JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan peranan BPOM dalam program MBG, yakni mengawal keamanan pangan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta Badan Gizi Nasional (BGN) terkait peranan BPOM.
BPOM berkontribusi melalui indikator jumlah sampel makanan bergizi yang diuji sesuai standar. Pihaknya telah membuat 13 kegiatan untuk mengawal MBG. Untuk mendukung hal tersebut, BPOM membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,69 triliun.
“Usulan kami untuk tentang kontribusi kepada Menteri Keuangan, tentu ini berbicara tentang anggaran, Badan POM, dan kami juga telah menjelaskan tentang kebutuhan anggaran untuk 13 kegiatan MBG. Jadi ada 13 kegiatan yang kami usulkan,” kata Taruna dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, BPOM telah menyepakati 11 nota kesepahaman (MoU) dengan BGN, termasuk anggaran belanja tambahan (ABT). Tambahan anggaran ini pun telah disampaikan ke Komisi IX DPR RI.
“Dan pada dukungan Komisi IX DPR pada tanggal 12 Februari melalui RPP, Komisi IX DPR mendukung keterlibatan Badan POM dalam pengawalan keamanan pangan program MBG yang menyetujui tambahan anggaran belanja tambahan yang diusulkan oleh Badan POM,” imbuh Taruna.
Adapun ketiga belas kegiatan untuk pengawalan MBG ini, mulai dari penyusunan pendorongan mitigasi, kolaborasi dengan Universitas Pertahanan, pelatihan untuk pengajar Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengawalan keamanan, sampel makanan, rantai pasok dan distribusi hingga pertukaran data.
BPOM saat ini baru melatih sekitar 2.000 SPPI. Rencananya, ada 32.000 SPPI yang akan dilatih sampai bulan Juni 2025.
“Tentu dari 9 MOU dari 11 yang kita MOU-kan ini belum semuanya berjalan,” terang Taruna.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mendukung tambahan anggaran ke BPOM. Sebab, BPOM melakukan inspeksi ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di beberapa wilayah.
Seiring meningkatnya pembangunan SPPG, Dadan menilai perlu anggaran yang cukup agar BPOM dapat melakukan inspeksi. BGN sendiri menargetkan pembentukan SPPG hingga 30.000 unit. (DON)
