JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kapolri Jenderal Idham Azis mengungkapkan sudah bukan rahasia lagi adanya pejabat kepolisian di daerah yang meminta ‘jatah’ proyek kepada pemerintah daerah setempat. Idham mengaku sudah mengingatkan jajarannya terkait masalah tersebut.
“Kepada pada Kasatwil saya, yang bermain-main dengan pemda yang bermain-main minta proyek ini memang bukan rahasia umum Pak,” kata Idham saat memberikan jawaban dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Idham mengatakan satu-satunya cara untuk menanggulangi masalah tersebut adalah dengan melakukan penindakan. Penindakan, kata dia, dengan pencopotan pejabat tersebut.
“Saya pernah dinas di luar wilayah dia harus kita tindak. Obatnya cuma satu kita tindak. Saya kira kita mencopot 10 atau 15 Kapolres itu tidak goyah organisasi,” tegasnya.
Pertanyaan soal adanya pejabat kepolisian yang meminta jatah proyek tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan. Trimed mengatakan adanya Kapolres-Kapolda yang meminta jatah proyek kepada kepala daerah.
“Tolong dicek apakah jalan perintah Kabid propam itu dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi Kapolda Kapolres jangan menyusahkan Bupati, itu memang fakta yang tak terbantahkan. Sehingga bagi gubernur dan kepala daerah yang laen bupati, wali kota ada anggaran apk, aparat penegak hukum,” kata Trimedya dalam raker bersama Kapolri Jenderal Idham Azis di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).
“Bahkan ada alokasi proyek sekian untuk kapolda sekian Kapolres sekian dari total ini. Nah itu bagaimana,” sambung dia.(DON)