JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menilai bantuan kemanusiaan dari perusahaan yang terafiliasi dengan Israel untuk Palestina tidak mencerminkan dukungan yang tulus. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk kamuflase jika perusahaan tersebut tetap menjalin hubungan bisnis dengan Israel.
“Itu jadinya hanya kamuflase. Kalau sekali mendukung Palestina, harus genuine tidak melakukan bisnis dengan Israel dalam bentuk apa pun,” ujar Prof. Sudarnoto dalam keterangan tertulis, Kamis (6/3/2025)
Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Taujihat Palestina bertema “Membasuh Luka Palestina 2025” di Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Lebih lanjut ia menegaskan MUI bersama Baznas dan sejumlah organisasi filantropi di Indonesia terus menyerukan aksi boikot terhadap produk-produk yang memiliki keterkaitan dengan Israel. Menurutnya, boikot menjadi semakin relevan karena Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas di Jalur Gaza.
“Hingga saat ini selalu saja ada upaya-upaya dari pihak Israel untuk mengkhianati perjanjian gencatan senjata dengan Hamas,” ujarnya.
Laporan dari Al Jazeera menyebutkan meski kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari 2025, militer Israel tetap melancarkan serangan yang menewaskan setidaknya 124 warga Palestina di Gaza. Menjelang Ramadan, pemerintah Israel juga menutup jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza, yang semakin memperburuk situasi di wilayah tersebut.
“Jadi, saya kira aksi boikot masih sangat relevan untuk menekan Israel dan para pendukungnya. Dampak boikot ini cukup terasa karena sumber-sumber pendapatan ekonomi yang diharapkan dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel menjadi turun, sehingga dukungan finansial melemah,” ungkapnya,” kata Prof. Sudarnoto.
Aksi boikot ini sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Hingga kini fatwa tersebut tetap berlaku dan diperkuat dalam musyawarah kerja nasional MUI.
Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) menjadi salah satu lembaga yang aktif dalam kampanye boikot. Mereka telah mengidentifikasi beberapa produk yang diduga memiliki hubungan bisnis dengan Israel, termasuk merek-merek multinasional di berbagai sektor.
Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konflik di Palestina, seruan boikot ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam melemahkan dukungan ekonomi terhadap Israel. (DON)
