SERANG,khatulistiwaonline.com
Setelah ditolak di berbagai tempat, kini giliran ojek pangkalan (opang) Banten yang menolak kehadiran ojek online. Massa opang melakukan aksi di depan pendopo gubernur di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B).
Salah satu perwakilan massa, Bahrudin mengatakan penghasilannya ojek pangkalan semakin menurun begitu ojek daring ada di Kota Serang. Ia meminta kepada Pemprov Banten untuk membubarkan ojek.
Selain itu, perwakilan dari ojek pangkalan menurutnya meminta kepada DPRD dan Gubernur Banten untuk mengkaji keberadaan ojek daring di Kota Serang.
“Intinya cuma satu, bubarkan, karena yang ojek online mereka orang yang punya. Kita penghasilan turun, dari sehari Rp 100 ribu, sekarang paling Rp 20 ribu,” katanya kepada wartawan, Kota Serang, Kamis (26/10/2017).
Perwakilan massa melakukan aksi sejak pukul 10.00 WIB kemudian diterima oleh Kepala Dinas Pehubungan Banten, Revrie Aroes. Dalam kesempatan dialog kemudian disepakati antara ojek pangkalan, pemerintah kota dan perwakilan dari manajemen ojek online akan berkumpul. Dalam pembahasan disepakati pertemuan akan dilakukan lagi pada Senin (30/10) nanti.
“Kita akan adakan musyawarah antara opang dan ojek online. Sehingga dua-duanya (bisa) hidup mencari nafkah di Kota Serang,” kata Revrie.
Agar tidak ada konflik di tengah masyarakat, Revrie mengatakan sudah memiliki bayangan bagaimana mendamaikan antara ojek pangkalan dan online. Rencananya, akan ada kesepakatan bersama agar ojek online tidak mengambil penumpang di lokasi-lokasi konvensional ojek pangkalan.
“Dia hanya mengantar penumpang dari mal dari supermarket masuk ke komplek, keluar dari komplek harus kosong,” katanya. (DON)
