Komnas HAM Apresiasi PT Medan Atas Keputusan Bagi Dirman Rajagukguk

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Balige terkait perkara Dirman Rajagukguk yang dituding pihak PT. Toba Pulp Lestari (TPL) merusak dan menduduki lahan konsensi perusahaan pembuatan pulp dan viscose rayon itu. “Ini merupakan praktik hukum yang baik yang kemudian bisa menjadi perhatian. Perkara seperti ini merupakan hal jarang kita temukan di Indonesia pada saat sekarang ini. Maka, secara pribadi, saya apresiasi bagi hakim yang memutuskan seperti itu,” ujar Komisioner Komnas HAM Saurlin Pandapotan Siagian kepada Wartawan, Selasa (20/12/2022). 

Selanjutnya, ia menguraikan kunjungannya ke Rumah Tahanan Balige beberapa waktu lalu untuk melihat langsung kondisi Dirman Rajagukguk.  “Saya melakukan kunjungan ke Rutan Balige kalau tak salah itu pada tanggal 2 Desember 2022. Hal itu adalah bentuk solidaritas kita bagi masyarakat yang hak-hak dasarnya dilanggar. 

Walaupun kita menghargai keputusan PN Balige, tapi kita ingin tetap menunjukkan solidaritas bagi mereka, sebagai lembaga negara,”  kata Saurlin Pandapotan Siagian. “Dari kacamata HAM, memang tidak kuat alasan memenjarakan dia (terdakwa Dirman Rajagukguk),” tambahnya.

Pertama menurut Komisioner Komnas HAM itu, Dirman Rajagukguk  merupakan anggota masyarakat adat yang buta huruf dan kemudian menguasai lahan di wilayah adatnya. Di saat yang bersamaan, lahan yang ia kuasai itu bisa jadi masuk konsesi, tetapi penentuan konsesi itu problematik; penentuan konsesi di lahan adat,” sambungnya.

Saurlin Pandapotan Siagian juga mengutarakan soal keberadaan masyarakat hukum adat di Tungkonisolu, Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Bahkan, ia juga menyoroti soal penetapan lahan konsesi yang di dalamnya terdapat lahan masyarakat adat. 

“Kalau dari catatan kita, lahan itu kan sudah jadi lahan adat sejak tahun 1600-an. Jadi, jauh sebelum Indonesia ada, mereka (masyarakat adat di Tungkonisolu) sudah ada di sana.Dalam kasus ini, ada problem pengakuan masyarakat adat,” tuturnya.

“Sehingga kalau terjadi konflik, ada kekeliruan penentuan konsesi sehingga harus ada revisi konsesi karena ternyata ada lahan masyarakat adat di lahan konsesi tersebut,” sambungnya.  Ia menyampaikan, Dirman Rajagukguk merupakan tulang punggung dalam keluarga serta kondisi fisik yang memburuk. 

“Dalam kunjungan kemarin, saya melihat langsung bagaimana kondisi Dirman Rajagukguk. Ia sedang sakit karena baru saja jatuh dari sepeda motor yang mengakibatkan adanya indikasi patah tulang di bagian tangannya. Ia masuk dalam Rutan dalam kondisi tubuhnya buruk,” tuturnya. 

“Di sisi lain, keluarganya juga tergantung padanya. Ia merupakan tulang punggung. Keluarga tak bisa mencari nafkah tanpa dia (Dirman Rajagukguk). Jadi, tidak ada urgensi menangkap dan menahan dia karena hal-hal tadi,” lanjutnya. “Kita prihatin atas penetapannya sebagai tersangka dan sekaligus kita apresiasi kinerja hakim di PT Medan,” ujar Saurlin Pandapotan Siagian.

Soal pengakuan masyarakat hukum adat, ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba.  Pengakuan masyarakat adat di Toba terkesan lamban, berbeda dengan Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) dan Humbang Hasundutan ( Humbahas). Itu yang menjadi tugas atau PR Bupati agar proses pengakuan masyarakat dapat dilakukan secepatnya,” ujarnya. 

“Kita sayangkan, kalau masyarakat adat di Toba itu tak mendapatkan rekomendasi dari Pemkab sementara di level yang lebih tinggi; Keputusan MK, Permendagri, dan lain sebagainya itu sudah mengakui masyarakat adat,” urainya.
“Kabupaten Toba yang kuat dengan adat, adat-istiadat malah lamban soal pengakuan masyarakat adat. Inilah sekaligus imbauan kita bagi Pemkab Toba,” terangnya. 

Sementara Komisioner Pengaduan Komnas HAM Hari Kurniawan menyebutkan, sebelumnya sebagai bahan pertimbangan bagi PT Medan,  Komnas HAM mengirimkan amicus curiae. Dalam surat bernomor 1283/PM.00/AC/XII/2022 tersebut terdapat pendapat Komnas HAM RI dalam perkara Dirman Rajagukguk. 

“Kita mengapresiasi PT Medan atas keputusan bagi Dirman Rajagukguk. Kasus tersebut bukan pidana melainkan perdata. Dari awal kami memang melihat bahwa kasus tersebut dikaitkan dengan pidana,” ujar Hari Kurniawan. 
“Kami berterimakasih kepada Hakim di PT Medan yang telah mempertimbangkan amicus curiae yang kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan tersebut,” sambungnya. 

Dalam amicus curiae tersebut, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menyampaikan 5 hal kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan.  Sebagaimana diberitakan, Dirman Rajagukguk yang mendapatkan hukum penjara 3 tahun dan denda Rp 1,5 miliar di PN Balige kini telah bebas di Pengadilan Tinggi (PT) Medan setelah banding.

Saat ini, terdakwa Dirman Rajagukguk dinyatakan bebas oleh PT Medan melalui putusan yang dikeluarkan pada Selasa (13/12/2022). Dalam amar putusan banding tersebut disebutkan beberapa hal.

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Dirman Rajagukguk terbukti ada, tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata. 
2. Melepaskan Terdakwa Dirman Rajagukguk  dari segala tuntutan Penuntut Umum. 
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum membebaskan Terdakwa Dirman Rajagukguk dari Rumah Tahanan Negara. 
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara. (AMS)