Kuala Lumpur –
Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Marzuki Yahya, didesak mundur setelah dituduh berbohong soal gelar sarjana dari Cambridge University. Oposisi pemerintahan Malaysia menuduh Marzuki telah ‘menipu rakyat’.
Seperti dilansir AFP, Kamis (7/2/2019), latar belakang pendidikan Marzuki menjadi polemik di Malaysia setelah media sosial bahwa dia kuliah jurusan Administrasi Bisnis melalui sistem pendidikan jarak jauh dari sebuah universitas di Inggris yang sebelumnya tercantum dalam profilnya.
Setelah awalnya bersikeras membuktikan bahwa dirinya punya gelar sarjana, pada Rabu (6/2) malam waktu setempat, Marzuki mengakui bahwa faktanya dia tidak kuliah secara langsung di Cambridge University di Inggris, melainkan Cambridge International University di Amerika Serikat.
“Saya pikir mereka (para pengkritiknya) salah memahami. Saya (belajar) di Cambridge International University di AS,” tutur Marzuki kepada media lokal Malaysiakini.
“Saya melakukan logistik (sebelum bergabung politik). Jadi saya mengambil sertifikat itu untuk menambah pengetahuan saya untuk memperluas bisnis saya,” imbuh politikus partai Bersatu yang tergabung dalam koalisi Pakatan Harapan yang kini berkuasa di Malaysia.
Salah satu jurusan yang tercantum dalam situs Cambridge International University disebut ‘logistik’. Klaim Marzuki itu menuai cemoohan di Malaysia, dengan banyak pihak mempertanyakan kredibilitas universitas tersebut.
Belum ada tanggapan dari pihak Cambridge International University terkait polemik Marzuki ini. Di sisi lain, polemik ini dimanfaatkan oleh partai oposisi United Malays National Organisation (UMNO) untuk mendesak Marzuki mundur dari jabatannya.
“Bagaimana Anda menipu rakyat dengan gelar sarjana palsu dan kemudian mengklaim Anda berjuang melawan korupsi dan mempromosikan pemerintahan dan etika yang baik?” ucap Kepala Divisi Pemuda UMNO, Asyraf Wajdi Dusuki, kepada surat kabar lokal The Star.
Polemik soal gelar sarjana Marzuki ini dinilai akan menjadi pukulan bagi pemerintah Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad, yang telah bersumpah memerangi korupsi dan meningkatkan integritas pemerintahan.(DON)
