JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian BUIMN sebesar Rp 232,00 miliar tahun 2023. Hal itu merupakan kesimpulan pertama dari rapat kerja antara Komisi VI dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
Kesimpulan rapat ini dibacakan Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima.
Kesimpulan kedua, Komisi VI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 79,7 miliar. Tambahan anggaran ini digunakan untuk kapasitas executive talent management sebesar Rp 1,4 miliar, renovasi gedung dan kebutuhan operasional lainnya sebesar Rp 25 miliar, pembangunan PLTS sebesar Rp 6 miliar.
Selain itu, tambahan anggaran itu juga digunakan untuk penguatan sistem informasi sebesar Rp 38,3 miliar, implementasi big data infrastructure sebesar Rp 3 miliar, serta biaya dan lain-lain sebesar Rp 6 miliar.
Ketiga, Komisi VI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami usulan penyertaan modal negara (PMN) tunai 2023. Adapun usulan PLN tunai tahun depan sebesar Rp 69,82 triliun.
Keempat, Komisi VI menerima penjelasan dan selanjutnya akan mendalami usulan PMN non tunai 2023. Jumlah nilai PMN non tunai yang diusulkan tahun depan sebesar Rp 3,44 triliun.
Kelima, Komisi VI menerima penjelasan dan selanjutnya akan mendalami inisiatif corporate action sejumlah BUMN. Aksi korporasi ini di antaranya terkait rencana rights issue beberapa BUMN.
Terakhir, Komisi VI memberikan waktu kepada Kementerian BUMN untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu 10 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi VI.(VAN)