lainnya memperlancar distribusi barang dan jasa.
“Bagaimana arus barang tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Dalam peningkatan SDM, tentu kita intervensi bidang pendidikan kemudian kesehatan,” tambahnya.
Direktur Manajemen Risiko PT SMI Faaris Pranawa mengatakan program pinjaman yang diajukan Pemprov Banten harus berdampak pada pemulihan ekonomi dan kepentingan publik. Ia menyampaikan bunga pinjaman ditanggung oleh Bank Indonesia dan Pemprov Banten memiliki jangka waktu pengembalian 8 hingga 10 tahun.
“Dan kita kasih grace period dua tahun. Artinya dua tahun sejak pinjaman, Pemprov nggak menyicil. Itu bentuk konkrit pemerintah pusat, Kementerian Keuangan melalui SMI untuk Pemda mengatasi dampak COVID,” ulas Faaris.
Ia memaparkan pinjaman daerah melalui PT SMI dibuat untuk mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah yang dianggap mengalami dampak penurunan pendapatan signifikan akibat pandemi.
“Harapannya dengan proyek pembangunan pemda ini kegiatan ekonomi terus berjalan dan akhirnya nanti COVID tertangani, dampak ekonomi tetap dijaga,” imbuh Faaris.
Sementara itu Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Abdul Hamid mendorong agar pinjaman ke Pemprov Banten diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan pinjaman tersebut harus bisa mengatasi persoalan di Banten mulai dari ketimpangan utara dan selatan, pengangguran, sampai ke pendidikan.
“Sehingga yang diharapkan masyarakat pinjaman dari PT SMI itu bisa berdampak pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Terakhir adalah partisipasi, suara publik didengar dan harapannya diwujudkan,” urai Abdul.(VAN)
