JAKARTA,KHATULISTIWAONLIE.COM
Hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri terjaring OTT KPK dengan bukti Rp 30 juta. Hal ini menunjukan budaya suap di pengadilan sudah lumrah dan lazim.
“Ini merupakan indikator bahwa kebiasaan bahkan budaya suap itu sudah menjadi praktik yang biasa terjadi dalam praktik penegakan hukum tidak hanya di peradilan tapi juga di lembaga penegakan hukum lainnya,” kata ahli pidana Abdul Fickar Hadjar kepada wartawan, Rabu (14/3/2018).
Selaku hakim dengan masa tugas lebih dari 15 tahun, Wahyu Widya mendapat penghasilan take home pay lebih dari Rp 18 juta/bulan. Sehingga cukup miris, dengan penghasilan sebesar itu tetapi masih menerima suap.
“Ini sangat memprihatinkan, dalam istilah sehari hari bisa disebut ‘bebal’. Sudah berusaha diperbaiki di segala sektor (gaji yang lumayan besar, aturan yang ketat, sistem pelayanan terpadu dan lain-lain) tetapi manusianya sudah bebal, tidak bisa berubah dan selalu mengulangi ‘perbuatan negatif’ ini terus menerus, berulang dan meregenerasi dengan lancar,” ujar Fickar.
Widya melalui panitera pengganti Tuti menerima sejumlah uang untuk kasus perdata.
“Pada kasus kasus (terutama perdata) yang kurang menarik perhatian masyarakat, sepertinya ‘pesta pora’, suap menyuap tetap terjadi. Yang ironis justru banyak dilakukan oleh hakim hakim senior yang menjelang pensiun,” cetusnya.
Mahkamah Agung (MA) sebagai induk peradilan, seharusnya lebih peka. Tidak cukup dengan hanya menciptakan sistem pengawasan yang ketat, tetapi di balik sistem tetap pengendalinya adalah manusianya.
“Semua kita mengerti, bukankah para petinggi MA pun berasal dari hakim karier bawahan yang sangat cukup mengerti kondisi hakim hakim bawahan, tengahan maupun hakim atasan,” pungkasnya. (ARF)