JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Bukan tanpa alasan mendasar warga Sigapiton mendesak Jokowi segera mencopot Sofyan Djalil dari jabatannya, atau Sofyan DJalil mundur saja dari Kabinet Jokowi Indonesia Maju.
Pasalnya, atas pemberian izin-izin HGU dan HGB yang kerap mendominasi, sehingga sampai merampas hak hukum atas tanah milik masyarakat susah.
Khususnya, akibat pemberian ijin Hak Guna Usaha (HGU) serta Hak Guna Bangunan (HGB) terutama HPL kepada para cukong sejumlah pengusaha yang diduga mampu membeli harga diri kekuasaan dan hukum yang selalu berproses lewat Kementerian ATR/BPN, maka menjadi kunci utama mengatasi sepak terjang mafia tanah di Indonesia.
“Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil seharusnya sebagai seorang sosok pemimpin dan juga akademisi, yang tidak pernah absen dari kepemimpinan 7 Presiden yang sudah memimpin bangsa ini, sebaiknya segera tobatlah, lebih baik mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Jokowi, karena itu lebih baik, sebelum timbul penyesalan di kemudian hari” ujar salah seorang warga si Gapiton yang mohon jatidirinya tidak disebut berkomunikasi lewat telepon, Rabu malam (20/10) kepada khatulistiwaonline.com.
Menurutnya, hal tersebut diperparah dengan semakin menjadi-jadinya ulah mafia tanah melibatkan peran para oknum pegawai dari Kementerian ATR/BPN.
Semua Itu nyata tidak lepas dari aksi pembiaran dari Sofyan Djalil yang selama ini dilakukan kepada para pejabat bawahannya mulai dari tingkat pusat hingga BPN di daerah.
Kenyataan itu jelas sudah diakui oleh Sofyan Djalil dan memang ada yang dilakukan secara sistemik dan terstruktur akunya saat konfrensi pers memerangi mafia tanah pada 19/10 di kantor Kementerian ATR/BPN Jl.Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
“Menurut pendapat saya, itu jelas merupakan buah dari pola pembiaran yang selama ini dilakukan oleh Menteri Sofyan Djalil,” ujarnya.
Nah, jika Jokowi tidak berani mencopot Sofyan Djalil dari Menteri ATR/BPN, sebaiknya selaku Presiden yang cinta kepada rakyat lebih baik mengevaluasi kinerja Sofyan DJalillah biar terungkap semuanya.
Sebagai Presiden kita managih omongannya, dan wajib membuktikan omongannya yang pernah mengatakan, memberantas mafia tanah dan kita rakyat jelata berharap segera pak Jokowi bertindak tegas mencopot jabatan Sofyan Djalil.
Bila perlu juga mumpung dalam kekuasaannya, bisa memerintahkan KPK, Jaksa Agung, Polri ikut memeriksa sepak terjang para oknum seperti di Kementerian Kehutanan yang juga sangat rentan terlibat sebagai pemberi SK KLHK untuk bidang tanah kepada para cukong yang membuat rakyat jadi terancam kehidupan atas hak memiliki tanah, tandasnya.
Sebab, pemberian HGU, HGB, HPL dan izin lainnya kepada para pengusaha di beberapa daerah yang merugikan masyarakat, kedua lembaga tersebut sangat kuat peranannya.
“Maka, sebaiknya Presiden Jokowi segera mencopot Sofyan Djalil. Karena akhir-akhir ini masyarakat daerah, sudah muak atas banyaknya pemberian HGU maupun hak tanah lainnya kepada para pengusaha yang nyata telah merugikan masyarakat,” ujar masyarakat dari Sigapiton itu. (MAR)
