JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Setelah muncul spanduk penolakan acara reuni PA 212, menyusul aspirasi masyarakat menolak safari politik Anies Baswedan di berbagai daerah.
Mantan Gubernur DKI Jakarta yang digadang-gadang menjadi Presiden 2024 meskipun tidak memiliki partai rajin berkeliling di daerah untuk mencuri start kampanye untuk dirinya sendiri.
Menanggapi hal tersebut Gus Wal selaku Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) berkomentar keras.
Gus menyebut, gerilya politik Anies berpotensi memecah belah umat Islam menggunakan strategi politik identitas.
“Gerilya politik Anies untuk Pilpres 2024 sama geblek-nya dengan kelompok PA 212 yang berencana mengepung Istana Merdeka pada 2 Desember 2022 mendatang.
PNIB sudah prediksi dengan munculnya spanduk dukungan Anies dari kelompok Islam garis keras.
Di Garut sekelompok orang mengatasnamakan Negara Islam Indonesia atau NII memasang spanduk dukungan Anies for Presiden 2024.
Kelompok NII yang beranggotakan pendukung keturunan pemberontak DI/TII Kartosuwiryo telah menyebarkan paham Salafi Wahabi secara massif ke kantong-kantong muslim tradisional di berbagai daerah.
“Jadi sekarang sudah terang benderang, Anies Baswedan didukung dan dideklarasikannya untuk menjadi Presiden NII, bukan Capres NKRI.
“Gerakan menolak Anies yang dikenal sebagai bapak politik identitas kami lakukan di berbagai daerah,” tegas Gus Wal.
“Tidak hanya baliho dan spanduk tetapi juga diskusi paparan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang cinta NKRI dan Pancasila” papar Gus Wal.
Sosok Gus Wal dikenal sebagai aktivis anti khilafah, intoleransi dan politik identitas yang tidak kalah gencarnya dengan Anies.
“Aktivitas kami bersama PNIB menjadi bentuk perlawanan nyata menolak kelompok khilafah yang berada di belakang Anies, imbuhnya.
PNIB juga mendesak aparat berwajib untuk mengusut siapa dalang dan relawan NII yang mendukung Capres Anies.
“NKRI sudah harga mati, saya sebagai Muslim menolak negara mayoritas muslim yang berbhineka ini menjadi Negara Islam dengan Anies sebagai presidennya,” tegas Gus Wal.
Pilpres yang belum memasuki masa kampanye sudah mulai dibumbui perang spanduk dukung mendukung.
“Aparat penegak hukum, BNPT, BIN sepatutnya mewaspadai fenomena ini sebagai potensi konflik horizontal suatu saat nanti,” pungkasnya. (JRS)
