JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Putusan MK itu bersifat final dan mengikat sejak diucapkan tentu KPU akan laksanakan apa yang menjadi amar putusan MK atas PHPU DPD untuk Dapil Sumatera Barat dan dalam waktu dekat KPU akan mengumpulkan KPU-KPU daerah yang menjadi lokus dari amar putusan PHPU Legislatif 2024 untuk memberikan arahan teknis agar putusan MK tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Komisioner KPU Idham Holik kepada wartawan, Selasa (11/6/2024).
Idham mengatakan pelaksanaan putusan MK tak akan mengganggu persiapan Pilkada serentak. Dia menyebut KPU terbiasa bekerja secara simultan.
“KPU dan KPU daerah sudah terbiasa dengan kesimultanan atau keserentakan tahapan, misalnya pada saat penerimaan bakal calon perseorangan KPU di daerah juga melakukan tahapan rekrutmen badan ad hoc dan memulai tahapan pemutakhiran daftar pemilih dengan melakukan sinkronisasi DP4 dan DPT terakhir. Pada dasarnya hal tersebut bukan hal yang perlu dikhawatirkan. KPU dan KPU daerah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan integritas elektoral terwujud dengan baik,” ujarnya.
Dia juga bicara soal jumlah gugatan yang dikabulkan MK meningkat dibanding Pileg 2019. Menurutnya, hal itu terjadi karena ada konteks yang tidak sama antara Pemilu 2019 dan 2024.
“Misalkan saja dalam pencalonan Pemilu Legislatif 2024 itu ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU, misalkan mantan narapidana dengan ancaman 5 tahun. KPU konsisten di situ,” kata Idham. (MON)
