JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Menteri Agama Kabinet Indonesia Maju, Jenderal (Purn) Fachrul Razi menyebut ada tiga prioritas dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kementerian Agama. Hal ini dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama jajaran pimpinan Kementerian Agama se-Indonesia.
“Tiga prioritas aksi tentang korupsi itu adalah, pertama tutup semua pintu peluang untuk terjadinya korupsi. Kedua, buka kehadiran ‘whistle blower’ dan ketiga tindak tegas (pelanggar), administrasi maupun hukum,” kata Menag Fachrul Razi di Jakarta, Selasa 29 Oktober 2019.
Mantan Wakil Panglima TNI itu mengibaratkan Kementerian Agama seperti orang yang mengenakan baju putih. Sedikit saja dia terkena noda, maka akan jelas terlihat bekasnya. Dia tak mau menjelaskan lebih lanjut mengenai ilustrasi tersebut.
“Saya tidak perlu menjelaskan lagi maksud ilustrasi di atas. Sayang kalau kita tidak bisa berbuat banyak untuk Kementerian Agama, justru malah membuat nama Kementerian Agama menjadi jelek,” kata Fachrul.
Fachrul mengajak pimpinan di jajaran Kementerian Agama untuk sering-sering melakukan introspeksi atas tugas dan fungsi yang dijalankan. Sebab wajah Kementerian Agama hakekatnya adalah wajah umat beragama di Tanah Air.
Menurut Fachrul Razi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan Kementerian Agama mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga secara umum pengelolaan anggaran di Kemenag baik. “Ndak banyak kementerian yang dapat predikat itu kan?” kata Menag.
Selain korupsi, Menteri agama Fachrul Razi juga menyoroti pentingnya pencegahan paham radikalisme. Pada Senin kemarin misalnya, dia meminta jajaran Ditjen Pendidikan Islam untuk bersinergi dalam mengawal penguatan moderasi beragama di madrasah dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Ini bertujuan untuk memastikan tidak ada peserta didik atau mahasiswa yang terpapar paham keagamaan yang ekstrem atau radikalisme.
“Kita tidak mau pendidik dan murid yang memiliki paham ekstrem atau radikal,” kata Menag Fachrul Razi.
Menteri Agama Fachrul Razi mengingatkan bahwa lembaga pendidikan di bawah Kemenag sangat banyak. Karenanya, semua pihak harus bersinegri agar tidak ada stakeholders yang terpapar paham ekstrem, dari pusat hingga ke daerah.(MAD)
