JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Delapan dari sepuluh fraksi mendukung keputusan Presiden Jokowi mengangkat Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI. Jalan Hadi menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo pun diprediksi mulus.
“Insyaallah mulus,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan saat dihubungi, Selasa (5/12).
Partai-partai yang sudah jelas menyatakan dukungan itu yakni PDIP, NasDem, Golkar, Hanura, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP. Partai-partai ini menyebut Hadi memiliki kualifikasi sebagai calon tunggal Panglima TNI, salah satunya karena berpengalaman memimpin matra udara.
Pemilihan Hadi sebagai calon tunggal juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 204 tentang TNI, terutama pada dalam Pasal 13. Di situ disebutkan bahwa Presiden bisa mengajukan calon tunggal Panglima TNI dan meminta persetujuan DPR.
“Ya (sistem seperti era Pak SBY), kedua dari kepala staf itu karena bergiliran dia terbagus karena sudah menjabat kepala staf, sudah sesuai Undang-Undang Dasar (UUD),” katanya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi PAN Mulfachri Harahap. Dia berharap Hadi bisa menjawab seluruh keragu-raguan Komisi I DPR pada saat uji kepatutan dan kelayakan nanti.
Dia berharap Hadi bisa melewati seluruh rangkaian uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dengan Komisi I pada Rabu (6/12) dengan lancar. Jadi seluruh pertanyaan dan keragu-raguan tentang penunjukan dirinya bisa terjawab.
“Kami berharap besok (hari ini,-red) calon panglima bisa mengikuti seluruh rangkaian fit and proper test dengan baik, merespons pertanyaan Komisi I DPR dengan baik, bisa menjawab sejumlah keragu-raguan yang melingkupi proses penunjukan beliau sebagai calon panglima TNI bisa terjawab,” urai Mulfachri saat dihubungi, Selasa (5/12).
Partai Golkar juga optimistis Hadi mampu memimpin TNI. Hadi dinilai cakap berkomunikasi yang akan memudahkannya merespons dinamika di tubuh TNI di masa mendatang.
“Beberapa pengurus Partai Golkar utamanya Komisi I secara pribadi berkaitan tugas, ada sangat memahami Marsekal Hadi sebagai orang yang dikenal selama ini sangat sederhana dan komunikasi politik produktif dengan seluruh lapisan. Dengan modal itu, Marsekal Hadi akan mampu memimpin TNI sebagai lembaga profesional dan menghadapi, merespons dinamika ke depan,” tutur Plt Ketum Golkar Idrus Marham di ruang Fraksi Golkar di DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).
Tak hanya itu, Hadi juga dianggap bisa meneduhkan institusi TNI jelang tahun-tahun politik ke depan dalam rangka pilkada serentak pada 2018 serta Pileg dan Pilpres di 2019.
“Saya yakin mampu memposisikan TNI tetap berada di zona sapta marga yang netral terhadap kekuatan politik mana pun. Saya juga yakin Hadi sosok yang akan meneduhkan TNI menghadapi tahun politik mulai 2018 nanti,” ucap Ketum PPP Romahurmuziy (Romi).
Hanya Fraksi PKS yang menyatakan masih menunggu fit and proper test sebelum menentukan sikap apakah menerima atau menolak. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan siap melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Hadi.
“Kami fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) dulu. Kami lihat visi-misinya tentang menjaga negara dan pemahaman serta kesadaran tentang berbagai ancaman negara zaman sekarang ini,” ucap anggota Komisi I DPR tersebut.
Sementara itu, Fraksi Gerindra tampak agak segan mendukung Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI yang baru. Sebab Hadi dinilai belum memiliki prestasi yang luar biasa.
“Saya terus terang, sebagai KSAU, saya kira beliau belum terlalu lama jabatannya di situ. Dan menurut saya tidak ada prestasi yang luar biasa. Tidak ada juga ide-ide yang luar biasa. Tetapi seorang prajurit, perwira tinggi, beliau cukup baik,” tutur Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani.
Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut materi yang ditanyakan dalam uji kelayakan dan kepatutan terhadap Hadi besok akan dibebaskan kepada seluruh anggota Komisi I DPR. Dia menjelaskan tugas Komisi I DPR akan menilai apakah Hadi layak atau tidak menjadi panglima TNI baru.
“Fit and proper test sesuai ketentuan, presiden mengirimkan satu nama kemudian fit and proper test apakah diterima dan ditolak. Kalau ditolak, dikembalikan. Kalau tidak ditolak, ini dikirim dan diterima,” jelas TB. (DON)
