Washington DC –
Otoritas Amerika Serikat (AS) sangat prihatin atas pergerakan militer China di dekat perbatasan Hong Kong. AS mendorong China untuk menghormati otonomi wilayah Hong Kong yang terus dilanda unjuk rasa besar-besaran.
Seperti dilansir Channel News Asia, Kamis (15/8/2019), juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyampaikan keprihatinan soal ‘pengikisan terus berlanjut’ terhadap otonomi Hong Kong. Juru bicara itu juga menegaskan dukungan ‘teguh’ untuk kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai di Hong Kong.
“Amerika Serikat sangat prihatin atas laporan pergerakan paramiliter China di sepanjang perbatasan Hong Kong,” ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS, yang tidak disebut namanya, dalam pernyataan tertulis.
Disebutkan juru bicara itu bahwa penting bagi pemerintah Hong Kong untuk menghormati ‘kebebasan berbicara dan berkumpul secara damai’. Penting juga bagi otoritas China untuk mematuhi komitmen untuk membiarkan Hong Kong memiliki otonomi level tinggi.
Juru bicara itu menyebut bahwa unjuk rasa mencerminkan ‘kekhawatiran luas dan logis terkait pengikisan otonomi Hong Kong’. “Pengikisan otonomi Hong Kong yang terus berlanjut menempatkan status khusus yang sudah lama ada dalam urusan internasional, dalam bahaya,” cetus juru bicara Departemen Luar Negeri AS ini.
Aturan hukum tahun 1992 yang berlaku di AS memberikan perlakuan istimewa terhadap Hong Kong dalam urusan perdagangan dan ekonomi, jika dibandingkan China. Perlakuan khusus itu diberikan dalam sektor visa, penegakan hukum dan investasi.
Secara terpisah, sejumlah anggota senior Kongres AS terang-terangan menyatakan dukungan untuk demonstran Hong Kong. Mereka bahkan menyalahkan China atas penindakan sarat kekerasan oleh pemerintah Hong Kong terhadap para demonstran.
Anggota senior Kongres AS menanggapi laporan yang menyebut China menempatkan sejumlah besar personel paramiliter dari Kepolisian Bersenjata Rakyat di dekat perbatasan Hong Kong. Seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya menyatakan, hingga kini belum ada tanda pergerakan signifikan ke perbatasan Hong Kong. Namun pejabat itu menyebut ‘ribuan’ personel militer dikerahkan ke dekat perbatasan dan bertujuan mengintimidasi demonstran Hong Kong.
Keprihatinan Departemen Luar Negeri AS ini disampaikan setelah para anggota senior parlemen AS, baik Demokrat maupun Republikan, menyerukan kepada Presiden AS Donald Trump untuk mengambil posisi lebih tegas terhadap China di tengah kekhawatiran soal potensi intervensi oleh China di Hong Kong.
Senator Republikan, Mitch McConnell, memperingatkan China bahwa setiap tindakan keras terhadap demonstran Hong Kong akan ‘sepenuhnya tidak diterima’.
Ketua House of Representatives atau DPR AS, Nancy Pelosi, menyebut penggunaan kekerasan terhadap demonstran Hong Kong ‘sangat mengkhawatirkan’. “Pemimpin Eksekutif pro-Beijing dan Kepolisian Hong Kong harus segera menghentikan agresi dan perlakuan kejam yang dilakukan terhadap rakyat mereka sendiri,” demikian pernyataan Pelosi.
Ketua Komisi Asia Timur pada Senat AS, Cory Gardner dari Partai Republik, menyerukan agar pemerintahan Trump ‘memperjelas kepada Beijing bahwa setiap tindakan keras di Hong Kong akan memiliki konsekuensi besar bagi China, termasuk penjatuhan sanksi-sanksi AS’.
Pada Rabu (14/8) waktu setempat, Ketua Komisi Urusan Luar Negeri pada DPR AS, Eliot Engel dari Partai Demokrat, dalam pernyataan bersama dengan Michael McCaul dari Partai Republik menyampaikan kekhawatiran bahwa 30 tahun setelah pembantaian Tiananmen, China mungkin mempertimbangkan untuk menindak unjuk rasa Hong Kong secara brutal.
“Kami mendorong China untuk menghindari melakukan kesalahan semacam itu, yang akan ditanggapi dengan kecaman universal dan konsekuensi segera,” kata keduanya dalam pernyataan bersama.(ADI)
