SERANG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, menilai Kabinet Indonesia Maju belum mencerminkan prioritas pemerintah pada pemberantasan korupsi, penegahan hukum dan HAM. Padahal ada beberapa orang di kabinet dengan latar belakang aktivis seperti Teten Masduki dan Fadjroel Rachman yang diangkat sebagai jubir.
“Di mana isu pemberantasan korupsi, hukum dan HAM, dan demokratisasi? Saya kira bukan prioritas bagi pemerintahan Jokowi meski di situ ada beberapa aktivis,” kata Adnan kepada wartawan di Cilegon, Banten, Rabu (23/10/2019).
Kabinet yang dipilih Jokowi katanya sudah tecermin saat pidato pelantikannya. Dalam pidatonya, Jokowi lebih fokus pada hal yang lebih mikro, seperti stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Jargon ini lebih mirip pada masa-masa Orde Baru.
“Bedanya era Soeharto, ia menjadi penguasa tunggalnya. Jadi dia mengatur partai, tentara dan termasuk pengusaha sehingga upaya itu berjalan dengan efektif paling tidak berjalan hingga sebelum 98,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Jokowi lanjutnya memang bukan Soeharto. Tapi ia merangkul oposisi musuh politiknya masuk ke kabinet, khususnya saat pilpres. Padahal oposisi penting, khususnya sebagai fungsi kontrol pemerintahan.
“Karena tanpa oposisi kekuasaan lebih mudah dimonopoli dan ketika kekuasaan dimonopoli rentan terhadap berbagai praktek penyimpangan,” pungkasnya.(VAN)
