New York –
Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menjatuhkan sanksi berat terhadap Korea Utara. Negara yang dipimpin Kim Jong-un itu kena embargo ekonomi gara-gara bandel menguji coba rudal balistik antarbenua.
Dilansir AFP, Minggu (6/8/2017), keputusan sanksi terhadap Korea Utara itu disepakati oleh semuanya, termasuk China dan Rusia, pada Sabtu (5/6).
Amerika Serikat (AS), negara pengusul sanksi dalam draf resolusi itu, sebelumnya telah bernegosiasi dengan China sekitar sebulan lalu. Negosiasi dilakukan tak lama setelah Pyongyang meluncurkan rudal balistik antarbenua pada 4 Juli, diikuti percobaan selanjutnya pada 28 Juli.
Apa saja yang tak bisa dilakukan Korea Utara usai dijatuhi sanksi?
1. Dilarang ekspor
Sanksi berupa embargo ini melarang Korut untuk mengekspor komoditas hasil tambangnya. Barang-barang Korea Utara yang bakal disetop untuk ekspor adalah batu bara, besi, bijih besi, timah, dan biji timah. Ada pula ikan dan hasil laut.
2. Dilarang tambah pekerja migran
Resolusi ini juga mencegah penambahan jumlah pekerja migran dari Korea Utara di luar negeri. Pekerja migran juga menyumbang pendapatan Korea Utara.
3. Pelarangan investasi baru
Ada pula pelarangan kerjasama ekonomi (joint venture) dan pelarangan investasi baru terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah dikerjasamakan.
4. Bank Valuta Asing Korut kena blacklist
PBB juga menambahkan sembilan pejabat resmi Korea Utara untuk masuk ke daftar hitam, juga empat entitas dari Korea Utara ikut di-blacklist. Dari empat entitas itu salah satunya termasuk bank valuta asing Korea Utara.
Yang Masih Bisa Dilakukan Korut
Korea Utara masih bisa mendapatkan asupan minyak dari luar negeri. Penghentian pasokan minyak bumi ke Korea Utara ini memang diusulkan AS, namun tak termasuk dalam resolusi DK PBB yang disetujui. Bila saja disetujui, maka ekonomi Koera Utara bakal luluh lantak.
AS disebut telah menekan habis-habisan China untuk menyepakati sanksi terhadap Korut. Selama ini, China merupakan mitra dagang Korut, 90 persen perdagangan Korut berhubungan dengan China. Meski China akhirnya sepakat dengan AS untuk mengembargo Korut, namun China tak lantas menjadi benci dengan Korut.
“Ini bukan dilakukan untuk memberi dampak negatif ke rakyat Korea Utara,” kata Duta Besar China untuk PBB Liu Jieyi soal resolusi DK PBB itu. Nantinya, sanksi akan diikuti dengan pembicaraan tentang denuklirisasi di semenanjung Korea.
Dubes Rusia, Vasily Nebenzia, menekankan bahwa sanksi ini tidak bisa berakhir dalam dirinya sendiri, melainkan cuma sebagai “alat untuk mengikat negara itu dalam pembicaraan yang konstruktif.”
“Apa yang terjadi selanjutnya, tergantung sepenuhnya kepada Korea Utara,” kata Dubes AS, Haley. (DON)
